Ditemukan 2208 data
487 — 293
mi/ikatas satuan rumah SUSUn melalui jual beli, tukar menukar,hibah, pemasukan da/am perusahaan dan perbuatan hukumpernindahan hok lainnya, kecua/i pemindahan hak melaluile/ang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan aktayang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuanperaturan perundangundongan yang berlaku...b) Bagi yang tunduk pada hUkUm perdata barat makaBertentangan dengan pasal 1682 KUH Perdata yang isinya"Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahantermaksud da/am pasal 1687
1.IDA PERANDA GEDE PUTRA CARIK
2.IDA BAGUS MADE WIDANU
Tergugat:
2.IDA AYU OKA ASTITI
3.IDA AYU MADE ALIT STITI
4.NYONYA SHERLYA
Turut Tergugat:
4.I MADE WIDIADA, S.H
5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR
75 — 32
Alamat Jalan Jaya Giri V No. 17, Dusun Yang BatuKangin, Desa Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIDalam hal ini keduanya telah diwakili oleh GEDE MASA, S.H, AGUSRANU WIJAYA, S.H dan KETUT GEDE SUASTIKA, S.H, para Advokatyang berkantor pada Kantor GEDE MASA, S.H, M.H di jalan PatihJelantik No. 3 Gianyar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal10 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDenpasar dalam register Nomor : 1687
Notaris dan PPAT : Alamat Jalan Ahmad Yani No. 125,Denpasar, dalam hal ini telah diwakili oleh GEDE MASA, S.H, AGUSRANU WIJAYA, S.H dan KETUT GEDE SUASTIKA, S.H, paraAdvokat yang berkantor pada Kantor GEDE MASA, S.H, M.Hberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam registerNomor : 1687/Daf/2021 tertanggal 11 Juni 2021 selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT 5.
Terbanding/Tergugat I : Gubernur Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara
Terbanding/Tergugat III : Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Terbanding/Tergugat IV : Camat Kecamatan Sepaku
Terbanding/Tergugat V : Kepala Desa Tengin Baru
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Desa Sukomulyo
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Desa Argo Mulyo
149 — 107
Berdasarkan Pasal 1666Pasal 1693 Kitab UndangUndangHukumPerdata (KUHPerdata), maka mengenai apa yangdimaksud dengan hibah dapat dilihat dalam Pasal 1666KUHPerdata, menyatakan: Hibah adalah suatu perjanjian denganmana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cumacuma dandengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu bendaguna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;2) Sebagaimana Pasal 1682 KUHPerdata, menyatakan: Tiadasuatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687
Terbanding/Penggugat : Petrus Kanel Banglangi
93 — 42
Perjanjianhibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 1687 KUHPerdata)kecuali untuk tanah dan bangunan harus dibuat secaratertulismenggunakan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah ;2) Diwaktu hidupnyapemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saatpemberi hibah masih hidup ;3) Dengan Cumacuma dantidak dapat ditarik kembali : pemberian hibah tidak dapat ditarik kembaliHalaman
56 — 67
Pasal 1367 ayat (3) Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata) ;Pasal 1682 KUH Perdata :Tiada suatu penghibahan pun kecualitermaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yangminut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidakdilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah ;Berdasarkan Pasal 920 KUHPer, ahli waris dapat melakukan tuntutanpengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnyapara ahli waris terima tidak terpenuhi.
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tegal Buled 53 TAHUN 1687 2,000KabupatenSukabumiCIOGONG 05/02 SukabumiAPUD Desa Tegal Buled 2/4/1941 SPPT Nomor57 NIK; 3202452003000157 Petani Kee. Tewal Buled 72 TAHUN 1789 14,800KabupatenSukabumiCIOGONG 06/02 Sukabumi58 OSID Petani Desa Tegal Buled 4/7/1961 SPPT Nomor 5,500NIK ; 32024504076100002 Kes, Tegal Buled 52 TAHUN 632Kabupaten SukabumiCIOGONG 06/02 Sukabumi59 DUDIN Petani Desa Tegal Buled 1/7/1961 SPPT Nomor 11,350NIK ; 3202450107610071 Kec.
- Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]
Hal ini ditegaskan, antara lain, dalam:1) Pasal 617 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi Tiaptiap akta denganmana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani, ataudipindahtangankan, harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancamankebatalan.2) Pasal 1682 KUH Perdata yang berbunyi Tiada statu hibah, kecuali yangdisebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukanselainnya dengan status akta notaris yang aslinya disimpan oleh notarisitu3) Pasal22 KUHDagang yang menyebut Tiap
Akta otentik yang dimaksud adalah aktayang dibuat oleh Notaris atau pejabat hukum lain yang memiliki kewenangan untukmembuat akta otentik menurut undangundang.Berikut beberapa contoh perjanjian di bidang Hukum Kekayaan yang harus dilakukandengan Akta Notaris.e Hibah, kecuali pemberian benda bergerak yang bertubuh atau surat penagihanutang atas tunjuk dari tangan ke tangan: Pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata.e Pendirian perseroan terbatas: Pasal 7 butir 1 UU No 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.e
Pasal 1682 KUH Perdata yang berbunyi TJiada status hibah, kecuali yangdisebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnyadengan statu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu.c. Pasal 22 KUH Dagang yang menyebut Tiap firma harus didirikan dengan aktaotentik, tetapi ketiadaan akta tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihakketiga.d.
44 — 19
saksisaksi dan sayaPejabat Pembuat Akta Tanah, dan selain dari pada itu bahwa secara faktahukum, posisi cap jempol perempuantidak mengenai materai, sehingga secara yuridis dapat dikatakan CACADHUKUM;Bahwa oleh karena surat asli Akta Hibah dipegang dan/atau dikuasai olehTERGUGAT , maka dengan sendirinya penghibahan tersebut telahmelanggar undangundang, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal1682 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yakni Tiada suatupenghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam Pasal 1687
Pasal 1682 UndangUndang Hukum Perdata, menegaskanbahwa Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahantermaksud dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta Notarisyang minut ( naskah aslinya ) harus disimpan pada Notaris/PPAT danbila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah;21:3. Pasal 1688 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,menegaskan bahwa Hibah dapat dicabut dan dibatalkan, jika syaratsyarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh Pemberi Hibah;21.4.
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Bupati Kabupaten Aceh Besar Cq Camat KEcamatan selimum Cq Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
63 — 31
kami tanggapi sebagaiberikut :Bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnyatersebut merupakan sesuatu hal yang tidak berdasar dan tidak sesualdengan ketentuan hukum yang berlaku karena Akta Hibah yang dijadikandasar oleh Pembanding sebagai alat bukti kepemilikan tanah dalam perkaraini tanpa didukung alas hak lainnya, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.Berdasarkan ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata, dijelaskan bahwatlada suatu penghibahan pun, kecuali termaksud dalam pasal 1687
Terbanding menanggapi sebagai berikut :Bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnyatersebut merupakan sesuatu hal yang tidak berdasar dan tidak sesualdengan ketentuan hukum yang berlaku karena Akta Hibah yang dijadikandasar oleh Pembanding sebagai alat bukti kepemilikan tanah dalam perkaraini tanpa didukung alas hak lainnya, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.Berdasarkan ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata, dijelaskan bahwa tiadasuatu penghibahan pun, kecuali termaksud dalam pasal 1687
92 — 30
Djala, dan khusus untuk tanahnomor lima sangat identik identitas tanah tersebut dengan obyek sengketatanah danomasik atau obyek sengketa V;Menimbang, bahwa apakah dengan adanya surat hibah tersebut,peralihan hak atas tanah dari Simon Marabi Djala kepada Yotam Hendrik MarabiDjala adalah sah, sehingga tanahtanah tersebut bukan lagi merupakan budelwaris;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdatayang pada pokoknya mengatur bahwa tiada suatu hibah, kecuali yangdisebutkan dalam pasal 1687
112 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa disamping itu, Akta Hibah tersebut sah secara hukumjuga didasarkan pada Pasal 1676 BW yang berbunyi "setiaporang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatusebagai hibah kecuali mereka yang oleh undangundangdinyatakan tak cakap untuk itu" dan Pasal 1682 BW yangberbunyi "Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalamPasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnyadengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan olehnotaries itu".
Terbanding/Tergugat I : Nyonya NORA LAKSONO
Terbanding/Tergugat II : ANDREW RAHARJO
Terbanding/Tergugat III : ALBERT YANUAR RAHARJO
Terbanding/Turut Tergugat I : Nyonya RODIYAH
Terbanding/Turut Tergugat II : TRI AGUS HERYONO, SH
151 — 78
PDT/2015/PT.YYK tanggal 08Oktober 2015 Jo Pengadilan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI No.2385 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 dalam pertimbangan dandiktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubunganhukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan,sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatanPenggugat Konvensi seluruhnya dan mengabulkan Gugatan ParaPenggugat Rekonvensi untuk sebagian;26) Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di dalamputusannya Nomor:1687
208 — 299
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.207 K/sip/1955oetanggal 14 Nopember 1956 yang memuat kaidah hukum bahwa :Yang menurut Pasal 1687 KUHPerdata tidak diperlukan suatu AktaNotaris ialah penghibahan segala barang bergerak dengan dadabatasnya, jadi tidak hanya meliputi pemberian kecilkecilan sajamelainkan juga meliputi barangbarang yang tinggi harganya ;3) Bahwa benar dalil Para Terlawan pada butir3 yang menyatakan bahwa tanah4)dan bangunan milik Para Pelawan yang terletak di Jl.
59 — 31
Polisi BG 1687 PQ Atas Nama NURHALAMSAHdan atau Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Bumi SriwijayaIndah Blok C 1 No. 21 RT. 005/RW.005 Kelurahan/Desa Bukit Baru,Kecamatan lIlir Barat I, Kota Palembang milik dari TergugatRekonpensi dan/atau tidak terbatas pada barang bergerak maupunHalaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 112/Pat.G/2015/PN. Pigtidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi sebagai jaminan dalampemenuhan kerugian yang di alami oleh Penggugat Rekonpensi.12.
439 — 127
Tanggal 17Nopember 1996 ; P.IV.6 : Foto Kartu Keluarga No. 1687/14.0214/1994 , PIV.7 : Foto copy K.T.P. a.n. Ir. IMBERYADI ;: PIVS : Asli Rekening Listrik ;; PIV.9. : Foto copy Kartu Turan Pemakaman ,wooo Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P.IV.1, PIV 2,247.3, FIV A, PIV.S,PIV.6, PIV.7 dan PIV.9, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telahdisesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti P.IV.8 berupa aslinya ; Bukti Surat Penggugat V : P.V.1. : Foto copy Surat Hibah No.: 080./B.
Elvis Kayoi
Tergugat:
Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kampung Moiwani
179 — 75
XXVI Bb 1687, tanggal 3 Desember 1976,(fotokopi dari fotokopi);Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum TingkatAtas (SMA) Negeri 417 Yapen Waropen, tanggal 21 April1981, (fotokopi dari fotokopi);Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Kepulauan Yapen, NIK:9208012503620001 atas nama Elvis Kayoi, (fotokopi darifotokopi);Surat Keterangan Domisili Kepala Kampung Moiwani Nomor:474.4/..../SKDKMDYB/V/2021, tanggal 3 Mei 2021, (fotokop!
278 — 450
Tanggal 29September 2015, Diberi tanda Bukti T.Il.6Foto copy dari asli surat kepolisian Daerah Lampung Nomor : B/1687/XVSubditI2015/Direskrimum Perihal pengiriman kembali berkas pekara TersangkaPuncak Indra Bin Tjoa Sin Cai DKK.
Foto copy dari asliHasil Ekspose tanggal 7 Desember 2015 dan daftar hadir,Diberi tanda Bukti T.Ill.9;PUTUSAN Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel Halaman 9110.Foto copy dari asli Pengiriman kembali berkas perkara tersangka Puncak Indraanak dari Tjoa Sin Cai dkk Nomor : B/1687/XVSubdit 1/2015/Ditreskrimumtanggal 27 Nopember 2015,Diberi tanda Bukti T.IIL1011.Foto copy dari Foto copy Akta No. 148 Tentang Pendirian PT.SorentoNusantara, Diberitanda Bukti T.Ill.11;12.Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan
68 — 4
Tergugat memiliki hubungan kerjasama dengan Penggugat dalampengelola lahan milik Penggugat oleh Tergugat dengan perjanjian bagi hasilatas lahan perkebuanan kelapa sawit seluas 100 Ha milik Penggugat;Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bantahan para TergugatKonvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa tidak benar dancacat hukum surat hibah sebagaimana bukti surat P.1, menurut Majelis Hakimbahwa surat hibah sebagaimana bukti surat P.1 bukanlah surat hibahsebagaimana yang di syaratkan dalam Pasal 1687
77 — 22
Surat Pengalaman Kerja No/282/Ws/Hrd/Coe/Iv/2012 Tanggal 03April 2012 Masa Kerja 05 April 2010 03 April 2012;Bukti TV.4 Surat Pengalaman Kerja No/268/Ws/Hrd/Coe/V/2014 Tanggal 5 Mei2014 Masa Kerja 07 May 2012 05 May 2014;Bukti TV.5 Bagde Name Joint Date : 16 Juni 2014 Nik : 1687;Bukti TVi.1.
1.TIUR MARIATI MANIK
2.FRICSON MANIK
Tergugat:
1.Pimpinan PT. BRI , Tbk Cab. Sidikalang
2.Tianur Bancin
3.Poppy Tampubolon, SH
4.Pemerintah RI cq Menteri Agraria dan Tata ruang, BPN RI cq Kanwil BPN Sumut cq BPN Dairi
62 — 14
Undangundang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orangorangyang masih hidup dan perbuatan hibah tersebut dilakukan dihadapanNotaris/PPAT selain diatur dalam pasal 1682 KUHPerdata yaitu tida suatupenghibahan pun, kecuali penghibaahn termaksud dalam pasal 1687,dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minut (naska aslinya) harusdisimpan pada Notaris.Bahwa jual beli antara Ibu Kandung Para Penggugat dengan Tergugat IIsecara hukum adalah Sah, Dan Objek Sengketa tersebut merupakan hakmilik dari