Ditemukan 2375 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-10-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 1 Maret 2016 — TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS
53 — 29
53 — 29
Majelis akanmempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa pada pecairandana insentif PBB tahun 2006/2007 di Kabupaten Ende telahmelanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkanfaktafakta hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU ANASTASIA, SE, saksi HENDRIKA MENO LAY,Halaman 195 dari 314 Putusan Nomor 75/Pid.SusTPK/2015/PN KpgSH, dan saksi ELE MAHMUD, BA dan bahwa pada tahun 2004 dantahun 2005 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende telahmelampaui
puluh ribu rupiah) sebagaimana yangtercantum dalam barang bukti nomor 11 ;Menimbang bahwa benar mekanisme pencairan dana untukInsentif PBB semestinya dilakukan dengan cara Pemegang Kas(Bendahara) pada Dispenda Kabupaten Ende (saksi YOSEPHINABUNGA MBELO, AM.d) mengajukan usulan pencairan dana kepadaKasubag Keuangan Dispenda Ende (saksi HENDRIKA MENO LAY, SH),selanjutnya Kasubag Keuangan Disepnda Ende membuat SuratPermintaan Pembayaran kepada Bupati Endemelalui Kasubag Keuangan Setda Ende (Saksi SEMU
Kabag Keuangan yaitu Nomor : 004.01.05.0031012 di BankBPD (sekarang Bank NTT) atas nama Bupati Ende (KabagKeuangan), dan dalam menerbitkan SPM tersebut di dahului dengandiajukannya Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan olehBendahara Satker dalam hal ini Pemegang Kas (Bendahara)Dispenda Ende kepada Kasubag Keuangan Dispenda Ende (saksiHENDRIKA MENO LAY, SH), selanjutnya Kasubag Keuangan DisepndaEnde membuat Surat Permintaan Pembayaran kepada Bupati Endemelalui Kasubag Keuangan Setda Ende (Saksi SEMU
ANASTASIA ,SE) untuk diferifikasi setelah Surat Permintaan Pembayaran di parafoleh Kasubag Keuangan Setda Ende lalu baru diterbitkan SuratPerintah Membayar (SPM/SPMU) yang ditandatangani oleh Terdakwaselaku Kabag Keuangan Setda Ende ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU ANASTASIA, SE, saksi HENDRIKA MENO LAY,SH, dan saksi ELE MAHMUD, BA dan bahwa pada tahun 2004 dantahun 2005 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende telahmelampaui target penerimaan pajak bumi dan
puluh ribu rupiah)sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti nomor 11 ;Menimbang bahwa benar mekanisme pencairan dana untukInsentif PBB semestinya dilakukan dengan cara Pemegang Kas(Bendahara) pada Dispenda Kabupaten Ende (saksi YOSEPHINABUNGA MBELO, AM.d) mengajukan usulan pencairan dana kepadaKasubag Keuangan Dispenda Ende (saksi HENDRIKA MENO LAY, SH),selanjutnya Kasubag Keuangan Disepnda Ende membuat SuratPermintaan Pembayaran kepada Bupati Ende melalui KasubagKeuangan Setda Ende (Saksi SEMU
Putus : 18-02-2013 — Upload : 25-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 223/Pid.B/2012/PN PWK Tanggal 18 Februari 2013 — ANGGA AR-RAMADHANA Bin CUCU HAMZAH
41 — 5
41 — 5
Golongan untukDigunakan Orang terlebih dahulu;Menimbang bahwa untuk memahami pengertian dari unsur tersebutperlu dipertimbangan tentang Teori Pertanggungjawaban Pidana Seseorangtidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu kebetulan yangmembawa kesialan, namun hanya bagi tindakan yang dilakukan sebagaisebagai Ssuatu kehendak, jadi secara jelas teori tersebut menggariskanbahwa suatu kehendak merupakan unsure yang penting dari suatu tindakanpidana, kurang hatihati atau suatu kelalaian (delik semu
) tidak dapatditerapkan dalam mengartikan unsur yang diatur pada suatu delik yangsebenarnya, tindak pidana narkotika adalah delik sebenarnya dan bukanmerupakan delik semu karena pertanggungjawaban pidana dalam undang76undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengatur tentangSuatu perbuatan yang mengandung kesengajaan Saja;Menimbang bahwa untuk lebih memahami pengertian dalammendefinisikan suatu unsure kesengajaan yang terdapat pada pasalpasaldalam suatu peraturan, perlu diperhatikan beberapa
Putus : 16-05-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 25/PDT/2017/PT SMR Tanggal 16 Mei 2017 — TABRI (Pak ISUL), Pekerjaan : Petani, Alamat : Gang Banjar RT.21 No. 13 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara atau di Jl. Baru Ringroad II, RT.43 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara atau di Jl. Sidodadi atau Perjuangan Ujung RT.43 RW.05 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yaitu Firmanus Fenanlampir, SH, Advokat, berkantor Pada Kantor Hukum Firman, SH Dan Rekan, Alamat di Jl. Assadiyah 3 No.74 RT.59 Desa Sangatta Utara, Kec Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I ;
M E L A W A N
1. YESRON MANGANDA, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Bitumin RT 28 No. K 26 Bukit Batubara, Swarga Bara Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ,dkk
111 — 28
111 — 28
Dengandemikian, sebenarnya dapat dikatakan gugatan Penggugat tidakHalaman 27 dari 53 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.SMR2.6.berdasarkan fakta akan tetapi hanya berupa suatu gambaran/bayanganbelaka berdasarkan suratnya, sehingga putusan yang dibuat oleh judexfactie Pengadilan Negeri Sangatta yang mengabulkan gugatan Penggugatbersifat semu atau hanyalah bayangan atau gambaran pula.Bahwa tidak benar Pendapat judex factie Pengadilan Negeri Sangattadalam pertimbangan hukum putusan halaman 31 dari 41 halaman
Register : 23-02-2015 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 7/ Pdt. Bth/ 2014/ PN Mbn Tanggal 7 Januari 2015 — Penggugat : MUHAMMAD SAHID dkk,
Tergugat : 1. ROSIDAH BINTI H.M. DAHLAN dkk.
78 — 15
78 — 15
yang menyatakanPerlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) Prematur karena belum adaPenetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri MuaraBulian, hal ini tidak menyebabkan gugatan perlawanan pihak ketiga yangdiajukan oleh Pelawan prematur karena berdasarkan Yurisprudensi MahkamahPage 67 of 72 Putusan No. 07/Pdt.Bth/2014/PN.Mbn68Agung Republik Indonesia No. 954 K/Sip/1973 menyebutkan : Judex factie telahmenempuh acara yang salah sebab eksekusi telah berlangsung atausebenarnya eksekusi semu
Putus : 10-10-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1213 K /Pdt/ 2012 Tanggal 10 Oktober 2012 — H. OTANG ABDULLAH vs AYI DEDDY SYARIEF HUDDIN, dk
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kuasa MutlakMaka karena materi Akta Notaris tersebut adalah "SuatuPerjanjian Hutang Piutang Uang Dengan Jaminan Tanah" yangdibungkus sebagai suatu "Pengikatan Jual Beli" yang kemudiandiikuti dengan dibuatnya "Surat Kuasa Mutlak" dengan tujuandigunakan untuk melakukan peralihan hak atas tanah dari Debiturkepada Kreditur bilamana Debitur wanprestasi, maka sesuaidengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI hal yangdemikian merupakan suatu "Perjanjian Semu/Purapura" dan harusdinilai sebagai suatu "Perjanjian
Register : 22-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 460/PDT/2020/PT SBY Tanggal 9 September 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
45 — 29
45 — 29
Namun faktanya, semuayang di inginkan dan yang diharapbkan PENGGUGAT menjadi keinginan danharapan semu, karena PENGGUGAT malah bangkrut atas perbuatan PARATERGUGAT, bahkan PENGGUGAT, dan khususnya istri PENGGUGATsampai terganggu kejiwaannya akibat perbuatan hukum dan tekanan begituhebat dari PARA TERGUGAT, serta PENGGUGAT merasa malu pada istri,keluarga, kerabat, serta PENGGUGAT malu dan kehilangan kepercayaandiri dihadapan para patners bisnis serta tetangga di lingkunganPENGGUGAT, sehingga semua
Register : 16-08-2010 — Putus : 20-01-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 117/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 20 Januari 2011 — PT. Esa Medika Mandiri;Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
92 — 47
92 — 47
Secarasederhana state auxiliary organ adalah lembaganegara yang dibentuk ~~ diluar konstitusi danmerupakan lembaga yang membantu' pelaksanaantugas lembaga negara pokok (Eksekutif,Legislatif, dan Yudikatif) yang sering jugadisebut dengan lembaga independen semu negaraPembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasipelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahuni999 agartercipta iklim usaha yang kondusif dengan adanyapersaingan usaha yang sehat, sehingga membukakesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usahabesar
Register : 26-12-2018 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 4144/Pdt.G/2018/PA.Bks Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 6
22 — 6
No. 4144/Pdt.G/2018/PA.Bksdipercayakan kepada Penggugat dengan Tergugat, namun dalam hal iniPenggugat lebin memilin kebahagiaan semu yang Penggugat jalani danharapkan dari lakilaki idaman lain yang bernama XXXX, S.H.
Upload : 12-07-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN DRS. SAPARWIN SIREGAR
48 — 60
48 — 60
dipersidangan, karena tidak memenuhistandart hukum untuk dapat dibuktikan dalam penerapan Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH Pidana, karena nyatanya pembebanan pertanggung jawabanpidana hanya pada Terbanding/Terdakwa secara tunggal;Bahwa penetapan status sebagaimana tuntutan Pembanding/JPU, tidakmenggambarkan adanya kebersamaan atau jika dilakukanpenuntutansecara terpisah dengan terdakwa lain jika ada, sehingga suatu bukti yang53jelas bahwa surat dakwaan dan tuntutan Pembanding/JPU telah memuatsesuatu peristiwa yang semu
Bahwa penetapan status sebagaimana tuntutan Pembanding/JPU, tidakmenggambarkan adanya kebersamaan atau jika dilakukan penuntutan secaraterpisah dengan terdakwa lain jika ada, sehingga suatu bukti yang jelas bahwasurat dakwaan dan tuntutan Pembanding/JPU telah memuat sesuatu peristiwayang semu dan hanya seolaholah perbuatan dilakukan secara bersamasama;3. Bahw harusnya Pembandin ksa Penun mum harus mencantumkanhasil audit menurut Undangundang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
Register : 28-10-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PA DEPOK Nomor 3530/Pdt.G/2021/PA.Dpk Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
201 — 176
201 — 176
Selama pernikahan,Halaman 23 dari 52 halamanputusan Nomor 3530/Padt.G/2021/PA.DpkPenggugat tidak pernah sekalipun diperlihatkan apalagi diberikan slip gajibulanan, Tunjangan Hari Raya (THR), serta bonus yang didapat saatTergugat bekerja;Penggugat tidak pernah diperlihatkan berapa jumlah saldo tabungan dariTergugat selama menjalani pernikahan yang semu ini.
Register : 14-02-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 07-02-2018
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.SUB Tanggal 13 Desember 2017 — Mustaram. MS bin M. Saleh Gambo, Dkk VS Makasau bin Masrang
55 — 19
55 — 19
dalam rekonvensi / para tergugat dalamkonvensi poin 3 pada replik para tergugat rekonvensi / para penggugat dalamkonvensi adalah tidak benar yang dalam pokok perkara menyatakan seluruh dalilyang disampaikan oleh para tergugat rekonvensi/para penggugat dalam konvensipada gugatannya yang tidak ditanggapi atau dibantah oleh para penggugat dalamrekonvensi/para tergugat dalam konvensi disamakan dengan membnarkan apayang didalilkan para tergugat rekonvensi/para penggugat dalam konvensi adalahpernyataan semu
Register : 29-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/TF/2021/PTUN.BDG Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
313 — 198
313 — 198
Namun di masasekarang Terminologi Keppres ini sudah disempitkan menjadibentuk Beschikking (Keputusan/Penetapan) saja, Sedangkan untuk yangberbentuk Peraturan disebut dengan Peraturan Presiden (PERPRES).Selain Bentuk Regeling (Stau Regering Besluit) dan Beschikking, Adapulabentuk lainnya seperti Pseudo Wetgeving (Perundangan Semu salahsatunya adalah Beleidsregel), Concrete Normgeving (Norma Jabaran),dan Plan (Rencana). kesemuanya akan tunduk pada kaidah Hukum Publikkrena secara karakteristik sepihak
Register : 25-07-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1663/Pdt.G/2018/PA.Bjn Tanggal 12 Nopember 2018 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 2
14 — 2
terlebih dahulu melunasi nafkah iddahdan mut'ah kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah Iddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelahperceraian namun harus dibayar terlebin dahulu sebelum Tergugat Rekonvensimengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat Rekonvensibukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak puntidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
Register : 21-12-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018 Tanggal 14 Februari 2019 — Oditur:
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Denny Michael Lumolos
78 — 26
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Denny Michael Lumolos
78 — 26
Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dankejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancamanpemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalammasalah penyalahgunaan Narkotika, maka seharusnyaTerdakwa menghilangkan jauhjauh keinginannya untukmengkonsumsi Narkotika, walaupun diimingimingi dengankenikmatan semu yang menggiurkan.
Register : 02-01-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 6-K/PM.II-11/AD/I/2019 Tanggal 16 April 2019 — Oditur:
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Diyar Endra Brahmanti
79 — 21
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Diyar Endra Brahmanti
79 — 21
Bahwa yang dimaksud Positif Semu adalahsebenarnya Urine atau bahan yang akan di tes tidakmengandung Metafitamin tetapi alat tes(Rappid tes)menunjukkan hasil Positif , hal ini bisa terjadi karenamengetes Urine menggunakan Rappid Test tidakakurat dan sudah banyak terjadi kasus seperti iniketika di uji lab menggunakan metode KLT hasilnyaNegative .9.
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 70/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
ALBINUS OKTOVIANUS KASE, S.Sos, M.AB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
91 — 117
ALBINUS OKTOVIANUS KASE, S.Sos, M.AB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
91 — 117
mengkajinya ; Bahwa Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengkajiSurat Keputusan Bersama tersebut pertama review dilaksanakan olehinternal Lembaga Eksekutif ; Bahwa Ahli tidak tahu sudah ada lembaga yang berkompetenmisalnya Pengadilan, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusiyang membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri atautidak ; Bahwa Surat Keputusan Bersama dalam konteks ilmu hukumdikategorikan sebagai Beleidsregel atau peraturan kebijakan atauperaturan perundangundangan yang semu
Register : 20-05-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2019 Tanggal 26 September 2019 — SITI JAMALIAH LUBIS, SH., DK VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;
254 — 535 — Berkekuatan Hukum Tetap
254 — 535 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ruang simulasi peradilan semu; dan5. Ruang simulasi kantor advokat.Pasal 10Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pembukaanProgram Profesi Advokat ditetapkan oleh Direktur JenderalKelembagaan Iimu Pengetahuan, Teknologi, dan PendidikanTinggi;(Bukti P1)Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) PemohonKeberatan :1.
Putus : 24-11-2009 — Upload : 16-11-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 PK/PDT/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 — UJANG SONIK, ABDUL KARIM, dkk. ; PERTAMINA, PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (PT.CPI), dkk.
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Kontrak Bagi hasil antara PenggugatIl (PT.CPI) dengan Penggugat (Pertamina) maka sejak tanggal 28November 1983 Penggugat (Pertamina) menerima limpahan semu assettermasuk hak atas tanah yang sebelumnya terdaftar atas nama Penggugat Il(PT.CPI) ;Bahwa Tergugat IV dalam memberikan hak tanah dan menerbitkan buktihak berupa sertifikat tanan No. 48/Batang Sarosa, No. 49/Batang Sarosa,50/Batang Sarosa, 51/Batang Sarosa dan 52/Batang Sarosa tidak menerapkansecara tepat perundangundangan yang berlaku
Register : 11-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 70/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 21 April 2016 — HERMAN SANTOSO melawan 1. PT.BUMI REDJO , dkk
71 — 32
71 — 32
Bahwa kemudian kepemilikanobyek sengketa yang didaku oleh PENGGUGAT saat ini olehTERGUGATII dan TERGUGATIII tengah di permasalahkanperolehannya oleh TERGUGATII dan TERGUGATIII dengandiajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Batang dalam Perkara Nomor :11 / Pdt.G / 2015 / PN.BTG. sehingga klaim kerugian tersebut adalahtidak benar dan mengadaada serta jauh dari fakta yang sebenarnya ;Bahwa dalil poin 25 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, olehkarena kerugian tersebut adalah kerugian semu, maka tidak
Register : 11-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 544/Pdt/2019/PT MDN Tanggal 20 Januari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
70 — 42
70 — 42
Jadi, fakta yangabstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai hal yang khayaliatau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untukmembuktikan kebenaran gugatan Para Penggugat;9.