Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Ajenrem 131 / Stg Nomor : Sprin/43/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 Tentang Penunjukan Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI-AD Gel. II TA. 2008 . ------------------------2) 5 (lima) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI-AD Gel.

Bahwa berdasarkan Pegumuman Kaajendam VII/Wrb nomorPeng/05/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Penerimaan TamtamaPrajurit Karier TNI AD Gel Il TA 2008, Terdakwa selaku Kaajenrem131/Stg menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/43/VIII/2008 tanggalAgustus 2008 tentang perintah Penunjukan sebagai PanitiaPenerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI AD Gelombang II TA 2008,dimana Terdakwa menjabat sebagai Ketua Panitia.e.

Bahwa Terdakwa secara lisan telah menyampaikan kepadaanggota Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI ADGelombang II TA 2008 maupun peserta test, yaitu salah satunyalarangan untuk meminta maupun menerima uang dari Siswa atauorang tua calon Siswa, untuk sanksinya administrasi maupun pidana.f.

Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia Penerimaan TamtamaPrajurit Karier TNI AD Gelombang II TA 2008, pada bulan Nopember2008 telah memerintahkan kepada Sertu Rajulan Simbala (Saksi3)dan PNS Sujamti (Saksi4) untuk memungut uang sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap setiap calonSiswa Secata PK Gel II tahun 2008 yang lulus seleksi Pantukhir diAjenrem 131/Stg.g.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah Pemohon sebagai wali dari anak bernama Dion Anugrah, usia 20 tahun untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan untuk anak mengikuti Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Saudara Aris Syarifudin sebagai wali dari anak bernama: Muhamad Asmar Marang, tempat/tanggal lahir: Kalabahi, 13 Juni 2004, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Namodale, RT.001/RW.001 Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, untuk menandatangani kelengkapan persyaratan yang diperlukan dalam seleksi Penerimaan Bintara Prajurit Karier

2tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut ;e Bahwa berdasarkan ketentuan Bab XIV Tentang Penyidikan, Penuntutan danPemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan, Undang undang No 31 Tahun2004 tentang Perikanan, Pasal 77 menyebutkan bahwa Pemeriksaan di sidangPengadilan dalam perkara tindak pidana perikanan dilakukan berdasarkanhukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang undang inidan berdasarkan Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa Hakim PengadilanPerikanan terdiri atas Hakim Karier

dan Hakim Ad Hoc, serta Pasal 78 ayat (2)menyebutkan bahwa Susunan Majelis Hakim terdiri atas 2 (dua) Hakim Ad Hocdan 1 (satu) Hakim Karier ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dihubungkan denganfakta atau keadaan yang ada di Pengadilan Perikanan Sorong,di mana saat ini,Pengadilan Perikanan Sorong hanya memiliki 1 (Satu) Hakim Ad Hoc sehinggauntuk menyidangkan perkara perkara aquo tidak dapat dilakukan dengankomposisi 3 (tiga) Hakim karier dan terhadap hal ini menurut Hakim Anggota 2adalah

dan 1 (Satu) orangHakim Ad Hoc ;Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 1, 2 dan 6/Pid.SusPRK/2018/PN SON,Ketua Pengadilan Perikanan Sorong telah melakukan Pergantian Majelis Hakimdalam Perkara Nomor 1, 2 dan 6/Pid.SusPRK/208/PN SON dengan komposisi3 (tiga) Hakim Karier dimana salah satu Hakim tersebut adalah Hakim Anggota25Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam penetapan Pergantian MajelisHakim tersebut adalah Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 106 Undang undangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana

mempunyai maksud terselubung dan sarat kepentingan agarperkaraperkara aquo bisa disidangkan dan diputus di Pengadilan PerikananSorong ;Selama belum ada petunjuk dari Mahkamah Agung dan tidak dilaksanakannyaketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikananberakibat pemeriksaan dan putusan menjadi batal demi hukumkarena aturan formil tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;Mengenai Surat Permohonan Izin untuk bersidang 11 (Sebelas) perkara denganformasi 2 (dua) Hakim Karier

dan 1 (satu) Hakim Ad Hoc hingga pada saatpenjatuhan pidana terhadap terdakwa, sama sekali belum ada jawaban atautanggapan dari Mahkamah Agung RI lantas mengapa Ketua PengadilanPerikanan Sorong / Ketua Majelis berani dan nekad mengeluarkan PenetapanHal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 1/Pid.SusPrk/2018/PN SonMajelis Hakim yang baru dengan formasi 3 (tiga) Hakim Karier yang manaformasi Majelis Hakim baru tersebut jelas jelas bertentangan denganpermohonan izin tertanggal 22 Januari 2018 dan ketentuan

Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Spt Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering bercerita bahwaantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sendirianmengurus anak dan Tergugat lebin mementingkan karier daripadamemperhatikan rumah tangga; Bahwa yang saksi ketahui bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat danTergugat tinggal berjauhan karena Tergugat berpindahpindah kerja dan setahusaksi Tergugat berpindahpindah

kerja tersebut untuk mengejarjabatan/menunjang karier Tergugat sehingga Penggugat sendirian mengurusanakanak Penggugat dan Tergugat; Bahwa Penggugat mengetahui alasan Tergugat berpindah kerja tersebutdan memang kepindahan Tergugat tersebut atas izin dari Penggugat bahkanPenggugat pernah mengikuti Tergugat ke Samarinda, namun setelahPenggugat dan Tergugat kumpul di Samarinda selama 1 (satu) tahun, Tergugatpindah lagi ke Berau dan oleh karena Penggugat merasa sendiri di kampungorang, maka pada tahun

duduk perkara;Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat yang mengakui danatau membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta sebagaiberikut :Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga)orang anak; Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan namun hanyalahpertengkaran kecil saja paling sebentar setelah itu bisa rukun lagi; Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering berpisahkarena pekerjaan, namun itu untuk menunjang karier

Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Spt Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telahdikaruniai 3 (tiga) orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun danharmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi antaraPenggugat dan Tergugat tinggal berjaunan karena Tergugat berpindahpindah kerja dan setahu saksi Tergugat berpindahpindah kerja tersebutuntuk mengejar jabatan/menunjang karier Tergugat, sejak itulan hubunganantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

dalildalil gugatan Penggugat, pengakuanTergugat dan didukung dengan buktibukti sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim menemukan faktafakta sebagai berikut; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak; Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahtidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhankarena pekerjaan Tergugat dan Tergugat serng berpindahpindah kerja untukmengejar jabatan/menunjang karier

membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal12 Maret 2018 yang telah didaftarkan dikKepaniteraan Pengadilan NegeriPutussibau dibawah register perkara perdata No.11/Pdt.P/2018/PN Pts,telahmengemukakan halhal sebagai berikut :des2.3.Bahwa Pemohon ingin menjadi wali seorang anak bernama IF FRAHIM ;Bahwa anak tersebut akan melamar menjadi TAMTAMA PRAJURIT KARIER

Katarina Rinja ; Bahwa sejak katarina Rinja meninggal If Frahim di asuh,dibiayai olehpemohon ;Bahwa If Frahim Sekolah Dasarnya di SD N.04 Putussibau ;Bahwa If Frahim Sekolah Menengah pertamanya di SMP N.5 Putussibau ;Bahwa If Frahim sekolah menengah Umum nya di SMU Kristen Setia BudiPutussibau ;Bahwa If Frahim selesai pendidikan pada tahun 2017 ; Bahwa selama ini If Frahim bebekerja serabutan membantu pemohon ;Bahwa pemohon mengajukan perwalian sebagai syarat untuk masukmenjadi Tamtama Prajurit Karier

akanmengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, makasegala sesuatu yang tertuang dalam berita acara permohonan ini telah dianggaptermaktub dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati maksud daripermohonan pemohon jelas bahwa pemohon mengajukan permohonan perwaliandari seorang anak yang bernama If Frahim sebagai persyaratan mengikutiTamtama Prajurit karier

ditinggal oleh ayahkandungnya sehingga If Frahim dan Katarina Rinja yang merupakan kandung nyatinggal bersama dengan pemohon di Jl.Muntin pala pulau Rt/Rw.001/001 Desapala pulau Kec.Putussibau Utara kemudian pada tahun 2009 katarina rinjameninggal dunia sehingga If Frahim diasuh dan dibiayai kehidupannya olehpemohon selaku bibik/ orang tua asuh oleh karena If Frahim sekarang sudahmenenyelesaikan pendidikan Sekolah menengah umum dan karena If Frahim saatini berkeinginan untuk melamar sebagai Tamtama Karier

/Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2019/PN PlwBahwa nama M.SUKRI tersebut telah lama Pemohon gunakan dikehidupan seharihari sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk(KTP) NIK: NIK: 1405022410730002 dan Kartu Keluarga Nomor:1405023009100252 dan hingga dilingkungan masyarakat sudah mengenali nama tersebut;Bahwa walaupun pada Kutipan Akta Nikah nomor: 352,03,X,1998, ljazahMadrasah Aliyah Menengah Tingkat Atas nomor: XIX/MA/167/1993,jazah Sekolah Bintara Prajurit Karier Polisi Pemohon Nomor:094204050

Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah Menengah Tingkat Atas Nomor:XIX/MA/167/1993 dan ljazah Sekolah Bintara Karier Kepolisian Nomor:094204050 yang sudah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 1405LU150920140030 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.Bahwa berdasarkan halhal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohonmemohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari perHal. 2 dari 9 hal.

1405LU150920140030 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P1;2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1405022410730002 Pemohonyang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya(diberi tanda) P2; 3.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1405023009100252 atas namaPemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P3;4.Fotokopi ljazah Madrasah Aliyah Menengah Tingkat Atas Nomor:XIX/MA/167/1993 dan ljazah Sekolah Bintara Karier

/Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2019/PN PlwKebidanan RSIA Harapan Bunda yang telah diberi materai dansesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P4;5.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 352,03,X,1998 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, KotaMadya Pekanbaru, Propinsi Riau yang telah diberi Materai dansesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P5;6.Fotokopi Ijazah Sekolah Bintara Karier Kepolisian Nomor: 094204050yang ditanda tangani oleh Kepala Ruang Kebidanan

UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6109);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAKIM KHUSUSDALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM ~~ DIPENGADILAN TATA USAHA NEGARA.Pasal 1Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum atauHakim Khusus Tata Usaha Negara Pemilihan Umum yangselanjutnya disebut Hakim Khusus adalah hakim karier dilingkungan Pengadilan Tata Usaha

Usaha Negara mengusulkanhakim pengadilan tata usaha negara yang sudahmemenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan olehundangundang kepada Ketua Mahkamah Agung untukmenjadi Hakim Khusus.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengusulkanpaling sedikit 3 (tiga) hakim dengan mempertimbangkanjumlah perkara pada masingmasing pengadilan tatausaha negara.Pasal 4Ketua Mahkamah Agung menetapkan Hakim Khusus yangdiusulkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.Pasal 5Persyaratan Hakim Khusus terdiri atas:a.hakim karier

di persidangan dengan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut;Saksi I: SUPARMIANTOBahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon sejak kecil;Bahwa nama pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kartu TandaAdvokat adalah KUSNAN ;Bahwa nama kecil dan panggilan sehari hari Pemohon adalahKUSNAN ;Bahwa saksi tahu kalau nama pemohon ditambah menjadi KUSNANCEND HUN ATA ;Bahwa nama Pemohon ditambah karena Pemohon merasa kurangpercaya diri, nama Pemohon terlalu singkat dan tujuannya agar suksesdalam karier

saksi tahu pekerjaan pemohon adalah sebagai Advokat;Saksi 7/(MOHAMAD SIS WO HEJDRA WAN): .Bahwa sakst adalah tetangga dar1 Pemohon scjak kecil;Bahwa nama pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kartu TandaAdvokat adalah KUSNAN ;e Bahwa nama kecil dan panggilan sehari hari Pemohon adalahKUSNAN ;e Bahwa saksi tahu kalau nama pemohon ditambah menjadi KUSNANCINDHUNATA;Bahwa nama Pemohon ditambah karena Pemohon merasa kurangpercaya diri, nama Pemohon terlalu singkat dan tujuannya agar suksesdalam karier

sudah lama dipakai oleh Pemohon, namaKUSNAN merupakan pemberian dari orangtua Pemohon yaitu Rusdidan Rusmiyati sebagaimana termuat dalam akte Pemohon (bukti P3) ;Bahwa benar dalam bukti Pl, P2, P3, P4, P5 sampai dengan P6adalah nama yang dipakai Pemohon ;Bahwa benar Pemohon kemudian bermaksud untuk merubah namadengan mcnambah nama Pemohon dari KUSNAN menjadi KUSNANCINDHUNATA;Bahwa benar tujuan Pemohon merubah namanya tersebut karenaPemohon ingin dengan nama barunya tersebut supaya lebih suksesdalam karier

tanggal 2 April 2018 ;Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2April 2018, dengan memberhentikan Penggugat dalam jabatan struktural eselon IIBsebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, kemudianditurunkan / dinonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten KonaweUtaratanpa sebab, alasan, pelanggaran dan prosedur yang berdasarkan hukum,ketentuan dan aturan yang berlaku jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat baik secara moril, karier

dari tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 123 Tahunril 2018 yang memposisikan Penggugat seolaholah telah melakukan2018 tanggal 2 Apmemberhentikan Penggugat dari jabatan strukturalpelanggaran disiplin berat dengangai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara,eselon IIB sebaan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawekemudian diturunkan/ dinonjobkrsebut menimbulkan presenden buruk, beban moral dan psikologis yang amatUtara teg merupakan pembunuhan karakter dan karier

Pengguberat bagi Penggugat, yan gatkedepan, dimana Penggugat kehilangan karier eselon IIB, sebagai jenjang karier untukdapat naik ke eselon yang lebih tinggi dan kehilangan hak untuk ikut berkompotiter atauPerkara Nomor 19/G/2018/PTUNKDI halaman 8 dari 38 halamanAyScanned by CamScannerdipromosika ;P nN dalam jabatan struktural yang lebih tinggi, disamping itu masa kerja Penggugat akan menjadi lebih singkat ;Demikianpula secara materil akibat dari pemberhentian tersebut Penggugat sejak bulanApril

diangkat dalam jabatansebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran keputusan ini.Fakta hukumnya ternyata dalam daftar lampiran Keputusan Tergugat tersebut padanomor urut 1 bukan tindakan pengangkatan jabatanyang dilakukan Tergugat sebagalmana dimaksud tentang pengangkatan jabatan / mutasi dalam Paragraf 7, Pasal 73 UUNo 5 Tahun 2014 tentang Aoleh Tergugat, tetapi yang dilakukan adalahparatur Sipil Negara, dan bukan pengangkatan jabatanyang dilakukan tindakan pengsoliman,pembunuhan karakter dan karier

Pendayagunaan danPengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah KotaMakassar;6. HASFIRAMA, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kota Makassar;Halaman 1 dari 48 halaman. Putusan Nomor 342 K/TUN/20167. A. ATO RAKHMAWAN, SIP., Staf Badan KepegawaianDaerah Kota Makassar;8. AMAR MARUF, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kota Makassar;9.

Putusan Nomor 342 K/TUN/2016pembunuhan karakter dan karier Penggugat ke depan, di mana Penggugatkehilangan karier eselon Il.b, sebagai jenjang karier untuk dapat naik keeselon yang lebih tinggi dan kehilangan hak untuk ikut berkompetiter ataudipromosikan dalam jabatan struktural yang lebih tinggi, di samping itumasa kerja Penggugat akan menjadi lebih singkat;Demikian pula secara materil akibat dari pemberhentian tersebutPenggugat kehilangan dan sudah tidak lagi menerima tunjangan jabatanstruktural

Perda Kota Makassar No. 7 Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Perda No. 3 Tahun 2009 dan jabatanKP3S belum dilegitimasi dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas,sehingga dapat berakibat pada tidak jelasnya status kelembagaan danjaminan kepastian arah pengembangan karier Penggugat sebagaimanamaksud Pasal 12 ayat (1) PP No. 100 Tahun 2000, sebagai berikut:Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan poladasar karier dengan keputusan Presiden;Demikian karena jabatan KP3S bukan jabatan

(BKD), adalah perbuatan sewenangwenangyang merupakan pembunuhan karakter dan karier Pemohon Kasasi,sangat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan AUPB, yakni:a.

Perda Kota Makassar No.7 Tahun 2013 tentangPerubahan kedua Perda No.3 Tahun 2009, sehingga dapat berakibat padatidak jelasnya status kelembagaan dan jaminan kepastian arahpengembangan kerier Pemohon Kasasi sebagaimana maksud Pasal 12ayat (1) PP No.100 Tahun 2000, sebagai berikut:Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan poladasar karier dengan keputusan Presiden;Pasal 250 ayat (1) UndangUndang No.23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, sebagai berikut:Perda dan Perkada sebagaimana

2tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut ;Bahwa berdasarkan ketentuan Bab XIV Tentang Penyidikan, Penuntutan danPemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan, Undang undang No 31 Tahun2004 tentang Perikanan, Pasal 77 menyebutkan bahwa Pemeriksaan di sidangPengadilan dalam perkara tindak pidana perikanan dilakukan berdasarkanhukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang undang inidan berdasarkan Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa Hakim PengadilanPerikanan terdiri atas Hakim Karier

dan Hakim Ad Hoc, serta Pasal 78 ayat (2)menyebutkan bahwa Susunan Majelis Hakim terdiri atas 2 (dua) Hakim Ad Hocdan 1 (satu) Hakim Karier ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dihubungkan denganfakta atau keadaan yang ada di Pengadilan Perikanan Sorong,di mana saat ini,Pengadilan Perikanan Sorong hanya memiliki 1 (Satu) Hakim Ad Hoc sehinggauntuk menyidangkan perkara perkara aquo tidak dapat dilakukan dengankomposisi 3 (tiga) Hakim karier dan terhadap hal ini menurut Hakim Anggota 2adalah

dan 1 (Satu) orangHakim Ad Hoc ;Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 6/Pid.SusPrk/2018/PN SonBahwa berdasarkan Penetapan Nomor 1, 2 dan 6/Pid.SusPRK/2018/PN SON,Ketua Pengadilan Perikanan Sorong telah melakukan Pergantian Majelis Hakimdalam Perkara Nomor 1, 2 dan 6/Pid.SusPRK/208/PN SON dengan komposisi3 (tiga) Hakim Karier dimana salah satu Hakim tersebut adalah Hakim Anggota25Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam penetapan Pergantian MajelisHakim tersebut adalah Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 106 Undang

mempunyai maksud terselubung dan sarat kepentingan agarperkaraperkara aquo bisa disidangkan dan diputus di Pengadilan PerikananSorong ;Selama belum ada petunjuk dari Mahkamah Agung dan tidak dilaksanakannyaketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikananberakibat pemeriksaan dan putusan menjadi batal demi hukumkarena aturan formil tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;Mengenai Surat Permohonan Izin untuk bersidang 11 (Sebelas) perkara denganformasi 2 (dua) Hakim Karier

dan 1 (satu) Hakim Ad Hoc hingga pada saatpenjatuhan pidana terhadap terdakwa, sama sekali belum ada jawaban atautanggapan dari Mahkamah Agung RI lantas mengapa Ketua PengadilanPerikanan Sorong / Ketua Majelis berani dan nekad mengeluarkan PenetapanMajelis Hakim yang baru dengan formasi 3 (tiga) Hakim Karier yang manaformasi Majelis Hakim baru tersebut jelas jelas bertentangan denganpermohonan izin tertanggal 22 Januari 2018 dan ketentuan hukum acara ?

dan sudah mendapat Putusan MHukuman Disiplin Nomor :PHD/02/V/2004 tanggal 26 Mei 2004 berupa penahanan berat 14 hari,UKP (Usulan Kenaikan Pangkat) ditunda 2 (dua) operiode' dankesempatan mengikuti pendidikan jenjang karier ditunda 2gelombang.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwamenerangkan sebagai berikut1.

Terdakwa sudah sering THII dan sering ditindak oleh satuandengan hukuman disiplin berupa penahanan berat 14 hari, UKP(Usulan Kenaikan Pangkat) ditunda 2 (dua) periode dan kesempatanmengikuti pendidikan jenjang karier ditunda 2 (dua) periode dankesempatan mengikuti pendidikan jenjang karier ditunda 2 (dua)gelombang.7. Bahwa latar belakang Terdakwa sering tidak masuk dinas karenaTerdakwa sering keluar malam dan sisa gaji perobulan hanyaRp.450.000, karena habis dipotong cicilan BRI.8.

dan mendapat Putusan Hukuman Disiplin berupa penahanan berat14 hari, UKP (Usulan Kenaikan Pangkat) ditunda 2 periode dankesempatan mengikuti pendidikan jenjang karier ditunda 2gelombang.6.

Bahwa dari riwayat hukuman Terdakwa yang mendapat HukumanDisiplin berupa penahanan berat 14 hari, UKP (Usulan KenaikanPangkat) ditunda 2 periode dan kesempatan mengikuti pendidikanjenjang karier ditunda 2 gelombang karena sering melakukan THTImenunjukkan Terdakwa seorang prajurit INI yang berdisiplin rendahkarena itu) apabila hukuman yang akan dijatuhi ini tidak membuatnyajera dan merubah sikapnya menjadi prajurit yang baik dan disiplin,dan Terdakwa tidak memperdulikan sangsi dalam perkara hukuman

Salinan Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.Jrdisebabkan karena Termohon sering cemburuan kepada Pemohon yakniTermohon cemburu kepada rekan kerja Pemohon saat Pemohon kerjadikantornya, selain itu Termohon juga kurang mensyukuri atas nafkah ekonomiyang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. selain itu Termohon jugawanita karier yang bekerja sebagai seles di perusahaan swasta, sehinggakurang memeberikan kasih sayang kepada Pemohon dan anaknya.dan apabiladi nasihati oleh Pemohon, Termohon malah tidak

Salinan Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2019/PA.JrTermohon juga wanita karier yang bekerja sebagai seles di perusahaan swasta,sehingga kurang memeberikan kasih sayang kepada Pemohon dananaknya.dan apabila di nasihati oleh Pemohon, Termohon malah tidakmeresponnya dan bahkan merasa benar sendiri; Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 tahun danawal pisah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang beradadirumah orangtua Pemohon, di Jalan Gajah Mada XXiIII/20 lingkungan KaliwatesRT

KecamatanKaliwates Kabupaten Jember sudah mempunyai 1(satu) anak ANAK Il,Perempuan, umur 14 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon; Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonislagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena Termohon sering cemburuankepada Pemohon yakni Termohon cemburu kepada rekan kerja Pemohon saatPemohon kerja dikantornya, selain itu Termohon juga kurang mensyukuri atasnafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. selain ituTermohon juga wanita karier

isteri yang sah ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 12 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Termohon sering cemburuan kepada Pemohon yakni Termohon cemburukepada rekan kerja Pemohon saat Pemohon kerja dikantornya, selain ituTermohon juga kurang mensyukuri atas nafkah ekonomi yang diberikan olehPemohon kepada Termohon. selain itu Termohon juga wanita karier

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokanlagi Karena sering terjadi perbedaan pendapat dan sikap, terlebihTermohon memilih pekerjaan atau karier dari pada rumah tanggadan suami;b. Bahwa Termohon tidak pernah mendengarkan nasihatPemohon terkait permasalahan rumah tangga;. Bahwa Pemohonsudah merasa lelahdengan sikap Termohonyang tidak menghargai Pemohon dan suka sekehendaknya sendiri;d.

Termohon setelah melangsungkanperkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Jl.Raya semolowaru no 127 Surabaya ; Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan; Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baikdan harmonis, namun sejak sejak tahun 2016 sering terjadiperselisihan dan pertengkaran; Bahwa Pemohon dan Termohon' bertengkar karenaPemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karenasering terjadi perbedaan pendapat dan sikap, terlebih Termohonmemilih pekerjaan atau karier

Termohon setelah melangsungkanperkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Jl.Raya semolowaru no 127 Surabaya ; Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan; Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baikdan harmonis, namun sejak sejak tahun 2016 sering terjadiperselisihan dan pertengkaran; Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karenaPemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karenasering terjadi perbedaan pendapat dan sikap, terlebih Termohonmemilih pekerjaan atau karier

adanya kesepakatan perceraian serta alasanalasanperceraian adalah bersifat imperatif maka kepada Pemohon dibebanipembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan padadalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak sejak tahun 2016,antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak adakecocokan lagi karena sering terjadi perbedaan pendapat dan sikap,terlebin Termohon memilih pekerjaan atau karier

ANAK I usia 26 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;Bahwa selama hidup bersama rumah tangga antara Pemohon dan Termohonhidup harmonis, sejak awal bulan Januari 2016 rumah tangga antara Pemohondengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerusdisebabkan Karena Termohon menuduh dan memfitnah Pemohon telah menikahsiri dengan Wanita lain yang masin mempunyai suami tanpa bukti yang sah,kemudian Termohon bekerja sama dengan rekan atau orang lain untukmenjatuhkan karier dan

Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasanPermohononan cerai talak Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohonsering terjadi pertengkaran terus menerus, dan Termohon menuduh danmemfitnah Pemohon telah menikah siri dengan Wanita lain yang masihmempunyai suami tanpa bukti yang sah, kemudian Termohon bekerja samadengan rekan atau orang lain untuk menjatuhkan karier dan kehormatanPemohon, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Bahwa berdasarkan

Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, bahkan sampai pada tanggal 29September 2018 antara Pemohon dengan Termohon masih pergi bersamaselama 5 hari diantaranya berkunjung ke rumah orang tau Tergugat di DesaWonosari, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen kemudianmenyaksikan wisuda anak kedua Pemohon dan selebihnya pergi bersamake surabaya, selain itu selama ini Termohon juga selalu hormat dan taatkepada pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghina danmencela Pemohon, apalagi sampai menjatuhkan karier

dan kehormatanPemohon, itu sama sekali tidak benar dan tidak masuk dalam logikaTermohon, karena karier Pemohon juga untuk masa depan anak Pemohondan Termohon, sehingga dalam hal ini Pemohon tidak jelas dalammenguraikan masalah yang didalilkan Pemohon sehingga patut kiranyaPermohonan Pemohon tidak dapat diterima;5.

No 2199/Pdt.G/2018/PA.PML Bahwa Termohon selalu hormat dan taat kepada Pemohon sebagai suami,Termohon tidak pernah menjatuhkan karier dan kehormatan Pemohonkarena kehormatan dan karier Pemohon juga untuk masa depan anak; Bahwa tidak benar kalau Pemohon mengatakan antara Pemohon danTermohn sudah pisah ranjang selama 1 tahun 9 bulan yang benar adalahantara Pemohon dan Termohon masih hidup bersama dalam satu rumahmasih tidur dalam satu kamar dan satu ranjang karena memang rumahtangga Pemohon dengan

p>M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Yanuarius Jogo sebagai wali dari anak bernama: Yohanes Meo, tempat/tanggal lahir: Nagekeo, 27 Juli 2002, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Namodale, RT.004/RW.002 Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, untuk menandatangani kelengkapan persyaratan yang diperlukan dalam seleksi Penerimaan Bintara Prajurit Karier

Bahwa anak tersebut " FAJAR RAMADHAN " saat ini berkeinginan mendaftar sebagaiPRAJURIT KARIER TNI AD 2020.. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menanda tangani surat suratyang berhubungan dengan pendaftaran masuk PRAJURIT KARIER TNI AD 2020..

Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran PRAJURIT KARIER TNI AD 2020 tersebutdi perlukan petapan dari Pengadilan Negeri Donggala ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, pbemohon memohon kiranya berkenan menerimapermohonan pemohon dan penetapan secara hukum sebagai berikut :1.2.Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.Menetapkan bahwa pemohon bernama " SAMSUDIN " Lahir di ParePare, tanggal 31121973, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jin.

DANIEL TAPPANGAN Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakaksepupu Pemohon;Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Nnk Bahwa Pemohon belum pernah menikah; Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk mengubahnama Pemohon dari semula DORKAS RERO menjadi LUDIA RATTE; Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut adalah karena adat,karena Pemohon dalam hal karier dan jodoh sering mengalami kendala,sehingga orang tua Pemohon menyarankan agar Pemohon menggantinamanya

STEVEN BUNGA Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakaksepupu Pemohon; Bahwa Pemohon belum pernah menikah; Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk mengubahnama Pemohon dari semula DORKAS RERO menjadi LUDIA RATTE; Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut adalah karena adat,karena Pemohon dalam hal karier dan jodoh sering mengalami kendala,sehingga orang tua Pemohon menyarankan agar Pemohon menggantinamanya; Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 10 September

bahwa menurut keterangan para saksi Pemohonsebenarnya lahir pada tanggal 10 September 1970, sementara tanggal lahiryang tertera di Kartu Tanda Penduduk adalah tidak benar, hal tersebut karenapada saat Pemohon di usia 12 (dua belas) tahun umurnya dituakan agar dapatmemperoleh pekerjaan sehingga tanggal lahir Pemohon yang sebenarnyaadalah 10 September tahun 1970;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maksudPemohon mengubah namanya tersebut adalah karena adat, karena Pemohondalam hal karier

2tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut ;e Bahwa berdasarkan ketentuan Bab XIV Tentang Penyidikan, Penuntutan danPemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan, Undang undang No 31 Tahun2004 tentang Perikanan, Pasal 77 menyebutkan bahwa Pemeriksaan di sidangPengadilan dalam perkara tindak pidana perikanan dilakukan berdasarkanhukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang undang inidan berdasarkan Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa Hakim PengadilanPerikanan terdiri atas Hakim Karier

dan Hakim Ad Hoc, serta Pasal 78 ayat (2)menyebutkan bahwa Susunan Majelis Hakim terdiri atas 2 (dua) Hakim Ad Hocdan 1 (satu) Hakim Karier ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dihubungkan denganfakta atau keadaan yang ada di Pengadilan Perikanan Sorong,di mana saat ini,Pengadilan Perikanan Sorong hanya memiliki 1 (Satu) Hakim Ad Hoc sehinggauntuk menyidangkan perkara perkara aquo tidak dapat dilakukan dengankomposisi 3 (tiga) Hakim karier dan terhadap hal ini menurut Hakim Anggota 2adalah

dan 1 (Satu) orangHakim Ad Hoc ;Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 1, 2 dan 6/Pid.SusPRK/2018/PN SON,Ketua Pengadilan Perikanan Sorong telah melakukan Pergantian Majelis Hakimdalam Perkara Nomor 1, 2 dan 6/Pid.SusPRK/208/PN SON dengan komposisi3 (tiga) Hakim Karier dimana salah satu Hakim tersebut adalah Hakim Anggota2;Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam penetapan Pergantian MajelisHakim tersebut adalah Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 106 Undang undangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana

mempunyai maksud terselubung dan sarat kepentingan agarperkaraperkara aquo bisa disidangkan dan diputus di Pengadilan PerikananSorong ;Selama belum ada petunjuk dari Mahkamah Agung dan tidak dilaksanakannyaketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikananberakibat pemeriksaan dan putusan menjadi batal demi hukumkarena aturan formil tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;Mengenai Surat Permohonan Izin untuk bersidang 11 (Sebelas) perkara denganformasi 2 (dua) Hakim Karier

dan 1 (satu) Hakim Ad Hoc hingga pada saatpenjatuhan pidana terhadap terdakwa, sama sekali belum ada jawaban atautanggapan dari Mahkamah Agung RI lantas mengapa Ketua PengadilanPerikanan Sorong / Ketua Majelis berani dan nekad mengeluarkan PenetapanMajelis Hakim yang baru dengan formasi 3 (tiga) Hakim Karier yang manaformasi Majelis Hakim baru tersebut jelas jelas bertentangan denganpermohonan izin tertanggal 22 Januari 2018 dan ketentuan hukum acara ?