Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa.> Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selakuDirektur Utama PT.

Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa.> Berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik JojoSunarjo & Rekan dengan penghitung kerugian negara Adang Sudrajat,CPA dengan kesimpulan Jumlah kerugian keuangan negara dalampelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating danOptimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) PDAM Tirta TarumCabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 adalah sebesarRp.2.687.012.333,10 (Dua milyar enam

ddan huruf e yang menyatakan bahwa pengadaanbarang/jasa wajib menerapkan prinsipprinsip :Hurufc: Terouka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harusterbuka bagi penyedia barang/jaasa yang memenuhipersyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhisyaratkriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan transparan.Hurufd: Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenaipengadaan barang/jasa, termasuk syarat tekhnis

ddan huruf e yang menyatakan bahwa pengadaanbarang/jasa wajib menerapkan prinsipprinsip :Hurufc: Terobuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harusterbuka bagi penyedia barang/jaasa yang memenuhipersyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhisyaratkriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan transparan.Hurufd: Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenaipengadaan barang/jasa, termasuk syarat tekhnis

Bahwa spesifikasi Mobile XRay, Infusion Pump + stand,curret suction, Fetal Doppler, Suction Pump (Baby), SyringPump + Stand Patient Monitor (ICU infant), Ventilator ICU,Pulse Oxymeter, Tens dan Traksi Cervico Lumba Sacral,milik Terlapor V telah digunakan oleh Terlapor sebagaipersyaratan di dalam RKS (vide C32,C37);Bahwa pertimbangan Termohon dimaksud adalah tidak benar karenapeserta tender yang lain gagal dalam evalusi tekhnis, bukan karenaspesifikasi yang diajukan, akan tetapi karena tidak disertai

No. 01 K/KPPU/20072.3.tekhnis, memang data spesifikasi harus sesuai denganbrosur, namun CV. Maju Makmur hanya melampirkanbrosur tetapi dalam dokumen penawaran tidakdisebutkan spesifikasi 2 (dua) Alat kedokteran yaituMicrotome Set dan Elektrolit Analyzer, yangmerupakan hal yang substantif ;Sehingga dengan tidak ditulisnya spesifikasi dari alatkedokteran oleh CV. Maju Makmur dimaksud, makamengakibatkan penawaran dari CV.

Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi1 Spesifikasi Tekhnis Barang/ Jasa ;2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan3 Rancangan Kontrakb. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa ;c. Menyetujui Bukti Pembelian atau Menandatangani Kwitansi/Surat PerintahKerja (SPK)/ Surat Perjanjian ;. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa ;.

Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi :1 Spesifikasi Tekhnis Barang/ Jasa ;2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan3 Rancangan Kontrakb. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa ;c. Menyetujui Bukti Pembelian atau Menandatangani Kwitansi/Surat PerintahKerja (SPK)/ Surat Perjanjian ;. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa ;.

Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi :1 Spesifikasi Tekhnis Barang/ Jasa ;2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan3 Rancangan Kontrakb. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;c. Menyetujui Bukti Pembelian atau Menandatangani Kwitansi/Surat PerintahKerja (SPK)/ Surat Perjanjian ;d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepadaPA/KPA;g.

terdapat perhitungan Prosentase Progres fisik/MonthlyCertificate/MC yang ditandatangani oleh Terdakwa Nana Suratna Bin KhaidirTamimi selaku Kontraktor Pelaksana bersama dengan saksi Syaftians yah,STBin Kaem Dian selaku PPTK.Bahwa berdasarkan Monthly Certificate/MC ke5 Bulan September (tanggal15 September 2013) yang di tandatangani oleh Terdakwa NANA SURATNABin KHAIDIR TAMIMI selaku Direktur PT.Sinatria Inti Surya/KontraktorPelaksana dengan Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selakuPejabat Pelaksana Tekhnis

EDYSUPRIANTO,ST.MT Bin SINALUDDIN selaku Pengguna Anggaran, PejabatPenandatanganan Surat Perintah membayar (SPM) dan Pejabat PengesahanSurat PertanggungJawaban (SPJ) serta bersama Saksi SYAFTIANS YAH, STBin KAEM DIAN selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PP TK) tersebutdiatas telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negarasebesar Rp.829.306.217,09 (Delapan ratus dua puluh sembilan juta tigaratus enam ribu

terdapat perhitungan Prosentase Progresfisik/Monthly Certificate/MC yang ditandatangani oleh Terdakwa NanaSuratna Bin Khaidir Tamimi selaku Kontraktor Pelaksana bersama dengansaksi Syaftiansyah,ST Bin Kaem Dian selaku PPTK.Bahwa berdasarkan Monthly Certificate/MC ke5 Bulan September(tanggal 15 September 2013) yang di tandatangani oleh Terdakwa NANASURATNA Bin KHAIDIR TAMIMI selaku Direktur PT.Sinatria IntiSurya/Kontraktor Pelaksana dengan Saksi SYAFTIANSYAH, ST BinKAEM DIAN selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bahwa di Kabupaten Bima terdapat 18 (delapan belas ) UPT (UnitPelaksana Tekhnis) yang berada di lbukota Kecamatan danmasingmasing UPT membawahi beberapa sekolah yang menjadiwilayah kerjanya yaitu, UPT Kecamatan Belo 17 (tujuh belas)Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Bolo membawahi 37 (tiga puluhtujuh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Madapangga membawahi31 (tiga puluh satu) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Donggomembawahi 23 (dua puluh tiga) Sekolah Dasar, UPT KecamatanWera membawahi 36 (tiga pulun enam) Sekolah

;Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatasMajelis Hakim sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridisterhadap normanorma yang berlaku khususnya norma yang berlaku padapengelolaan dana BOS yaitu Permendikbud No. 1 Tahun 2018 TentangPetunjuk Tekhnis Bantuan Operasional Sekolahdihubungkan dengan faktafakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Pusat Cq.Kementerian Pendidiksan dan Kebudauaan RI mengucurkan dana BantuanOperasional

Sekolah (BOS) untuk tingkatan sekolah mulai Sekolah DasarHalaman 207 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN Mtr(SD) s/d SMA (Sekolah Menengah Atas), dan untuk tekhnis pengelolaan danaBOS tersebut telah diatur secara rigit didalam Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk TeknisBantuaOperasional Sekolah;Menimbang, bahwa untuk efektifnya pengelolaan dana Bos di ProvinsiNusa Tenggara Barat telah dibentuk team Bos mulai tingkat Provinsi dibawahkendali

kemampuan anak didikdidalam menjawab soalsoal ujian, selain itu Kabupaten Bima memilikitofografis pegunungan dan berbukit dimana antara UPT yang satu denganyang lain yang berada di masingmasing Kecamatan dengan jarak sekolahdikategorikan terpencar, terpencil dan terpinggir, dalam kondisi demikian TryOut diperlukan untuk pemerataan kwalitas pendidikan;Halaman 209 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN MtrMenimbang, bahwa di Kabupaten Bima terdapat 18 (delapan belas )UPT (Unit Pelaksana Tekhnis

Kabid Dikdas/ex officio sebagai Ketua Pelaksana TimBos Kabupaten Bima pada tahun anggaran 2018, Majelis akan melakukanpengujian (toetsing) dihubungkan dengan faktafakta yuridis sebagai berikut :Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Pusat Cq.Kementerian Pendidiksan dan Kebudauaan RI mengucurkan dana BantuanOperasional Sekolah (BOS) untuk tingkatan sekolah mulai Sekolah DasarHalaman 215 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN Mtr(SD) s/d SMA (Sekolah Menengah Atas), dan untuk tekhnis

Jika pin ATM menggunakan pin Mailer (pin yang ada diamplop) CSR melakukan aktivasi kartu ATM yang baruselanjutnya CSO melakukan approve aktivasi;10.Jika pin ATM menggunakan pin pad nasabah diarahkan keteller untuk pembuatan pin manual menggunakan pin padselanjutnya CSO melakukan approve aktivasi;11.Kartu ATM baru sudah bisa digunakan setelah dilakukanapprove oleh CSO diserahkan kepada nasabah;Bahwa Pegawai Bank Mandiri yang bisa memproses penggantiankartu ATM/mandiri debit sesuai Petunjuk Tekhnis

Kartu ATM baru sudah bisa digunakan setelah dilakukanapprove oleh CSO diserahkan kepada nasabah denganmenandatangani tanda terima kartu ATM; Bahwa Mekanisme penggantian kartu ATM/mandiri debit Diatur diPTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) tanggal 1 September 2014;Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dilaporkan oleh Sdri.ARINA WARDHANI tentang permasalahan yang ada di BankMandiri Cabang Mulyosari kepada SPKT Polda Jatim sebagaiberikut:Bahwa informasi dari Branch Operational Manager (RINIINDARWATI

pernah melakukan pengawasan perihalpenggunaan dana tersebut kepada POKLAHSAR karena Kelompoksudah di dampingi oleh PPTK dan anggota Tim Teknis;e Bahwa adapun tugas dan peranan Terdakwa dalam BLM PUMPP2HP tahun 2012 s/d 2014 adalah membantu PPTK (penyuluhpendamping tenaga kontrak) untuk membuat dokumen administrasiseluruh POKLAHSAR penerima bantuan mulai dari Proposal sampaipencairan dana;e Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas permintaandan perintah dari saksi selaku Sekertaris Tim Tekhnis

MamBahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa akibat dari teguranHj.EMMAWATI,S.Sos itu kepada Terdakwa, Terdakwa sudah tidakpernah melakukan tugastugas Terdakwaselaku Tim Tekhnis jika tidakada perintah dari Hj,EMMAWATI,S.Sos;Bahwa Terdakwa pernah satu kali turun kelapangan untuk melakukanpengawasan perihal penggunaan dana BLM PUMP P2HP bersamadengan PPTK namun kami langsung ditegur oleh Hj.EMMWATI,S.Sossehingga kami tidak pernah lagi turun ke lapangan untuk melakukanpengawasan;Bahwa Dapat jelaskan bahwa

TS, selaku pihak Pertama dan terdakwa HENGKYPELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis dan hanyaHalaman 13 dari 191 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020.

TS, selaku pihak Pertama dan terdakwa HENGKYPELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis danhanya berdasar pada hasil diskusi antara Terdakwa selakupekerjaan dan PPK, danperubahan waktu dalam CCO tersebut telan melebihi Tahun Anggaran 2015,padahal kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakankontrak tahun tunggal.Bahwa pada bulan April 2016 mengajukan pencairan 100% atas progresspekerjaan Gedung kantor RSUD Tahap , sehingga pada tanggal 28 April 2016sesuai

BARANYANAN,ST selaku AnggotaPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh saudariNURHAYATI LUHULIMA,Amd.KebDireksi Lapangan dijabat oleh saudara ODE ARI JUNAIDI WALI,STPengawas Lapangan dijabat oleh saudara SAHRIR DJAELANI,STPanitia Peneliti Pelaksanaan kontrak dijabat oleh :b. NURHAYATILUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketuac. M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertarisd.

SAEFUDIN ZUHRI selaku Pengendali Tekhnis SULAIMAN ANGGALARANG selaku Ketua Tim MOH.

TS, selaku pihak Pertama dan terdakwa HENGKYPELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis dan hanyaberdasar pada hasil diskusi antara Terdakwa, PPK dan Pelaksana Pekerjaan, danperubahan waktu dalam CCO tersebut telah melebihi Tahun Anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakan kontrak tahuntunggal;Halaman 150 dari 191 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020./PN Tte.

Lampung Utaratahun 2012 sekitar 19 Milyar setelah dipotong pajak;e Bahwa Saksi tahu ada guruguru yang tidak terima danaSertifikasi;e Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sub Bidang KeuanganDinas Pendidikan Lampung Utara;e Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengurus danasertifikasi di BPKAD siapa;e Bahwa Proses pencairan dana Sertifikasi bagi guru PNSpada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara padatahun 2012 sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerahdan Petunjuk Tekhnis

Lampung Utara adalah Undangundang RI Nomor I Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri keuangan RI Nomor : 34/PMK.07/2012 tentang pedoman umum dan alokasi tunjangan profesi guru PNS daerahkepada provinsi, kabupaten, dan kota TA. 2012 dan Petunjuk tekhnis pembayarantunjangan profesi (sertifikasi) PNSD melalui mekanisme dana transfer Daerah,merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untukmengatur prosedur dan mekanisme pengelolaan serta penyaluran uang negara

agarberjalan secara benar, tertib dan bertanggungjawab sehingga keberadaannya mengikatsecara umum dan harus dipatuhi oleh siapa saja, Dengan demikian, berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 2, dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012, peraturanperaturan tersebut di atas merupakan peraturan perundangundangan, sehinggapelanggaran terhadap peraturanperaturan tersebut merupakan perbuatan melawanhukum formil;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk tekhnis pembayaran tunjanganprofesi (sertifikasi) Guru PNSD

Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat peranan Terdakwa dalam penggunaan Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi)PNSD di Dinas Pendidikan Kebupaten Lampung Utara pada tahun 2012 sangatlahmenentukan namun bertentangan dengan Undangundang RI Nomor I Tahun 2004tentang perbendaharaan negara, Peraturan Menteri keuangan RI Nomor : 34/PMK.07/2012 tentang pedoman umum dan alokasi tunjangan profesi guru PNS daerahkepada provinsi, kabupaten, dan kota TA. 2012 dan Petunjuk tekhnis

Wonoasih Kota Probolinggo, Pelaksana CV Tulus Abadi; 3) 1 (satu) bendel foto hasil pekerjaan saluran Kedunggaleng; 4) 1 (satu) bendel Fotocopy Asbuilt Drawing yang telah di tanda tangani oleh PPKom Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahap 1 dana batuan sosial berpola hibah tahun anggaran 2012; 5) 1 (satu) buah fotocopy peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 tahun 2011 tentang petunjuk Tekhnis tata cara pengajuan dan penggelolaan dana bantuan sosial berpola

MUH RUSTAM SEMMA selaku Verifikator; (5.2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 73/SPM-LS/ADPUM/XII tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014; (5.3) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 73/SPM-LS/ ADPUM/XII/2014 tahun 2014 tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Gusland Tomboelu, S.Sos, MAP selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Yunita Bakhtiar, SE selaku Bendahara

Pengeluaran; (5.4) 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 73/SPM-LS/ADPUM/XII/2014 Tahun 2014 tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Gusland Tomboelu, S.Sos, MAP selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Yunita Bakhtiar, SE selaku Bendahara Pengeluaran; (5.5) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal Kolonodale 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terhar Lawandi S.Sos, M.Si

Polman Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal 16 Pebruari 2011, tentang pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis pengelola keuangan;18. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran kegiatan jaringan instalasi listrik PLTMH Desa Kaleo kepada H. ENTENG sebesar Rp. 221.465.000,- tertanggal 19 Agustus 2011;19. 1 (satu) Bundel Foto Copy Nota Pembelian / Bukti Pengeluaran Proyek PLTMH dari PT.

Polman Nomor : 01Tahun 2011 tanggal 16 Pebruari 2011, tentang pengangkatan pejabatpelaksana tekhnis pengelola keuangan;18.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran kegiatanjaringan instalasi listrik PLTMH Desa Kaleo kepada H. ENTENGsebesar Rp. 221.465.000, tertanggal 19 Agustus 2011;19.1 (satu) Bundel Foto Copy Nota Pembelian / Bukti PengeluaranProyek PLTMH dari PT. WAHANA MANDIRI ENERGI;20.1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 07 Februari 2011antara H.

Polman Nomor : 01Tahun 2011 tanggal 16 Pebruari 2011, tentang pengangkatan pejabatpelaksana tekhnis pengelola keuangan;18.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran kegiatan114jaringan instalasi listrik PLTMH Desa Kaleo kepada H. ENTENGsebesar Rp. 221.465.000, tertanggal 19 Agustus 2011;11519.1 (satu) Bundel Foto Copy Nota Pembelian / Bukti PengeluaranProyek PLTMH dari PT. WAHANA MANDIRI ENERGI;20.1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 07 Februari 2011antara H.

Bimo Harjanto yang tinggal di Bengkulu.Bahwa selanjutnya saksi survey lokasi dan survey refrensi di KotaBengkulu, dan dalam hal pembuatan detail perencanaan saksimempertimbangkan kondisi daerah Bengkulu yang dekat denganpantai, misalnya bahan material yang tidak mudah berkarat.Bahwa terakhir perencanaan tersebut dituangkan dalam DetailEnggenering Drawing, Spesifikasi Tekhnis, RAB dan rencanaRKS.Bahwa mengenai spesifikasi barang yang direncanakan telahdiuraikan dalam RKS, spesifikasi tekhnis bahan

dihitung berdasarkan selisih antara jumlah yang telah dibayarkandengan nilai realisasi fisik yang sebenarnya setelah dikurangi pajak yang telahdipotong atas pekerjaan yang kurang itulah kerugian keuangan negara.e Bahwa ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara ahli jugamelakukan klarifikasi .e Bahwa pada saat ahli ke lapangan bersamasama dengan penyidik dan juga ahlikelistrikan ditemukan spesifikasi barang terpasang ditemukan adanya perbedaanyang nyata dengsan spesifikasi persyaratan tekhnis

Bahwa, dari uraian tersebut diatas nampak jelas dan terangbahwasannya prosedur yang ditempuh oleh Tergugat dan Tergugat IIIntervensi 1, dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadiobjek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini TIDAK DIJUMPAIKEKELIRUAN/KESALAHAN TEKHNIS DAN PROSEDUR Baik terkaitlegalitas formal dokumennya maupun kedudukan objek tanahnya ;8.

Bahwa, dari uraian tersebut diatas nampak jelas dan terangbahwasannya prosedur yang ditempuh oleh Tergugat dan Tergugat IIIntervensi 2, dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadiobjek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini TIDAK DIJUMPAIKEKELIRUAN/KESALAHAN TEKHNIS DAN PROSEDUR Baik terkaitlegalitas formal dokumennya maupun kedudukan objek tanahnya;8.

Bahwa, dari uraian tersebut diatas nampak jelas dan terangbahwasannya prosedur yang ditempuh oleh Tergugat dan Tergugat IIIntervensi 3, dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadiobjek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini TIDAK DIJUMPAIKEKELIRUAN/KESALAHAN TEKHNIS DAN PROSEDUR Baik terkaitlegalitas formal dokumennya maupun kedudukan objek tanahnya;9.

ABDUL GANI SIRMAN, M.Si. saksi telah memberikan keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut.Bahwa benar, saksi adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM KotaMakassar sejak tahun 2009 s/d 2015.Bahwa adapun Tupoksi yang bersangkutan sebagai Kepala DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar adalah: membantu Walikota dalam merumuskan, membina danmengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian dan UKM; menyusun rumusan kebijakan tekhnis di bidang koperasi dan UKM menyusun rencana dan program pengaturan

jasa keuangan syariahunit jasa kKeuangan syariah koperasi (KJKSUJKSKop) dimana Koperasi Simpan Pinjam USERA adalah salah satu koperasi yangmendapatkan pinjaman dari LPDBKUMKM sebesar Rp. 2.000.000.000, (duamilyar rupiah).Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2018/PN.MksMenimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan modal kerja di LPDBKUMKM, KSP USERA harus melampirkan persyaratanpersyaratan sebagaimanatersebut dalam Pasal 4 Peraturan Direksi LPDBKUMKM No. 32/PER/LPDB/2010tentang petunjuk tekhnis

Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dantanggung jawab sebagai berikut :e Menandatangani kontrake Menilai dan mengesahkan HPSe Melakukan pemeriksaan dilapangane Menerima dan mengecek kebenaran laporan dari Asisten Tekhnis dan PengawasLapangan,e Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik bulanan maupun tahunan;e Menerima, mempelajari dan menyetujui permohonan pembayaran dari pihakketiga ;Bahwa disamping tugas dan tanggungjawab tersebut, jika diperlukan terdakwa jugamemiliki kewenangan

dan tugas mengusulkan kepada Pengguna Anggarane Perubahan paket pekerjaane = Perubahan jadwal kegiatan pengadaane Menetapkan tim pendukunge Menetapkan tim atau tenaga ahli memberikan penjelasan tekhnis (aanwizer)untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan ;e Menetapkan besarnya uang muka yang akan dibayarkan kepada penyediabarang/jasa Bahwa berdasarkan surat dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :04/PU18/PPKSPPBJ/PUBM/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Penunjukan Penyediauntuk

POKJAIIILU2.004.1X.2015, tanggal 1 September 2015.1(satu) lembar Koreksi Aritmatik tanggal 1 September 2015.2(dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :POKJAIIILU2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 besertalampiran;2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitaskantor gedung kuliah keperawatan Tahap Il Nomor : 35/SPFSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.1(satu) rangkap RekapitulasiDaftar Kuantitas dan harga besertalampirannya;1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis

POKJAIIILU2.004.1X.2015, tanggal 1 September 2015.1(satu) lembar Koreksi Aritmatik tanggal 1 September 2015.. 2(dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :POKJAIIILU2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 besertalampiran;2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitaskantor gedung kuliah keperawatan Tahap Il Nomor : 35/SPFSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.1(satu) rangkap RekapitulasiDaftar Kuantitas dan harga besertalampirannya;1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis

Bahwa secara tekhnis hokum, penerbitan sertipikat oleh Tergugat IX (KantorPertanahan Kabupaten Kampar) telah melalui prosedur yang berlaku ;8. Bahwa sebelum Tergugat III melakukan transaksi dengan Tergugat VI (UningUmbut), Tergugat III telah memasang pengumuman diatas tanah dimaksudselama kurang lebih 3 bulan dan nyatanya tidak ada pihak yang merasakeberatan atas pengumuman penguasaan tanah oleh Tergugat III ;9.

Nomor : 613/DB/1998 tanggal 1 Oktober 199879yang selanjutnya dikuatkan dengan penerbitan Sertipikak Hak Milik Nomor :1137 tertangal 29 April 1999 ;Bahwa secara tekhnis hukum, penerbitan sertipikat oleh Tergugat IX (KantorPertanahan Kabupaten Kampar) telah melalui prosedur yang berlaku ;Bahwa sebelum Tergugat III melakukan transaksi dengan Tergugat VI (UningUmbut), Tergugat III telah memasang pengumuman diatas tanah dimaksudselama kurang lebih 3 bulan dan nyatanya tidak ada pihak yang merasakeberatan

Lana Jaya Jaya dengan nomor SPK Nomor : 01PPK/Pengsung/DAKSMK1524/Bidsapras/IX/2015 tanggal 11September 2015. dengan nilai kegiatan Rp.199.210.000,00 (Seratussembilan sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa Kedudukan saksi dalam kegiatan tersebut sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK), berdasarkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/65Disdik 2015,tanggal 15 Januari 2015, tentang penunjukan pejabat pembuatkomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)pada Dinas

Halaman 80 dari 128keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut nomor800/65Disdik2015, tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen(PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada DinasPendidikan Kabupaten Garut TA 2015 ; Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/1018 Disdik 2015,tanggal 07 Oktober 2015, tentang perubahan kedua atas keputusanKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut nomor : 800/4049Disdik2015, tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) danPejabat Pelaksana Tekhnis