Ditemukan 2999 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : satya satia satra sarwa salwa
Penelusuran terkait : Satwa. Perlindungan satwa
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Putus : 15-08-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 38/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp
Tanggal 15 Agustus 2013 — TOMMY DELSY, SH
186 — 90
  • Fungsi Produksi;Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 UndangUndang No.41 tahun 1999tentang Kehutanan ditentukan hutan Konvensi adalah Kawasan Hutandengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawasankeanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, antara lainTaman Nasional, Cagar Alam, Taman Hutan Rakyat, Suaka Margasatwa;Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 UndangUndang No.41 tahun 1999tentang Kehutanan ditentukan hutan Lindung (HL) adalah KawasanHutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
Ir. H. HUSNUL FAUZI, M.Si
366 — 1007
  • Pengawasan dan / atau PengendalianKeamanan Pangan dan Mutu Pangan, KeamananPakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati,Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, sertaTumbuhan dan Satwa Langka;h. Kawasan Karantina;I. Ketertelusuran;j. Sistem Informasi Karantina;k. Jasa Karantina;l. Fungsi Intelijen, Kepolisian Khusus, danPenyidikan;m. Kerja sama perkarantinaan; dann. Pendanaan.Bahwa dasarnya untuk melakukan karantina tersebutberdasarkan Pasal 7 UU.
    Mencegah keluar atau masuknya Tumbuhandan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, sertaSDG. dari Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia atau antar Area didalam Wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia;Bahwa dasarnya yang mengatur tugas karantina tersebut,Yang menjadi dasar tugas karantinaan tersebut adalah :1. UU. Nomor : 21 Tahun 2019 tentang KarantinaHewan, Ikan dan Tumbuhan;2. PP. Nomor : 82 Tahun 2000 tentang KarantinaHewan;3. PP. Nomor : 14 Tahun 2002 tentang KarantinaTumbuhan;4. PP.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
258 — 638
  • Koordinasi PengendalianKebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kuantan Singigi Tahun2013 tanggal 20 Nopember 2013;Laporan Kegiatan Operasi Terpadu Penertiban Kawasan Hutandi Kecamatan Singigi Tahun 2013;Laporan Kegiatan Operasi Terpadu Penertiban Kawasan Hutandi Kecamatan Hulu Kuantan Tahun 2013;Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Peraturan Perundangudangan Kehutanan 2013;Laporan Penyuluhan Kesadaran masyarakat mengenai dampakkebakaran hutan dan lahan serta penanggulangan konflik antaramanusia dan satwa
    Kasi PenanggulanganKebakaran dan Pengamanan Satwa Liar, 6. Kasi Damkar diBPBD Rokan Hulu, 7. Kasatgas Palhut Kabupaten Rokan Hulu ,8. Anggota Polhut Kabupaten Rokan Hulu, 9.Staf BagianKeuangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten RokanHulu;Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan HuluNomor:522/PPH/0586 tanggal 10 Mei 203, perihal permohonanBantuan Tenaga Personil, Sarana dan Prasarana, yang ditujukankepada 1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten RokanHulu , 2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
106 — 29
  • Cek tersebut berasal dari rekanan (CV WisanggeniSurabaya) dengan nominal Rp.29.073.000, dan Rp.34.325.000, (CV Tunjanglangit Surabaya) dengan nominal Rp.115.604.000, dan Rp.48.641.000, (CVWiyata Agri Satwa Surabaya,) dengan nominal Rp.35.777.000, Cek kontantersebut saksi terima pada tanggal 27 Pebruari 2015 di PT OffistarindoAdhiprima.
    Cek tersebut berasal dari rekanan CV Wisanggeni Surabayadengan nominal Rp.29.073.000, dan Rp.34.325.000, CV Tunjang langitSurabaya dengan nominal Rp.115.604.000, dan Rp.48.647.000, CV WiyataAgri Satwa Surabaya, dengan nominal Rp.35.777.000, Cek kontan tersebutsaksi terima pada tanggal 27 Pebruari 2015 di PT Offistarindo Adhiprima.
    Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, SPK tersebut benar saksiyang menandatangani namun bukan dibuat oleh PT Mustofa Jaya MandiriAdhiprima, bulan Juli instalasitetapi dokumen berupa SPK tersebut diterima dan ditandatangani di PTOffistarindo Adhiprima, saksi menanda tangani surat perjanjian kerjapemasangan instalasi listrik dan jaringan UPS dengan 17 (tuju belah)Perusahaan rekanan yaitu : No.Nomor SPKTanggal SPKNama PT,CVNama Direktur 1001/DIR/MGMSPK/XI/201418 Nopember 2014CV.Wiyata AgriAdreadi Ferianto Satwa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
DEKRY WAHYUDI, S.H.
Terdakwa:
TOTOK SUDARMINTO Bin BOIRAN PRAYITNO
116 — 38
  • Pembangunan dan pengembangan saranaprasaranaenergi terbarukan serta kegiatan pelestarianlingkungan hidup, antara lain:a) konservasi satwa dilindungi/nhampir punah;b) pengembangan dan pembibitan/pocnanamantanaman lindung/ tanaman penghijauan danhortikultura;Cc) pengadaan sarana prasarana pengelolaansampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasanwisata;d) membangun rintisan listrik Desa tenagaangin/matahari;e) membangun sumur resapan/embung;f) pengadaan sarana prasarana daur ulang sampahDesa;Halaman ke
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 15-02-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 04-05-2017
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 47 – K / PM I-03 / AD / II / 2016
Tanggal 22 Desember 2016 — Serka Sudikdo Ex. TNI-AD
126 — 44
  • yang dikatakan dengan Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasanhutan dengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujansetelah masingmasing dikalikan dengan angka penimbang rnempunyai jumlahnilai dibawah 125 (seratus dua puluh lima), diluar kKawasan hutan lindung, hutansuaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru, sedangkan SuakaMargasatwa (SM) atau Hutan Konseruasi adalah kawasan hutan dengan cirikhas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — PT. KARABHA DIGDAYA VS I. WALIKOTA DEPOK., II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK;
227 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fungsi ekologis antara lain : paruparu kota, pengatur iklim mikro,sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyediahabitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, sertapenahan angin;b. Fungsi sosial budaya antara lain : menggambarkan ekspresi budayalokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga;c. Fungsi ekonomi antara lain : sumber produk yang bisa dijual sepertitanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 12-10-2018 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1140/Pid.B/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 September 2019 —
137 — 142
  • Bahwa yang dimaksud dengan Hasil hutan adalah bendabenda hayatiyang berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu selain tumbuhdan satwa liar yang dipungut dari hutan Negara; Dalam rangka pemanfaatan hasil hutan dalam bentuk kayu, prosedurapa yang harus dimiliki oleh pemegangizin ?
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw
Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
91 — 23
  • represif.Pasal 7(1)(2)Kegiatan represif sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatanpenegakan hukum yang bersifat non yustisia untukmengurangi, menekan atau menghentikan tindakpidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorangatau kelompok.Kegiatan represif sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:a operasi penegakan hukum;b. pengumpulan bahan keterangan;c. pengamanan barang bukti;d. penangkapan tersangka dalam shaltertangkap tangan;@. penanggulangan konflik satwa
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 24-07-2014 — Putus : 31-12-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 31 Desember 2014 — 1.BAHRI,2.BASYID GALIH PATIH GEMULUNG,dkk;I.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,II. II. PT. SUPREME ENERGY RAJABASA
498 — 278
  • Perusahaan untuk bersamasama menjaga kelestarian Daerah Aliran Sungai(DAS) sebagai penghasil air bersih dan air untuk pertanian persawahan, situssitus budaya, satwa yang dilindungi terdapat di gunungRajabasa;Berdasarkan hal tersebut, Oleh karena Para Penggugat yang mewakili masyarakatyang tinggal disekitar gunung Rajabasa tidak dirugikan, bahkan mendukungkeberadaan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3496 K/PDT/2012
Tanggal 27 Januari 2015 — H. ABDURACHMAN ISMAIL, DKK VS PT WALET LINDUNG LESTARI
60 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Foto copy Peraturan Bupati Berau Nomor 22 tahun 2005 tentang Tata CaraPemberian Izin Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Negeri (SATSDN)khusus sarang burung walet di Kabuopaten Berau.
Pengadilan PN Dataran Hunimoa Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 31-05-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 20-10-2021
Putusan PN Dataran Hunimoa Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Julivia M Selanno, SH
Terdakwa:
IMANUEL QUEDARUSMAN Alias YONGKI
288 — 115
  • bahwa yang dimaksud dengan hutan produksiberdasarkan Pasal 1 angka 7 Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menyebutkan bahwa hutan produksi adalah kawasan hidup yangmempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hutan konservasiberdasarkan Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menyebutkan bahwa hutan konservasi adalah kawasan hutandengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetankeanekaragaman tumbuhan dan satwa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-07-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 420/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 21 Maret 2016 — H. HUTOMO MANDALA PUTRA, Lawan 1. STELLA ELVIRE ANWAR SANI, 2. ENNY YULIATI SUKAMTO, 3. HERRY SUNARDI, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAcq.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTAcq.PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN CILANDAK,
141 — 91
  • ENNY YULIATI SUKAMTO, beralamat di Jalan Marga Satwa Barat Nomor 18,Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Cilandak Timur,Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, untukselanjutnya disebut sebagai .................:::000 I URUT TERGUGAT I ;3. HERRY SUNARDI, beralamat di Jalan Adiyaksa IX No. 12, Lebak Bulus,Cilandak, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebutSOD AQAL.....cceeececeseeceeeessseeeeeeeseesttttssssteesseseseeeee ET URUT TERGUGAT II ;4.
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Kehutanan
Register : 13-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Msh
Tanggal 28 April 2020 — Juanda Pacina Alias Jon
500 — 89
  • Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengankegiatan penebangan dan pengolahan kayu yang tidak memiliki ijin daripejabat yang berwenang atau tindak pidana pengrusakan hutan;Bahwa saksi diangkat sebagai PNS sejak tahun 1997 sebagai polisikehutanan pada balai Taman Nasional Manusela sampai dengan sekarang;Bahwa sebagai polisi kehutanan mempunyai tugas dan tanggung jawabmencegah dan mengatasi kerusakan hutan, melakukan pengawasanterhadap peredaran hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA DIWAKILI OLEH MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI ALIAS ANDI AGUNG
670 — 672
  • 2UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinyaPemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:e Hutan Konservasi (HK) yaitu kKawasan hutan dengan ciri khas tertentu,yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhandan satwa
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 04-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 414/Pid.B/LH/2018/PN Byw
Tanggal 31 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.I GUSTI LANANG SUYADNYANA. SH.
2.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
Terdakwa:
RIBUT PARWOTO
350 — 19
  • Pengadilan Negeri tersebut :

    Setelah membaca dan seterusnya ;

    Setelah memeriksa dan seterusnya ;

    Setelah menimbang dan seterusnya ;

    Memperhatikan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf e Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
2943 — 1549
  • Tentang : Cipta Kerja
  • diketahui atau patutdiduga berasal dari kawasan hutan yang diambilatau dipungut secara tidak sah;e. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutanyang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksudtersebut oleh pejabat yang berwenang;f. membuang bendabenda yang dapatmenyebabkan kebakaran dan kerusakan sertamembahayakan keberadaan atau kelangsunganfungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dang. mengeluarkan...SK No 050696 APRESIDENREPUBLIK INDONESIA 196 g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkuttumbuhtumbuhan dan satwa
    INDONESIA 106 d.pengumuman tentang rencana batas kawasanhutan, terutama di lokasilokasi yang berbatasandengan tanah hak.Huruf bCukup jelas.HurufcCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Angka 2Pasal 18Ayat (1)Yang dimaksud dengan penutupan hutan atau forestcoverage adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengankomposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat terciptafungsi hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan tempathidup satwa
    PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 107 (1)Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjaminobjektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatanpenelitian diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah yangmempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah(scientific authority) bersamasama dengan pihak lain yangterkait.(2)Cukup jelas.(1)Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segalabentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidakmengurangi fungsi utama kawasan, seperti:a. budi daya jamur;b. penangkaran satwa
    bangsa Indonesia.Ayat (2)Cukup jelas.Angka 2Pasal 15Cukup jelas.Angka 3Pasal 16Dihapus.Angka 4Pasal 26Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.SK No 052517AHurufe...Angka 5Pasal 29Cukup jelas.SK No 052518 Ai)" PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 246 HurufeYang dimaksud dengan usaha pariwisatadengan kegiatan yang berisiko tinggi meliputi,antara lain wisata selam, arung jeram, panjattebing, permainan jet coaster, dan mengunjungiobjek wisata tertentu, seperti melihat satwa
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-05-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 296/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT.KASWARI UNGGUL,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU KLHK
1059 — 1073
  • Termasuk dalam hutannegara adalah:(a) Hutan Konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khastertentu, yang mempunyai' fungsi pokok pengawetankeanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;(6) Hutang Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsipokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untukmengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; dan(c) Hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsipokok memproduksi
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Kehutanan
Register : 13-04-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh
Tanggal 19 April 2018 — Ir. Freud Ricky Apituley Alias Ricky;
536 — 101
  • Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengankegiatan penebangan dan pengolahan kayu yang tidak memiliki ijin daripejabat yang berwenang atau tindak pidana pengrusakan hutan;Bahwa saksi diangkat sebagai PNS sejak tahun 1997 sebagai polisikehutanan pada balai Taman Nasional Manusela sampai dengansekarang;Bahwa sebagai polisi kehutanan mempunyai tugas dan tanggung jawabmencegah dan mengatasi kerusakan hutan, melakukan pengawasanterhadap peredaran hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata Tanah
Putus : 27-10-2016 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Tgt
Tanggal 27 Oktober 2016 — - Supani, DKK 1.HAIRUN BIN ALI HUSENG 2.HAMSYAR 3.Hj. INDO TUO 4.MAIMUNAH 5.AMINAH 6.BURHANUDDIN 7.H.NURDIN AMAS DM 8.KADES RANTAU PANJANG KEC.TANAH GROGOT KAB.PASER
144 — 18
  • 2014 serta Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 20152035, sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 66 Peraturan DaerahKabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Paser Tahun 20152035, yang dimaksud kawasan cagar alamadalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairanyang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragamanjenis tumbuhan dan satwa