Ditemukan 3103 data
214 — 370
kekuatan pembuktian, selanjutnya dapatdipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.V.44 (surat pemberitahuanperkembangan hasil penyelidikan/SP2HP) merupakan bukti authentikbermetarai cukup dan sesuai aslinya, yang menerangkan bahwa sengketaantara Penggugat dengan Tergugat telah diadukan ke Polda Makassar,mempunyai pembuktian, yang menerangkan bahwa semua ahli warismempunyai hak atas tanah aquo karena belum ada keputusan kewarisanpengadilan, oleh majelis dinilai sepanjang berkaitan dengan sengekta
288 — 266
Maka demi hukum objek Sengekta yang dilkeluarkanoleh Tergugat harus' dinyatakan batal demi hukum ;OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) :Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugatmelanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)335sebagaimana diamksud dalam Pasal 53 ayat (2) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 3 UndangUndang Nomor No. 28tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih danbebas dari Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme, diataranya
MAHLIL HS, DKK.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil
Intervensi:
1.Paksa Tarigan
1.PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR, Dalam hal ini diwakli oleh MEINARKO DANANTO
199 — 125
Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, berkaitandengan kompetensi absolut Pengadilan terhadap Gugatan Para Penggugatkhususnya berkaitan dengan adanya dalildalil mengenai kepemilikan terhadappenerbitan objek sengketa dalam Gugatan maka sengketa ini harus diselesaikanterlebih dahulu atau menjadi kompetensi Peradilan Umum, yaitu sebagai berikut:Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi kewenangan absolutmengadili menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidakberwenang mengadili sengekta