Ditemukan 3977 data
132 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti Tingkat Banding nyatanyata telah melangar Hukum Tata UsahaNegara dan UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.1.Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dalam halaman 13, alinea kedua, PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan pertimbangan yangantara lainnya sebagai berikut:.., tentang keabsahan perjanjian bersama tersebut dan permasalahan hukumyang terkait dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PKP2B) antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat
REVIANA MUTIARA INDAH, SH
Terdakwa:
JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI
46 — 57
yang setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkanmaupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan tunggal melangar
118 — 49
Milik Nomor 3452/Desa Sungai Raya yang telah dipecahmenjadi 56 sertipikat termasuk objek perkara aquo (Setipikat Hak MilikNomor 40942/ Desa Sungai Raya sampai dengan Sertipikat Hak MilikNomor 40953/Desa Sungai Raya) ditempuh berdasarkan ketentuanundangundang dan peraturan yang berlaku sebagaimana PeraturanPutusan No.06/G/2015/PTUN.PTK Hal. 29 dari 82 halPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, makatidak benar tuduhan Penggugat yang mendalilkan dalam gugatannyabahwa Tergugat telah melangar
303 — 22
lagi batasdengan tanah milik Haji abdullah Peno, dan;Sertifikat Hak Milik Nomor : 99, Kelurahan Kota Raja,Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 18Juli 2002, luas 1.321 M atas nama ISHAK RANGA DJA,batas bagian selatan sudah berubah, bukan lagi batasdengan tanah Komplek Peternakan Dati II Ende =;Dengan demikian merugikan kepentingan Penggugat ;11Bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yangtelah menerbitkan sertifikat tidak sesuai prosedur, danbertindak sewenang wenang telah melangar
50 — 16
tersebutyang dikirim oleh Polsek Melak Polres Kutai Barat berupa sample serbukkristal berwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukantanaman jenis Shabushabu karena mengandung zat methamphetamine;e Bahwa ahli menerangkan obat tersebut biasa digunakan dalam duniakesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebas,dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan, maka orang tersebut telah melangar
69 — 27
23 dari 31 hal Put No. 106/Pid.B/2015/PN Kkadinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimanatermuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindakpidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakpidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidanganoleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakniPertama primair melanggar pasal 340 KUHP, subsidair melangar
92 — 5
dipergunakan oleh Terdakwa serupadengan yang asli untuk melakukan transaksi pembelian.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur dengan sengaja49mengedarkan uang kertas negara yang asli dan yang tidakdipalsukan, yang pada waktu diterimanya diketahui olehnyapalsu secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsurdari pasal 245 KUHP maka Terdakwa harus dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatanpidana melangar
40 — 6
barang bukti berupa 5 (lima) potong kaos. oblong yangmenggunakan merek cressida yang diduga palsu)= mempunyaipersamaan pada keseluruhannya dengan merek cressidaterdaftar No.IDM 000241042, daftar No.IDM 000006948, daftar25No.IDM 000235805, daftar No.IDM 000262481, daftar No.IDM000262472, daftar No.IDM 000262471 daftar No.IDM 000262470terdaftar atas nama PT.Idola Insani, persamaannya terletakpada bunyi ucapan, cara penempatan sehingga dapatmenyesatkan konsumen tentang asal usul barang tersebut,yang melangar
60 — 16
maka cukup alasan bagi MajelisHakim untuk menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melanggar tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamdakwaan primair Penuntut Umum dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untukmembebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti atas perilakupara Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Subsidair, yang pada pokoknya para Terdakwa didakwa melangar
117 — 67
Menyatakan Terdakwa dan II tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut olen JPU dalamsurat tuntutannya melangar Pasal 167 KUHP ;2.
94 — 17
Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa Tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiantersebut;25Menimbang, bahwa dari redaksi pasal 18365 KUHPerdata tersebut maka untukdapat dikatakan sebagai perbuatan melangar hukum haruslah memenuhi unsurunsursebagai berikut:e Perbuatan Melawan Hukum ;e Harus ada kesalahan ;e Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;e Adanya hubungan yang causal
120 — 48
Penntut Umum mengajukan terdakwakepersidangan melalui surat dakwaan dalam bentuk surat dakwaan alternatif, maka MajelisHakim dalam mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan langsungmemilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penntut Umum tesebut yang oleh Majelis Hakimdianggap paling mendekati kepada fakta fakta hukum yang telah dapat terbukti dalampersidangan ini.Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanJaksa Penuntut Umum yang kedua yang medakwa tedakwa melangar
1497 — 581
adanya pembayaran TERMOHON kepadaPEMOHON setelah putusan perjanjian perdamaian (homologasi)tersebut disahkan, dan waktu 5 (lima) tahun sebagaimana putusanPerjanjian perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/dhalaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagianangka 8 belum terlewati (belum lewat waktu), maka unsur kelalaianatas kewajiban TERMOHON yang didalilkan oleh PEMOHON adalahbelum terpenuhi hingga permohonan ini diajukan, dengan demikianTERMOHON tidak bisa dikatakan lalai dan melangar
404 — 23
ayat (2) ) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaJo Pasal 55 Ayat ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengaturtentang ketentuan saksi pidana yang diberlakukan atau diterapkan terhadap perbuatanpidana yang melanggar Pasal 21 ayat (1), Perbuatan Pidana yang melanggar Pasal 21ayat (2), serta Perbuatan Pidana yang melangar
SATRIO DWI PUTRA, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD SAFTA FAHRIANSYAH Als ATA Bin M. IDRIS
2.MUHAMMAD ERICK WAHYUDA Als ERICK Bin SIGIT SANTOSO
26 — 6
pemeriksaanLaboratorium Forensik tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadidasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukanperbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebin dahulu keseluruhan unsur pasalyang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif yaitu melangar
34 — 18
pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yangdisusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke1 KUHP yang dengan demikian MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melangar
MISWATI Binti ILYAS MANAP
Tergugat:
JAMALUDIN Bin KETE
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kaur
88 — 58
Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku;Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenang;Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);~o a9 5Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kKekuatan hukummengikat.3. Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
177 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah menerapkan/melangar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdatatentang daya berlaku dan daya mengikat suatu putusan.;, Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartatelah memberikan pertimbangan di dalam suratputusannya pada halaman 12 paragrap 3 yangberbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa karena secara formil maupun materiil kewajiban PT.Karaba Digdaya untuk membayar kepada Kreditur yang dalam hal iniTergugat dan Tergugat Il sebagaimana diperintahkan dalam amarputusan perdamaian Pengadilan
Nomor 685 K/Pdt/2014Tergugat V (Kementerian Keuangan RepublikIndonesia in casu Pemohon Kasasi).14.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartatelah melangar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata, karena Judex Facti mengakomodir tuntutanPara Termohon Kasasi atas dasar putusanperdamaian dalam perkara kepailitan Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst jo.
(vide bukti T.V11 A).22.Bahwa dengan demikian, telah jelas dan berdasarhukum bahwa pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengakomodirserta mengabulkan tuntutan Hak Opsi yang diajukanoleh Para Termohon Kasasi dalam perkara a quotelah bertentangan dan melangar ketentuan Pasal1917 ayat (1) KUH Perdata.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Telah NyataNyata SalahMenerapkan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum23.Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatanserta menolak
53 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan tersebutdapat dikategorikan merupakan perbuatan kecerobohan (rackless conduct)yang dilakukan oleh para Tergugat dan melangar pasal 13651366 KUHPerdata. Karena itu, atas nama hukum, sepatutnya para Tergugat dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut dan harus bertanggung jawab secarahukum.
Terbanding/Penggugat I : TARMIZI YUNUS
Terbanding/Penggugat II : MAYA GUSNITA
Turut Terbanding/Tergugat V : CQ Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh
Turut Terbanding/Tergugat III : AMSARIAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : NADIA SH MKn dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
Turut Terbanding/Tergugat II : JALALUDDIN MOEBIN, S.H
33 — 22
II kerugiansebagaimana diuraikan Para Penggugat tersebut juga harusturutdibebankan kepada Tergugat IV;Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat poin 28,29,31, dan poin 32 adalahdalil gugatan yang benar sehingga secara tegas Tergugat II sangatsependapat, sehingga Tergugat II tidak perlu menanggapinya;Bahwa, Dalil Gugatan Para Penggugat poin 30 yang menyatakan tindakanTergugat Il membiarkan Tergugat tidak membayar dan mengusai tokoperkara yang belum dibayar harganya kepada Para penggugat adalahtindakn melangar