Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-09-2012 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 423/ PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Februari 2014 — CARTJE B. TALAHATU >< Pemerintah Republik Indonesia CQ. Menteri Komunikasi dan Informatika
123 — 9
  • Bahwa Tergugat Il sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Bersama a quotelah melakukan proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administrasi dandokumen tekhnis.6. Bahwa hingga kini menara telekomunikasi tersebut masih laik fungsi bangunanmenara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikutiketentuan peraturan perundangundangan bangunan gedung dan tata ruang.7.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 28-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 08/ Pid.Sus./Tipikor/2013/ PN.Bjm.
Tanggal 28 Mei 2013 —
56 — 24
  • Amrul Wajidi SPd;Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan : Drs. H.
    Amrul Wajidi, S.Pd;= Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) : terdakwa Drs.H. MuhammadNizamuddin, MSc ;=" Bendahara Pengeluaran : saksi.
    HSU adalah := Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : saksi;" Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) : terdakwa Drs.H.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
AFNIDA DJOENED Binti MUHAMMAD DJOENED
80 — 31
  • berdasarkan Perpres Nomor 04 tahun 2015 tentangPerubahan KeEmpat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 TentangPengadaan barang Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:> Menyusun rencana pemilihnan penyedia barang dan jasa;> Menetapkan dokumen pengadaan;> Menyusun jadwal tentatif pelelangan;> Mengumumkan pelaksanaan Barang dan Jasa melalui LPSE;Halaman 48 dari 193 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Bna> Menilai kualifikasi penyedia barang /Jasa melalui sistim PascaKualifikasi;> Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
    Aceh Selatan Tahun2016 berdasarkan Perpres Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan KeEmpat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barangJasa Pemerintah adalah sebagai berikut:> Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;> Menetapkan dokumen pengadaan;> Menyusun jadwal tentatif pelelangan;> Mengumumkan pelaksanaan Barang dan Jasa melalui LPSE;> Menilai kualifikasi penyedia barang /Jasa melalui sistim PascaKualifikasi;> Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran
    Aceh SelatanTahun 2016 berdasarkan Perpres Nomor 04 tahun 2015 tentangPerubahan KeEmpat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 TentangPengadaan barang Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:> Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;> Menetapkan dokumen pengadaan;> Menyusun jadwal tentatif pelelangan;> Mengumumkan pelaksanaan Barang dan Jasa melalui LPSE;> Menilai kualifikasi penyedia barang /Jasa melalui sistim PascaKualifikasi;> Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10 /Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.
Tanggal 3 April 2013 —
25 — 4
  • Bahwa tersangka di gaji dari Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang keluaryaitu sebesar 2% dari jumlah total dana yang dikeluarkan Pemerintah ; Bahwa petunjuk teknis tata cara pengelolaan dana Simpan PinjamPerempuan (SPP) maupun Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PNPM Mandiriyaitu berupa Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dari kementrian dalamnegeri ; Bahwa cara pengajuan bantuan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)53dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), kelompok usaha mengajukanproposal ke kantor PNPM Mandiri Kecamatan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-06-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 31/Pdt.G/2014/PNPgp
Tanggal 2 Desember 2014 — PT. MERDEKA SARANA USAHA M E L A W A N 1. JOHAN RIDWAN HASAN 2. Dra FIDAH HASAN 3. EDDY PRIYASMONO 4. PT. DONNA KEMBARA JAYA
172 — 33
  • MerdekaSarana Usaha dan saksi tidak tahu apakah sudah ada penyelesaian ataubelum ;Bahwa tujuan pendirian Bangka Botanical Garden (BBG)Untuk pelestarianlingkungan di wilayah Bangka Belitung, sarana penelitian dibidanglingkungan hidup, pendidikan, dan wisata;Bahwa saksi sebagai ahli staf tekhnis sebelum di Bangka Botanical Garden(BBG), Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IIl adalah pemilik dankaryawan PT.Donna Kembara Jaya dan jabatan sekarang Tergugat danTergugat II adalah pendiri dan pembina Bangka
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 23-11-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 01-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 41/PID.TPK/2015/PT MKS
Tanggal 14 Desember 2015 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAHMAH Binti TAHIR
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDI SUMARDI, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : KASMIDI Bin ABIDIN, SE
137 — 70
  • Sidrap dalamRangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi SulawesiSelatan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian setelahitu terbit kKeputusan panitia pemilu Kab.Sidrap No.002 / Kep / Panwaskab /SDP / VIII / 2012 tentang pengangkatan kepala Sekretariat dan bendaharaPanwaslu Pilgub di Kab.Sidrap tahun 200122013 ; Bahwa tugas dan wewenang terdakwa II selaku kepala sekretariat Memberikandukungan tekhnis dan administratif kepada panwaslu kabupaten sidrap antara2.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 20 Nopember 2015 — MOHAMAD GUNAEDI, ST, M.Si alias DIDI
107 — 47
  • BalaiPengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan Ill Dinas BinaMarga Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Nomor : 821.2/Keputusan18/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangPerubahan pertama atas keputusan Kepala Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat Nomor : 821.2/Keputusan06/2013Tentang penunjukan Pejabat / Pelaksana PenatausahaanKeuangan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2013, dalam hal ini Tugas dan KewenanganPerjabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BELUNKUT vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
118 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa di samping itu pada saat Tergugat melakukan pengukuran,Tergugat secara tekhnis harus dan wajib untuk melakukan titik ikat padaSertipikat Hak Guna Usaha Penggugat yang terlebin dahulumendapatkan Hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan hal ini jelastidak dapat dibenarkan jika di atas lahan yang telah ada alas haknyaberupa Sertipikat Hak Guna Usaha diterbitkan lagi alas hak berupaSertipikat Hak Milik (objek sengketa) oleh Tergugat atas lahan yangsama untuk pihak lain (Herawani dan kawankawan)
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 96/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : RUZEN HERMANTO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan lelang Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Tuan WITO
Terbanding/Tergugat IV : SISCO Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Satria Iskandar dan Rekan
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
82 — 48
  • yang bersifat hampa tanpa didukung oleh fakta fakta hukumdan buktibukti yang bersifat authentic, oleh karenanya demi hukum patutuntuk ditolak;10.Bahwa petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat IIIdinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)patut untuk ditolak, oleh karena tidak terbukti ada satupun perbuatanTergugat Ill yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.Demikian pula petitum lainnya sangat tidak layak untuk diterima, oleh karenaseluruh procedure tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 112/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD IQBAL
652 — 119
  • Tenaga Ahli Tekhnis : Weko, Wino, Iskandar, Roni, David.Direktur Pengawasan : M. Farid.1. Tenaga Ahli Tekhnik : Weko, Wino, Iskandar, Roni, David.2. Tenaga Ahli Keuangan : Davirman, Pak Nur dan Iqbal.Direktur Marketing : Rina Melati.Direktur Keuangan : Kasmodiard.Pengangkatan para pejabat struktural PT. Hasta Mulya Tata Konsultanadalah berdasarkan Akta Nomor 24 Tanggal 16 Juni 2004 tentangPendirian.Bahwa pada tahun 2007 PT. Hasta Mulya Tata Konsultanpernah melakukan kerja sama dengan PT.
    HastaMulya Tata Konsultan adalah membuat surat penugasankepada Tim Tenaga Ahli Keuangan dan Tekhnis yang isinyapelaksanaan pengawasan pembangunan pabrik latexconcentrate dan pabrik sarung tangan karet yang berlokasi diPropinsi Kalimantan Selatan, yang dibuat oleh Sekretaris danditandatangani bisa oleh saksi sendiri selaku DirekturPengawasan juga bisa oleh Direktur Utama.e Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan olehPT.
    FIG yang meliputi company profile, studi kelayakan, legalitasyang menyangkut akte pendirian, legalitas proyek, kontrak dengan pihakketiga, persetujuan kredit dari Bank, lay out bangunan pabrik dan mesin,progress pekerjaan kontraktor, rekaptulasi biaya berikut bukti buktipendukung pembiayaan yang berupa invoice, kuitansi, faktur dan buktibayar serta rekening Koran pencairan kalau sudah ada pencairan.Selanjutnya tenaga ahli tekhnis maupun keuangan melaksankan surveylapangan sambil melengkapi data data
    Hastamulya TataKonsultan yakni RD Weko Atgiawan selaku AsistenManager untuk Tenaga Ahli Tekhnis dan terdakwaMohammad Iqbal selaku Asisten Manager untuk TenagaAhli Keuangan, untuk turun ke lapangan / lokasi pabrik diDesa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang,Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yangmana dalam setiap melaksanakan tugas pengawasantenaga ahli pengawas selalu dibuatkan Surat Tugas untukmelakukan konfirmasi kepada PT. FIG selaku pemberitugas bahwa PT.
    Hastamulya TataKonsultan yakni Saksi RD Weko Atgiawan selaku AsistenManager untuk Tenaga Ahli Tekhnis dan terdakwaMuhammad Iqbal selaku Asisten Manager untuk TenagaAhli Keuangan, untuk turun ke lapangan / lokasi pabrik diDesa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang,Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yangmana dalam setiap melaksanakan tugas pengawasantenaga ahli pengawas selalu dibuatkan Surat Tugas untukmelakukan konfirmasi kepada PT. FIG selaku pemberitugas bahwa PT.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 07-03-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 23/Pdt.Sus/2016/PN.Smd
Tanggal 18 April 2016 — H. WARYA, UKEN RUKAENAH sebagai Pemohon Keberatan dan Kementrian Pekerjaan Umum Cq. Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileuyi-Sumedang-Dawuan dkk sebagai Termohon Keberatan
257 — 135
  • Dalam merealisasikan Layak danAdil Standar Penilaian Indonesia (SPI) merumuskan secara bakuTentang Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum yang yang dimuat dalam SPI 2013, seri 306 sertaPetunjuk Tekhnis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dikeluarkan oleh olehKomite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) MasyarakatProfesi Penilai Indonesia MAPPI) diterbitkan 1 Oktober 2014 danberlaku efekti 1 Januari 2015 serta perubahannya
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 13-08-2019 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 24-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 370/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 37
  • *"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebutdi maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatHalaman 52 sampai dengan Hal. 79 Putusan Perkara Perdata NO. 370/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Timpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.7.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2012 — Putus : 23-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 12/PID.SUS/ 2012/ PN. PBR.
Tanggal 23 Oktober 2012 — H. RAJA ZAHEDI, SP
62 — 11
  • (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluhlima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 80 harikalender dari tanggal 02 Oktober 2006 s/d tanggal 20 Desember 2006 ;sedangkan jenis kegiatan pekerjaannya dalam pelaksanaan peremajaanKebun Karet Rakyat Tahun 2006 pada masingmasing lokasi dimaksudberdasarkan Petunjuk Tekhnis pelaksanaan sesuai dengan PerjanjianKontraknya masing masing adalah :1.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 09-10-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 333/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
HENDRIK RUDY
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk cabang Makassar
2.RADEN ERIL
3.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
85 — 27
  • LPKSM untukmengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungankonsumen"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku Il PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga SwadayaHalaman 51 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pat.G/2018/PN Mks10.ll.Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentinganmasyarakat.Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
Pengadilan PN SIGLI Pidana Khusus
Register : 20-11-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN SIGLI Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sgi
Tanggal 2 Desember 2019 — Pemohon:
1.A. HAFIDH BIN M. HUSEN
2.MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS
3.SURYADI BIN ABDUL HAMID
4.TEUKU MUHAMMAD AZMISYAH BIN T. NURDIN AB
5.RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH ACEH Cq. KEPOLISIAN RESORT PIDIE
120 — 32
  • SAKSI SUNARDI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi menjelaskan dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tidakterdapat dalam rujukan surat tentang aturan ataupun petunjuk tekhnis yangmengatur pencantuman Laporan Hasil Penyelidikan (LHP). Bahwa saksi menjelaskan telah memenuhi kriteria sebagai penyidik pembantudibuktikan dengan memiliki Sertifikat pengembangan fungsi reskrim.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 10-02-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 29 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ABDURRAHIM, SH.
Terdakwa:
HARYANI SAHAR, S.H. binti H. MUH. SAHAR.
92 — 49

  • 1 (satu) rangkap Keputusan Pejabat Pembuatan Komitmen Nomor 12 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Sekaligus Pelaksana Administrasi Kegiatan Barang/Jasa pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang TA. 2018;

    22.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2421 K/PID.SUS/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie (T1), Dk
809 — 690 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, para Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam proyek pengadaan air bersih. Namun, pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri ... [Selengkapnya]
  • terbukti bahwa yang melakukan serah terimapekerjaan untuk dilakukan pembayaran retensi adalah PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh Ali Nurain bukanKuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh PemohonKasasi;Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimanadalam pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang01/PID.SUSTPK/2016/PN.PDG halaman 432 alinea ke2 yangpada pokoknya menyatakan: Ali Nurain selaku PejabatPelaksana Tekhnis
    No. 2421 K/PID.SUS/2016Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahdan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa yang mengangkat PPK/PPTK sebagai Otak atauIntelektual Dader timbulnya perkara Tindak Pidana Korupsi iniadalah Ali Nurain selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) sebagaimana pertimbangan Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang 01/PID.SUSTPK/2016/PN.PDG halaman 432 adalah PA (Terdakwa 1)berdasarkan
    Bahwa putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan, karena JaksaPenuntut Umum tidak membawa dader intelektual yaitu PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sebagaimana pertimbangan HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang01/PID.SUSTPK/2016/PN.PDG halaman 432 yang menerangkan :bahwa berdasarkan kepada faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksisaksi, buktibukti surat yangditampilkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah terbuktibahwa
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 01-10-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
MGS FERDIANSYAH, DKK
Tergugat:
1.PT.SHARP ELETRONIK INDONESIA Cq DIREKTUR PT.SHARP ELETRONIK INDONESIA
2.DIREKTUR PT. SINAR MULIA UTAMA Cq DIREKTUR PT. SINAR MULIA UTAMA
128 — 42
  • Bahwa proses rekrutmennya yaitu PT.Sharp Elektronik Indonesiameminta kepada PT.Sinar Mulia Utama untuk tenaga kerja dalamhal administrasi, lalu PT.Sinar Mulia Utama mencari tenaga kerjatetapi secara tekhnis PT. Sharp Elektronik Indonesia yangmenerima, merekrut karyawan, kemudian setelah di tes diPT.Sharp Elektronik Indonesia langsung diserahkan kepadaPT.Sharp Elektronik Indonesia untuk tanda tangan kontrak, setelahsemua nya selesai baru diserahkan kepada PT.Sinar Mulia Utama.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-12-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1816 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — SUDARMIN, S.STP
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MujahidinIbrahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Sekda/Ketua Panitia Sembilankepada Sahiruddin selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danEka Wiraswati, SE., selaku Bendahara Sekretariat Daerah, dan hal ini dapatdilihat dalam kwitansi pembayaran yaitu merekalah yang tersebut memilikiotoritas, dan hanya mereka bertiga yang membubuhkan tandatangan dalamkwitansi pembayaran.
Pengadilan PN Kuala Kurun Pidana Umum
Register : 16-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN Kuala Kurun Nomor 47/Pid.B/2019/PN Kkn
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
1.JANANG MULA ANDRI RONU, SH
2.RENDY BAHAR PUTRA, S.H
Terdakwa:
YONDI Als JONO Als Bapak NIKI Bin SUDIRMAN
144 — 79
  • Sudirman yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaiTerdakwadipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas Terdakwa Yondi als Jono als Bapak Niki Bin Sudirmansebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas, maka Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis