. : rekanan/CV.Manunggal Pratama mengajukan permohonanpemeriksaan pekerjaan pengawasan tekhnis pembangunan tahap II TamanMakam Pahlawan Kabupaten Tanggamus sesuai dengan Nomor suratnya :64/MNP/TGM/PWS/XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006, kemudian KepalaDinas PU memerintahkan Team Panitia Penilaian Pekerjaan sesuai denganNomor surat tugas : 800/005/CK/PWS11/19/XI/2006 tanggal 30 Nopember2006, kemudian Team Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan pekerjaanpengawasan tekhnis pembangunan tahap II Taman Makam

Tanggamus sesuai dengan 81Nomor Suratnya : 64/MNP/TGM/PWS/XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006.Kemudian Kepala Dinas PU memerintahkan Team Panitia Penilaian Pekerjaansesuai dengan Nomor surat tugas : 800/005/CK/PWS11/19/XI/2006 tanggal 30Nopember 2006, kemudian Team Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaanpekerjaan pengawasan tekhnis pembangunan tahap II Taman Makam PahlawanKab. Tanggamus sesuai dengan Nota Dinas No.: 33/NOTA/Pwsp11/PU/XII/2006tanggal 4 Desember 2006 yg ditanda tangani oleh Ir.

Agung Jaya Teknik ternyata juga tidak memiliki kualifikasi teknisuntuk mengerjakan proyek Taman Makam Pahlawan tahap Il, tetapi dalam 141 laporan evaluasi hasil lelang di sebutkan beberapa pengalaman kerja dankualifikasi Tekhnis yang dimiliki CV. Agung Jaya Teknik padahal pengalamankerja maupun kualifikasi teknis tersbut tidak terdapat dalam dokumenpenawaran yang diajukan oleh Cv. Agung jaya teknik.e Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Mulyadi, ST.

SYAHRIL Bin SATAR yang diajukan oleh Jaksa/PenuntutUmum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa SYAHRIL Bin SATARsebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur orang perseorangan sebagaimana dimaksuddalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

perijinan hutan dan hasil hutan dan tandalegalitas serta monitoring penerimaan Negara di Sektor Kehutanan;Bahwa ahli telah memiliki sertifikat sebagai Wasganis PHPL (PengawasTenaga Tehnis Pengelola Hutan Produksi Lestari);Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benarketerangan saksi di BAP Penyidik;Bahwa kapasitas saksi sebagai ahli karena saksi memiliki sertifikasisebagai wasganis PHPL (Pengawas Tenaga Tekhnis

disiapkan 4 (empat) tabung gas LPG kosong ukuran 12(dua belas) Kg, setelah itu masingmasing dipasang regulator ketabungtersebut, selanjutnya stop kran yang ada pada tangki timbun dibuka danlangsung mengisi sendiri kurang lebih 15 (lima belas) menit, lalu keran ditutupkembali dan regulator dilepas, selanjutnya dilakukan penimbangan denganalat ukur timbangan manual yakni berupa timbangan duduk dan timbangangantung yang kedua bentuk alat ukur tersebut bukan alat ukur yang ditetapkandan memenuhi syarat tekhnis

Inwandi, karena Penggugat tidak mengetahuibagaimana tekhnis pembangunan tersebut, Penggugat menyuruh Saksiuntuk menjawab pertanyaanpertanyaan dari Sdr.

Izzat Husain, mengingat TERGUGAT IlREKONVENSI sangat memahami kondisi daerah dimaksud,sehingga pada saat itu PENGGUGAT REKONVENSI menyetujuirencana pembebasan lahan tersebut, dengan biaya biayapembebasan ditanggung oleh PENGGUGAT REKONVENSI;Bahwa, FAKTANYA dalam proses pembebasan tersebut seluruhmekanisme dan tekhnis pembebasan, termasuk penunjukan NotarisHalaman 42 dari 54 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.MTRBambang Gede. S.H., seluruhnya dilakukan oleh TERGUGAT IlREKONVENSI dan Sdr.

Bukti T 910.Bukti T 1011.Bukti T 11Keputusan Kepala BKN No.13 tahun 2003 tentangpetunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah No. 9tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian PNS, (fotokopi darifOtOKOPI) 5 2+ nnn nnn nae nnn nn nee en nnn nec ne onKeputusan Kepala BKN No.14 tahun 2003 tentangpetunjuk tekhnis pemberhentian dan pemberhentianpension PNS serta janda/duda sebagai pelaksanaantentang wewenang pengangkatan, pemindahan danpemberhentian PNS, (fotokopi dari fotokopi) ;

DEDI YANTO/ObjekSengketa, yang diterbitkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu yangsemestinya adalah tanggal 25 September 2019 bukan tanggal 25 agustus2019 adalah murni kekeliruan tekhnis panitia dalam pengetikan dan ataumenulis bulan; sebagaimana termuat dalam berita acara penetapan calonKepala Desa Kiwu yang berhak dipilin tanggal 25 September 2019sebagai dasar penerbitan surat keputusan/objek sengketa;dan kalau diperhatikan secara seksama dalam frasa menimbang huruf adalam Surat Keputusan

No. 1127 K/Pid/2005pada tanggal 11 Februari 2002 sesuai Kontrak No.10/Pemb/TK/II/2002 dan Surat Perintah Kerja ditandatangani tanggal 8 Februari2002 sedangkan ijin prinsip dari DPRD belum ada pada waktu itusehingga dasar dan petunjuk tekhnis (operasional) pekerjaan proyekini dikerjakan tanpa dasar hukum apapun, baik bestek yang teruraikandalam perjanjian pemborongan maupun bestek gambar.Bahwa Drs.

tanpa adanya peringatan dan atau pemberiansanksi oleh Tergugat memerintahkan Para Tergugat,Bahwa Para Penggugat mendalilkan bekerja terus menerus adalah dalilyang tidak benar karenanya Tergugat menolak dalil Para Penggugat, karenafaktanya Para Penggugat tidak senantiasa terus menerus dan dapat izinkapan saja bahkan berharihari,obermingguminggu dan bahkan berbulanbulan dengan tanpa adanya sanksi apapun dari TergugatBahwa fakta lainnya adalah jika kendaraan yang di bawa Para Penggugatmengalami hal tekhnis

Tebing Sungai Lawe Alas, Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam(Paket IV) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 pada DinasPengairan Aceh No. 029.48/IALHPK/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang didalamlampirannya menyebutkan bahwa volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe AlasDesa Mbarung Kecamatan Babussalam (Paket IV), Kabupaten Aceh Tenggara (BencanaAlam) sudah diselesaikan 100% oleh Penggugat dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yangbelum terbayar yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan keuanganDesa.b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, PerubahanAPBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.d. Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesa.e. Menyusun Pelaporan pertanggung Jawaban pelaksanaan APBDesa.f. Melakukan Verifikasi terhadap buktibukti penerimaan dan pengeluaranAPBDesa.

Pemeliharaan Kantor Desa; Bahwa dalam pekerjaan penggalian/pengerukan irigasi desa di Desa MuaraJalai menggunakan Dana Desa untuk pelaksana kegiatan tidak ada yangditunjuk secara tertulis akan tetapi sebelum dimulai pekerjaan saksi selakuSekdes dan selaku Ketua Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa(PTPKD) Desa Muara Jalai pernah bertanya kepada Pj. Kepala Desa MuaraJalai Sdr.

ABRAR bahwa untuk menghasilkan jalan semenisasidengan panjang 100 Meter, lebar 2 Meter dan ketebalan ratarata 12centimeter dibutunkan 100 Sak Semen, 20 M3 pasir , dan 25 M3 kerikil,masih tergolong wajar walaupun terdapat kelebihan, dimana dalam 100Meter lari (M) menggunakan pasir 20 M3 dan kerikil 25 M3, sedangkanberdasarkan perhitungan tekhnis bahwa dalam 100 Meter lari (M)dibutuhkan pasir sebanyak 11,52 M3 dan kerikil sebanyak 17,28 M3.terhadap kelebihan pasir dan kerikil tersebut yang disampaikan

Kemudianpelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa KASMADIYANSAH Bin MASKURyang tanpa menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis sebagaimanayang dimasukkan di dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dariPT.

Seruyan secara tidak sah menurut Perpres No.54tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah serta perubahannyakarena Terdakwa KASMADIYANSAH Bin MASKUR bukan merupakanpengurus/karyawan perusahaan yang berstatus tenaga kerja tetap pada PT.Karya Pribadi Pusaka, kemudian terdakwa juga tidak pernah meminta ijinatau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selaku PenggunaAnggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untukmenggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yang

Karya Pribadi Pusaka, kemudian terdakwa juga tidak pernahmeminta ijin atau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selakuPengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)untuk menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yangtertera dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.

Tergugat pada tanggal 03Januari 2014 ; 2 Bahwa Penggugat mengajukan penawaran dengan dokumen yang lengkap sesuaidengan dokumen pengadaan Nomor : 11/DOK.LEL/POKJA XXI/ULP/APBDBATAM/I/2014 yang diterbitkan oleh Tergugat, baik dokumen penawarandikirmkan kepada LPSE Kota Batam dalam kode pelelangan nomor :23923206 dengan system online maupun diserahkan secara fisik/manualkepada Tergugat pada saat agenda klarifikasi tertanggal 21 Januari 2014 ;3 Bahwa setelah dilakukan evaluasi, baik evaluasi administrasi, tekhnis

No. 1450 K/PID.SUS/201142Bahwa Surat Keputusan yangdikeluarkan Terdakwa adalah untukmelaksanakan program Bupati yangmata anggaran sudah tersedia untuksubsidi Tunjangan Khusus KepalaSekolah, Guru, Pembinaan Kesiswaanserta Operasional Sekolah SMP, SMKdan SMA Unggulan KabupatenIndramayu ;Bahwa Surat Keputusan Terdakwaadalah kebijakan tekhnis, bukankebijakan strategis yang menjadiwewenang Bupati dan DPRD.Kebijakan tersebut adalahmelaksanakan Program Pemda yangtelah dituangkan dalam RAPBD danmenjadi APBD

Saksi IV : Dwi Arief Budiman (verbalisan) , di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah penyidik yang memeriksa Terdakwa Jumriati aliasJum dan Saksi Rintho; Bahwa dalam memeriksa Terdakwa dan Saksi Rintho, Saksi tidakpernah memaksa, menekan, maupun memberi arahan kepada Terdakwadalam memberikan jawaban sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPenyidikan; Bahwa tekhnis pemeriksaaan terhadap Terdakwa Jumriati dan SaksiRintho adalah dengan cara Saksi terlebin dahulu bertanya

Salmunsebesar Rp/700.000,00 tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli) ;3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahul uan Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesarRp5.175.000,00 (asli) ;3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp5.175.000,00 (asli) ;4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp3.900.000,00 (asli);2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI.

Salmunsebesar Rp/700.000,00 tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 :3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahul uan Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesarRp5.175.000,00 ;3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp5.175.000,00 :4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp3.900.000,00 ;2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (ElisLesmanawati dan Yani Heriyana) dalam pencairan anggaran.e Bahwa benar keterkaitan saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) untuk kegiatan Alat Kesehatan Puskesmas Berfungsi PONEDdalam proses pencairan anggaran adalah mempersiapkan dokumen SPPLS dengan Bendahara Pembantu Pengeluaran, dalam penandatangan SPPLS uang muka untuk rekanan PT. Cahaya Lestari Medica sebesarRp.4.959,920.000.

;e Bahwa benar keterkaitan saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) untuk kegiatan Kesehatan Puskesmas Berfungsi PONED adalahmengendalikan Pelaksanaan Kegaiatan yang ada di DPA pengadaan AlatKesehatan Puskesmas Berfungsi PONED sesuai dengan RencanaAnggaran Kas dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Program/KegiatanSatuan Kerja Perangkat daerah TA 2012 yang diberikan kan kepada KepalaSub Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan Provinsi Jabar;e Bahwa benar untuk kegiatan Alat Kesehatan

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dalam kegiatan Pemenuhan Saranadan Prasarana Rumah Sakit yaitu Drg. MARION SIAGIAN M.Epid (untukpenandatanganan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yaituRincian Rencana Penggunaan dan Ringkasan Kegiatan;.

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan AlatKesehatan Puskesmas Berfungsi PONED yaitu Dr.KHOIRIYAH ((untukpenandatangan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yaituRincian Rencana Penggunaan dan Ringkasan Kegiatan untuk pembayaranuang muka;.

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan AlatKesehatan Puskesmas Berfungsi PONED yaitu SRI SUDARTINI (untukpenandatangan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yaituRincian Rencana Penggunaan dan Ringkasan Kegiatan untuk pembayaranPelunasan).e Bahwa benar pada saat pengajuan pembayaran pelunasan tersebutPPTK (dr. KHOIRIYAH) sedang menjalani cutimelahirkan berdasarkan surat ijin cuti alasan penting NomorHalaman 123 dari 410 halaman, Putusan Nomor 101/Pid.SusTPK/2015/PN.

menurutagamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimanaselengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknyasebagai berikut ; Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Pemutusan Kontrak antaraPenggugat dengan Tergugat; Bahwa Saksi menerangkan Saksi sebagai tenaga ahli strukturdilapangan dari Widya Karya; Bahwa Saksi menerangkan tupoksi Saksi sebagai tenaga ahli strukturMemandu, memperhatikan, mengarahkan secara tekhnis

asuransi;Bahwa benar untuk refund asuransi diikuti dengan kuitansi;Bahwa benar kemudian kuitansi bermaterai distempel dealer dibawa kekasir;Bahwa benar saksi tidak tahu mengapa terdakwa dilaporkan kekepolisian;Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian keberatan dan tidakmembenarkannya yaitu :Bahwa seluruh penjualan Inventaris ada laporan dari saksi;Bahwa kalau harus dijual ada memo dari saksi dan di sampaikan keHARDI YUNARAGA;Bahwa tagihan asuransi ke bagian asuransi sedangkan untuk tekhnis