ditempat tinggalnya terdakwa tinggal ikut orang tua, terdakwa baru tamatsekolah, saksi tidak tahu kegiatan terdakwa seharihari;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak adakeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidakmengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);Bukti Surat:Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Bukti Surat berupa: Hasiluji Balai Pom Bengkulu Oleh ZUBAIDAH Nip 19670519 198903 2002 Jabatan PlhManager Tekhnis

membeli, akantetapi diberi secara cumacuma oleh saksi YAYAN, dan terdakwa sudah 2 (dua)kali diberi ganja secara cumacuma oleh saksi YAYAN;e Bahwa tujuan terdakwa menyimpan ganja yang dititipbkan oleh saksi YAYANtersebut di dalam Peci adalah supaya tidak ketahuan dan terdakwa sebelumnyasudah mengetahui bahwa semua orang dilarang untuk memiliki, menyimpanatau menguasai narkotika jenis ganja;e Bahwa berdasarkan Hasil uji Balai Pom Bengkulu Oleh ZUBAIDAH Nip19670519 198903 2002 Jabatan Plh Manager Tekhnis

Menetapkan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) rangkap potokopi legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2011 nomor : 365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;
2. 1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke 3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor : 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;
3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV .PUTRA BALAK MANDIRI;
4. 1

(satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi CV .PUTRA BALAK MANDIRI;

LIMA SEMBILAN;

NATASIA;

DOKUMEN PEMBANDING :Sebagai pembanding terhadap pemeriksaan Qt tersebut adalah dokumentulisan tangan atas nama AHMADIN yang terdapat pada dokumendokumen sebagai berikut :1. 1 (satu) eksemplar DAFTAR HADIR PANITIA PEMILIHANKECAMATAN (PPK) KECAMATAN BOLENG Hari/tanggal : Selasa, 13Maret 2018;2. 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR MENDENGAR PENJELASANTIM TEKHNIS PAMSIMAS tertanggal 2112019;2. 1 (satu) lembar kertas putin yang diantaranya bertuliskan 1.Partai PPP = Hj Andin Risti, 2.

DOKUMEN PEMBANDING:sebagai pembanding terhadap pemeriksaan Qt tersebut adalah dokumentulisan tangan atas nama AHMADIN yang terdapat pada dokumendokumen sebagai berikut :1. 1 (satu) eksemplar DAFTAR HADIR PANITIA PEMILIHANKECAMATAN (PPK) KECAMATAN BOLENG Hari/tanggal : Selasa, 13Maret 2018;2. 1 (Satu) lembar DAFTAR HADIR MENDENGAR PENJELASANTIM TEKHNIS PAMSIMAS tertanggal 2112019;3. 1 (satu) lembar kertas putin yang diantaranya bertuliskan 1.Partai PPP = Hj Andin Risti, 2.

SEWARGADING SJ putra yangselanjutnya disebut sebagai Questinoned Tulisan tangan (Qt) dengandokumen pembanding berupa 1 (Satu) eksemplar DAFTAR HADIR PANITIAPEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BOLENG Hari/tanggal : Selasa,13 Maret 2018, 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR MENDENGAR PENJELASANTIM TEKHNIS PAMSIMAS tertanggal 2112019, 1 (satu) lembar kertas putihyang diantaranya bertuliskan 1. Partai PPP = Hj Andin Risti, 2.

YURI ARIF Als YURI BIN (Alm)SAUDI ALWI, selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis' Kegiatan(PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penguna Anggaran(KPA) Nomor : 80 Tahun 2006 tanggal 03 Juni 2006, pada hariSelasa tanggal 03 Oktober 2006, atau setidak tidaknya padasuatu. waktu) dalam bulan Oktober tahun 2006, bertempat dibagian perlengkapan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu,ataupun setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atauPengadilan Negeri

YURI ARIF Als YURI BIN (Alm)SAUDI ALWI, selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penguna Anggaran(KPA) Nomor : 80 Tahun 2006 tanggal 03 Juni 2006, bertempatdi bagian perlengkapan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu,ataupun setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atauPengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya baiksebagai orang yang melakukan, atau turut melakukanperbuatan itu, secara bersamasama

Saksi Ahli: HUDONO.Bahwa saksi bekerja di PLN sudah 20 tahun lebih ;e Bahwa tugas saksi selaku Manager unit pelayanan dan jaringan Kraksaan ;e Bahwa menurut saksi secara tekhnis pemasangan yang terjadi dalam perkara ini tidakdiperbolehkan dan bertentangan dengan UU No. 30 tahun 2009, dan seharusnyakejadian tersebut dilaporkan ke PLN, akan tetapi selama ini tidak ada loporan, dankalaupun ada laporan adanya kejadian tersebut maka akan dilakukan pemutusan aliranlistrik ;e Bahwa meteran yang berada dirumah

Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil yang menyatakan bahwa Penerbitan KK karena perubahandata harus memenuhi persyaratan surat keterangan/bukti perubahan PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting dan dengan berpedoman pada KeputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 TentangPemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atausebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadapdua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan BukuIl sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi2007 pada Bab II yang mengatur tentang tekhnis

E 5, Komplek Perumahan Puri Permata Hijau, Kelurahan SiumbutBaru, Kecamatan Kota Kisaran Timur,, Kabupaten Asahan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Juli 2019, selanjutnya disebutPenggugat;MelawanXXXXXXXXXX, uMur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Tekhnis Mesin,pekerjaan Guru, bertempat tinggal JI.

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Unatanggal 05 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

Primaboss Mobilindo ;

14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3 / PPD / APBD / 2008 / SK-17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemeriksa Pekerjaan / Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008 ;

15. 1 (satu) eksemplar Foto

Primaboss Mobilindo milik Kaldri Alam seharusnya tidak lulusproses evaluasi sehingga tidak bisa diajukan sebagai Calon PemenangPelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalam rangka PemberdayaanPembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaan lain yang diusungoleh Bambang Tri Hariyanto (selaku Petugas Pengaman proses tender dariKepolisian Pekanbaru di Dinas Perikanan Propinsi Riau) yang lolos evaluasiadministrasi dan evaluasi tekhnis, namun akhirnya PT.

Primaboss Mobilindo ;14, 1 (Satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3 / PPD /APBD / 2008 / SK17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanandan Kelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan PanitiaLelang dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemeriksa Pekerjaan /Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas PengembanganPerikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau TahunAnggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008 ;Hal 49 dari 68 hal. Put.

No. 30/PID.SUS/2012/PTRselaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang danPejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan sertaPengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan DaratDinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008tanggal 12 Februari 2008 ;15. 1 (Satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur RiauNomor : Kpts.1162/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang PerubahanLampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.19/I/2008 tentangPenunjukan

No. 30/PID.SUS/2012/PTR14. 1 (Satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3 / PPD / APBD / 2008 /15.16.17.18.19.20.21.SK17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautanselaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang danPejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemeriksa Pekerjaan / Kegiatan sertaPengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan PerikananDarat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008tanggal 12 Februari 2008 ;1 (Satu) eksemplar Foto Copy Surat

Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab Pamekasan. 1 (satu) Hasil kajian tekhnis terhadap dokumen lingkungan pembangunan Gedung Bioskop KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) PT.RESTU GRAHA MULYA berupa peta pola ruang pembangunan KOTA CINEMA PAMEKASAN, 2 (dua) lembar Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR) Nomor : 605/307/432.303/2019, tanggal 28 Februari 2019. Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab Pamekasan.

6 November 2018;10. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTACINEMA PAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 / 250/ 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;11. 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKLUPL,pemohonMULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;12. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin LingkunganNomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, TAGGAL 14 Desember2018.Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab Pamekasan.1 (satu) Hasil kajian tekhnis

TANGGAL 6 November 2018;21. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTA CINEMAPAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 / 250 / 432.310 /Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;22. 1 (Satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKLUPL,pemohon MULYADJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk23. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin Lingkungan Nomor :660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, TAGGAL 14 Desember 2018. 1 (satu) Hasil kajian tekhnis

November 2018;eZ. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTACINEMA PAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 / 250 /432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;33. 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKLUPL,pemohonMULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;34. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin LingkunganNomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, TAGGAL 14 Desember2018.Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab Pamekasan. 1 (Satu) Hasil kajian tekhnis

November2018;10. 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTACINEMA PAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 /250 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018;11. 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKLUPL,pemohonMULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018;12. 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin LingkunganNomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 14 Desember2018.Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab Pamekasan.13. 1 (satu) Hasil kajian tekhnis

Jkt.Pst.58.59.profesionalitasnya telah berupaya untuk memenuhi ataumelengkapi selurunh kekurangan persyaratan yang ada padaTergugat sehubungan dengan peningkatan IUP Operasi Produksiseperti persyaratan administrasi, tekhnis, dan keuangan agarTergugat mendapatkan peningkatan IUP menjadi IUP OperasiProduksi sesuai dan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku.Sehubungan dengan adanya perubahan susunan PemegangSaham, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris, Tergugat telahmemberitahukan mengenai

PemberhentianPenerbitan Izin Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP OperasiProduksi PT Vano Anugrah Sentosa (Surat Tergugat No.017/VASDIRIIX/2017) yang pada pokoknya meminta kepadaGubernur Kalimantan Utara untuk mengkaji ulang permohonanIUP Operasi Produksi milik Tergugat.Selain itu, Tergugat juga telah mengirimkan surat kepadaDirektorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian EnergiSumber Daya Mineral Republik Indonesia, berdasarkan SuratTergugat No. 018/VASDIR/XI/2017 tanggal 10 November 2017Perihal Advice Tekhnis

mendapatkan keuntungan yang sangat besar daripenjualan sahamsaham milik Penggugat yang ada pada Tergugatkepada PT Energi Nusa Mandiri berdasarkan Akta No. 04/2014dan Akta No. 05/2014.Selanjutnya dengan waktu yang tersisa dari IUP No. 871/KXII/540/2009 yaitu selama + 5 (lima) bulan, Tergugat secaraprofesionalitasnya telah berupaya untuk memenuhi ataumelengkapi selurunh kekurangan persyaratan yang ada padaTergugat sehubungan dengan peningkatan IUP Operasi Produksiseperti persyaratan administrasi, tekhnis

Vano Anugrah Sentosa, tidak ditunjukkan aslinya ;Bukti T44 : Fotocopy Surat Tergugat No. 018/VASDIR/X1I/2017 tanggal 10November 2017 Perihal Advice Tekhnis Untuk Proses Peningkatan Izin IUPPT.

wargamasyarakat Desa Alasbuluh khususnya, membangun desa serta melayani kepentingankepentingan warga masyarakat dan lain sebagainya; Bahwa pada tahun 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengadakan programPensertifikatan Tanah Secara Masal melalui Prona yang diperuntukkan terutama bagimasyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah, berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK.277.35.37 tahun 2008tanggal 17 Maret 2008 tentang Penunjukkan Anggota Tim Pelaksana Tekhnis

Nomor: 398.35 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan KanwilBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jatim mengenai Penetapan Lokasi ProyekOperasional Nasional Pertanahan (Prona) dilingkungan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah Desa AlasbuluhKecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi; Bahwa dalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Nasional RI Program Prona Nomor: 963310D.II tanggal 28 Maret 2008 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Program Pronatersebut adalah gratis

Nomor: 398.35 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan KanwilBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jatim mengenai Penetapan Lokasi ProyekOperasional Nasional Pertanahan (Prona) dilingkungan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah Desa AlasbuluhKcamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi; Bahwa dalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Nasional RI Program Prona Nomor: 963310D.II tariggal 28 Maret 2008 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Program Pronatersebut adalah gratis

Bahwa KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) menerbitkan surat itu bukan karena ataskesalahan prosedur, melainkan karena ketidak benaran data yang diberikanPenggugat kepada Panitia Lelang tentang persyaratan tekhnis peserta lelang yaitutentang Jaminan supply untuk benih buahbuahan dari produsen/penangkar benihyang terdaftar di BPSB, setelah dilakukan verifikasi, klarifikasi dan cekingketersediaan oleh Staf Tekhnis Bagian Sertifikasi Benih UPTD BPSBTPH PropinsiSumatera Barat dan surat balasan dari BPSBTPH

tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Keseimbangan, Asas Kesamaandalam mengambil keputusan, Asas bertindak cermat dan Asas Keadilan; Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugatpada tanggal 06 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa aquo bukan karena atas kesalahan prosedur, melainkan karena ketidak benaran data yangdiberikan Penggugat kepada Panitia Lelang tentang persyaratan tekhnis

Saksi ANI FATIMAH ISFARJANTI, S.Si, APT dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ada aturannya untuk penjual obat, obat yang dijualoleh Toko obat adalah obat yang bebas, dan tidak bolehmenjual obat dengan kode K pada lingkaran merah danyang dapat menjual obat keras adalah harus punya jjinApotiker ;Bahwa definisi obat keras obat yang tidak digunakanuntuk keperluan tekhnis, yang mempunyai kasiatmengobati, menguatkan, membaguskan;Bahwa Obat bebas itu tandanya lingkaran warna

Bahwa terdakwa mempunyai tugas secara tekhnis berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.8/MenLHK/Sekjen/OTL.6/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi danTata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Konservasi Sumber Daya Alam yangmempunyai tugas, antara lain :1. Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi;2. Penataan kawasan;3. Pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, tamanburu;4. Perlindungan dan pengamanan kawasan;5.

Dwi Putera Adiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan hargaserta telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi tekhnis/ biaya, oleh karena itu selakuKetua Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap TahunAnggaran 2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor : 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal 11 April2011 yakni CV.

Karya Mas, perusahaan CV.Namira, perusahaan CV Sri Bilah dan panitia pengadaan juga tidak melakukankonfirmasi mengenai keabsahan dan kebenaran isi surat jaminan penawaran tersebut.Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan evaluasi tekhnis terhadap ketigaperusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira,perusahaan CV.

Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkan hasil evaluasi tekhnissebagai berikut :Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal disatukandalam surat dukungan, namun sesuai dengan Dokumen Pengadaan Kapal PenangkapIkan 5 GT dan Alat Tangkap dalam persyaratan tekhnis untuk dukungan galangankapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas,perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkan hasil evaluasi tekhnissebagai berikut :1Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal disatukandalam surat dukungan, namun sesuai dengan Dokumen Pengadaan KapalPenangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalam persyaratan tekhnis untukdukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnyadipisah;2Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas,perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

ayat (2) dihadiri oleh Wali Nagan, Pimpinan Lembaga Masyarakat Nagar, PerangkatNagar dan tokoh Masyarakat lainnya.3) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompokUsaha yang sudah ada dan belum Pernah Mendapatkan Bantuan Kredit.4) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonankepada Pokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.5) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oelh Pokja Nagariuntuk menilai kelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis

Pasaman Tahun 2009.Bahwa tugas dan tanggung jawab Kamisur Hadi selaku Wali Nagari Koto Kaciakberdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tentang PedomanPelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari Pasal 11 ayat 5, WaliNagar dan TKPK Kecamatan melakukan Pembinaan dan Pengawasanbaiksecara periodik maupun secara insidentl terhadap Pokja dan kelompok tunggusera pembinaan secara insidentil terhadap kelompok penerima bantuan dananggota kelompok penerima bantuaan dan berdasarkan Petunjuk Tekhnis

ayat (2) dihadiri oleh Wali Nagar, Pimpinan Lembaga Masyarakat Nagar, PerangkatNagar dan tokoh Masyarakat lainnya.3) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompokUsaha yang sudah ada dan belum Pemah Mendapaikan Bantuan Kredit.4) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonankepada Pokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.5) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oelh Pokja Nagariuntuk menilai kelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis

BukuPedoman Tekhnis dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum dan PerdataKhusus Buku II Edisi 2007 halaman 101 AK Mahkamah Agung RI, dimanasecara tegas dinyakan Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atausita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi jugadapat didasarkan pada hakhak lainnya sebagaimana tersebut dalam AL 1;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti sudahlah tidak berdasarbertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata juga tidak memuatpasalpasal tertentu dari peraturan