Ditemukan 2130 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-09-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 20-04-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
MARYO SAPULETE, S.H.
Terdakwa:
OTOPIANUS TAGI
7763
  • /X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, sebesar Rp 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), lampiran pertanggungjawabannya; (belum ada SP2D);
  • 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40970/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/ 2018, tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), Keperluan untuk Pembayaran kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Daerah danTokoh Masyarakat, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  • 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41627/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp2.226.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  • 1 (satu) bundel SPJ senilai Rp1.748.000.000,- Untuk Pembayaran Hearing/Dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat (SP2D Tidak Ada), Lampirannya
  • Paniai, sesuai tagihan terlampir;
  • 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40726/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan, sesuai tagihan terlampir;
  • 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU Kegiatan Hearing/Dialog dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat, sesuai tagihan terlampir;
  • 1 (satu) Lembar Copy SP2D
  • 1 (satu) Lembar SP2D Asli Nomor : 40156/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 sebesar RP 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) keperluan pembayaran/Dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama Sesuai Tagihan Terlampir;
  • 1 (satu) Lembar asli SP2D Nomor : 40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil keperluan untuk SPJ TU Kegiatan Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah
Putus : 01-08-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — DEDI KURNIADI
8824
  • Akan tetapi sejak tanggal 04 Mei 2011 s.dSeptember 2011, peranan Saksi terkait dengan adanyaKredit konsumtif dari Dispertasih Kabupaten Bandungadalah Menganalisa Arus Kas Keuangan atas dasaradanya dokumen atau kelengkapan administrasi dan hasildialog dengan calon debitur.Bahwa benar maksud dari Menganalisa Arus KasKeuangan atas dasar adanya dokumen atau kelengkapanadministrasi dan hasil dialog dengan calon debitur adalahuntuk dapat memproses permohonan pengajuanpermohonan kredit yang nantinya sebagai
    Akan tetapi sejak tanggal 04 Mei 2011 s.dSeptember 2011, peranan Saksi terkait dengan adanyaKredit konsumtif dari Dispertasih Kabupaten Bandungadalah Menganalisa Arus Kas Keuangan atas dasaradanya dokumen atau kelengkapan administrasi dan hasildialog dengan calon debitur.e Bahwa benar maksud dari Menganalisa Arus KasKeuangan atas dasar adanya dokumen atau kelengkapanadministrasi dan hasil dialog dengan calon debitur adalahuntuk dapat memproses permohonan pengajuanpermohonan kredit yang nantinya sebagai
Register : 13-09-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 20-04-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
MARYO SAPULETE, S.H.
Terdakwa:
PETRUS YEIMO
8347
  • /X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, sebesar Rp 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), lampiran pertanggungjawabannya; (belum ada SP2D);
  • 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40970/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/ 2018, tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), Keperluan untuk Pembayaran kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Daerah danTokoh Masyarakat, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  • 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41627/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp2.226.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  • 1 (satu) bundel SPJ senilai Rp1.748.000.000,- Untuk Pembayaran Hearing/Dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat (SP2D Tidak Ada), Lampirannya
  • Paniai, sesuai tagihan terlampir;
  • 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40726/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan, sesuai tagihan terlampir;
  • 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU Kegiatan Hearing/Dialog dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat, sesuai tagihan terlampir;
  • 1 (satu) Lembar Copy SP2D
  • 1 (satu) Lembar SP2D Asli Nomor : 40156/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 sebesar RP 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) keperluan pembayaran/Dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama Sesuai Tagihan Terlampir;
  • 1 (satu) Lembar asli SP2D Nomor : 40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil keperluan untuk SPJ TU Kegiatan Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah
Putus : 09-06-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 09/Pid.Sus/2014/PN.Makassar
Tanggal 9 Juni 2014 — - AGUS, S.H., M.H., M.Si Vs. - JPU
6814
  • mengetahui data riil sedang Identifikasi lahanditemukanlan petani yang menyatakan bahwa disinilah petani mencarinafkah;Saksi terakhir kali melihat pembangunan gedung CCC sekitar 3(tiga)tahun yang lalu;Terdakwa selaku Camat atau Pemerintah dan sebagai Panitiapengadaan berperan dalam pembebasan lahan karena berada padawilayah pemerintahannya;Pada saat peninjauan lokasi, ada unjuk rasa dari warga, hal itu saksilinat dan setelah ada unjuk rasa ada penyampaian ke Walikota;Saksi tidak melihat apa ada dialog
Register : 22-02-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 502/Pdt.G/2013/PA.JS
Tanggal 18 Maret 2014 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
11571
  • Penggugat.Bahwa saksi menginginkan dan mohon anak dihadirkan hanya untuk memberikanpendapat mau ikut dengan siapa.Bahwa Bahwa anak tetap hormat sama Penggugat tetap santun dan ramah.Hal. 67 dari hal. 130 Put. no. 0502/Pdt.G/2013/PA JSBahwa pertemuan terakhir dengan Penggugat dan Penggugat siap untuk berubah.Bahwa anakanak ingin inpormasi langsung dari Penggugat bukan dari orang lain.Bahwa anakanak sebenarnya dekat dengan Penggugat dan terguncang mendapatinpormasi akhirakhir ini.Bahwa menurut saksi harus ada dialog
Register : 22-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT LUBUK NAGA
Tergugat:
1.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
185128
  • langsung dicabut tapi ada peringatan, terus adapendampingan, ada pembinaan, supaya izin itu. sesuai denganfungsinya bagi kelompokkelompok;Bahwa di Perdirjen LHK ada mengatur tentang pencabutan izin,pemberiaan peringata, pendampingan, pembinaan, monitoring danevaluasi;Bahwa pada saat verifikasi teknis itu, ketika ada pengukuran objek,kalau memang di situ Sudah ada subjek lain, harapan kita subjeksubjeksebelumnya muncul, menyampaikan bahwa ada kami disini, sehinggaketika itu bertemu akan terjadi dialog
Putus : 01-08-2013 — Upload : 19-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — H. CECE ROHENDI
7416
  • Akan tetapi sejak tanggal 04 Mei 2011 s.dSeptember 2011, peranan Saksi terkait dengan adanyaKredit konsumtif dari Dispertasih Kabupaten Bandungadalah Menganalisa Arus Kas Keuangan atas dasar adanyadokumen atau kelengkapan administrasi dan hasil dialogdengan calon debitur.e Bahwa benar maksud dari Menganalisa Arus KasKeuangan atas dasar adanya dokumen atau kelengkapanadministrasi dan hasil dialog dengan calon debitur adalahuntuk dapat memproses permohonan pengajuanpermohonan kredit yang nantinya sebagai
    Akan tetapi sejak tanggal 04 Mei 2011 s.dSeptember 2011, peranan Saksi terkait dengan adanyaKredit konsumtif dari Dispertasih Kabupaten Bandungadalah Menganalisa Arus Kas Keuangan atas dasar adanyadokumen atau kelengkapan administrasi dan hasil dialogdengan calon debitur.Bahwa benar maksud dari Menganalisa Arus KasKeuangan atas dasar adanya dokumen atau kelengkapanadministrasi dan hasil dialog dengan calon debitur adalahuntuk dapat memproses permohonan pengajuanpermohonan kredit yang nantinya sebagai
Register : 07-12-2015 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 581Pdt.G2015PN.JKT.PST
Tanggal 28 Juni 2016 — SUMARMIASIH bertindak atas nama PT.SUKHAWATI LOKA FUNERAL >< 1. PRIMER KOPERASI RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SUBROTO ,2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq.PANGLIMA TENTARA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.Cq.KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA Cq.PANGLIMA KODAM JAYARAYA Cq.ASISTEN LOGISTIK KODAM JAYA Cq. KAZIDAM JAYA,3. DIREKTORAT KESEHATAN ANGKATAN DARAT (DITKESAD) TENTARA REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPALA RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA GATOT SUBROTO, 4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq.BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
18959
  • Sukhawati Loka Funeral adalah ibu Asihdan sering datang ke Rumah Duka tersebut ;Saksi tidak mengetahui atau tidak melihat apakah pihak Kodammelakukan dialog / negosiasi dengan ibu Asih;Bahwa pintu ruangan yang disegel adalah yang tidak ada jenazahnya,dan beberapa hari kemudian pihak Kodam datang kembali untukmelanjutkan penyegelan pintu Ruang Duka atas raunag yang sudahdikeluarkan jenazahnya;Bahwa saksi tidak bekerja lagi setelah ruangruang Rumah Duka RSPADGatot Subroto disegel dan saksi tidak mengetahui
Register : 13-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 4 September 2014 — HAYUN MANUAY
114235
  • Asli 1 (satu) Jepit Daftar Tanda terima uang kepada PPK tertanggal 16 April 2010;39. 1 (satu) lembar konsep anggaran dialog terbuka sesi 3 : lokasi Balai pertemuan Buli (geltoli) tanggal 04 Juli 2010;40. 2 (Dua) Lembar daftar hadir Bimbingan Teknik Verifikasi Calon Perseorangan Kabupaten Halmahera Timur (PPS/PPK);41. 1 (satu) Lembar Rincian Biaya Pengeluaran Calon Kandidat dengan total biaya debat kandidat sebesar Rp. 226.500.000;42. 1 (satu) Lembar Daftar Biaya SPPD tertanggal 19 Pebruari 2010
    Haltim (PPK/PPS);37.Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8maret 2010;38.Asli 1 (satu) Jepit Daftar Tanda terima uang kepada PPK tertanggal 16 April2010;39.1 (satu) lembar konsep anggaran dialog terbuka sesi 3 : lokasi Balaipertemuan Buli (geltoli) tanggal 04 Juli 2010;40.2 (Dua) Lembar daftar hadir Bimbingan Teknik Verifikasi Calon PerseoranganKabupaten Halmahera Timur (PPS/PPk);41.1 (satu) Lembar Rincian Biaya Pengeluaran Calon Kandidat dengan total biayadebat
    Haltim (PPK/PPS);Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8maret 2010;Asli 1 (satu) Jepit Daftar Tanda terima uang kepada PPK tertanggal 16 April2010;1 (satu) lembar konsep anggaran dialog terbuka sesi 3 : lokasi Balaipertemuan Buli (geltoli) tanggal 04 Juli 2010;2 (Dua) Lembar daftar hadir Bimbingan Teknik Verifikasi Calon PerseoranganKabupaten Halmahera Timur (PPS/PPk);1 (satu) Lembar Rincian Biaya Pengeluaran Calon Kandidat dengan total biayadebat kandidat sebesar
Register : 11-01-2018 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 11 Januari 2018 — RIDWAN MUKTI
8021506
  • Tetapi setidaktidaknya selama Terdakwa dilantik sebagai Gubernur dan adafakta integritas Semuanya dipantau oleh KPK, dan Saksi sempatmelakukan dialog KPK pernah memuji bahwa Media Center yangada di Bengkulu yang bagus dan dapat menjadi contoh atau rolemodel bagi provinsi yang lain.Saksi menyatakan bahwa mendampingi sebelum Terdakwa terpilin sebagai Gubernur.
    Pesan khusus dari Terdakwa waktu itu melalui dialog agar KUNTADI membenahi sistem yangada pada saat ini.Terdakwa tidak ada meminta koordinasi dengan pihak tertentu,kecuali kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementrian. Kalaupersonal tidak ada.Bahwa Saksi kenal dengan KUNTADI pada saat di Jakarta.
Register : 04-04-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — DADAN RAHMAT, Amd
6817
  • Akan tetapi sejak tanggal 04 Mei 2011 s.dSeptember 2011, peranan Saksi terkait dengan adanyaKredit konsumtif dari Dispertasih Kabupaten Bandungadalah Menganalisa Arus Kas Keuangan atas dasar adanyadokumen atau kelengkapan administrasi dan hasil dialogdengan calon debitur.e Bahwa benar maksud dari Menganalisa Arus KasKeuangan atas dasar adanya dokumen atau kelengkapanadministrasi dan hasil dialog dengan calon debitur adalahuntuk dapat memproses permohonan pengajuanpermohonan kredit yang nantinya sebagai
    Akan tetapi sejak tanggal 04 Mei 2011 s.dSeptember 2011, peranan Saksi terkait dengan adanyaKredit konsumtif dari Dispertasih Kabupaten Bandungadalah Menganalisa Arus Kas Keuangan atas dasar adanyadokumen atau kelengkapan administrasi dan hasil dialogdengan calon debitur.Bahwa benar maksud dari Menganalisa Arus KasKeuangan atas dasar adanya dokumen atau kelengkapanadministrasi dan hasil dialog dengan calon debitur adalahuntuk dapat memproses permohonan pengajuanpermohonan kredit yang nantinya sebagai
Register : 13-09-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
MARYO SAPULETE, S.H.
Terdakwa:
1.BENI YOGI
2.BENI YOGI
6539
  • /X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, sebesar Rp 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), lampiran pertanggungjawabannya; (belum ada SP2D);
  • 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40970/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/ 2018, tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), Keperluan untuk Pembayaran kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Daerah danTokoh Masyarakat, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  • 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41627/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp2.226.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  • 1 (satu) bundel SPJ senilai Rp1.748.000.000,- Untuk Pembayaran Hearing/Dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat (SP2D Tidak Ada), Lampirannya
  • Paniai, sesuai tagihan terlampir;
  • 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40726/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan, sesuai tagihan terlampir;
  • 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU Kegiatan Hearing/Dialog dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat, sesuai tagihan terlampir;
  • 1 (satu) Lembar Copy SP2D
  • 1 (satu) Lembar SP2D Asli Nomor : 40156/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 sebesar RP 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) keperluan pembayaran/Dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama Sesuai Tagihan Terlampir;
  • 1 (satu) Lembar asli SP2D Nomor : 40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil keperluan untuk SPJ TU Kegiatan Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah
Register : 25-08-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 183/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 13 Januari 2016 — MUHAMMAD IRWAN, S.T;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
8577
  • PTUN.JKT.Februari 1992, Nomor 1210/1992, luas 70 m2, atas nama Nyonya UumChuriyah, Bakri, Siti Nur Barnah, Suhaela, dan Siti Hasnah yang dalamperkara ini diwakili oleh Suhaela yang merupakan Penggugat urutanke19.Bahwa selama Para Penggugat bertempat tinggal di Kampung Pulo tidakpernah mendapatkan pemberitahuan atau peringatan atau teguran ataugangguan dari pihak manapun baik sejak jaman pemerintah HindiaBelanda maupun pemerintah Indonesia bahwa tanah dan bangunan milikmereka bersifat illegal sampai dengan dialog
Register : 18-02-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 7 Agustus 2014 — - Ir. SAIBON SIRAIT
8632
  • SIMANJUNTAK (Bupati TobaSamosir), saksi bertanya siapasiapa pemilik tanah, kemudian MAROLESIAGIAN dan EDISON PURBA SIAGIAN tunjuk tangan selaku pemiliktanah, selanjutnya saksi memimpin dialog tawar menawar harga gantirugi tanah, tanaman dan bangunan antara MAROLE SIAGIAN danEDISON PURBA SIAGIAN (selaku pemilik tanah) dengan Drs.SANGKAN TAMPUBOLON, LASMARIA SITORUS dan beberapa oranglagi teman mereka namun saksi tidak mengetahui siapa siapa namanya(mewakili pihak PT.
    PLN (Persero) PIKITRINGSUAR meyampaikanpenawaran yaitu tanah sejumlah Rp. 20.000 / M* harga kelapa sawitsejumlah Rp. 500.000, / batang.Setelah beberapa kali dialog, EDISON PURBA SIAGIAN dan MAROLESIAGIAN menyampaikan harga tanah mereka sejumlah Rp. 170.000 /M?, kelapa sawit sejumlah Rp. 1.950.000, / batang.Kemudian pihak PT.
Register : 20-11-2014 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG
Tanggal 26 Agustus 2015 — AJI SUPRIAJI; DKK; LAWAN; PT. TELKOM INDONESIA, Tbk.; PT. GRAHA SARANA DUTA (GSD); KOPERASI SARANA SEJAHTERA (KSS)
15440
  • tersebut diatas, sesuai dengan fungsi, tujuan,hak dan kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk memberikanperlindungan, pembelaan hak dan kepentingan anggotanya serta mewakilipekerja/ouruh dalam menyelesaikan perselisinan hubungan industrial, yangdiatur dan ditegaskan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaandan UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, makaPimpinan Pusat Serikat Pekerja Graha Sarana Duta (PP SEJAGAD)beberapa kali mengajukan surat permohonan bipartite/dialog
    Kepala Sudinakertrans Jakarta PusatSURATBukti P 1622 Nomor : 053/PPSEJAGAD/XII/2012 Fotocopy dari Asli.Hal : Bukti ini memperkuat dalildalil Permohonan Dialog/Bipartit IIPenyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialTerkait Perselisihan HakTertanggal : Jakarta, 19 Desember 2012Dari :PIMPINAN PUSATSerikat Pekerja Graha Sarana Duta(PP SEJAGAD)Kepada :Bapak Ahmad KordinalDirektur UtamaPT. GRAHA SARANA DUTATembusan :1.
    DPP ASPEK IndonesiaSURAT Fotocopy dari Asli.Bukti P 1623 Nomor : 054/PPSEJAGAD/XII/2012 Bukti ini memperkuat dalildalilHal : GUGATAN butir (8), (157), (158), Permohonan Dialog/bipartite Il PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial TerkaitPerselisihan HakTertanggal : Jakarta, 27 Desember 2012Dari :PIMPINAN PUSATSerikat Pekerja Graha Sarana Duta(PP SEJAGAD) (162), dan (178), danmemperkuat dalildalil REPLIKyang diajukan oleh PARAPENGGUGAT.Bukti ini menyatakan bahwa,...mengajukan permohonan dialog
Register : 29-05-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PN MANADO Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.MDO
Tanggal 11 Nopember 2013 — - Terdakwa I MUHAMMAD YASIR,SE,.MM,Ak. - Terdakwa II AMBO SAPPE alias AMBO
16135
  • bicara denagn Sisca pak Yasir;Bahwa saksi tidak tau apakah pada waktu itu pembicaraanmereka sudah ada putusan;Bahwa pada waktu pengelolaan tanah terdakwaterdakwatidak hadir lagi;Bahwa pada waktu buat talud dibicarakan dengan Sisca;Bahwa saksi kenal Sisca pada tahun 1996 di kampungKaregesan;Bahwa di lokasi tanah itu ada rumah, dan rumah itu Siscayang punya;Bahwa saksi tidak tau tanah itu bersertifikat;Bahwa pada saat pengukuran yang hadir dari pembeli BPKyaitu Yasir, Ambo dan Wahyudi;Bahwa dalam dialog
Register : 12-08-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 21 Januari 2016 — 1. Abdul Majid,2. Rukiyah, dkk;KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
9069
  • PTUN.JKT.Februari 1992, Nomor 1210/1992, luas 70 m2, atas nama Nyonya UumChuriyah, Bakri, Siti Nur Barnah, Suhaela, dan Siti Hasnah yang dalamperkara ini diwakili oleh Suhaela yang merupakan Penggugat urutanke19.Bahwa selama Para Penggugat bertempat tinggal di Kampung Pulo tidakpernah mendapatkan pemberitahuan atau peringatan atau teguran ataugangguan dari pihak manapun baik sejak jaman pemerintah HindiaBelanda maupun pemerintah Indonesia bahwa tanah dan bangunan milikmereka bersifat illegal sampai dengan dialog
Register : 21-04-2014 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 226/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 Agustus 2015 — THERESIA PIPIT WIDOWATI (Orang tua dari MARC AAROON KROONEN, beralamat di Kencana Permai 8/3 Pondok Indah Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof Dr. O.C.Kaligis S.H.,M.H, NADYA HELIDA, S.H., M.H., CINTA INDAH K.P. TRISULO, S.H., DEWI EKUWI VINA, S.H, ISHEMAT SOERIA ALAM, S.H, PANGERAN BARON, S.H., Advokat-advokat dan/atau Penasihat Hukum, pada kantor hukum OTTO CORNELIS KALIGIS & Associates, beralamat di Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 117/SK.IV/2014 tertanggal 17 April 2014, untuk Selanjutnya disebut sebagai --- PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL SCHOOL, yang beralamat di Jalan Terogong Raya No.33, Cilandak Raya, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT I ; 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu I, Gedung D, Depdiknas Senayan, Jakarta 10270, Selanjutnya disebut sebagai ------------ TERGUGAT II ; 3. PT. ISS INDONESIA, suatu Perseroan terbatas yangt beralamat di Graha ISS, Jalan Jenderal Sudirman Blok J No. 3 Bintaro Jaya 15229, sebagai -------------------------------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT III ; 4. ISS A/S, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Denmark, beralamat di Buddingevej 197 DK-2860, Soborg, Denmark sebagai ------------------------------------------------------------------------------------ TERGUGAT IV ;
591385
  • Jadi pada saat awaltersebut kesannya memang anak tersebut seakan mengalami traumaticpada saat dialog menggambarkan ada sesuatu yang disembunyikan, adaperasaan takut, tidak wajar dari caranya berkomunikasi ; Bahwa saksi tidak bisa menyimpulkan bahwa keadaan atau hal tersebutkarena kejadian di sekolah tetapi pengalaman traumatic tersebutsumbernya bukan di rumah, karena dia merasa nyaman di rumah, diadapat dekat dengan ayah, ibu dan adiknya ; Bahwa setelah pertemuan therapy keempat dia agak takut ditinggal
Register : 13-09-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 20-04-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
MARYO SAPULETE, S.H.
Terdakwa:
HABAKUK PIGAI
7042
  • /X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, sebesarRp. 3.175.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), lampiran pertanggungjawabannya; (Belum ada SP2D);
  • 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40970/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/ 2018, tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp. 1.225.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Daerah danTokoh Masyarakat, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
    >
  • 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41627/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 2.226.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  • 1 (satu) bundel SPJ senilai Rp. 1.748.000.000,- Untuk Pembayaran Hearing/Dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat (SP2D Tidak Ada), Lampirannya
  • Paniai, sesuai tagihan terlampir;
  • 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40726/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan, sesuai tagihan terlampir;
  • 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU Kegiatan Hearing/Dialog dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat, sesuai tagihan terlampir;
  • 1 (satu) Lembar Copy SP2D
  • 1 (satu) Lembar SP2D Asli Nomor : 40156/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 Sebesar RP. 727.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) keperluan pembayaran/Dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama Sesuai Tagihan Terlampir;
  • 1 (satu) Lembar asli SP2D Nomor : 40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil keperluan untuk SPJ TU Kegiatan Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah
Register : 29-07-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 25-K/PMT.III/AD/VII/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — YOHANIS KRISNAJAYA SYAIBAN Letkol Inf/11930073641269
11590
  • TRK yang sering mencuriOre (bahan baku Nikel) milik Perusda.Bahwa benar dialog/pembicaraan dari kejadian antaratanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 5 Januari 2013tersebut diterangkan oleh SaksiSaksi antara lain : SaksiKapten Inf Muhammad Asri, Saksi Koptu Haryuslim Syamdan Saksi Pelda Audy Murphy.Bahwa benar Saksi Kapten Inf Muhammad Asri, Saksi KoptuHaryuslim Syam dan Saksi Pelda Audy Murphy ketikadiperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat rencana aksi107unjuk rasa, mencari massa untuk aksi unjuk