Ditemukan 2184 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kerasaan kerjaan kekayaan keuasaan kerapatan kerajan
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 16-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PT AMBON Nomor 66/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : FRANS RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat II : KORNELES RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat III : NIKODEMUS RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat IV : SAMUEL RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat V : DANIEL RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat VI : ALI RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat VII : AHMAD RENFAAN,S.Sos Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Terbanding/Tergugat I : NY.ROSDIANA RENWARIN Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat II : ISMAIL ABUUR Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat III : NURDIYANSYAH RENWARIN Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat IV : EMILUIS OHOILULIN Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat V : NY.SITI BADMAS Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat VI : DOMINIKUS TOKER Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat VII : IMANUEL YAMLAAY Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat VIII : YUNUS ABUUR Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat IX : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Maluku cq.Wali Kota Tual Diwakili Oleh : RINI ATBAR, S.H.
Terbanding/Intervensi I : ABDUL HALIQ RENNGUR
126 — 328
  • Balmaswain bukan hal yang baru akan tetapi telahberjalan sampai pada 9 generasi dengan hitungan tahunan sudah kuranglebih 450 tahun (bagaikan sejarah babad tanah leluhur di tanah jawa ataucerita sejarah kejayaan kerajaan majapahit untuk menguasai Nusantarayang sebagian besar meliputi Asia Tenggara) dan kini kampung Ohoimeltelah lenyap dalam sejarah keberadaan DesaDesa di Kepulauan Keipada umumnya dan khusunya Kecamatan Dullah Utara Kota Tual,Namun kini bagaikan mimpi Penggugat karena tergiur besaran
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-12-2017 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1007/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
A A Ngurah Gede Agung
Tergugat:
1.I Made Wiartana
2.Santoso Wijaya
3.Alexander Tanzil
4.Aping Johanes Chorman
5.PT Tiara Alam Abadi
6.Richard Yerry Puryatma, SH,Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR Kabupaten Badung
212 — 89
  • agrarian pada jaman penjajahan, ini dari pemerintahanbelanda dari rajaraja dulu itu melakukan suatu penataan terhadap tanahHal 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2017/PN Dpsmereka, penataan ini adalah bukan karena penguasaan dan hak milik, nahketika dilakukan penataan penguasaan dengan hak milik, ini biasanya tidakserta merta diberikan sebagai hak milik biasanya diberikan sebagai hakpemanfaatan, nah mereka yang diberikan pemanfaatan ini adalah kepadamereka yang sebagai istilahnya dalam kerajaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 21 Februari 2012 — RAMLI AZIZ, SH. bin AZIZ USMAN
56 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Augustine mengatakan, "Kesampingkanlah keadilan, makaapalagi yang timbul kalau bukan kerajaan pencurian? Dimanatidak ada keadilan sejati di situ tidak ada hukum, karena apayang dibuat oleh hukum, diperbuat pula oleh keadilan, dan apayang dilakukan secara tidak adil, berarti ia dilakukan secaramelanggar hukum.
Pengadilan PN BARRU Pidana Umum
Register : 07-12-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN BARRU Nomor 100/Pid.B/2016/PN Bar
Tanggal 28 Februari 2017 — Penuntut Umum : Alfian Bombing, S.H., M.H. Terdakwa : H. Mahmud Tanjing Muchtar
90 — 13
  • ratus) orang;e Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus yangmeliputi kemampuan sumber daya manusia sarana dan prasarana, dan manajemen;Halaman 45 dari 72 halaman No. 100/Pid.Sus/2016/PN.Bare Memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yangdibuktikan dengan jaminan Bank; dan Memiliki kommitmen untukmenyelenggarakan Ibadah Haji khusus sesuai dengan peraturan perundangundangan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri, dan ketentuanPemerintah Kerajaan
Pengadilan PN Pulau Punjung Perdata
Register : 03-12-2020 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Plj
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
3.ANTON bergelar DT. MALIN
4.REFNI HAMDANI
Tergugat:
PT. TIDAR KERINCI AGUNG (TKA)
Turut Tergugat:
5.Pemerintahah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK
6.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
171 — 121
  • Raja Daulat dibantu olehUrang Gadang Nan Batigo yaitu Tantuah Rajo Nan Hitam selakuPenguasa Wilayah, Sandi Kerajaan Hukum Sara dan Dt. ParapatiahNan Sabatang tentang Hukum Adat. Urang Gadang Nan Batigoditetapkan oleh Penguasa Ulayat. Pengelolaan Ulayat dilaksanakanoleh Raja Diangkat Yaitu Para Niniak Mamak setiap Nagari di TigaNagari tersebut. Rajo Daulat secara turun temurun jatuh kepadakemenakannya yang disebut Niniek Saga Jantan yang dinobatkan olehPara Niniak Mamak.
Pengadilan PN TONDANO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-07-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN TONDANO Nomor 161/PDT.G/2015/PN TNN
Tanggal 1 Juni 2016 — HENDRA CHRISTIAN RUNTUWENE LAWAN VERONICA BOE RUNTUWENE,dkk
79 — 11
  • perundangundangan = yangmengharuskan dibentuk yayasan, seperti Rumah Sakit Swasta,Poliklinik, Lembaga Pendidikan Swasta ; yayasan bermotif ini yangseringkali melakukan penyimpangan' terutama dalam kegiatanusahanya, banyak yang melakukan kegiatan bisnis dengan tujuankeuntungan, karena memang motifnya sesungguhnya bukan untukmendirikan Yayasan ;Motif untuk bisnis dan mendapatkan fasilitas pajak ; mendirikan yayasandengan tujuan komersil yang berkedok yayasan, walaupun dalamusahanya telah berubah menjadi kerajaan
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 11-06-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN AMBON Nomor 212/Pid.B/2020/PN Amb
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
3.AUGUSTINA I.P. UBLEEUW, S.H
Terdakwa:
SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON
239 — 125
  • keputusan Mahkamah Internasionalyang mengatakan bahwa satu wilayah yang memisahkan diri itu harusmendapat persetujuan dari Negara induknya pada saat itu wilayahHindia Belanda Negara induknya Belanda kenapa karena pada saat itustatus ko pendapat Ruslan tadi, dan sehingga ketika tibatiba Indonesiamenyatakan Proklamasih unilateral secara sepihak ini dia bukan munculsebagai Negara tetapi dia sebagai separatis hukum suatu gerakan yangingin memisahkan wilayah hindia Belanda yang ingin memisahkan diridari Kerajaan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Register : 18-03-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pdt.Sus/Bpsk/2015/PN.Pbr
Tanggal 6 Mei 2015 — PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia Vs Mariana
453 — 200
  • Sebab yangdapat memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkanbarang dan/atau jasa untuk memenuhi kepentingan dirisendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dantidak untuk diperdagangkan, hanyalah orang alami ataumanusia.Bandingkan dengan kerajaan Belanda yang juga memberikanpengertian pada istilah bersamaan (konsument).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — dr. ISKANDAR, M.Kes
100 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan tidak adanya vaksin yang disediakan pemerintah,sedangkan jemaah umroh ingin melaksanakan umroh, sementara salahsatu syarat untuk mendapatkan visa dari Pemerintah Arab Saudiberdasarkan Nota Diplomatik Dubes Kerajaan Arab Saudi di JakartaNomor : 211/97/71/577 tanggal 1 Juni 2006 yang mewajibkan jemaahhaji, tenaga kerja dan umroh untuk mendapatkan imunitas meningitissebagai syarat mendapatkan visa;Hal. 74 dari 81 hal. Put. No.582 K/Pid.Sus/20143.
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 11-11-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 16-04-2021
Putusan PA Soreang Nomor 7405/Pdt.G/2020/PA.Sor
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 106
  • Demikian juga hal nya dengan KUHP, menurutartikel Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel diIndonesia (diunduh dari uma.ac.id) yang ditulis Anmad Bahiej, dosenUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (hlm. 6), KUHPadalah merupakan suatu kodifikasi hukum pidana Belanda.Lalu, karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka KUHPer danKUHP Belanda ini diusahakan kerajaan Belanda supaya dapatdiberlakukan pula di Hindia Belanda (Indonesia) pada waktu itu.Abdulkadir menjelaskan (him. 6)
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 25-11-2011 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MAKALE Nomor 81/PDT.G/2011/PN.MKL
Tanggal 4 Juli 2012 — YOHANA BATARA SOSANG lawan Bupati Tana Toraja, dkk
130 — 55
  • Frans Bararuallo, MM dalam bukunya KEBUDAYAANTORAJA, penerbit Universitas Atma Jaya Jakarta 2010 mengemukakan halhal sebagaiberikut :99Tana Toraja yang dahulu dikenal dengan nama Tondok Lepongan BulanTanah Matarik Allo, memiliki 40 (empat puluh) wilayah adat (arroan) dansekaligus dipandang sebagai kerajaan skala kecil dan setelah mengalamiperkembangan dan pengaruh dari luar, maka sekarang tersisa 32 (tiga puluhdua) wilayah adat (arroan) ;Pada masa kekuasaan turunan Tangdilino dan Buen Manik, maka
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 25-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 25 Juli 2019 — - REMIGO YOLANDO BERUTU
522 — 153
  • nominal penyetoran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) 70. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 02.01 PPK-SPPBJ/PJ-DAK/APBD/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Rudiyar Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegaitan Pembangunan Jalan (DAK)71. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02.02 PPK-Kontrak/PJ-DAK/APBD/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 pekerjaan : Peningkatan/Pengaspalan Jalan Simpang Kerajaan
    TOMBANG MITRA UTAMA dengan Nilai Kontrak Rp4.544.280.000,00 (empat milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)72. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang bersampul plastik berwarna biru transparan terkait Final Report Of Soil Investigation PT Tombang Mitra Utama; Project Peningkatan/Pengaspalan Simpang Kerajaan Mbninanga Sitellu (Base A)73. 1 (satu) lembar asli dokumen dalam keadaan yang sudah lusuh Berita Acara Rapat Pengkajian Ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK
    Kartika Indah Jaya KSO PT.Karya Anugrah Bersama Permai terkait Proyek Pembangunan / Pengaspalan Jalan Batas Aceh-Sibagindar-Logan.l. 1 (satu) bundel dokumen lelang terkait Proyek Pembangunan / Pengaspalan Jalan Batas Aceh-Sibagindar-Logan.87. 1 (satu) bundel dokumen terkait proyek peningkatan pengaspalan jalan simpang kerajaan mbinanga sitellu (lelang ulang) tahun anggaran 2018 yang terdiri dari g. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Peningkatan Pengaspalan Jalan Simpang
    Kerajaan Mbinanga Sitellu.h. 1 (satu) bundel dokumen lelang terkait Proyek Peningkatan Pengaspalan Jalan Simpang Kerajaan Mbinanga Sitellu.i. 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT.
    Tombang Mitra Utama terkait Proyek Peningkatan Pengaspalan Jalan Simpang Kerajaan Mbinanga Sitellu.88. 3 (tiga) lembar Dokumen Daftar Pengadaan Barang / Jasa Dinas PUPR yang dilelang ULP Kabupaten Pakpak Bharat TA 2018 sampai dengan 19 November 2018.89. 1 (satu) bundel dokumen terkait proyek pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut tahun anggaran 2018 yang terdiri dari :g. 1 (satu) bundel Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 05-12-2011 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 122/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 6 Juni 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. GUNUNGSUBUR SENTOSA, 3. PALMER SITUMORANG, SH. MH
204 — 333
  • AhlliWaris Keturunan Darah Radhen Harsa Sastra Nagara(Harsa Nata) Gelar Djajadi Ningrat Putra / anak lakilaki dari Ratoe Ema Kartawana Aria Soera WinataDan Radhen Wira Nata Nagara Raja Kerajaan NagaraPasoendan (Bupati Krawang 1854), Ill.
Pengadilan PN BIAK Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN BIAK Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bik
Tanggal 10 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
EMA KRISTINA DOGOMO, SH
Terdakwa:
1.ANTHON KAFIAR
2.THEO WANMA
187 — 80
  • setahu Saksi adapun peran dari Terdakwa Anthon Kafiar yaitu sebagaipemimpin, sementara peran Terdakwa II Theo Wanma yaitu sebagai penggerak;Bahwa setahu Saksipenyampaianpenyampaian yang di sampaikan kepadaanggota jemaat sehingga mereka kemudian menjadi tertarik dan ikut dalamkelompok doa Alfa Omega adalah seperti menyampaikan halhal yang menarik hatipara pengikut dari kelompok doa Alfa Omega tentang hari esok, misalnya siapayang ikut bergabung dengan kelompok doa Alfa Omega maka akan masuk kedalam kerajaan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 30 Mei 2017 — Penuntut Umum: NOVIANTJE SINA Terdakwa: TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH
261 — 137
  • pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman; 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016; 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016; 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN
    Pid.Sus/2017/PN Kpgd. 1(satu) Lebar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERALSERVICES, tanggal 12 juli 2016 .e. 1(satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALALUMPUR, tanggal 13 juli 2016.f. 1(satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERALSERVICES tanggal 11 juli 2016.g. 1(satu) lembar surat bertuliskan RE : SPACE RESERVATION OFDECEASED , tanggal 11 Juli 2016.h. 1(satu) lembar surat bertuliskan Daftar Kematian / PermitMengubur no.seri 828888.i. 1(satu) lembar surat SWIL KEMATIAN dari KERAJAAN
    1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku pasporberjumlah 24 lembar 48 halaman;b. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor :0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;c. 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIKINDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SKJNH/07/2016, tanggalsurat 11 Juli 2016;d. 1 (satu) lembar surat SUIL KEMATIAN DARI KERAJAAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 23-10-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — PT. ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA VS MARIANA
352 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebab yang dapatmemakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasauntuk memenuhi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupunmahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, hanyalah orangalami atau manusia;Bandingkan dengan kerajaan Belanda yang juga memberikanpengertian pada istilah bersamaan (konsument). Pengertian konsumendalam perundangundangan Belanda menegaskannya sebagai eenHalaman 15 dari 91 hal.
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 23-04-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN KALABAHI Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Klb
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
1.JOHANA MARIA DUKA
2.FLORENTINUS ANDEREAS DUKA
Tergugat:
1.DANIEL TAPAHA DUKA
2.DIONYSIUS TAPAHA DUKA
3.BERNADUS YOHANIS DUKA
4.KHOLIK
5.TAMRIN
6.SALMINA DALLE
7.MERLIN YULIANTI TJUNG
99 — 7
  • SaudaraBani Mong yang bermukim di Dulolong, Distrik Dulolong, Kerajaan Alordimasa tahun 1956 dengan ukuran sebagai berikut:e Panjang tanah berukuran seratus tiga meter ( 103 m ) Lebar tanah berukuran tiga puluh meter (30 m ) Luas berukuran kurang lebih tiga ribu meter persegi ( 3000 m2 )Dengan batas batasnya pada tanggal 19 Februari 1956 saat itu,sebagai berikut:e Sebelah Utara : Dengan Djalanan Umume Sebelah Selatan : Dengan kebun Hadji Sjukure Sebelah Timur : Dengan kebun Laharue Sebelah Barat
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
LAI SAKKE ALIAS NE ANA
Tergugat:
KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
242 — 1737
  • statussosial tondok Kao yaitu untuk golongan ekonomi;Bahwa tongkonan Tondok Kao memiliki tanah;Bahwa tanah tongkonan boleh disertifikatkan boleh tidak disertifikatkan;Bahwa Pinus bukan ciri knas tongkonan;Bahwa di tanah Toraja tidak ada tanah Negara kecuali tanah hibah;Bahwa Kalau tongkonan bisa memiliki padang Belantara untuk penggembalaan,dan itu bila kerbaunya masuk di wilayah orang, itu tidak dianggap wilayah miliktongkonan karena kerbau masuk ke wilayah orang pasti kerbau itu Kembali;Bahwa Tanah Kerajaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-11-2010 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/PID/2010
Tanggal 8 Nopember 2010 — Dr. LEE KHAIJ SING Alias Dr. K.S. LEE;
197 — 526 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Belanda sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Dirjen Agrariatentang Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet No. 5/Prk/1965, Bagian APenjelasan Umum No. 3, yaitu Khususnya dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1959 tersebut telah digariskan suatu kebijaksanaan bahwa untukmenentukan kualifikasi apakah suatu Badan Hukum Asing eks.Belandadipergunakan ukuran pemilikan permodalan/sahamnya, baik Badan Hukum ituberkedudukan di wilayah Negara RI maupun di wilayah Kerajaan Belanda.
Pengadilan PN MASOHI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-12-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MASOHI Nomor 1/PDT.G/2014/PN.MSH
Tanggal 8 Desember 2014 — Penggugat: NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Tergugat: 1.NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. 2.PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI 3.PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
329 — 487
  • RAUTALAK IPAENIN ;Dalam sejarah Pemerintahan Negeri Sawai yang bergelar Raja Besar SawaiSens Soak eMPPP PP PP eB Oo & WN sudah dipimpin oleh sekian raja diantara nama rajaraja tersebut adalahABDUL JALIL MUKADAR (Pertama) yang dikenal dengan sebutan Raja VanSawai Hofd Der Patalima Van Wahai ;Didalam pemerintahan Negeri Sawai yang bergelar Raja Besar Sawaitermasuk membentuk suatu kerajaan besar dengan sendirinya NegeriSawai mempunyai suatu kekuatan dan kerja sama dalam hubunganbilateral dengan negeri