Ditemukan 3979 data
72 — 18
mengeluarkan kebijakankompensasi kepada para Penggugat sebesar 1 x PMTK;Menimbang,bahwa telah terbukti di persidangan semua karyawandan termasuk para Penggugat sebelum bekerja di lakukan masapercobaan selama 3 (tiga) bulan dengan status perjanjian kerja waktutertentu dan setelah adanya unjuk rasa pada tanggal 21 Januari 2014baru ada perjanjian tertulis dan ada yang tidak tandatangan perjanjiankerja, sehingga tindakan Tergugat yang mempekerjakan para Penggugatdengan melalui masa percobaan telah melangar
158 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 496 K/TUN/2017Keberatan Kedua;Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melangar Hukum YangBerlaku;1Bahwa Pemohon Kasasi II / Pembanding II / Tergugat Il Intervensi sangatkeberatan dengan Putusan Majelis Hakim PTTUN Jakarta yang sama sekalitidak mempertimbangakan dailildalil yang telah disampaikan oleh PemohonKasasill / Pembanding II / Tergugat II Intervensi dan hanya berpedomanpada pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada tingkat Pertama;Bahwa Pemohon Kasasill / Pembanding II
76 — 15
desa dalam Normalisasai sungai Sat,Pugak dan Waru di Desa Tunjungrejo, ;Bahwa adanya pengeluaran uang kas DesaTujungrejo, untukkegiatan Normalisasai sungai tahun 2008 dan 2009, tanpadidukung dengan bukti pengeluaran uang yang sah, maka dalammengelola keuangan kas Desa Tunjungrejo, berarti Terdakwa telah145melangar asas, bahwa untuk pengeluaran belanja atas bebanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa, harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah, dan dengan melanggar azas tersebut,Terdakwa telah melangar
kegiatan Normalisasi Sungai Desa Tunjungrejo, tidak lengkap dan tidak sah, dankarenanya tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti adanya pengeluaran uang kas desa, untukpembiayaan dalam Normalisasai sungai SAT, Pugak dan Waru di Desa Tunjungrejo ;Menimbang, bahwa adanya pengeluaran uang kas Desa Tujungrejo, untukpembiayaan kegiatan Normalisasai sungai tahun 2008 dan 2009, yang tanpa didukung buktiPengeluaran uang yang sah, maka dalam mengelola keuangan kas Desa Tunjungrejo, berartiTerdakwa telah melangar
asas pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan danBelanja Desa, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan dengan melanggar180azas tersebut, telah melangar aturan yang mengatur asas tersebut, yang karenanya dapatdikatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa H.KUSWADI, selaku Kepala DesaTunjungrejo, dari tahun 2008 sampai tahun 2010, yang menguasai, memegang dan mengelolasendiri, seluruh keuangan Desa Tunjungrejo, yang berarti Terdakwa
120 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
yanglengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih ;Bahwa pada tahun 2003 Dana Kesejahteraan sejumlah Rp 154.200.000,00(seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dobel denganTunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kesehatan (2.01.01.1.1.01.07)pada Pos Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten ;Bahwa Biaya Operasional Fraksi untuk tahun 2003 yang telah direalisasikansebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), tidak diatur dalam Perda 15tahun 2000, dan melangar
153 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
maka surat kuasa tersebut menjadi cacat hukum,karena bagaimana mungkin pihak yang berperkara (5 orangTermohon Kasasi) memberikan kuasa kepada orang lain, tapi jugakepada dirinya sendiri sebagai Kuasa Hukum dan mewakili dirinyasendiri beracara di PHI Serang;Bahwa terbukti Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti yangmenolak Eksepsi Pemohon Kasasi tentang Surat Kuasa TidakDicantumkan Kalimat Bertindak Untuk Dirinya Sendiri MaupunBertindak Sebagai Kuasa secara jelas dan terang telah salahmenerapkan dan melangar
39 — 10
terdakwa digerebek dan ditangkap olehmasyarakat karena berada disebuah rumah bersama dengan seorang perempuan yangbukan isterinya namun setelah sampai di Kantor ternyata ditemukan barang bukti lainsehingga terdakwa diserahkan kepada Kasat narkoba untuk diproses lebih lanjut ; Putusan No. 291/Pid.Sus/2013/PN.Dum halaman 17 dari 60 halaman18Bahwa terdakwa kejangkejang di ruang Propam sekira 20 (dua puluh) menit hinggakepalanya terbentur di dinding ; Bahwa terdakwa dapat diproses oleh propam Karena melangar
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI MALUKU SELAKU TIM PENGADAAN TANAH PROVINSI MALUKU
Terbanding/Tergugat II : REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
Terbanding/Tergugat III : SALMA
Terbanding/Tergugat IV : ABU BAKAR
Terbanding/Tergugat V : HATIJA
Terbanding/Tergugat VI : HAJI LUTFI
Terbanding/Tergugat VII : HALIMA
Terbanding/Tergugat VIII : ABU MAWI LESSY
Terbanding/Tergugat IX : LA HAMU HAMZAH
Terbanding/Tergugat X : MARDIAH REHALAT
Terbanding/Tergugat XI : LA DJAINUDIN
Terbanding/Tergugat XII : MOCHTAR LUTFI PATIUSEMA
Terbanding/Tergugat XIII : WA AMPILI
Terbanding/Tergugat XIV : LELO HIS DARNI
Terbanding/Tergugat XV : FADILLA MONY
Terbanding/Tergugat XVI : UMAR SAMUAL
Terbanding/Tergugat XVII : LA EUASIH
Terbanding/Tergugat XVIII : ABDU LATIF SAMOAL
Terbanding/Tergugat XIX : JAFAR LESSY
Terbanding/Tergugat XX : RUSYAIDA MARASABESSY
Terbanding/Tergugat XXI : LA PANDA<br
275 — 496
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).4.Menetapkan Tergugat tidak melakukan Perbuatan MelawanHukum;5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Subsidatr :Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Jawaban Terbanding II semula Tergugat Il:Dalam Ekseps'i :1.
102 — 16
menerangkan bahwa saksi dilokasi ditemanioleh Apri orang suruhan Thontowi, dan saksi tidak ada membuat laporankemajuan fisik terhadap pembuatan kolam, karena kolam yang dibuat tidaksesuai ukurannya dengan gambar dan RAB;Bahwa hasil dari lapangan saksi Ivan Dijuni telah melaporkan padaTerdakwa bahwa kolam dibuat oleh masyarakat desa dan tidak sesuaidengan kontrak, gambar dan RAB akan tetapi terhadap laporan saksiterdakwa diam saja dan tidak ada menegor Thontowi Direktur CV.BaguayJaya yang telah melangar
455 — 308
Desa Kamiri, Desa Bunuyo dan Desa Buhu Jaya, sehingga MajelisHakim berkesimpulan Terdakwa secara sadar melangar ketentuan tanggungjawab wilayah yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli PupukBersubsidi (SPJB) tersebut meliputi wilayah Kecamatan Paguat;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pengecer resmi Pupuk Bersubsididan memiliki Badan Hukum yaitu UD Sumber Tani yang beralamat di DesaSiduan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan Terdakwa secara sadarmenjual Pupuk bersubsidi tersebut kepada
44 — 24
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Hal 19 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PTMDN10.Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang telah dijalankandalam perkara ini sah dan berharga;Menyatakan peralihan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V adalahsah dan mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Tergugat tidak berhak atas Objek Perkara;Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat , Tergugat II, TergugatIll dan Tergugat IV terhadap Objek Perkara merupakan perbuatan yangbertentangan atau melangar
H. AHMADI
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN SUNAN WIROKROMO GENDANG TIMUR
459 — 112
POSITA/ALASAN GUGATAN sampai dengan halaman 26 huruf J.OBJEK SENGKETA MELANGAR UU NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGARBUDAYA PASAL 2 HURUF D DAN ASAS KEADILAN, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa olehnya karena Eksepsi tentang Gugatan Penggugat TidakJelas dan Kabur (Obscuur Libel) tidak berdasar hukum danharuslahdinyatakan tidak diterima ; Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Eksepsi tentang kekeliruanpihak menimbulkan gugatan error in persona, dengan alasan : bahwa yangbertindak sebagai Penggugat
dr. AGUSTINA
Tergugat:
PT. AMANAH SINERGI KAPITAL INDONESIA ASCAP
61 — 28
., dalambukunya " Hukum acara perdata dalam teori dan praktek (hal. 3) , dalamhokum acara pperdata, Penggugat adalah orang yang " merasa " bahwahaknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melangar haknya itusebagai Tergugat dalam suatu perkara didepan Hakim. Hal yang sama jugadijelaskan oleh Moh.
309 — 205
Putusan Nomor 294/G/2018/PTUN.JKT.Sengketa yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asaskeadilan;3. Asas Larangan Bertindak Sewenangwenang;Asas Larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur, yaknitindakan sewenangwenang. Jika dihubungkan dengan sengketa /n litis,atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidakmemperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan,dalam hal ini adalah Penggugat.
103 — 29
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, tentang PenetapanHari Sidang;Berkas Perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN WsbMenyatakan ia terdakwa YULI ATIKA PONTI ARTHA als PEPI bin SUKARDItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja memalsukan akta otentik, sebagaimana diatur dandiancam pidana melangar
324 — 248
,Notaris Kabupaten Sukabumi, terbukti telah melanggar sumpah ataujanji jabatan tersebut dalam Pasal 4 UUJN, melangar kewajiban danlarangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Hurufa, b, c, UUJN dan Pasal 17 Huruf i UUJN.Bahwa perbuatan Elly Heryati, SH., Notaris Kabupaten Sukabumi,tersebut di atas telah memenuhi unsurunsur tersebut dalam Pasal12 Huruf c, d UUUN.Pasal 12 Huruf c, d VUJN Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya olehMenteri atas usul Majelis Pengawas
77 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bintang Saudara apakah suatuperbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan dan tuntutanPenuntut Umum dengan alasan karena segenap unsurunsur dakwaankedua melangar Pasal 378 KUHP telah terbukti sebagaimana dalamtuntutan halaman 47 s/d halaman 50 sedangkan menurut Terdakwasebagaimana dalam pembelaannya adalah Terdakwa tidak pernahmempengaruhi saksi Lim Bok Ke, Saksi Johan, Saksi Freddy Kelana dansaksi Murtini Alias Ufong dengan segala janji terutarna tentangpembayaran uang muka pembangunan proyek
115 — 266
oleh Tergugat IIkepada Tergugat untuk melakukan aktivitas perkebunan cengkeh milikTergugat I.Bahwa tindakan Tergugat II memberikan izin kepada Tergugat tanpamelihat hak Para Penggugat dan tidak mencermati bahwa pada obyeksengketa yang diberikan izin tersebut merupakan milik Para Penggugatmerupakan perbuatan melawan hukum.Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sangatmerugikan Para Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365KUH Perdata yang menyatakan tiaptiap perbuatan melangar
114 — 80
Bahwa sesuai dengan fakta yang berkembang dalam masyarakatmodern saat ini bahwa perbuatan mencium pipi secara umum seringdilakukan oleh orang lain ditempattempat yang terbuka untuk umum,Menimbang50begitu juga dengan tontonan televisi yang setiap saat menampilkanadegan sebagaimanan yang dilakukan oleh saksi1 terhadap Terdakwa,kalau memang hal itu melangar kesusilaan tentunya akan dilarang olehpemerintah, kenyataannya sampai sekarang masih saja kita lihat adegantersebut masih sering kita lihat di tayangan
16 — 1
Bahwa sudah eukup lama antara penggugat dan tergugat tidak berhubungan dan jugaselama itu tergugat juga tidak lagi menghiraukan keadaan penggugat dan melantarkanpenggugat, oleh karena itu tergugat jelas salah dan melangar janji taklik talak yangpemah diucapkan dan juga melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, ;9.
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI)
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Intervensi:
PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (PP IPHI),
595 — 340
Dengandemikian sama sekali tidak melangar asas rechmategheid;Bahwa terbutnya Objek Sengketa aquo tidak mengandung cacat yuridisdari aspek wewenang, aspek prosedur formal dan aspek substansimateriil dan oleh karena itu beralasan jika Gugatan PENGGUGATditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;Halaman 46 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.43.Bahwa perkenankan TERGUGAT II INTERVENSI menurunkanJurisprudensi MA sebagai serikut:a.