Ditemukan 3979 data
174 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 69 PK/TUN/2015Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan KepalaDesa berhenti atau diberhentikan Bupati atas usul BadanPermusyawaratan Desa (BPD) karena melangar larangan sebagimanadimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentangTata Cara Pemilinan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian KepalaDesa, ini adapun bunyi dari Pasal 35 adalah sebagai berikut:Kepala Desa dilarang:a.
308 — 102
Rasico Industry(Dalam Pailit) telah melangar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalamPasal 114 juncto Pasal 120 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Menghukum dan memerintahkan Para Terbantah/Tim Kurator PT.
MULIA FADILAH, SH
Terdakwa:
AFDAL DIRMAN Pgl AFDAL
205 — 50
556.000.000, (lima ratus lima puluh enam jutarupiah); Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesalliperbuatan Terdakwa yang merugikan orang lain;Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatuyang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalamputusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengandakwaan alternatif, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalamPasal Kesatu Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP AtauKedua Melangar
ANGGIA YUSRAN, SH
Terdakwa:
1.IBNU AMAR ALS IBNU BIN MAULANA
2.MULYADI ALS BODY BIN MAKMUN Alm
3.MUHAMAD AGUS SAPUTRA ALS AGUS
105 — 15
sebagaimana termuat dalam Berita Acarasidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan KesatuPasal 187 ke1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Kedua melanggarpasal 214 ayat (1) KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atauKeempat primair pasal 214 ayat (1) KUHP subsidair Pasl 211 KUHP Jo Pasal 55ayat (1) Ke1 KUHP lebih subsidair Pasal 212 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPatau Kelima 358 ke1 KUHP atau keenam melangar
51 — 45
Naja bintiPatombongi baik secara kekeluargaan maupun dengan melibatkanPemerintah setempat namun tergugat berkehendak lain, tergugat tidak maumembaginya dan tidak berkeinginan untuk memberikan bagian kepadapenggugat ;Bahwa perbuatan tergugat menguasai dan menikmati obyek sengketa tanpamenghiraukan hak penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan melangar hak penggugat, makapatut dan berdasarkan hukum Penggugat memohon kepada yang muliaBapak Ketua Pengadilan
1.DESI ULANTATARI.S.H.
2.RIKA SUSTRI, S.P.
3.Dian Burlian, S.H
Tergugat:
1.1. PENJABAT KEPALA DESA LUBUK RUSO
2.Desniati, S.E
3.M.Amin, S.E, MM
242 — 169
Melangar asas kepatutan dan kelayakan sebagai seorangpemimpin :1. Seorang pemimpin harus bersikap arip dan bijaksana.Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.2. Seorang pemimpin harus adil dan jujur pada semuabawahannya.3. Seorang pemimpin harus memiliki Komunikasi yang baik padabawahan4. Seorang pemimpin memiliki sikap membina dan menginspirasi.5. Selalu bisa menghargai orang lain.B.
79 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
(2) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Tergugat tidakmelakukan pengumpulan data, penelitisan dan pengolahan data fisik,serta tidak melakukan pembuktian hak dalam pembukuan haknyasecara objektif, sehinga ketiga Sertipikat Hak Milik atas nama orang lainmengandung cacat hukum dan juga Tergugat melanggar AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatandan Asas Kepastian Hukum, sehinga berdasarkan hal tersebut di atasTergugat melangar
Terbanding/Penggugat : Darwis Tansa
Terbanding/Turut Tergugat II : Ade Yulianty, SH, Mkn
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. MEDAN PLAZA CENTRE
Turut Terbanding/Tergugat II : SARINA TJANDRA
310 — 174
Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KitabUndangUndang Hukum Perdata gugatan a quo telah melangar AsasNe Bis In Idem.
1.SUKARNO, SH.,MH
2.ADI PUTRA GRAHA, SH
3.MUHAMAD REZA RUMONDOR, SH
4.MUHAMMAD YUSUF INDRA KELANA,SH,MH
Terdakwa:
1.JHONLY BERTY LUMAPOW Alias JHONLI
2.ROBBY RARANTA Alias BI
186 — 88
JHONLY LUMAPOW adalah perbuatandengan sengaja tidak memiliki izin edar atas minuman beralkohol jeniscaptikus yang diperdagangkan tersebut;Bahwa Terdakwa JHONLY BERTY LUMAPOW melangar ketentuanpasal 8 huruf (g) dan (i) UndangUndang No 8 Tahun 1999 Tentangperlindungan konsumen, yang berbunyi : Pasal 8 Pelaku usaha dilarangmemproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : (g)tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ Hakim Hakim HakimParaf Ketua Anggota Anggota
Pembanding/Penggugat II : MUSLIM
Pembanding/Penggugat III : EKO DJOKO WIDODO
Pembanding/Penggugat IV : SARIAMAN POERBA
Pembanding/Penggugat V : RUBYEM NILAWATI
Pembanding/Penggugat VI : MARYAM
Pembanding/Penggugat VII : ELLY NAPITUPULU
Pembanding/Penggugat IX : BISRIYAH
Pembanding/Penggugat X : HJ. RISWANI HANIM
Pembanding/Penggugat XI : HJ. DEMES SUWARNI
Pembanding/Penggugat XII : ENDANG SURIYANTI
Pembanding/Penggugat XIII : ERMA KEUMALA
Pembanding/Penggugat XIV : YULIE ASTUTI
Pembanding/Penggugat XV : SUMIATI
Pembanding/Penggugat XVI : UMMI KALSUM NASUTION
Pembanding/Penggugat XVII : HJ.ERNAWATI SUDJARNI
Pembanding/Penggugat XVIII : YULIMAR TANJUNG
Pembanding/Penggugat XIX : SULIYATI
Pembanding/Penggugat XX : WAGINTEN
Pembanding/Penggugat XXI : ROHANI EVELINA SIMANJUNTAK
Pembanding/Penggugat XXII : ANNI ARIYANTI
Pembanding/Penggugat XXIII : ROHAENY
Pembanding/Penggugat XXIV : LINA
Pembanding/Pe
69 — 55
Tentang gugatan para penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) Bahwa dalil gugatan para penggugat tidak jelas dapat menguraikanperbuatan melangar hukum atau perbuatan yang bertentangan denganketentuan hukum apa yang telah dilakukan tergugat III terhadap parapenggugat atau setidaktidaknya alasan secara hukum.Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2020/PT MDNBahwa dalam dalil gugatan para penggugat menyatakan padapokoknya para penggugat pemilik atas tanah seluas + 8 Ha (delapanhektar) atau
Terbanding/Terdakwa : H. EDDY SOFYAN
154 — 103
Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang di susun secara kombinasi atau gabungan yang terdiri dari empatdakwaan yaitu kesatu primer melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, kedua Subsider melangar pasal 263 ayat (2) KitabUndangUndang Hukum Pidana atau kedua primer melanggar Pasal 264ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, kedua subsider melanggarpasal 264 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.
SUNARYO
Tergugat:
1.PT. BANK BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR Cabang Panglima Polim
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kantor Wilayah DJKN Jawa barat
240 — 21
Memerintahkan Kepada PARA TERLAWAN dan TERLAWANlluntuk tidak melakukan LELANG dengan Melangar Hukum atas (SHM)NO.02602/Meruyung atas nama SUNARYO tanpa Fiat Ketua Pengadilansepanjang mengenai 1 (Satu) bidang tanah yang tercantum dalampetitum diatas;7.
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AGUSTAN alias AGUS
285 — 62
Distrik Minyambouw , KabupatenPegunungan Arfak dan Kampung Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Syamsul Bayan, SH.,MH
Tergugat:
1.Muhammad Irvan Affiantari Joniansyah, SE
2.Drs. Saefudin, Msi
88 — 50
Utr.18.Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas pada bagian posita butir 9a s/d e haiaman 9 dan 10 gugatan PENGGUGAT yang sangat mengadaadadan faktanya gugatan PTUN Jakarta tidak dilakukan pencabutan dan lagipula TERGUGAT Il tidak memiki kapasitas untuk mencampuri danmemerintahkan PENGGUGAT untuk mencabut gugatan TERGUGAT ;19.Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas pada bagian posita butir f 1s/d 5 halaman 10,11 dan 12 gugatan PENGGUGAT karena dalildalil yangkonyol, brutal, menyesatkan, melangar etika
1.MUHTI
2.SAHARUDDIN
3.SIRAJUDIN
4.BASRI
5.AHMAD
6.JAFAR
Tergugat:
KEPALA DESA SANEO KABUPATEN DOMPU
110 — 78
Putusan No. 35/G/2018/PTUNMTR11.(1) huruf c karena : a. sebagaimana usia telah genap 60 tahun;b. berhalangan tetap; c. tidak memenuhi syarat sebagai perangkatdesa; atau d. melangar larangan sebagai perangkat Desa.(3). Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapbkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camatatas nama Bupati.(4).
1.Muhammad Bayu Segara, SH
2.ERICHA CAHYO MARYONO,SH
Terdakwa:
FARID FIRMANSYAH ALS FARID BIN HENDI SUHENDI
46 — 6
menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalan melakukan perbuatanseperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukansuatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukumyang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidanaseperti dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaansubsidaritas, primair melanggar pasal 374 Kitab UndangUndang Hukum Pidana,subsidair melangar
MAMIK SULIGIONO,SH.MH.,
Terdakwa:
DEDI SUPRAYOGA Als DEDI DIMAS Bin ZENAL
954 — 438
tidak mau melakukan VCS dengan Terdakwa,Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman VCS tersebutkepada orang terdekat korban, sehingga korban menuruti kemauanTerdakwa yaitu VCS; Terdakwa juga mengancam korba akan menyebarkan rekaman VCSyang telah dibuatnya kepada orang terdekat korban apabila korban tidakmau mengikitu keinginannya untuk melakukan VCS.Perbuatan Cabul sendiri secara klasik sebagaimana diatur dalamketentuan pasal 289 KUHP, oleh R Susilo dalam komentarnya adalahsegala perbuatan yang melangar
DARMA WANGSA
Tergugat:
kepala kantor BPN Kabupaten Pesawaran
Intervensi:
SUTOYO
287 — 198
Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun 2011 tentang Pelimpahan KewenanganPemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan PendaftaranTanah Tertentu, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 2012Telah Memenuhi Norma Kepatutan.Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian SertaTidak SewenangWenang.Tidak Melangar
1.DIDIK YOPPHIE HENDRARTO
2.INDRAWATI
Tergugat:
1.Achmad Orbari disebut juga Achmad Urbari
2.Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
66 — 12
Didik Yopphie Hendrarto denganSurat Ukur No.00344/Kiduldalem/2015 tanggal 11/06/2015 ke An.Achmad Orbari Dalam proses peralihan hak antara lain sebegai berikut :a) Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b) Telah memenuhi norma kepatutan;C) Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;d) Tidak Sewenangwenang;Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Bile) Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan
YAYASAN PENOLONG KEMATIAN EKA PRALAYA
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Banyumas CQ Kecamatan Lumbir CQ Pemerintah Desa Parungkamal
175 — 20
Adanya unsur kerugian bagi korban;e Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian itu;Menimbang, bahwa pada mulanya perbuatan melawan hukum diartikanhanya sematamata perbuatan yang melawan atau melangar pasalpasal darihukum tertulis saja. Tetapi sejak tanggal 31 Januari 1919 dalam putusan Hogehalaman 47 dari 52 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN. PwtRaad perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna yaitu mencakupsalah satu dari perbuatanperbuatan sebagai berikut;a.