Ditemukan 3049 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : satya satia sarwa satra salwa
Penelusuran terkait : Satwa. Satwa;langka
Register : 27-07-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 25-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
TEDDY IRAWAN , SH., MH.
Terdakwa:
ANDI PRIBADIANSAH als ABU AHMAD als HASAN BIN UCI ANWAR SANUSI
23459
  • mendapatkan izin dari Kepala desaCilentung dan Polsek Pulosari; Bahwa untuk para pendaki gunung Pulosari hanya diperbolehkan melakukankegiatan di Gunung Pulosari selama sehari semalam dimana selamamelakukan kegiatan di Gunung Pulosari harus mendapatkan jjin dari KepalaDesa Cilentung, pihak pengelola Gunung Pulosari dan Polsek Pulosari; Bahwa para pendaki gunung di obyek wisata gunung Pulosari tidakmempunyai persyaratan khusus namun terdapat beberapa larangandiantaranya larangan merusak alam, berburu satwa
Register : 15-06-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 24 / Pdt.G / 2015 / PN.Lmj
Tanggal 21 Desember 2015 — - LAM CHONG SAN (Penggugat - I) - PERUM PERHUTANI UNIT- II JAWA TIMUR CQ. KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) PROBOLINGGO CQ. SUB KESATUAN PEMANGKU HUTAN (SKPH) LUMAJANG CQ. BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (BKPH) PASIRIAN (TERGUGAT - I) - NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Cq. KANTOR PELAYANAN TERPADU LUMAJANG (TERGUGAT - II)
6828
  • yangmempunyai fungsi pokok pengawetan ke anekaragaman tumbuhan dansatwa serta ekosistemnya.e) Hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyaifungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dansatwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistempenyangga kehidupan.f) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu,yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan,pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC X PT. CARBONTROPIC ,Cs
1340672
  • Pst.masyarakat dan kalaupun ada 500 (lima ratus) hektar maka akan ada jualbeli dari masyarakat dan dampak ekologis karena berbatasan langsungdengan taman nasional akan terjadi konflik dengan satwa liar sehinggatidak cocok kearah sana;Bahwa sampai dengan saat ini posisi UPTD berada di dinas KehutananProvinsi Jambi;Bahwa pada waktu saksi pernah kedatangan tamu lbu Emma, PakYayuk, Pak Sukyanto, dan Pak Husnul Jaini untuk menyampaikanrencana kegiatan pertanian mereka di Ranah Pemetik;Bahwa dari Tahun
    kondisiwilayahnya sangatriskan;Bahwa telah diberikan rencana mereka di Renah Pemetik, pengelolaanbiji kopi serta pengelolaan energi listrik;Bahwa ada persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonanperijinan;Bahwa pada awal pertemuan dengan Pak Sukiyanto datang sendiri padawakiu itu kepada saksi, akan ada penanaman di 500 (lima ratus) hektardan ini sangat riskan dengan kondisi ekologis lingkungan disana;Bahwa saksi mengetahui medan lokasi tersebut dan sudah sering keRenah Pemetik dan sering ada konflik satwa
Register : 23-11-2018 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 3361/Pid.Sus/2018/PN Sby
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
OLIVIA. BR SEMBIRING, SH.MH
Terdakwa:
PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA
20960
  • Karantina sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di pelabuhan dibidangkekarantinaan (ayat 1e dan 5);Bahwa karantina merupakan salah satu institusi Pemerintah yang bertugasmelaksanaan fungsi pemerintahan di pelabuhan dibidang kekarantinaan ;Bahwa tugas karantina adalah mengawasi dan menegakkan peraturanperaturantentang kekarantinaan (hewan dan tumbuhtumbuhan) dengan melakukan antaralain tugas pemeriksaan atas hewan/satwa yang diimpor dari luar negeri (dalam halkemungkinan membawa penyakit menular atau
Register : 26-04-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 126/Pid.B/LH/2018/PN .KSP
Tanggal 10 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.YUSNAR YUSUF, S.H.M.H
2.YUNASRUL, SH
Terdakwa:
ABADI TARIGAN ALIAS ABADI
43236
  • Bahwa Ahli selaku Kepala BKPH Kr Tamiang di kampung sungai loeung KotaLangsa (yang wilayahnya termasuk Sungai simpang kanan arah Babo dansimpang kiri arah Tenggulun dan Kaloy, sesuai dengan Struktur organisasipembentukan KPH, selain itu keahlian Ahli di bidang planologi dan kawasanhutan; Bahwa fungsi hutan terbagi dalam hutan produksi konversi, hutan produksiterbatas, hutan lindung dan hutan konservasi; Bahwa hutan konservasi terbagi menjadi taman buru, cagar alam, tamannasional dan suaka marga satwa
Putus : 20-02-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 16/Pdt.G.Plw/2013/PN.Pwk.
Tanggal 20 Februari 2014 — Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia LAWAN 1. Amah Binti Emad dkk. 2. Perum Perhutani cq Kepala Kantor Perhutani Kabupaten Purwakarta 3. P.T. P.L.N. P.J.B. II Sektor Cirata Cq Kepala Proyek Induk PLTA Cirata 4. B.P.N. Jabar cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta
10024
  • Pwk.Bahwa terjadinya tukar menukar suatu kawasan hutan ditentukandengan terbitnya surat keputusan dari Menteri Kehutanan yang isinyamenyatakan bahwa suatu kawasan sudah ditukar dengan kawasanhutan lainnya.Bahwa kawasan hutan yang bisa ditukarguling adalah hutan produksi,hutan produksi terbatas dan hutan lindung, sedangkan hutankonservasi tidak bisa dilakukan tukar menukar.Bahwa yang dimaksud dengan hutan konservasi adalah dimanadidalamnya terkait perlindungan satwa, hutan lindung adalah hutanyang
Register : 14-10-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 380/Pid.B/2020/PN Mre
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penuntut Umum: TIARA PRATIDHINA, SH Terdakwa: SUMADI BIN WAGIMAN
581222
  • Sartika, dari keterangan saksi Ican Apriadi dan saksi lraYanti Sartika menjelaskan benar bahwa Terdakwa Sumadi Bin Sumadiyang naik ojek yang dikendarai oleh korban Ahmad Sukri;Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa naik ojekkorban Ahmad sukri namun setelah didesakdesak Terdakwa barumengakuinya bahwa Terdakwalah yang naik ojek korban Ahmad Sukri;Bahwa ada dilakukan Visum pada tubuh Terdakwa dan hasilnyaditemukan ada luka lebam di bagian hidung Terdakwa;Bahwa dilakukan kegiatan oleh Team Satwa
Register : 10-03-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN DOMPU Nomor 37/PID.B/2014/PN.DPU
Tanggal 19 Juni 2014 — - H. HARUN Bin H. GAFAR.
6322
  • sebagaimana keterangansaksi Haeriyah alias INAQ IMUK, saksi RAMEN Alias AMAQ SITI MAEMUNAHyang namanya tertera dalam SKAU dan di tanah pekarangan mereka tidak pernah adatanaman kayu jenis dua banga tetapi ternyata kayu tersebut berasal dari kawasan hutanTambora yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 756/Kpts/UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Kelompok Hutan TamboraRTK. 53 bahwa ada 4 (empat) fungsi dari Hutan Kawasan Tambora, yaitu Hutan CagarAlam, Hutan Suaka Marga Satwa
Register : 07-01-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rhl
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penggugat:
Ir.SISWAJA MULJADI Als ASENG
Tergugat:
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR
Turut Tergugat:
DINAS LINGKUNGAN HISDUP DAN KEHUTAN PROVINSIN RAIU
246492
  • Di provinsi Riausendiri terdapat Hutan Negara dan Hutan Hak;Halaman 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN RhlBahwa Hutan Konversi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu,yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhandan satwa serta ekosistemnya;Bahwa tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kehutanandibebankan kepada kementrian terkait;Bahwa Ahli menerangkan putusan pengadilan terhadap suatu perkaradapat dieksekusi apabila putusan tersebut sudah inkrah;Bahwa jika suatu) eksekusi
Register : 27-05-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN Mentok Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN Mtk
Tanggal 30 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DODDY DARENDRA PRAJA, SH
Terdakwa:
SIKIN Als MANDUNG Bin SUHUD
41642
  • hasilhutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 18 tahun 2013 bahwaKawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapbkan oleh Pemerintahuntuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Bahwa menurut Pasal 6 UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutananberdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:= Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu,yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhandan satwa
Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN MEULABOH Nomor 133/Pid.B/2013/PN.MBO
Tanggal 15 Juli 2014 — Ir.KHAMIDIN YOESOEF BIN MUHAMMAD YOESOEF
749160
  • ; PP nomor 150 tahun 2000) untuk totalHalaman 69 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2013/PN.Mbo.mikroorganisme tanah, total fungsi tanah dan respirasi tanah ;e Bahwa hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasimenunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadikerusakan lingkungan aspek flora karena telah masuk criteriabaku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001, PP nomor 150 tahun2000) untuk keragaman spesies dan populasi ;e Bahwa hasil pengamatan lapangan telah terjadinya kerusakanhabitat satwa
Register : 22-12-2010 — Putus : 15-05-2012 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 739/PGT.G /2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Mei 2012 — ALI AHMAD ALATAS LAWAN; SUMI HAKIM PT. BANK PERMATA Tbk.
4826
  • Halaman 76 Put.No.739/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.Bahwa benar saksi pernah melihat lokasi tanah Ibu Sumi yang dibatasi dengantemboktenbok yang luas tanahnya kurang lebih 6.000 M2 ;Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat pembayaranpembayaran berikutnyayang saat itu saksi sedang ngobrol dengan Pak Ali, dan ada orang yang datangdari pihak Sumi Hakim ( tergugat ) minta tambahan uang ;Bahwa saksi tidak tahu persis, berapa jumlah yang dibayarkan ;Bahwa yang saksi tahu tanah yang dibayar hanya Rumah di Marga satwa
Register : 05-11-2020 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 218/Pdt.G/2020/PN Amp
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat:
Desa Adat Karangasem
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Cq Bupati Karangasem
2.2. KEMENTRIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM
268262
  • Some Ribek, Tanah Milik IbuRentan;Batas Timur : Jalan Kesatrian;Batas Selatan : Tanah Milik Made Rengi, Toko Budi Darma, TokoSan Arta, Toko Agung Satwa PS, Warung Nyonyah,Kios Anjani, Toko Bintang;Batas Barat : Tanah milik Bapak Dolar, Tanah Milik Made Rengji;yang selanjutnya disebut sebagai: OBYEK SENGKETA 2;3) Tanah yang sekarang dikuasai dan dibangun Gedung Usaha KecilMenengah (UKM) Center Kabupaten Karangasem, Luas + 3000 M2,dengan batasbatas:Batas Utara : Ruko milik Haji Hatim Ali dan Rumah
Register : 26-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 02/PID.TPK/2018/PT.MTR
Tanggal 12 April 2018 — LALU MASKAN MAWALI, S.Sos
194125
  • tanggal 6 Maret1992, telah dilakukan Pengumuman dan Pemancangan Batas SementaraKelompok Hutan Sekaroh RTK.15 (tahap I) yang dilakukan oleh :1.Nama : Suhardi JayanudinJabatan : Penyaji Data Rencana Pengukuran dan Pemetaan HutanSub BIPHUT MataramNama : Agus HariwondoJabatan : Pengukur Batas HutanNama : Ketut SambaJabatan : Pengukur Batas HutanNama : SutartoJabatan : Penyaji Data Perburuan Satwa Kanwil DepartemenKehutanan NTBdengan waktu dan tempat pemancangan batas sementara yaitu :1.
    tanggal 6 Maret1992, telah dilakukan Pengumuman dan Pemancangan Batas SementaraKelompok Hutan Sekaroh RTK.15 (tahap I) yang dilakukan oleh :1.Nama : Suhardi JayanudinJabatan : Penyaji Data Rencana Pengukuran dan Pemetaan HutanSub BIPHUT MataramNama : Agus HariwondoJabatan : Pengukur Batas HutanNama ; Ketut SambaJabatan ; Pengukur Batas HutanNama : SutartoJabatan Penyaji Data Perburuan Satwa Kanwil DepartemenKehutanan NTBdengan waktu dan tempat pemancangan batas sementara yaitu :Hari Selasa tanggal
    Nama : SutartoJabatan : Penyaji Data Perburuan Satwa Kanwil DepartemenKehutanan NTBdengan waktu dan tempat pemancangan batas sementara yaitu :1. Hari Selasa tanggal 28 Januari 1992 bertempat di Jeluk Buso, DesaPemongkong.2. Hari Jumat tanggal O07 Februari 1992 bertempat di Pengoros Dalam,Desa Pemongkong.3. Hari Senin tanggal 17 Februari 1992 bertempat di Teluk Dalam, DesaPemongkong.4. Hari Minggu tanggal 23 Februari 1992 bertempat di Aik Mual, DesaPemongkong.5.
    Nama : Sutarto, Jabatan: Penyaji DataPerburuan Satwa Kanwil Departemen Kehutanan NTB; yang telahmelaksanakan kegiatan Pemancangan Tata Batas sementara pada waktu dandi tempat, yaitu: Hari Selasa tanggal 28 Januari 1992 bertempat di Jeluk Buso, DesaPemongkong. Hari Jumat tanggal 07 Februari 1992 bertempat di Pengoros Dalam, DesaPemongkong. Hari Senin tanggal 17 Februari 1992 bertempat di Teluk Dalam, DesaPemongkong. Hari Minggu tanggal 23 Februari 1992 bertempat di Aik Mual, DesaPemongkong.
Register : 02-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Andi Uci Abdul Hakim
474241
  • dalam proses dan belum bisa dilakukan penambangan,sehingga baru bisa dieksplorasi jika sudah keluar SK Menteri tentang HutanProduksi Terbatas di lokasi yang menjadi area pencadangan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinyaPemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:e Hutan Konservasi (HK) yaitu kKawasan hutan dengan ciri khas tertentu,yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhandan satwa
    sedang dalam proses dan belum bisa dilakukan penambangan,sehingga baru bisa dieksplorasi jika sudah keluar SK Menteri tentang HutanProduksi Terbatas di lokasi yang menjadi are pencadangan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinyaPemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:e Hutan Konservasi (HK) yaitu kKawasan hutan dengan ciri khas tertentu,yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhandan satwa
Putus : 08-01-2014 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN MEULABOH Nomor 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO
Tanggal 8 Januari 2014 — MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA; MELAWAN : PT . KALLISTA ALAM
22931682
  • Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu,baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokoksebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dansatwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayahsistem penyangga kehidupan.Pasal 1 Butir 13 UU 5/1990 menyatakan:Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khastertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyaifungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetankeanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa
    ahliadalah sebagai staf ahli di bidang Meteologi data Hotspot;Bahwa lahan gambut adalah merupakan lahan rawarawa yang terdiri daribatangbatang dan akarakar kayu serta daun ;Bahwa lahan gambut alami hanya dapat dijadikan sebagai kebun dan lahanpertanian;Bahwa lahan gambut bila dijadikan lahan perkebunan atau pertanianmemerlukan biaya yang tinggi dan lahan gambut hanya bisa dijadikan sebagailahan perkebunan sawit dan pertanian untuk sawah;Bahwa lahan gambut tersebut sangat besar gunanya buat manusia dan satwa
Register : 27-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SEKAYU Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Sky
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
MURSAL
Tergugat:
PT. BUMI PERSADA PERMAI
12141
  • mengetahui kalau ada pelarangan untukmasyarakat hidup didalam kawasan hutan; Bahwa Saksi mengetahui bahwa bermitra itu tidak harus denganperusahaan dan bisa juga dengan pihak pemerintah; Bahwa Saksi mengetahui bahwa hak ulayat tersebut adalah hakyang didapatkan oleh masyarakat secara turun temurun; Bahwa Saksi mengetahui bahwa perusahaan telah menyepakatiuntuk membangun tanaman kehidupan seluas 80 (delapan puluh) hektar; Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau hutan produksi tersebutbukanlah hutan marga satwa
Putus : 24-06-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 57/Pid.B/2015/PN Msb
Tanggal 24 Juni 2015 — MUH. RAFLI Als CAKKO Als IRAWAN Bin KAMARUDDIN
6623
  • SATWAPATIH WARE Als SATWA Binti BASO Dg LOLO, Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal22 Januari 2015 dan adapun waktu kejadiannya yaitu antara pukuJ 10.00 s/dpukul 13.30 wita wita bertempat di kolong rumah warga di Ds. Tandung Kec.Malangke timur Kab. Luwu utara (samping sekolah SMAN 2 Malangke). Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencuriantersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah adik saksi (ABBAS)dengan alamat Dsn. Bakubaku Ds.
Putus : 05-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN SEKAYU Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN.Sky
Tanggal 5 April 2016 — MARWAN TARIGAN
37439
  • telah mengajukan Ahli sebagai berikut:1 Supar KD Bin Kartodinamo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Ahli bekerja di BPKH wilayah II sejak tahun 1986;Bahwa tugas Ahli di BPKH adalah mengenai tentang pengukurandan pemetaan kawasan;Bahwa mengenai pendidikan Ahli di BPKH, Ahli pernahmelakukan kursuskursus pemetaan dan pengukuran;Bahwa hutan adalah suatu area tertentu yang ditempatkan sebagaikawasan hutan;Bahwa hutan di Muba ada hutan produksi, Hutan Lindung danSuaka Marga Satwa
Register : 18-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Mtr
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pemohon:
AKHMAD FAUZI als IWAN
Termohon:
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB
9161
  • Hasil Budidaya dari Lahan Milik dan di tanda tanganiHalaman 30 dari 77 Putusan Nomor 6/Pid/Pra/2021/PN.Mtroleh Kepala Seksi Perlindungan KSDAE Balai KPH, Kepala KepolisianSektor, Komandan Rayon Militer dan selanjutnya dilakukan pemeriksaanstock of name kayu di gudang / UD oleh BKSDA provinsi NTB;Bahwa pengangkutan kayu jenis Sonokeling (Dalberia Latifolia) diaturdalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: KPTS.447II/2003,tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan PeredaranTumbuhan dan Satwa