Ditemukan 5171 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perata perita penita petitaã pegita petika petiga pevita
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio
Pengadilan PA PANYABUNGAN Perdata Agama
Register : 27-11-2020 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Pyb
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 53
  • Oleh karena Nasrul Siregar dalam perkara ini tidak meminta atau pasifmengakibatkan gugatan penggugat tidak berdasar hukum, oleh karena bilamanaNasrul Siregar ditetapkan sebagai turut tergugat untuk tunduk terhadap putusan,maka terhadap putusan yang mengabulkan gugatan penggugat dapat melanggarasaz ultra petita.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Bkn
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
SYAMSUDIN IBRAHIM
Tergugat:
1.NELITA
2.DONNA FITRI
3.Drs.AMHAR AMZAH
4.Dra.MAIMANAH
5.HAMZAH
6.Sani B
7.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
8.CAMAT SIAK HULU
9.KEPALA DESA BARU
192 — 79
  • menyatakandasar kepemilikan Penggugat di dapat dari Amhar Hamzah, telahdipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim perkara dahulunya (No.35/Pdt.G/2009/PN.BKN) dan menyatakan dasar kepemilikan Penggugat yangberasal dari Amhar Hamzah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demihukum, sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan NegeriBangkinang No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 pada halaman 33Strip () 1:Bahwa, berdasarkan adanya tuntutan subsidair dan tidak bersifat ultra petita
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 23-02-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
KOPERASI BINA USAHA KITA
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kallista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
215 — 889
  • perkara perdata menjadi kKewenangan Ketua PengadilanNegeri, apabila ada penggabungan dalam amarnya maka menjadi tidakjelas, dan penetapan yang dilahirkan olen Ketua Pengadilan tidak bolehmenyimpang dari diktum putusan ;Bahwa tindakan apa yang dapat dilakukan jika penyimpangan penetapanitu terjadi maka penetapan itu diubah dan dibuat penetapan yang barusesuai dengan diktum yang benar ;Bahwa apabila kasusnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum, makatidak bisa mengambil kekurangan dari aset yang lain/Ultra Petita
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 01-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 34/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahap 1 yang pada waktu itu susunan Pokja pekerjaan tersebut yakni Nesri Hendrifa, S.T., M.T, Hendra Gunawan, S.T.,M.T dan Novita Peni Palupi, S.Sos Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat II : 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNBP BLU Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat III : 3. Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat IV : 4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Biro Umum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat V : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat VI : 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Ind
204 — 181
  • Bukankah hal inimerupakan Ultra Petita Majelis Hakim judex factieTingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo? Oleh karena itu, sudah selayaknya MajelisHakim tingkat pertama untuk mempertimbangkan pula terkaitdengan eksepsi atas Surat Gugatan obscuur libel yangsebagaimana telah Para Pembanding (dh. Para Tergugat)Halaman 85 dari 112.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Juni 2016 — PT BANK CENTURY Tbk (sekarang PT BANK MUTIARA Tbk) CQ PT BANK MUTIARA Tbk CABANG YOGYAKARTA, VS BUNADI WIJAYA GUNAWAN, M.Sc DKK
184 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian telah terjadi ultra petita, dan karenanyaputusan tersebut batal;Halaman 74 dari 84 hal. Put. Nomor 2330 K/Padt/20155. Bahwa proses beracara yang menyimpang dari hukum acara/hukum formilmerupakan pelanggaran terhadap ketertiban beracara sehingga merupakankesalahan dalam penerapan hukum sehingga putusan haruslah dibatalkan (videZ. Azikin Kusumah Atmaja, Prof.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2018 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 1/PID.SUS.TPK/2018/PT-MDN
Tanggal 12 Februari 2018 — SAMSIR MUHAMMAD NASUTION, SE, MM
71 — 21
  • pembebanan secara merata antara Terdakwa Darwin Sitepu2.3.3.dengan Pemohon Banding Samsir Muhammad Nasution dalammenanggung kerugian Negara tidak sesuai dengan fakta persidangan;Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex FactiTingkat Pertama dalam pertimbangannya bertentangan denganJurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan No. 339K/Sip tanggal 21Februari 1970 dan Putusan No. 1001K/Sip/1972 serta Putusan No.7/K/Sip/1973 yang pada pokoknya menjelasksan bahwa tujuan darilarangan ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2765 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Februari 2015 — TIM LIKUIDASI PT. BANK RATU (DL), dkk VS NY. DR. BRA. MOORYATI SOEDIBYO
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat serta PembandinglV/Turut Terbanding semula Turut Tergugat ternyata tidak memuatadanya halhal yang baru dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkanoleh pengadilan tingkat pertama karenanya dikesampingkan;Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding tersebut merupakanpertimbangan yang sangat keliru karena dalam Memori Banding PemohonKasasi/Turut Tergugat, setidaknya telah mengemukakan 1 (satu) hal baruyang tidak terdapat sebelumnya dalam pemeriksaan tingkat pertama yaituadanya tindakan ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-07-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PT. JASA MARGA (PERSERO), DK MELAWAN Ny. PAULINA MARTHA TANDEPANG ALIAS Ny. P.M. TODING, (Alm), DKK
66 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti Telah Melampaui Batas Wewenang/Ultra Petita;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon Kasasitelah terobukti melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidakmempunyai dasar dan bertentangan dengan gugatan Para TermohonKasasi yang tidak menggugat Pemohon Kasasi berdasarkan perbuatanmelawan hukum (halaman 32 dari 70 putusan nomor 1243),sebagaimana petitum dari Termohon Kasasi dalam gugatannya padaangka 8:Menghukum Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, Turut TergugatIll dan Turut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-12-2016 — Upload : 26-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — PT ROYAL STANDARD VS 1. SUMARYONO, DKK., dan KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN – KARAWANG
154 — 326 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka jelas Judex Factitelah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah melampaui bataswewenang mengadili (ultra petita).
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 14-12-2017 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HAMNI
2.SA'DIAH
3.AMAH
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c q Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Lurah Syamsudin Noor
111 — 47
  • Angkasa Pura (Tergugat I) seluas 10.777,5 m* dan bukan 10. 757,5 m2 sebagaimana dalamgugatan Para Penggugat;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dan hukum acara perdata,hakim dibatasi oleh suatu prinsip hukum, yaitu bahwa tidak dibenarkan hakimmemutus pokok perkara melebihi apa yang digugat oleh Penggugat atau seringdisebut dengan istilah ultra petita, hal mana telah diatur dalam Pasal 178 Ayat(2) dan (3) HIR/ 189 Ayat (2) dan (3) RBg;Menimbang, bahwa telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa ParaPenggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2011 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1442 K/PDT/2010
Tanggal 7 Januari 2011 — 1. Drs. ANTON OBEY, dkk vs 1. SOEMARTO WIJAYA, dkk
54 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perdata dan praktek peradilan untuk mengajukan gugatan dikalanganpara Tergugat, sedangkan menyangkut obyek sengketa tidak dalampenguasaan Tergugat Rekonvensi, tetapi justru berada dalam penguasaanorang lain pihak Ill (ketiga) yang tidak dilibatkan dalam perkara ini,karenanya pengajuan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa pertimbangan putusan judex facti Pengadilan Tinggi MakassarJo. putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, melebihi apayang diminta oleh Tergugat (Ultra Petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — PT GRAHA SARANA DUTA (GSD) VS 1. AJI SUPRIAJI, DKK
77 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 189 Rog yang mengatur bahwa Majelis Hakimdilarang memutus melebihi apa yang dituntut (petitum);Terbukti tidak ada satupun dari 19 petitum gugatan Para TermohonKasasi mengenai pelaksanaan putusan paling lambat 14 hari,sebagaimana diputus oleh Judex Facti pada angka 5 Putusan;Dengan demikian karena terbukti Judex Facti telah memutus hal yangtidak diminta oleh Para Termohon Kasasi dalam gugatannya maka jelasterbukti putusan Judex Facti pada angka 5 putusan adalah ultra petita,dan karenanya adalah
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 02-12-2015 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 25 Mei 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (BADAK); melawan 1.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN; 2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA; 3.BUPATI KUTAI BARAT; 4.PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (Tergugat II Intervensi);
203 — 79
  • Hal ini menyebabkan gugatanPenggugat menjadi kabur, bahkan gugatan Penggugat menjadikontra petita;Bahwa kekaburan gugatan Penggugat semakin jelas terlihat padaposita gugatan angka halaman 3, dimana Penggugat menyatakan:Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2015, setelahdmendapatkan informasi dan mengetahui adanya kebenaran...Sedangkan posita Penggugat pada angka 4 halaman 6 menyatakan:Bahwa Penggugat setelah mendapat informasi dari masyarakat disekitar perkebunan PT.
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 11-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PN BATULICIN Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bln
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
Kepala Desa Tri Martani
Tergugat:
1.Kepala Desa Kerta Buana
2.Koprasi Unit Desa Tuwuh Sari
Turut Tergugat:
2.PT. Sajang Heulang, KKPA 5, Perkebunan kelapa Sawit
3.Bupati Tanah Bumbu cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Tanah Bumbu
136 — 280
  • 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bintidak jelas menyebutkan batasbatas maupun ukuran secara detailPenggugat sebutkan; Bahwa Penggugat Meminta majelis yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II , Turut Tergugat dan Turut Tergugat II harus memberikan sanksi hukum yang tidak jelasdan kabur sanksi hukum apa yang dikehendaki oleh Penggugat dimanaMajelis perkara a quo tidak dapat memberikan putusan lebih dari apayang diminta oleh Penggugat (Ultra Petita
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 18-03-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
143 — 99
  • penetapan status kepemilikan berdasarkanKelimahibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan sertaMenetapkan penguasaan gadai oleh pihak ketiga berdasar perjanjiangadai yang sah, demikian halnya menghukum ahli waris yangmenguasai yang bukan haknya dan mengalihkan tanah dengan caragadai serta melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangandengan syariat Islam demikian halnya menghukum kepada Tergugatuntuk menebus obyek gadai Menurut Majelis hakim tidaklah termasukdalam kategori ultra petita
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 18-03-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
134 — 89
  • penetapan status kepemilikan berdasarkanKelimahibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan sertaMenetapkan penguasaan gadai oleh pihak ketiga berdasar perjanjiangadai yang sah, demikian halnya menghukum ahli waris yangmenguasai yang bukan haknya dan mengalihkan tanah dengan caragadai serta melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangandengan syariat Islam demikian halnya menghukum kepada Tergugatuntuk menebus obyek gadai Menurut Majelis hakim tidaklah termasukdalam kategori ultra petita
Pengadilan PA Suwawa Perdata Agama
Register : 16-09-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sww
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 87
  • (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sejak perkara ini diputus yangmemiliki kekuatan hukum tetap atau putusan Inkrach hingga pelaksanaaneksekusi, adalah patut dikesampingkan, karena secara formil permintaanuang paksa (dwangsome) harus dinyatakan secara tegas dalam petitumgugatan, hal ini berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa menetapkan dwangsome (uangpaksa) tanpa tuntutan maka termasuk ultra petita;Hal 95 dari 122 hal Put.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 06-04-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 326/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
Nathalia Sherly
Tergugat:
1.Firdaus Abdullah Siddik
2.Indriyani Siddik
Turut Tergugat:
1.Hariyadi
2.Eddy Nyoman Winarta S, SH
3.I WAYAN GEDE DARMA YUDA, SH.M.Kn.
4.Ni Wayan Widastri, SH
5.Richard Yerry Puryatma, SH,Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
6.Sik Anik Halim Wijaya
7.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
8.EDDY NYOMAN WINARTA, SH
9.RICHARD YERRY PURYATMA, SH., M.Kn.
10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
358 — 521
  • Maka pemeriksaan lebih lanjut terkaitdengan objek perkara, melebihi kKewenangan dari Judex Factie ( onbevoegd atau ultra petita).3. Bahwa formulas!
    2016. jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor304/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 28 Desember 2015 yang TELAHBERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACH VAN GEWIJSDE) danPerkara perlawanan ini merupakan perkara bantahan terhadappenetapan Eksekusi No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps jo.No.41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps tanggal 24 Februari 2020, maka yangharus diperiksa adalah Eksekusinya saja dan bukan materi Pokoknya.Maka pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan objek perkara, melebihikewenangan dari Judex Factie (on bevoegd atau ultra petita
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 126/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 20 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. Advoprima Seantero Komunikasi Diwakili Oleh : FRIMA TOTONA HAREFA, SH.MH
Terbanding/Tergugat : PT. Wisata Islami Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : Herman Susilo
205 — 178
  • Bertentangan dengan asas ultra petita (Pasal 178 ayat (2) dan (3)HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg), serta3. Pasal 5 ayat 1 Undangundang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dimana hakim wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat.ll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
91 — 326 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,S.H,S.S melalui Pendapat Hukumnya (Lampiran 6)tertanggal 13 Januari 2014, di dalam halaman 3, yang menyebutkan:Putusan MA telah memutus diluar Kewenangannya (ultra petita), ia hanyabisa menerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 disebutkan:apalagi, manakala hakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya, yang incase ke14 perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh