Ditemukan 3891 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doman desain damaiâ domino damaiã domsin djmain domian damain domais
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
295 — 166
  • Selain itu, masalah agamayang dianut seseorang dan masalah kepemilikan tanah tentu merupakanpermasalahan yang berbeda yang ruang lingkup/ranah/domain hukumnyasangat berbeda sehingga peristiwa berpindahnya agama alm. NangDjageri alias alm. Nengah Lawa dan ahli warisnya menjadi KristenKhatolik tidaklah dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untukmempermasalahkan kepemilikan Tanah Sengketa a quo;32. Sehingga peristiwa berpindahnya agama alm. Nang Djageri alias alm.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
433 — 445
  • tersebut ;Bahwa Ahli menyatakan hak diatur oleh negara tersebut diatur oleh UndangUndang Pokok Agraria Pasal 2 ayat 2 mengatakan mengatur peruntukanpenggunaan dan pemanfaatan itu weweang pemda karena peruntukantanah kota B.mengatur hubungan orang dengan bumi itu wewenang BadanPertanahan Nasional C.mengatur hubungan perorangan dengan badanhukum wewenang PPAT jadi ada 3 kewenangan hak menguasai tanahnegara jadi ada perbedaan tanah negara setalah UndangUndang PokokAgraria dan tanah negara pada saat domain
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 12-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 01/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 12 Juli 2011 —
328 — 112
  • tahun 2004, bahwa proses usulan ke Direksi lalukemudian ke Dekom harus dilengkapi dengan kajianresiko, bahwa harga satuan per pelanggan perluditinjau kembali, bahwa dokumentasi porses kontrakoutsorcing CISSIP3 di PT PLN Wilayah Lampung = agardisusun secara sistimatis.Bahwa pada tahun 2006 pada saat Dewan Komisarimelakukan Sidang Direksi disampaikan bahwa ada usahausaha dari wilayah yang memecahmecah kontrak menjadikecilkecil untuk menghindari proyek multi years(kontrak multi years ini merupakan domain
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2327 — 1219
  • saksi juga telahmenyampaikan untuk setiap usulan, karena usulan yang akandisampaikan ke Kementerian Kehutanan, salah satu syarat sebagaijustifikasi adalah keseluruhan dokumen perijinan yang mereka punya; Bahwa setiap /Jocus yang diusulkan harus dilengkapi dengan bukti bahwasalah satunya justifikasi, apakah mereka punya perijinan, masyaratakat,pemerintah, sehingga itu bisa menjadi dasar Kementerian Kehutananuntuk menyetujui atau menolak usulan mereka; Bahwa untuk pelepasan kawasan hutan merupakan domain
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 19 Januari 2015 — DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH;
207 — 189
  • Banjarmasin.Halaman 165 dari 439 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.Bahwa setelah saksi menerima proposal permohonan bantuansosial oleh staf fraksi ARIL kemudian dengan Surat Pengantaryang saksi tanda tangani diserahkan ke Kesra Setda ProvinsiKalimantan Selatan.Bahwa saksi ada menerima proposal dari Konstituen pada waktumelaksanakan reses dan kebanyakan proposal yang diajukanuntuk kegiatan keagamaan dan Karang Taruna.Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme dan proses pencairandana bantuan karena sudah Domain
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 20 Mei 2019 — - JACOB ROTTIE, SAP
2926 — 29
  • dipulihkan kerugiankeuangan negara dan diperbaiki laporan pertanggungjawaban keuangan,kemudian oleh pejabat yang ditunjukan oleh BPK (Badan PemeriksaKeuangan) RI telah dilaksakan sesuai dengan rekomendasi dan kemudiandilaporkan kembali kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI dandinyatakan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI telah dilaksanakandengan baik dan dinyatakan tidak terjadi kKerugian keuangan negara, makapejabat tersebut dinyatakan telah mempertanggungjawabkan penggunaankeuangan negara (domain
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
757 — 657
  • Terhadap dalil hal. 30 31, dapat Tergugat tanggapi bahwahal ini adalah domain dari DPRD Kota Bontang, karena mendengarkanrapat dengar pendapat gabungan Komisi DPRD Kota Bontang, pihakperwakilan warga, Kepala BLH Kota Bontang, Lurah Loktuan, LSMIPLB, PT.KIE termasuk Tergugat Intervensi, diakui proses perizinansecara teknis tentunya DPRD Kota Bontang tidak mengetahui, karenadomain teknis telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup Nomor : 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian DanPemeriksaan
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN RANTAU Nomor 93/Pid.Sus/2011/PN.Rtu
Tanggal 16 Nopember 2011 — -H. MASKUNI, S.Sos., M.A.P. -HASAN SYAIRAZI, S.Hut, Msi. -SUGENG TRI HUDOYO, S.P, Msi. -RACHMAD HIDAYAT, S.T. -ANETA FAHRIANA, S.E.
245 — 154
  • terhadap proyek yang masih pada tahappelelangan tidak dapat dibenarkan dilakukan penyelidikan, kecuali apabilaterdapat bukti yang cukup ada indikasi penyuapan, mengingat selama inipenyelidikan dugaan tindak pidana korupsi atas proyek yang masih tahappelelangan selalu berakhir dengan tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan;2 Bahwa apabila terjadi kesalahan administrasi atau penyimpangan prosedurterhadap proyek proyek instansi pemerintah BUMN / BUMD yang masihpada tahap pelelangan, maka hal ini masih domain
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
258 — 68
  • kekuasaan maupun administratif, Perouatan Melawan Hukum padatindak Pidana Pasal 2 semua harus terpenuhi, disini Perouatan MelawanHukum dimana Perbuatan Melawan Hukum diluar pasal 2 ;Kalau terjadi penyimpangan maka Perbuatan melawan Hukum masukdalam pasal 2 Tindah Pidana Korupsi untuk melihat itu ultimum miredium,untuk melihat kalau mampu menyelesaikan tidak ada tindak Pidana, kalautidak menyelesaikan ia masuk hukum Pidana ;Pasal 3 Undangundang Tindak Pidana Korupsi para meter tindak hukumPidana tapi domain
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
391 — 258
  • Hal ini dikarenakan bahwa tuntutan Penggugatsebagaimana termuat dalam petitum angka 18 dapatdiartikan / dipersamakan bahwa Penggugat memohon agarPengadilan Negeri Semarang menghapus asset tanahtanah HPL dari daftar asset Pemerintah Provinsi JawaTengah.Bahwa oleh karena penghapusan asset / kekayaan negarabukan termasuk domain / kewenangan pengadilan; makatindakan Penggugat yang membawa perkara a quo kePengadilan Negeri Semarang adalah keliru dan tidak tepat,sebab penghapusan asset negara merupakan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
422 — 1336
  • PbrPasal 3 Undangundang Tindak Pidana Korupsi para meter tindak hukumPidana tapi domain administrasi Negara sampai dimana ia melakukanpenyalahan hukum tersebut, Tindak Pidana Korupsi itu parameternyaadalah Hukum Pidana ;Pasal 18 (E) adalah pidana tambahan mengarah kerugian sebagian uangnegara dirugikan ;Pasal 12 (i) adalah PNS sebagai Pelaku dan ketika Pembangunan saatdilakukan ia mengurus atau menyediakan, turut serta adalah menentukanpelaku, dokrin orang sebagai untuk memenuhi sedangkan pasal 55
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
288 — 88
  • SKP tersebut Saksi hanya mengusulkan panitia yangakan menilai;Bahwa dari perhitungan SKP apabila dibuat sesuai data real maka PT.Hutama Karya bisa gugur;Bahwa pemasaran dinyatakan berhasil apabila sudah mencapai target,target adalah perolehan kontrak;Bahwa Januari 2011 sampai Juni 2011 posisi saksi ada didivisi gedung,surat tugas ada di kantor pemasaran pusat, saksi bertanggung jawabkepada Bambang Mustaqim selaku SM Pemasaran;Bahwa saksi mengetahui SBU Grade 7, SBU domain dari kantor pusat.Saksi
    Mengatur strategi mengalahkanNindya Karya diluar tender yang saling mendukung;Bahwa tentang waktu pekerjaan proyek Bukittinggi 98 hari benar;Bahwa terhadap pekerjaan mekanikal elektrikal di sub kon keperusahaan apa terdakwa tidak ingat dan tidak kenal satu per satu yangmenyaipkan bagian procurement ;Bahwa tanda tangan kontraknya tidak bersamasama, Terdakwamenandatangan sekaligus kontrak untuk sub kon ;Bahwa pembayaran atas pekerjaan apakah sesuai dengan kontrak atautidak terdakwa tidak tahu karena itu domain
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
474 — 259
  • Toshida Indonesia; Bahwa pengawasan PNBP PKH bukan domain dinas ESDM sesuai denganundangundang tentang pertambangan mineral dan batubara serta peraturannomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelengaraanpengelolaan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara; Bahwa saksi mengetahui yusmin membubuhkan paraf terhadap persetujuanRKAB PT.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
372 — 231
  • Toshida Indonesia; Bahwa pengawasan PNBP PKH bukan domain dinas ESDM sesuai denganundangundang tentang pertambangan mineral dan batubara serta peraturannomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelengaraanpengelolaan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara; Bahwa saksi mengetahui yusmin membubuhkan paraf terhadap persetujuanRKAB PT.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
357 — 507
  • Toshida Indonesia; Bahwa pengawasan PNBP PKH bukan domain dinas ESDM sesuai denganundangundang tentang pertambangan mineral dan batubara serta peraturannomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelengaraanpengelolaan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara; Bahwa saksi mengetahui yusmin membubuhkan paraf terhadap persetujuanRKAB PT.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.
1297 — 5374
  • Karena pembelian Hercules C130 tersebutmerupakan domain tugas dari Baranahan maka pinjaman tersebutdibuatkan pinjaman Baranahan dan diterima langsung oleh MayjenTNI Bambang Hartawan (Mantan Karo TU Kemhan).7. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perjanjian antara Saksidengan Terdakwa saat Mayjen TNI Bambang Hartawan (mantanKaro TU) menerima uang sebesar USD tersebut.
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Umum
Register : 12-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 06-08-2020
Putusan PN TENGGARONG Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Trg
Tanggal 2 Agustus 2017 — ARBIANSYAH Anak dari SUDUN.
140 — 15
  • Maka domain hal tersebut bukanlah ranah pengadilan untuk memproses hal tersebut. Lembaga Peradilan dalam penegakan hukum bersifat pasif, artinya Pengadilan tidak bisa secara aktiv mengelola suatu peristiwa dan dijadikan sebagai berkas perkara kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan seperti memberikan keterangan palsu.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-07-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 20-08-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Nopember 2017 — -Pidana khusus MUSA ZAINUDDIN
285 — 100
  • Pada saat Raker hal ini selalu disampaikan, hinggasaat ini juga masih tetap disampaikan oleh anggota komisi V.Bahwa sebelum mengkompilasi, saksi tidak menyeleksi secara administratifapakah usulan diusulkan oleh anggota komisi V ataukah merupakan hasilkunker, saksi hanya bertugas menerima usulan tersebut dan mengkompilasidata yang diberikan, saksi tidak pernah melakukan review, menseleksimaupun menolak, saksi sampaikan kepada Direktorat Bina Marga yangmemiliki Kkewenangan/ domain untuk menyeleksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon Kasasi I: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; Pemohon Kasasi II: TERDAKWA/SUHENDA
87 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surveyor Indonesia apakah melibatkanatau tidak melibatkan 14 Kantor Cabang Perwakilan PT.Surveyor Indonesia, hal itu adalah merupakan domain PT.Surveyor Indonesia yang tidak diatur dalam kontrak kerja;Hal. 396 dari 495 hal. Put.No. 1221 K/Pid.Sus/2015Bahwa pada tanggal 31 November 2010, Yogi Paryana Sutejosebagai Pihak Pertama dan Effendy Hutagalung bersama LManik Mustikohendro sebagai Pihak Kedua menandatanganidokumen lampiran Berita Acara pemeriksaan Barang dan JasaNomor 15001/G4/ PSP/2010....
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
544 — 479
  • Terus yangkedua atas permintaan dari Menteri Keuangan dalam rangka mengawasikebendaharaan umum yang ketiga penugasan dari presiden.Bahwa menurut pendapat Ahli Tiga itu yang merupakan domain dari BPKPsesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008.Bahwa menurut pendapat Ahli intinya adalah sesuai dengan PP nomor 60tahun 2008.Bahwa menurut pendapat Ahli sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008yang berhak melakukan audit di internalnya itu adalah Irjennya.Bahwa menurut pendapat Ahli yang berwenang adalah APIP yangmelingkupi