Rakernas buktibuktikehadiran peserta Rakernas ; P 6.Bahwa penyelenggaraan MUNASLUB adalah sudah sesuai dan/ataumemenuhi rumusan ketentuanketentuan yang terdapat dalamAnggaran Dasar IWAPI, khususnya ketentuan Pasal 18 ayat (1) s/dayat (4) Anggaran Dasar jo. Pasal 17 Ayat 4, 5, 6, 7, 8 AnggaranRumah Tangga IWAPI, sehingga dengan demikian MUNASLUB yangdiselenggarakan adalah sah dan mengikat organiasasi baik internalmaupun eksternal termasuk didalamnya mengikat TERGUGAT danIl.

Pada Point 4, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :... kepengurusan yang baru hasil MUNASLUB sebagaimana tersebutdiatas, juga telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional( RAKERNAS ) di hotel Borobudur Jakarta tanggal 19 s/d 21 Juli,dimana RAKERNAS tersebut diahadiri oleh 21 dari 32 DewanPimpinan Daerah ( DPD ) IWAPI yang ada serta di ikuti oleh paraundangan baik dari instansi Pemerintah maupun swasta ... dst .Bahwa dalil dalil dari PENGGUGAT tersebut diatas adalah merupakandalil yang sama

BuktiP12 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IWAPIHasil Sidang Komisi Penyempumaan AD/ART IWAPIpada Rakernas IWAPI ke XVIII tahun 200513. BuktiP138 : Absensi Sidang Pleno MUNASLUB IWAPI 2010tertanggal 8 April 2010.14.

Sulsel/III/2010 dariDPD IWAPI Sulawesi SelatanNotulensi Munaslub IWAPI tanggal 8 April 2010 di SahitHotel Jaya30.31.32,Bukti P30 : Struktur Dewan Pengurus Pusat Ikatan WanitaPengusaha Indonesia (DPPIWAPI) 20102015Bukti P31 =: Rangkaian Foto Kegiatan Rakernas XX! IWAPI HotelBorobudur Jakarta Tahun 2010, Rangkaian Kliping dariKoran dan Rangkaian Kliping Berita dari Intemet.Bukti P32 : (a) Surat Perjanjian kerjasama Antara PT.

Ir.NITA YUDI, MBA, sebagai Ketua Umum DPP IWAPI MasaBakti 2010 2015 sekaligus menjadi Ketua Tim Formatur ;Menimbang, bahwa setelah terbentuknya Dewan Pengurus PusatIWAPI maka organisasi IWAPI telah menyelenggarakan beberapa kegiatandiantaranya : melakukan pembayaran luran Anggota Luar Biasa Kadin untuktahun 2009 dan 2010, pendaftaran merek, Rakernas XXI IWAPI tanggal 2123Juli 2010, membuat perjanjian kerjasama dengan PT.

ijazahnya hilang ; Bahwa baik orang tua Pemohon maupun Pemohon sendiri kuranglebih telah 40 (empat puluh) tahun atau sejak kelahiran Pemohonbelum menguruskan pembuatan Akta Kelahiran karenaketidaktahuan mengenai akta kelahiran dan kesibukan orang tuaPemohon maupun Pemohon, namun sekarang Pemohon memerlukanakta kelahiran untuk kepentingan Pemohon ; Bahwa Pemohon telah dewasa berusia 40 tahun sehingga patutbertindak hukum untuk diri Pemohon sendiri, berdasarkan RapatKerja Nasional Mahkamah Agung RI (Rakernas

tuaPemohon maupun Pemohon, namun sekarang Pemohon memerlukanakta kelahiran untuk kepentingan Pemohon, sehingga berdasarkan pasal32 ayat (1), (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukanpermohonan akta kelahiran untuk dan atas nama dirinya sendiri, yangmana Pemohon telah berusia 40 (empat puluh) tahun, berdasarkan hasilRapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI (Rakernas

No. 128 K/PID.SUSLH/20172) Bahwa berdasarkan hasil rakernas yang diadakan oleh MahkamahAgung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Bandingdari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia yang diadakan di Palembangtanggal 9 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa Hakim dapatmenjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khusus dengan syaratasalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis,jelas, dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidakberlaku umum.

benarmenurut hukum, karena penambangan yang dilakukan oleh Terdakwahanya berskala kecil, hal ini terobukti dari alatalat yang dipergunakanTerdakwa, sehingga pertimbanganpertimbangan tersebut dapat disetujuidan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini di tingkat banding,demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengankesalahan Terdakwa;" Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor2198K/PID.SUS/2015 dan hasil Rakernas

untuk menjatuhkan pemidanaan di bawah ancamanminimum pidana dalam perkara ini, menurut hemat Pemohon Kasasi dalamperkara ini tidak melalui pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logispenerapannya dalam kasus ini;Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan hasilrakernas menurut hemat Pemohon Kasasi tidak dapat dijadikan sebagaidasar oleh Majelis Hakim Tingkat untuk memutus perkara denganpemidanaan di bawah ancaman pidana minimum, dengan pertimbanganbahwa putusan dan hasil rakernas

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/19

Hukum Formil.1.Semua hasil rumusan Rakernas tahun 2011 di Jakarta kecuali yangdiadakan perubahan dalam rumusan ini, tetap berlaku dan dijadikansebagai rumusan dalam Rakernas tahun 2012 di Manado.Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Hakim harusbersikap responsive, progressive dan tidak terpaku pada sikappositivism.Putusan hakim harus sistematis, rasional, responsive dan disusundengan format yang baku dalam bahasa Indonesia yang baik danbenar.Untuk keperluan dalam menetapkan nafkah dan mutah

Hakim, Panitera dan Juru Sita,pejabat kesekretariatan) perlu tersedianya anggaran yang seimbang untukbimbingan teknis dan administrasi kesekretariatan.Melanjutkan kerjasama dengan pihakpihak lain, seperti dengan instansiterkait, perguruan tinggi, LSM dan negaranegara sahabat.Memanfaatkan dan mengembangkan laboratoriumlaboratorium dan galeri130 tahun peradilan agama sebagai sarana pembelajaran dalam rangkapeningkatan kualitas SDM dan pelayanan.Melanjutkan pelaksanaan (rekomendasi) putusanputusan rakernas

IWAPI ke XXV tertanggal 2Desember 2015 menggunakan kop surat dan logo"IWAPI PUSAT" yang ditandatangani olehPELAWAN;Surat Nomor 034/RAKERNAS.

Put.No.368/Pdt.P1w/2015/PnJkt.Pst45.46.47.48.49.50.51.52.53.Bukti Tk31Bukti TH32Bukti TH33Bukti Tl+34Bukti T+35Bukti TH36ABukti TH36BBukti Tl37Bukti TH38Permohonan Surat Keterangan Status Badan Hukum tertanggal 03 Maret 2016dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;: Foto siaran Rakernas yang ditayangkan oleh TVRI Baju seragam OrganisasiPERWIRA yang bertuliskan "WAPI",Kwitansi pembayaran Rakernas DPP IWAPI versi PELAWAN yang dibayarkanoleh salah satu peserta Rakernas

karena ternyata bukan acaraRakernas IWAPI namun acara Deklarasi PERWIRA;Bahwa saksi dan para Undangan Rakernas di Ancol yang datang diacaraRakernas IWAPI Dr.

Tambak No. 11.1Proklamasi Jakarta Pusat; Bahwa untuk mengikuti acara Rakernas IWAPI yang di selenggarakan olehWAPI kubu Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., saksi melakukan pembayaransenilai Rp.9.650.000, (Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dansaksi tunjukkan bukti kwitansi pembayaran yang saksi berikan kepada panitiaRakernas; Bahwa saksi dan peserta lainnya datang ke acara Rakernas memakai bajuPERWIRA yang dalam motifnya terdapat tulisan IWAPI tertulis kecil kecil, Dr.Hj.

Dalam undangan tersebut juga diminta untuk membawapengusaha binaan beserta produknya untuk mengikuti pameran/bazarpada saat Rakernas, dengan biaya ditanggung oleh pihak penyelenggarayaitu WAPI;Bahwa, akhirnya saksi memberangkatkan 6 (enam) pengusaha binaannyalebih dahulu ke Jakarta dengan membawa produk unggulannya, semuabiaya ditanggung sendiri, karena di tempat acara biaya akan digantisemuanya; Bahwa sebelum diselenggarakan, saksi ditelepon oleh bu Titik Verdi,bahwa acara Rakernas nanti diganti

Mengikuti Rakernas Kesekretariatan Panwaslu seIndonesia diJakarta sebesar Rp.22.500.000, untuk 3 (tiga) orang dan inijuga telah dianggarkan dalam anggaran APBN tentangperjalanan dinas sebesar Rp.182.000.000, (seratus delapanpuluh dua juta rupiah) untuk 5 (lima) orang;3.

Mengikuti Rakernas kesekretariatan PanwasSe Indonesia di Jakarta untuk 3 orang(@ Rp.7.500.000.) Rp.22.500.000.4. Sosialisasi Pengawasan Pemilu untuk Lurah danHukum Tua PNS dan Anggota Masyarakat Rp.10.000.000,5.

Mengikuti Rakernas kesekretariatan PanwasSe Indonesia di Jakarta untuk 3 orang(@ Rp.7.500.000,) Rp.22.500.000,4. Sosialisasi Pengawasan Pemilu untuk Lurah danHukum Tua PNS dan Anggota Masyarakat Rp.10.000.000,5.

Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 000/Pdt.G/2011/ PA.Clg,tanggal 10 Januari 2012 mengandung cacat formil yakni ultra posita;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas dengan kesimpulanbahwa putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo mengandungcacat formil dan oleh karenanya putusan tersebut harus dinyatakan batal demihukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 UndangUndang Nomor20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yang kemudian menjadi salah satumateri pembahasan dalam Rakernas

(Rapat Kerja Nasional) Mahkamah Agung RItahun 2010 di Balik Papan Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalamangka 12 dari rumusan hasil diskusi Komisi IJ Bidang Urusan LingkunganPeradilan Agama dalam Rakernas tersebut sebagai berikut: Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 20Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, hakim tingkat banding berwenang untukmemeriksa, mengadili kembali dan memutus perkara sebagai Yudex Factie.Dalam hal hakim tingkat banding berpendapat putusan hakim

pertimbangan Hukum yangbersumber dari Aturan Hukum sah sebab pertimbangan Hukum MajelisHakim Agung dalam perkara ini hanya bersumber dari sebuah hasilRakernas Jogyakarta dan Bandung yang tidak jelas tahunpenyelenggaraannya (putusan halaman 19 sampai dengan halaman 20)yaitu :Menimbang bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut diatas menurutpendapat Mahkamahj Agung Judex Facti telah salah menerapkan Hukum denganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa, Judex Facti tidak mentaati isi kesepakatan Rakernas

recht state) sebagaimana diamatkan dalam Undang Undang1945 dapat tercapai dan terwujud ;Bahwa, sebuah pertimbangan hukum~ mestinya mengandungpertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (The Rule Of Law)tidak dibenarkan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuanhukum, bahwa dalam perkara ini sangat jelas jika Majelis Hakim Kasasitelah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata sebab dalampertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada sumber hukum yang sahtetapi hanya didasarkan pada hasil Rakernas

danpetunjuk yang kuat jika dikalahkan para Tergugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali/PK dalam perkara ini bukanlah ini ahli waris dariSangkala Bin Tato, sehingga sangat jelas perkara ini bukan perkaraantara ahli waris dari Sangkala bin Tato tetapi antara ahli waris Sangkalabin Tato melawan pihak lainnya yang menguasai objek sengketa dalamhal ini para Tergugat, sehingga dengan demikian pertimbangan hukumMahkamah Agung dalam halaman 20 yang berpendapat :Bahwa, Judex Facti tidak mentaati isi kesepakatan Rakernas

dimana Sangkala bin Tatomemperolehnya pula dari ayahnya yang bernama Tato bin Tompasebagaimana bukti P2 dan juga keterangan saksi kepala Dusun Lanyarayang bernama Bakri jika benar obyek sengketa adalah milik Penggugatyang memperolehnya dari Bapaknya dan telah menjadi nama Penggugatsebagaimana bukti P3 yang dikuasai oleh orang lain dalam hal ini paraTergugat, lagi pula putusan Mahkamah Agung dalam pertimbanganhukumnya tidak bersandar pada aturan hukum yang berlaku tetapi hanyapada hasil kesepakatan rakernas

tua Pemohon maupun Pemohon sendiri kuranglebih telah 20 (dua puluh) tahun atau sejak kelahiran Pemohonbelum menguruskan pembuatan Akta Kelahiran karenaketidaktahuan mengenai akta kelahiran dan kesibukan orang tuaPemohon maupun Pemohon, namun sekarang baik PemohonMaupun orang tua Pemohon tersebut memerlukan akta kelahiranuntuk kepentingan Pemohon ;Bahwa Pemohon telah dewasa berusia 20 tahun sehingga patutbertindak hukum untuk diri Pemohon sendiri, berdasarkan RapatKerja Nasional Mahkamah Agung RI (Rakernas

baik Pemohon maupunorang tua Pemohon tersebut memerlukan akta kelahiran untukkepentingan Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 32 ayat (1), (2)pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejaktanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri ;Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukanpermohonan akta kelahiran untuk dan atas nama dirinya sendiri, yangmana Pemohon telah berusia 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan hasilRapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI (Rakernas

No.556K/Sip/1971 tanggal 10 Nopember 1971 yang mengandung abstrak hukumbahwa Keputusan yudex facti yang didasarkan kepada petitumsubsidair dan tidak hanya terikat pada petitum primair, dibenarkansepanjang diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasakedilan asalkan masih dalam rangka yang serasi dengan inti petitumprimair; Bahwa berdasarkan Hasil RAKERNAS tahun 2010 tentang tehnis yustisialangka (4).

No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Ykmemperhatikan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta UU No 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia dan berdasarkan hasil RAKERNAS Tahun 2012tentang tehnis yustisial angka (2) menyatakan : Dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara Hakim harus bersikap responsive,progressive dan tidak terpaku pada sikap positivism;Bahwa keputusan RAKERNAS tersebut diputuskan dalam rangkamendorong Hakim dalam memutus perkara untuk

Februari2017;e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan ProsesPembuatan SIPI di DKP Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Jawa tengah Pelabuhan PerikananPantai Tegal Sari di Tegal pada tanggal 3 Maret 2017;Barang bukti point a sampai e dirampas untuk dimusnahkan;f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan KecakapanNomor : 1342 / SKK / VAD.TGL2009, yang dikeluarkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diTegal pada tanggal 29 Mei 2009;g. 2 (dua) lembar Sertifikat Rakernas

yangdikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari2017;5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan ProsesPembuatan SIPI di DKP Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Jawa tengah Pelabuhan PerikananPantai Tegal Sari di Tegal pada tanggal 3 Maret 2017;6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan KecakapanNomor : 1342 / SKK / VAD.TGL2009, yang dikeluarkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diTegal pada tanggal 29 Mei 2009;7) 2 (dua) lembar Sertifikat Rakernas

Ketua Pengadifan Agamadi Seluruh IndonesiaSURAT EDARANNomor : 01 Tahun 2010TentangPermintaan Bantuan Eksekusi.Untuk adanya sinkronisasi antara hasil Rakernas tahun 26089 di Palembangdengan Pedoman yang dirumuskan dalam Buku II Edisi 2007 terbitan 2009 tentangpermintaan bantuan eksekusi putusan perkara perdata atau yang lazim disebuteksekusi delegasi sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) s/d ayat (7) HIR atauPasal 206 ayat (2) s/d ayat (7) RBg, Mahkamah Agung memandang perlu memberikanpetunjukpetunjuk

melakukan perlawanan dan berusaha menghilangkan barang bukti sertaapabila Narkotika tersebut hanya untuk kepentingan penggunaan pribadi Terdakwamaka Terdakwa tidak patut dan layak mengajak temantemannya yang lain untukmenggunakannya secara bersamasama serta terdakwa sudah berulang kalimenggunakan dan fokus utama menurut hakim bukan pada jumlah barang buktiyang disita tetapi harus berpedoman pada penggunaannya yang sudah dilakukanberulang kali oleh terdakwa ;22Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rakernas

Mahkamah Agung RIDengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilanseluruh Indonesia Tahun 2009 tentang Pidana Khusus, walaupun hanya merupakanhasil Rakernas tetapi menurut Hakim dapat menjadi tolok ukur tentang sikap Hakimtentang suatu permasalahan hukum di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapatmenjadi salah satu acuan sikap hukum.

Pada pokoknya hasil rakernas tersebutdalam kesimpulannya menyatakan:Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah pidana minimal asalkan didukungoleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis, akan tetapiharus diingat penerapan hal tersebut bersifat kasuistis, tidak berlaku umumdan menurut hakim hasil Rakernas tersebut dikaitkan dengan tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak bersifat kasuistis tetapi berlaku umumsebab Perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat maupun

Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016Pembanding, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Bahwa pertimbangan hukum judex facti pada halaman 18 yang mendasarkankajian hukum pada hasil Rakernas tahun 2010 yang merumuskan danmembatasi kedudukan ahli waris dan ahli waris pengganti hanya sebatascucu, adalah pertimbangan hukum yang sangat salah dan atau keliru;Bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam jelasjelas menentukan Ahli warisyang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya

Demikian pula dalampenjelasan pasal demi pasal tidak ada batasanbatasan kedudukanseseorang untuk mengajukan tuntutan hak khususnya atas Boedel orangtuanya, karena hal tersebut adalah terkait dengan pembuktian baik tentangPewaris, Ahli Waris dan Harta Peninggalan bahkan duda dan janda cerai matiadalah ahli waris pengganti secara faraid, sehingga jelaslan secara hukumbahwa pertimbangan hukum judex facti yang mendasarkan kajian hukum darihasil Rakernas para Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan Tahun

2010adalah pertimbangan hukum yang salah dan atau keliru, karena secarasepihak telah melakukan penafsiran undangundang tanpa logika hukummelainkan menggunakan logika akademisi biasa dan absuur di hadapanhukum;Bahwa hasil Rakernas tentang persoalan tertentu atau menyangkut undangundang adalah persoalan internal bagi pihak yang menyelenggarakan danapapun hasilnya dari Rapat tersebut bukanlah suatu produk hukummelainkan kesepakatan para peserta rapat yang tidak bersifat mengikatsecara hukum, dan apabila

Boedelsejak adanya si Pewaris, sehingga sengketa yang tidak pernah terjadi bukanpenghalang/pembatas untuk dibukanya Boedel waris dan haruslahditetapkannya para ahli waris dan ahli waris pengganti berikut bagian masingmasing dari harta peninggalan tersebut, sehingga segenap pertimbanganhukum judex facti yang mendasarkan kajian hukum pada tidak adanyasengketa yang mendahului terjadi perkara a quo haruslah dikesampingkandan dibatalkan seluruhnya;Bahwa sikap judex facti yang telah mengadopsi hasil Rakernas

Ahli waris yang memiliki dua kapasitas tersebut hanyalah cucu, danhal inilah yang dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam Rakernas agarterdapat kesatuan pendapat demi kepastian hukum dan keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon PeninjauanKembali: AMAQ JAHRANAH bin AMAQ MAHMUDIN dan kawankawantersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka Para Pemohon Peninjauan

dengancaracara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundangundangan,maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan PanglimaTNI Nomor : 11/VII/2007 tentang tata cara pernikahan perceraian dan rujukbagi prajurit TNI menyatakan bahwa prajurit TNI yang akan melaksanakanperceraian harus mendapat ijin tertulis dahulu dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa dalam hal perkaranya telah terlanjur didaftar makaberdasarkan Hasil Rakernas

maka pemeriksaan perkara tersebutdilanjutkan namun baru diputus setelah mendapatkan surat ijin dari pejabatyang berwenang, dan apabila dalam jangka waktu 6 bulan surat ijin daripejabat yang berwenag tidak dikeluarkan maka perkaranya dapat diputus;Menimbang, bahwa perkara aquo telah didaftarkan di PengadilanAgama Magetan pada tanggal 17 Maret 2011 dan diputus oleh PengadilanAgama Magetan pada tanggal 12 April 2012 ,oleh karena itu maka berartiPengadilan Agama Magetan tidak menyimpangi rumusan hasil rakernas

RAKERNAS/2012/PERDATA/1-10

Bahwa dalam rangka pemantapan sistim kamar untukmewujudkan kesatuan hukum dan meningkatkanprofesionalisme Hakim, maka Mahkamah Agung telahmenyelenggarakan Rakernas di Manado padatanggal 28 Oktober s/d 1 November 2012.Dalam Rakernas tersebut telah dipaparkan beberapamateri antara lain materi bidang Perdata dengan judulPENGGUNAAN LEMBAGA PUTUSAN SERTAMERTA (uitvoerbaar bij voorraad), yang dipaparkanoleh Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI.(Yang Mulia Bapak H. Suwardi SH.MH.)2.

maka segala kepentingannya yang ada kaitannyadengan persoalan hukum harus diwakili oleh walinya yang dalam hal ini Pemohonsebagai ibu kandungnya, sehingga hak hukum anak tersebut tidak terabaikanbegitu saja;Menimbang, bahwa meskipun di dalam UndangUndang Perkawinansecara tersurat tidak di jelaskan Tentang penetapan orangtua sebagai wallterhadap anaknya yang masih dibawah umur bukan berarti Pengadilan Agamatidak memiliki wewenang untuk menetapkan orangtua langsung sebagai wali.Berdasarkan hasil Rakernas

saat ini banyak Ibuyang mengajukan Penetapan Wali ke Pengadilan Agama karena Notarismengharuskan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Agama ketika mengurusjual beli/balik nama harta anaknya.Berdasarkan hasil Rakernas 2011 Tentangpemecahan permasalahan hukum dilingkungan Peradilan Agama, bahwa untukkasus perwalian sebagaimana telah disebutkan diatas, apabila ada permohonan,maka Pengadilan agama harus menerima, karena perwalian bagi orangtua secaranormatif tidak ada Pasal yang memuat harus melalui

RAKERNAS/2012/TUN/1

Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah AgungRepublik Indonesia Tahun 2009 di Palembang, bahwa dalam perkara ceralgugat dengan alasan riddah, maka amar putusannya adalah fasakh.

tidak bukan didasarkan pada rasa kepedulian,menjunjung tinggi kehormatan organisasi, menjunjung tingginama baik organisasi, dan menjunjung kewibawaan organisasiserta Penggugat juga memperhatikan organisasi ini yang padadasarnya mendapat anggaran dari Negara, sehingga dalamHalaman 11 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.12.13.14.hal ini Penggugat juga mengkategorikan sebagai dukaIEG RIES 1a ~~~ ~~~ n vn nnn nenninemanninnnnennnamanannan nsBahwa berdasarkan rekomendasi Rapat Kerja Nasional(Rakernas

tidak diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, sehinggaKetua Umum NPC Indonesia adalah bukan Pejabat Tata UsahaNegara dan dalam membuat Surat Keputusan berupa Suratkeputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National ParalympicCommittee (NPC) Indonesia No: 02/NPCIna/SKEP/IIV2016tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Ketua NPCProvinsi Jawa Timur masa Bhakti 2014 2019 adalah murnisebuah keputusan Organisasi dengan memperhatikan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi sertaRekomendasi Rakernas

berdasarkan RekomendasiRakernas NPC Indonesia Nomor: 01/ REKRakernas/NPCIna/II/2016tanggal 2 Maret 2016 di Surakarta memutuskan antaralain : NPC Indonesia melakukan pembinaan terhadap anggotaNPC yang melakukan pelanggaran etika serta pemberian sanksiHalaman 28 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.terberat berupa pemberhentian sebagai anggota jika melakukanpelanggaran asusila, fitnah, provokasi sehingga dapat merusaktekehormatan NPC Indonesia , dan oleh karena telah menjadiRekomendasi dalam Rakernas

PengangkatanPejabat Pelaksana Tugas Ketua NPCHalaman 35 dari 55 hal Putusan No : 025/G/2016/PTUN.Smg.3.4.5.6.Bukti P 3Bukti P 4Bukti P 5Bukti P 6Provinsi Jawa Timur (fotocopy sesuaidengan fotocopynya);Surat Mentri Pemuda Dan OlahragaRepublik Indonesia, Nomor:03919/MENPORA.D.II1/VIIV2015, tanggal21 Agustus 2015, Sifat: Penting/Segera,Lampiran: 2 (dua) eksemplar, Hal:Penganggaran NPC Daerah PascaPengunduran dari NPCPusat dari AnggotaKONI (fotocopy sesual denganfotocopynya) ;2 222 see nn nooRekomendasi Rakernas

Bukti T 1011.Bukti T 11Pengunduran Diri Organisasi NationalParalympic Committee Indonesia (NPC)Sebagai Anggota KONI (fotocopy sesuaidengan fotocopynya);Rekomendasi Rakernas NPC IndonesiaNomor : 01/REKRakernas/NPCIna/II/2016,tanggal 2 Maret 2016 (fotocopy sesuai denganalinya, dengan lampiran sesuai fotocopynya);Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat(PP) National Paralympic Committe (NPC)Indonesia, Nomor: 02/NPClIna/SKEP/IIV2016tentang Pemberhentian Ketua NPC ProvinsiJawa Timur Masa Bakti 20142019