Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-07-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/TIPIKOR/2014/PN MKW
Tanggal 21 Juli 2014 — PIDANA - ARIS LIMBONGAN LA'LANG, ST
109 — 57
  • /SPMGU/SETDA/2009 tanggal 8 Desember 2009 atasnama CV = LANDORUNDUN untuk ~ pekerjaanpengadaan sarana dan pra sarana alatalatolahraga, sebesar Rp. 1.250.000.000Setelah suratsurat tersebut dibuat oleh DULLA GOLAP,kemudian ditandatangani oleh YERMIA RUMBOBIAR,selaku Pejabat Pelaksanan Tekhnis Kegiatan (PPTK) danselaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Biro Pembangunandan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah PropinsiPapua Barat dan ditandatangani juga oleh TerdakwaARIS LIMBONG LALANG selaku Pimpinan
    Penyusunan pedonam dan petunjuk tekhnis serta fasilitasi penataanketatalaksanaan kementrian dan pemerintahan daerah ;e. Penyusunan pedoman dan petunjuk tehknis serta fasilitasi danevaluasi pelaporan kinerja kKementrian pemerintah daerah ;107f.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
CIPRIAN CAESAR, SH
Terdakwa:
SUHADAK bin H. ROMLI
127 — 39
  • DEWA KESUMA jugagagal memenuhi persyaratan tekhnis yaitu tenaga ahli dan peralatan(dump truck)2. PT. MEGA SEJATI GROUP tentang sanggahan bahwa terdapatindikasi persekongkolan / pengaturan bersama (kolusi) di antara parapeserta lelang berkaitan penentuan pemenang yaitu PT PANDANLANDUNG yang sesuai penelusuran PT.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 10 Januari 2013 — YOPI MARAMBANJARA Als. YOPI.
59 — 37
  • Saksi SOEKARDJI, dibawah sumpah menurut agama Islam didepanpersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan RumahTrasmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu sebanyak 75 unit saksi sebagaiPengawas Tekhnis dari Dinas Nakertrans Kab.
    kemajuan pekerjaansaksi masih tanda tangan, sedangkan sisanya saksi tandatangan setelah pekerjaan itu selesai karena saksi tidak kelapangan karena ada ugas lain.e Bahwa ukuran rumah yang di bangun tersebut adalahsekitar 5 X 7M.Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 95 dari 215 halaman96Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan jaksa penyidikdan memberikan keterangan dan keterangan yang saksiberikan kepada jaksa penyidik sesuai dengan keterangandalam berita acara pemeriksaan.Bahwa saksi sebagai pengawas Tekhnis
    Sumba Timur sdr.YOHANES OLA SAMON sekitar bulan Juni 2006;Bahwa kegiatan saksi selakupengawas tekhnis adalahmembuat Laporan BulananKemajuan Pekerjaan , yakniLaporan Bulanan Pertamaperiode 13 Juni 200610 Juli2006 s/d Laporan Bulanan ke 5periode 06 Oktober 2006 10Nopember 2006;Bahwa dari Laporan Mingguansebanyak 21 (dua puluh satuminggu) tersebut saksi tidakmelakukan pengawasan setiapminggunya, seingat saksi yangdilakukan pengawasan hanyaMinggu s/d Minggu Ill saja ,sedangkan dari Minggu IV s/dMinggu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-01-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 30 Maret 2015 — ADE WAHYAN Bin KARWITA
56 — 9
  • (lima ratus juta rupiah) dariDinas Peternakan Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan dengan carapemindah bukuan ke rekening Bank Jabar Nomor : 0019683060100a.nKelompok Pemuda Ternak HIRUP HURIP.Bahwa sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah disetujuioleh Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Sumedang,dana Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk : No. Kegiatan Volume Satuan Harga Jumlah (Rp)SatuanDana Penyelamatan1.
    (lima ratus juta rupiah) dariDinas Peternakan Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan dengan carapemindah bukuan ke rekening Bank Jabar Nomor : 0019683060100a.nKelompok Pemuda Ternak HIRUP HURIP.e Bahwa sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah disetujuioleh Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Sumedang,dana Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk : No. Kegiatan Volume Satuan Harga Jumlah (Rp)SatuanDana Penyelamatan1.
    Sumedangdan membuat surat perjanjian dan berjanjiakan menggganii;e Bahwa saksi tidak tahu uang tersebutdigunakan untuk apa;e Bahwa tenggang waktu antara dana cair danselanjutnya diketahui kalau dana tsb telahdisalahgunakan oleh Terdakwa hanya 6(enam) minggu;e Bahwa berdasarkan Surat perjanjianKerjasama Nomor 60/SPK/APBN/IV/2012/03/HH/IV/2012 tgl. 19 April 2012Halaman 145 dari 226 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgdan pedoman Tekhnis Insentif danPenyelamatan sapi/kerbau betina produktifTahun
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 02-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ENGGAR DIAN RUHURI,SH
Terdakwa:
MENDENG Als. PAPA SINDI.
79 — 29
  • 27 (dua puluh tujuh) lembar copy lampiran i surat direktur jendral pmd kemendagri nomor : 414.2/1281/pmd tanggal 17 februari 2014 tentang petunjuk tekhnis penggunaan dana urusan bersama kegiatan pnpm mandiri pedesaan t.a 2014.
  • 5 (lima) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 417.05/kpts-57/iii/2014, tanggal 08 maret 2014 tentang pembentukan tim koordinasi pnpm mandiri pedesaan (pnpm-mp/lmp) kab. Mamasa t.a 2014.
  • 25 (dua puluh lima) lembar copy surat dirjen pmd kemendagri nomor : 402/303/pmd/2014 tanggal 13 januari 2014 tentang petunjuk tekhnis operasional program nasional pemberdayaan masyrakatmandiri pedesaan (pnpm mandiri pedesaan) pola khusus percepatan dan penguatan master lan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan indonesia tahun anggaran 2014.
  • 7 (tujuh) lembar asli penjelasan xii petunjuk tekhnis operasional tentang pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan lingkungan mandiri perdesaan (pnpm-mp) tahun 2014.

    • Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. Membebankan Terdakwa MENDENG Als.PAPA SINDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.-(lima ribu rupiah);
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-05-2018 — Upload : 28-05-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 57/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 14 Mei 2018 — KEPALA BADAN PERTANAHAN KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH dkk lawan PT. MANDIRA LANGGENG MULIA dkk
96 — 123
  • yang menurut peraturan perundangan agrariayang berlaku harus dipenuhi oleh pemohon;3) Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3Tahun 1979 tentang Ketentuanketentuan MengenaiPermohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah AsalKonversi Hakhak Barat, menyebutkan:Halaman 20 dari 105 halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2018/PT SMGCc.Tanahtanah bekas hak guna usaha yang digarap/didudukipihak lain sebagai yang dimaksud dalam UndangUndangNomor 51/Prp/1960 dan yang menurut pertimbanganpertimbangan tekhnis
    Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang KetentuanketentuanMengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah AsalKonversi Hakhak Barat, menyebutkan:Tanahtanah bekas hak guna usaha yang digarap/didudukipihak lain sebagai yang dimaksud dalam UndangUndangNomor 51/Prp/1960 dan yang menurut pertimbanganpertimbangan tekhnis tata guna tanah serta rencanapembangunan di Daerah yang bersangkutan dapat dijadikantempat pemukiman penduduk atau usaha pertanian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-12-2016 — Upload : 10-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1041 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 27 Desember 2016 — SAHARI VS PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (PT TELKOMSEL), DK
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah ditetapbkan dan memberikan manfaat yangsebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;Kompetitif,Artinya, Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi PenyediaBarang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukanmelalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang danJasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;Transparan,Artinya, semua ketentuan dan informasi mengenai PengadaanBarang dan Jasa, termasuk syarat tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-04-2009 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 027 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 30 April 2009 — PT. BHINEKA USADA RAYA VS. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
551 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa spesifikasi Mobile XRay, Infusion Pump + stand,curret suction, Fetal Doppler, Suction Pump (Baby), SyringPump + Stand Patient Monitor (ICU infant), Ventilator ICU,Pulse Oxymeter, Tens dan Traksi Cervico Lumba Sacral,milik Terlapor V telah digunakan oleh Terlapor sebagaipersyaratan di dalam RKS (vide C32,C37);Bahwa pertimbangan Termohon dimaksud adalah tidak benar karenapeserta tender yang lain gagal dalam evalusi tekhnis, bukan karenaspesifikasi yang diajukan, akan tetapi karena tidak disertai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2538 K/Pdt/2012
Tanggal 10 Juli 2013 —
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2538 K/Pdt/20122222Yurisprudensi MARI Nomor 1816 K/Pdt/1989;Mengandung Kesalahan tekhnis, Sertipikat tanah dapat di batalkan;Yurisprudensi MARI Nomor 327 K/Sip/1976., Tanggal 22 November 1976;Ketentuan mengenai Sertipikat tanah sebagai tanda atau bukti hak miliktidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa Sertipikatyang bersangkutan adalah tidak benar;Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 28-01-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1486 K/PID/2015
Tanggal 28 Januari 2016 — SYAHDAT SURBAKTI ;
61 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tinggi Medan.Namun pada kenyataannya dalam pertimbangan Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan menyebutkan jika Penuntut Umum tidak mengajukan kontramemori banding dan tidak mempertimbangkan kontra memori banding tersebut, walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan belum menerimakontra memori banding tersebut pada saat sudah memulai memeriksaperkara a quo maka seharusnya majelis hakim dapat lebih bijak dalam memberikan keputusan, karena kesalahan bukanlah dari Penuntut Umum melainkan tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 28-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Januari 2019 — Ruly Sidarta,SH LAWAN Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung, DKK
161 — 83
  • bahwa prosesnya sudah dilaksanakan sesuai denganprosedur dan ketentuan yang ada sehingga hasil penilaiannya dapatdipergunakan sebagai Nilai Penggantian Wajar yang menjadi dasarnilai ganti Kerugian kepada Pemohon atas bidang tanah yang terkenaproyek Kereta Cepat JakartaBandung..Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai penghitungan nilaiPenggantian Wajar yang sepatutnya diterima oleh pemohon, makakami tidak akan menanggapinya terlalu jauh mengingat hal tersebutadalah merupakan hal yang termasuk kedalam tekhnis
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 21-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 313/Pid.B/2020/PN Pgp
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MAULIANA RACHMAWATI, SH.
Terdakwa:
RAMADHAN AMANDA als. ADAN Bin MARBAWI
157 — 12
  • karena terdapat kata atau diantara subunsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja subunsur dari unsur pasal tersebut berdasarkan fakta di persidangan, makaunsur ini terpenuhi;Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dilakukan sesuaikwalifikasi yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;Menimbang, bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas, MajelisHakim terlebih dahulu perlu menegaskan bahwa istilah tekhnis
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-04-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto
Tanggal 1 April 2015 — AHMAD HASAN
108 — 15
  • AHMADHASAN dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Merdeka diKabupaten Boalemotidak memenuhi standar keselamatan, pemasangan yangdilakukan oleh Terdakwa AHMAD HASAN tidak sesuai dengan standarkeselamatan pengguna jembatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerjayang telah diperhitungkan secara tekhnis sehingga dapat menyebabkan bangunanroboh atau rusak yang dampaknya dapat membahayakan keselamatan penggunajembatan, yaitu :a.
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 19-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pwt
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
YOSEF SIMBOLON
Terdakwa:
NGATINO Bin ATMOSUNARTO
94 — 14
  • Ciomas Adi Satwa Pusat di Jakarta sebagaiFinance Accounting; Bahwabenar, secara tekhnis DO bisa keluar atas perintah dari Sales;Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019./PN Pwr.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-11-2013 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 658/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 13 Januari 2016 — 1. PT. BETANIA PRIMA 2. PT.REMA KASIH Lawan 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA qq. DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN . 2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) qq. DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLSOSKAM .
73 — 57
  • Direktur Jeneral BinaUpaya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standardisasi tekhnis dibidang pembinaan seperti yangdimaksud Pasal 105. Bahwa dalam siruktur organisasinya DirektoratBina Upaya Kesehatan Rujukan adalah bagian dari Direktorat JenderalBina Upaya Kesehatan seperti yang ditegaskan dalam pasal 107Halaman 79 dari 111 hal. Putusan No.658/Pat. G/2013/PN.Jkt.
    Kurangnya koordinasi selama tahap pelaksanaan pembangunan diantarasemua pihak, Dina Kabupaten Sumba Timur maupun Dinas KesehatanSumba Timur tidak memiliki RAB, gambar perencanaan, spesifikasiteknis maupun rencana kerja dan syarat tekhnis pekerjaan Modul Rumahsakit Bergerak.2.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PT BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL
Tanggal 24 Agustus 2016 — SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN
62 — 37
  • malam, dan dari beberapa jenis pekerjaanyang dilakukan CCO setelah terdakwa melaksanakan pekerjaan, Konsultanpengawas tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak melakukan pengawasanterhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa Sinandar NataKusuma, kemudian terdakwa tidak pernah membuat laporan kemajuan fisikbaik mingguan maupun bulanan, kemudian konsultan pengawas membuatlaporan mingguan dan bulanan berdasarkan pengamatan secara visual/melihatdi lapangan tanpa melakukan pemeriksaan secara tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Marsudi bin Ngatemo (alm
165 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang hadir terlambat:Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNurhadi, sedangkan untuk Giyarso diperankan oleh peran penggantidan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahan dari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karenapelaksanaan rekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi atasBerita Acara Pemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh paraTerdakwa, karena BAP itu adalah hasil
    ngutang bakso tapi tidak dikasih, lalu Johansyah marahmarah hingga terjadi pemukulan tersebut;Bahwa Rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari2016 sekira pukul 10.00 WIB dihadiri + 20 (dua puluh) orang ada dariKepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Inteldan Kasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitusaudara Fauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang datangterlambat;Bahwa rekonstruksi dialinkan ketempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 01-09-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 72/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
1.Ernawaty Habib
2.Rozali
3.Zulkifli
4.Andrian Makmur
5.Alex Makmur
6.Andra Jaya
7.Andes Dexa Rizki
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Intervensi:
KEMENTERIAN PERTAHANAN
275 — 298
  • 2020pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB;Bahwa pada saat pengukuran untuk sertipikat objek sengketa ini, tidakada orang/tidak ada yang keluar rumah dari rumah Para Penggugat,tidak ada yang keberatan/complain dan tidak ada kendala apapunatas jalannya pengukuran tersebut;Bahwa pada tahun 2015 dilakukan pengukuran secara mandiri olehHalaman 62 Putusan Nomor : 72/G/2021/PTUNPLGpihnak TNI dan hasil dari pengukuran tersebut sama dengan hasilpengukuran pada tahun 2020;Bahwa Saksi sebagai Kepala Urusan Tekhnis
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 18-03-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Kln
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
AGUS ROHMADI
Tergugat:
1.PT. BANK SINARMAS, Tbk Kantor Cabang Pembantu
2.ERLINA SETYAWATI
3.ERLIN MULYATRIANI, SH
4.Hj. BUDIARTI SASMITA RASA
5.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Otoritas Jasa Keuangan OJK Surakarta
89 — 14
  • *"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebutdi maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2749 K/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KANTOR PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR CABANG UTAMA KUPAN, DKK VS ONISIMUS HEO, DKK
114 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabupaten Manggarai Barat secara hukumhanya dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukansecara yuridis formal semenjak dibentukanya Kantor PertanahanKabupaten Manggarai Barat di Kabupaten Manggarai Barat;2.2.Bahwa dalam hubungan ini, dalil Penggugat sebagaimana gugatanangka 10 butir 11.3 telah menyebutkan bahwa PT Bank PembangunanDaerah Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat Ill yang melakukanpelelangan terhadap objek sengketa milik Tergugat denganperantaraan Tergugat IV dan selanjutnya secara tekhnis