Ditemukan 4306 data
109 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
inimajelis hakim dalam putusan tidak cukupmempertimbangkan semua faktor yang meliputifakta dan keadaan keadaan yaitu tidakmempertimbangkan semua faktor yangberhubungan dengan unsurunsur pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 Undangundang Nomor 3 Tahun199 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001, selain ituMajelis hakim hanya mempertimbangkankeadaan pribadi para Terdakwa tanpamempertimbangkan akibat dari sifat tindak pidanakorupsi dan caracara para Terdakwa melakukanperbuatannya, dengan demikain
197 — 18
Namun demikain, segala upayamediasi yang ditempuh oleh Penggugat baik ditingkat PemerintahKelurahanan Majapahit maupun Pemerintah Kecamatan Batauga atasklaim Penggugatterhadap tanah objek sengketa a quo, selalu gagal dantidak berhasil untuk mendapatkan titik terang. Hal ini dikarenakanPenggugat tidak dapat menunjukan bukti yang kuat dan meyakinkannamun Pengguguat hanya dapat menunjukan buktibukti yang tidakrelevan dan tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan lokasi objeksengketa;28.
Terbanding/Penggugat I : JAEDUN
Terbanding/Penggugat II : MUKHLISOH
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLAWI
Turut Terbanding/Tergugat I : ALIFUDIN
Turut Terbanding/Tergugat II : JUJU YUNINGSIH
48 — 53
Bahwa demikain pula Tergugat Ill dalil posita 33 dan 34gugatan Penggugat dan Penggugat II, karena tidak ada wanprestasidan tidak ada perbuatan melawan hukum dari Tergugat Ill kepadaPenggugat dan Penggugat Il. Karenanya nomor 4 dan nomor 9petitum gugatan Penggugat dan Penggugat II haruslah ditolak.27.
91 — 46
Ketua KSU GelinggangMandiri, dan Telaahan Dinas, tanpa terlebih dahulu dan /ataumendasarkan pada hasil koordinasi kepada instansi terkaitdalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah KotaSamarinda, maupun pihak pihak yang terkait dalam hal inikedua pengurus KSU Gelinggang Mandiri, padahal DinasA Can ght Analy y Puta ap ohlonon 5; BO/ SAQh RWW Rian: mengetahui sebelumnya terkait adanya dua kepengurusan KSU GelinggangMandiri yang samasama mengakui keabsahannya masing masing,sehingga dengan demikain
25 — 19
DALAM REKONVENSI:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang bahwa gugatan rekonvensi aquo diajukan padajawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikanuntuk mengajukan tuntutan balik dengan demikain sesuai denganketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat(1) R.Bg, makagugatan/rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, makakedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat
936 — 524
milik Penggugat, karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan olehPenggugat maka harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum 12gugatan yang meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa( dwangsom ) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah)per hari setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, menurutpendapat Majelis Hakim karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum makaharus dinyatkan ditolak ;Menimbang, bahwa demikain
81 — 70
Slamet Bagio yangdiperoleh terdakwa tersebut berasal dari orang yang tidak jelas, padahal dalamdakwaan kami tidak menyebutkan uraian fakta yang demikain, disinilah letakketidak cermatan Penasehat hukum terdakwa sebagaimana yang kami maksud,dimana secara jelas dan terang telah disebutkan dalam uraian surat dakwaanbahwa perolehan Sertifikat An.
H. TAJANG BIN CAMBANG
Termohon:
Hj. RAHMAWATI alias Hj.RAHE Binti NURUNG
43 — 28
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2019/PA BIk.yang ditempuh Pemohon dan Termohon saat itu telah memenuhi syaratsah dan rukun Nikah sesuai Hukum Islam yakni ada wali Nikah, adasaksisaksi, dinikahkan oleh Imam Nikah kelurahan saat itu serta Maharyang disepakati bersama tetap pada mahar pernikahan semula dantidakada penghalang bagi keduanya untuk menikah mengingat Pemohondan Termohon belum terikat pernikahan pihak manapun, sehinggadengan demikain dalil Termohon pada poin 7, poin 7.1, dan poin 7.2 inisangat patut
77 — 29
Demikain, permohonanperubahan pemegang rekening YPS belum dilakukan karena ParaPenggugat berubahubah menyerahkan namanama yangdimohonkannya sebagai pemegang rekening YPS ;Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalildalil gugatan Para Penggugatpada butir 18 sampai dengan butir 21 gugatannya, karena dalildalil ParaPenggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena :5.15.2Seperti telah Tergugat jelaskan pada butir 4 diatas bahwa ataspermohon perubahan pemegang rekening YPS belum dapat dikabulkanoleh
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikain sisa hutang uang rupiah dan dollar yangbelum dapat dibayarkan Tergugat kepadaPenggugat pada tanggal 31 Maret2000 sebagai berikut:a.
144 — 33
seluruhnya Rp 300.000.000,00 Tahap kedua seluas 100 M2 dengan harga Rp 500.000,00 per M2dan harga seluruhnya Rp 50.000.000,00Bahwa harga tersebut adalah merupakan harga bersih, yaitu penjualtidak menanggung pajak penjualan dan biayabiaya lain yang timbuldalam jual beli tersebut.Bahwa uang seharga Rp 300.000.000,00 diterima oleh saksi dan uangsejumlah Rp 50.000.000,00 diterima oleh ibu saksi ( ibu Saliyem )Bahwa sebagai tanda terima pembayaran tersebut ibu saksi dimintauntuk menandatangani kertas kosong, demikain
102 — 38
. ; Bahwa dari pendapat Soedarso dalam bukunya tersebut, yang perlu mendapatperhatian apa yang dimaksud dengan *Kedudukan yang disamping dapat dipangku olehPegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindakpidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perorang swasta, hal ini senada denganPutusan No. 143/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Hal. 7172Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1993 ; dengan demikain dapat disimpulkan
Tiolina Lumban Tobing
Tergugat:
1.Bupati Tegal
2.Kepala DPU Kabupaten Tegal
3.PPKom Kegiatan Peningkatan Jalan
4.Kunarto
84 — 24
Apalagi Bupati Tegal (tergugat 1) merupakan Pihak yangtelah menunjuk Kepala DPU Kabupaten Tegal sebagai PenggunaAnggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016.Dengan demikain, maka Bupati Tegal (Tergugat I) adalah pihak yangtidak dapat terlepas untuk bertanggung jawab dari adanyapermasalahan dalam pelaksanaan PaketPekerjaan PeningkatanJalan Banjaranyar Batu agung Kalibakung Tahun Anggaran 2016pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal:Bahwa pada kenyataannya, Tergugat sama sekali tidak melakukantindakan
ARNOLD GUSTAN
Tergugat:
1.SEFRINA KAYELI
2.VENCE MULUWERE
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
120 — 87
dengan demikain patutuntuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaktidaknya patutuntuk ditolak;4. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;4.1. Bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 458 tahun2007 luas 645mz2 atas nama Sefrina Kayeli/Tergugat diterbitkan olehBadan Pertanahan Nasional (BPN)/Turut Tergugat sejak tahun 2007,dan SHM No. 438 terbit tahun 2007 atas nama VenceMuluwere/Tergugat II Serta SHM No. 445 terbit tahun 2007 atas namaVence Muluwere/Tergugat II melalui Proyek Prona.
Ir. H. AKHMAD YADI bin ABDUL GANI
Termohon:
1.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
2.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT DI PANGKALAN BUN
3.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI
58 — 18
dilakukan olehTermohon I, sehingga telah menyangkut materi pokok sehingga harus di tolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon II angka 1 diataspertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa Eksepsi Gugatan Tidak Berdasar Hukum, denganalasan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Baratadalah sah menurut hukum hal demikian berarti terlebin dahulu harus di periksadan diteliti surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri KotawaringinBarat, sehingga dengan yang demikain
93 — 101
Terbukti Para Penggugatmengakui tidak mempunyai asli sertipikat dan tidak menguasai tanahyang dijadikan obyek sengketa dan sebaliknya terbukti Tergugat membeli berdasarkan pada sertipikat asli yang ditunjukkan olehpenjual kepadanya, sudah dilakukan pengecekan yang resmi kepadalembaga yang berwenang dalam hal ini Turut Tergugat.Dalam hal ini terbukti pengecekan sertipikatpun dilakukan beberapa kali,maka posita Para Penggugat tidak jelas/kabur/obscuur libel:Menimbang, bahwa demikain pula Turut Tergugat
82 — 34
Tergugat ini.Artinya harta obyek sengketa secara keseluruhannya berawal dari modalTergugat, hal itu di akui sendiri oleh Penggugat dalam poin 2 bagian dupliknyadan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan sepuluh hari bawang di tanamtetapi sudah 40 hari bawang di tanam (bawang siap panen) dengan modal awaldari harta bawaan Tergugat, sehingga terlalu serakah apabila Penggugat memintadilakukan pembagian sama rata tanpa melihat dan mempertimbangkan hartabawaan Tergugat sebagai modal awal, oleh karena demikain
Terbanding/Tergugat : Ir. SOEKOTJO
Terbanding/Intervensi I : BURHAN Bin SEMARANG
59 — 48
terhadapdiajukannya saksi ASPIYAH oleh Tergugat Intervensi /TergugatAsal/Terbanding karena saksi ASPIYAH adalah adik kandung dari PenggugatIntervensi/Pembanding Il tetapi bersaksi untuk kepentingan pihak lawan(Tergugat Intervensi I/Tergugat Asal/Terbanding);e Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat tidak ada larangan saksi dari keluarga PenggugatIntervensi/Pembanding Il yang bersaksi untuk kepentingan pihaklawannya (Tergugat Intervensi/Tergugat Asal/Terbanding), bahkan halyang demikain
42 — 16
.Pekerjaan Pemohon (Tergugat dR) adalah seorang PNStentunya seberapa besarpun gajin PNS Pemohon (TergugatdR) setiap bulan tidak akan mampu menutupi tuntutan uangmut'ah Termohon (Penggugat dR ). selain itu Pemohon(Tergugat dR) juga memerlukan biaya untuk kehidupanpribadi Pemohon (Tergugat dR), maka dari itu tuntutanTermohon ( Penggugat dR ) dengan uang yang jumlahnyasebesar itu. tidak mungkin disepakati oleh Pemohon(Tergugat dR);Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA MtpMaka meskipun demikain
100 — 27
telah melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak tanpa pemberian hakhak Para Penggugat adalahbertentangan dengan UndangUndang Ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun 2003,Pemutusan Hubungan Kerja para Penggugat adalah tidak bertentangan denganUU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan diataskarena hakhak para Penggugat telah diatur pada Pasal 73 angka 2, padaPedoman Kebijakan Personalia jo Pasal 162 ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan demikain