Gorga Duma Sari yang selanjutnya disebutdengan PT GDS diterima oleh Saksi selaku Bupati Samosir , Saksi mendisposisikansurat tersebut kepada tim peneliti , tim peneliti inilah yang kemudian masuk kelokasi Areal Penggunaan Lain untuk melakukan penelitian di lapangan, terhadapareal yang dimohonkan oleh PT GDS pernah diajukan oleh PT EJS; Bahwa PT.

Tim peneliti hanya mengukur batasan APL dan memisahkan kawasantersebut dengan kawasan yang sudah dikelola oleh masyarakat. Bahwa sebelum terbit Perda Nomor 7 Tahun 2003 , kawasan APL sudahdirencanakan sebagai areal pertanian, perkebunan, dan peternakan, olehkarenanya sebelum Kabupaten Samosir terbentuk, perencanaan ini sudah ada. Bahwa izin lokasi adalah langkah awal bagi Badan Hukum atau Perorangan untukmelakukan suatu usaha.

Ir Lambok Maringan Hutasoit,M.Sc.Ph.D seoranglulusan Northern Illionis University,USA,1992 yang memiliki latar belakang sebagaiahli geologi dan sebagai guru besar pada Fakultas Geologi Institut Teknologi Bandungyang telah berpengalaman sebagai peneliti potensi lapisan batuan dan pengkajiantanah sebagai resapan air;Menimbang, bahwa di persidangan, Ahli ODr.lr.Basuki Wasis, M.Si,menerangkan telah terjadi kerusakan tanah aquo dan memerlukan waktu yangcukup lama setidaknya sekitar 100 tahun untuk merestorasi

terhadap 9 sekolah ; Bahwa atas temuan tersebut kemudian saksi menyurati para rekananuntuk menindaklanjuti kekurangan pekerjaan tersebut ; Bahwa saksi selaku Kepala Dinas tidak memahami aturan yangmengatur mengenai pelaksanaan DAK, seperti aturan tentangpengadaan barang/jasa, Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan DAK,Syarat umum/khusus kontrak ; Bahwa benar saksi mengakui lemah dalam pengawasan danpengendalian dalam pelaksanaan kegiatan DAK tersebut ; Bahwa benar saksi tidak ada membentuk Panitia Peneliti

Bilamana atas tanah yang dimohon oleh instansi Pemerintahberasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar haknya, tidakdiperlukan pembuatan Berita Acara oleh Tim Peneliti Tanah tetapicukup dengan Konstatering Rapport dari Kepala KantorPertanahan setempat;9.

mendapatkan persetujuan Menteri atasrekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurutPasal 13 dan Pasal 14 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpannarkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakanpemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparatkesehatan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwabukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti

Bukti T9 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama MALAU pada tanggal23 April 1985;10.Bukti T10 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama ABBAS pada tanggal23 April 1985;Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pkb11.Bukti T11 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama PAKALIRI padatanggal 23 April 1985;12.Bukti T12 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama MUROD padatanggal 2 Juni 1986;13.Bukti T13 : fotocopy print out foto Spanduk Badan Peneliti Independen BPIKPNPA RI yang merupakan

S7056/WPJ.07/2011 tanggal 5Desember 2011 (S7056), Tim Peneliti Keberatan mempertahankankoreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal. 9Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 1350 B/PK/PJK/2016 B.ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dari.

Bahwa berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah No.1541/PTP/HP/XI/2011 tanggal 3 November 2011 pada halaman empatangka (kesimpulan) menyebutkan : Permohonan Hak Pakai atas namaERMAN bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik IndonesiaKementerian Pertahanan Republik Indonesia, dapat dipertimbangkan untukdiberikan Hak pakai selama dipergunakan untuk keperluaan ASRAMA TNIAD dengan alasan, permohonan tersebut telah memenuhi persyaratanteknis, yuridis maupun administrative, sebagaimana

Pemeriksaan TIM A (peneliti Tanah) selama 6 (enam hari) atau 6 kaliyaitu Tahap pemeriksaan 2 (dua) hari, Tahap Il pemeriksaan 2 (dua)hari, Tahap Ill pemeriksaan 2 (dua) hari.Pada sekira bulan Pebruari 2019, Robi Irmawan memerintahkan saksiARDIANSYAH, untuk menyerahkan dokumendokumen dan data profilkantor hukum saksi ARDIANSYAH meliputi : KTP, NPWP, kartu advocat,foto copy buku tabungan an.

Pemeriksaan TIM A (peneliti Tanah) selama 6 (enam hari) atau 6 kaliyaitu Tahap pemeriksaan 2 (dua) hari, Tahap Il pemeriksaan 2 (dua)hari, Tahap Ill pemeriksaan 2 (dua) hari.Pada sekira bulan Pebruari 2019, Roby Irmawan memerintahkan saksiARDIANSYAH, untuk menyerahkan dokumendokumen dan data profilkantor hukum saksi ARDIANSYAH meliputi : KTP, NPWP, kartu advocat,foto copy buku tabungan an.

Bahwa sebagai Anggota Tim Peneliti Tanah saksi bersamasama denganSdr. Erfendi, SH selaku Kasie Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kab AcehTimur, Sdr. Nasruddin, A, Ptnh, M.S.M selaku Kasie Infrastruktur pada BPNKab Aceh Timur, Sdr. Armanusah selaku Kasubsie Fasilitas Pengadaan danPenetapan Tanah pemerintah pada Kantor BPN Kab Aceh Timur.

Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasidan pelaporan di seksi pengadaan tanah;Bahwa saksi selaku Tim peneliti tanah melakukan penelitian yuridis, teknis,administratif terhadap berkas peta bidang tanah yang telah selesaikan olehtim pengukur dan selanjutnya saksi bersama dengan tim peneliti tanahmelakukan penelitian terhadap subjek hak yang akan disertifikatkandanhasil yang dikeluarkan oleh Tim Peneliti adalah Risalah Pemeriksaan TimPeneliti Tanah, untuk selanjutnya diterbitkan

Surat Keputusan Kepala KantorBPN Aceh Timur tentang Pemberian Hak Pakai.Bahwa terhadap semua berkas pengajuan pendaftaran sertifikat sebanyak353 bidang tanah ada diterbitkan Risalan Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah,selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Aceh Timurtentang Pemberian Hak Pakai sebagai dasar terbitnya sertifikat hak pakaiuntuk PT.

Nomor 1093 K/Pdt/2010 di mana siPenanggung (Perusahaan Asuransi) pada waktu penandatangananpolis asuransi harus terlebih dahulu mengcross check kebenarandata Tertanggung oleh Tim Peneliti dan dokter asuransi, apalagi(quod non) payudara si Tertanggung sudah diangkat. Bahwa denganpenandatanganan'ipolis, . Penanggung mengakui/menyatakankebenaran data yang diberikan oleh Tertanggung,Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Tergugat II sebagai Pemegang Polis DanKreditur.25.

Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;24) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;27) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.

mengadakanpenelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman danbenda benda lain yang berkaitan dengan tanah , yang haknya akandilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai status hukumbidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumenyang mendukungnya, menerima hasil penelitian harga tanah, dan ataubangunan, dan atau tanaman atau benda benda lain yang berkaitan denganHalaman 14 dari 101 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Ptk.tanah dari Lembaga atau Tim Peneliti

mengadakanpenelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman danHalaman 22 dari 101 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Ptk.benda benda lain yang berkaitan dengan tanah , yang haknya akandilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai status hukumbidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumenyang mendukungnya, menerima hasil penelitian harga tanah, dan ataubangunan, dan atau tanaman atau benda benda lain yang berkaitan dengantanah dari Lembaga atau Tim Peneliti

.-- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang penunjukkan panitia peneliti penyerahan pekerjaan I (PHO) dan panitia peneliti penyerahan pekerjaan II (FHO) kegiatan pembangunan perpipaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.

12.-- Foto copy rekening Koran Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

Surat Keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Buol Nomor: 175.14/03-21/setwan tentang panitia penerima hasil pekerjaan (PHO/FHO) dan panitia penilai/ peneliti kontrak sekertaris DPRD kabupaten Buol Tahun Aggaran 2014 Tanggal 1 Juli 20146. Surat Keputusan sekertaris daerah Nomor : 954/01.12/DPPKAD tentang Penetapan penyimpanan dan pengurus barang pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Buol tahun 2015 tanggal 02 januari 2015.7. Surat tugas An.

telah mencapai 100%.Bahwa dasar dari rekomendasari pekerjaan telah selesai 100% adalahberdasarkan kepada laporan konsultan pengawas bahwa pekerjaan 100%serta Laporan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) sudahdapat dilakukan penyerahan.Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak ingat lagi apakahpernah membuat dokumendokumen pendukung mengenai AddendumKontrak/CCO dalam pekerjaan jalan sepeda tersebut.Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah membentukPanitia peneliti

pelaksanaan Kontrak karena itu kewenangan Kadis PU untukmeneliti kelayakan usulan pekerjaan tambah kurang juga tidak pernahmembenituk panitia peneliti untuk turun kelapangan.Bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan bersama MUDABBIR DAUT, STselaku Konsultan Pengawas, MICLE ARYANTO LESMANA dan panitia PHOyang tujuannya untuk menilai hasil pekerjaan kontraktor pelaksana yangdigunakan untuk dokumen serah terima tahap pertama pekerjaan jalansepeda.Bahwa saksi pernah menandatangi semua dokumen terkait

Arief Witono dkk. selaku Ketua Peneliti danNegosiasi Harga paket pembangunan jalan baru sentulpuncak ;1 (satu) SK asli No. 137/KPTS/SKPDTP.BMW2013 tanggal 01 Mei 2013tentang pengangkatan Sdr.

Arief Witono dkk. selaku Ketua Peneliti danNegosiasi Harga paket pembangunan jalan baru sentulpuncak ;1 (satu) SK asli No. 137/KPTS/SKPDTP.BMW/2013 tanggal 01 Mei 2013tentang pengangkatan Sdr.

Diantama Rekanusa & Yuko (KSO), akantetapi membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Peneliti Kontrak PejabatPembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dan Pengawasan Jalan NasionalProvinsi Jawa Barat Il Tahun Anggaran 2013, dengan Nomor : PW.02.02/PPKP2JNPJB1/2013/44, tanggal 8 Maret 2013, Perihal Permintaan UntukMengadakan Evaluasi/Penelitian Kontrak Terhadap Permohonan Pergantianpersonil Konsultan Pengawas PT. Diantama Rekanusa & PT.

Yuco (KSO),untuk Paket PW10/2013 yang ditandatangani oleh Noor Fachrie selaku PPKPerencanaan & Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Barat Il.Bahwa kemudian Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi JawaBarat Il yang diketuai oleh ANDY SURYANTO, ST membuat surat Nomor :PW.02.02/PAN/PPKP2JNPJBI/2013/05, tanggal 8 Maret 2013, yangditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan danPengawasan Jalan Nasional Provinsi

Selaku PPK sebesar Rp. 45.702.845.000, 1 (satu) lembar blangko kesimpulan rapat berikut 2 lembar lampiranPanitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditanda tangani pembuatrisalah rapat YAYA SUHAYA selaku Sekretaris, mengetahui ARIFWITONO selaku Ketua yang dilampiri 2(dua) lembar risalah rapatPembangunan Jalan Baru SentulPuncak TA2013 ;1 (satu) exemplar copy surat No.KU.01.BU/631 tanggal 12 Nopember2013 perihal pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Ta2013 dariKementerian Pekerjaan Umum kepada Ketua

Pontianak saksisalah satu tim peneliti tanah untuk instansi pemerintah yang melakukan penelitian ataspermohonan hak pakai dari Lapas Klas II Pontianak, sehingga terbit keputusan KakanwilBPN Kalbar No. 55/P.1.1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang pemberian Hak Pakaitanah Lapas Klas II Pontianak tanpa jangka waktu;Bahwa permohonan Hak Pakai dari Lapas Klas I Pontianak tahun 1994 dan permohonantersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tahun 1993 dan SuratKeterangan Kades Sungai Raya

tahun 1993;Bahwa permohonan tersebut ada dilengkapi dengan buktibukti, setelah buktibuktimemenuhi syarat, baru kemudian dilakukan pemeriksaan fisik;Bahwa penelitian tersebut dengan melakukan pendataan yuridis dan fisik;Bahwa sebelum tim peneliti turun ke lapangan terlebih dahulu dilakukan pengukuran olehBPN, setelah ada hasil pengukuran baru tim peneliti turun ke lapangan untuk mencocokanhasil pengukuran dengan pengusulan;Bahwa hasil penelitian dibuat dalam Risalah Penelitian Tanah;Bahwa risalah

Bahkan tanah tersebut sudah dilakukan penelitianoleh Tim Peneliti Tanah dan sudah diterbitkan SK Pemberian Hak Pakai No. 55.Bahwa tanah Lapas Pontianak telah masuk sebagai Barang Inventaris KemenkumhamRI sejak sebelum tahun 2008 (sebelum mediasi) dan karenanya tanah Lapas Pontianaktersebut adalah Barang Milik Negara.138Bahwa pada tahun 1981 dibangun bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIAPontianak di atas tanah seluas 57.585 M?.Bahwa tanah Lapas Pontianak tersebut diklaim oleh Hj.

Bahwa saksi selaku Purek Il menekankan kepada PPK, ULP, Tim Ahli HPS,Tim Peneliti Barang untuk melakukan proses pengadaan alatalatLaboratorium pada fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik dan Fakultas MIPAUnlam Banjarmasin 2011 untuk bekerja sesuai yang diamanatkan di PerpresNo. 54 tahun 2010 agar tidak terjadi penyimpangan. Bahwa Sdr HERRY SUPRIYANTO, SH.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 847/UN8/OT/2011tanggal 19 Nopember 2011 tentang pembentukan tim peneliti/perifikator,penerima/pemeriksa barang hasil kegiatan pengadaan barang/jasa padaAPBNP Unlam TA. 2011 dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan barang tidakpernah ada arahan, dan supervisi dari tim PPK. Bahwa alat laboratorium dan manikin yang diterima oleh Fakultas Kedokterankemudian dicek kesesuaiannya dengan daftar barang yang dimiliki olen FKUNLAM hasil dari HPS.

Bahwasaksi tidak merekomendasikan namanama Tim Peneliti/ Verifikator,Penerima/Pemeriksa barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa padaAPBNP Unlam Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat KeputusanRektor Unlam Nomor: 847/UN8/OT/2011, namun saksi membenarkan telahmenandatangani Surat tersebut yang menyatakan ketua PPK adalah saksiHERRY SUPRIYANTO, SH. MH.

Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tim peneliti/ verifikator Penerima/Pemeriksa Barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa namun yangsaksi ketahui dari Saudara ERWIN bahwa tanda tangan di Berita Acaratersebut ditiru oleh Saksi LUKMAN GINANJAR. Bahwa pekerjaan telah dibayarkan 100% (seratus persen) berdasarkanlaporan dari PPK. Selanjutnya dari kegiatan yang ada ternyata pada saatpembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan belum selesai, seperti:a.

Sc mengetik suratkeputusan Rektor Unlam Nomor : 847/UN8/OT/2011 tanggal 19 Nopembertentang pembentukan tim peneliti/verifikator, penerima / pemeriksa baranghasil kegiatan pengadaan barang/jasa pada APBNP Universitas LambungMangkurat TA. 2011 beserta lampirannya.PUTUSAN NOMOR : 51/PID.SUSTPK/2015/PN. Bjm. Halaman 201 dari 336 Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH. MHmelayani dan membantu Terdakwa Ir. SYAHRIEL TAUFIK, M.

., 35tahun 2009.e Bahwa terdakwa bukanlah tenaga peneliti atau ilmuwanyang akan menggunakan narkotika golongan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi dan terdakwa juga tidak pernah memiliki ijin darimenteri kesehatan untuk menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5gram ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal114 ayat

UJI NARKOBA tanggal 29 Agustus 2012 yangdiperiksa dan ditandatangani Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, Puteri Heryani, S,S.Si, Apt, Tanti, S.T dandiketahui oleh Kuswardani, S.Si.Apt dengan kesimpulan :Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan kristal warna putin dengan berat netto 4,2981gram (empat koma dua sembilan delapan satu gram)adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftardalam golongan nomor urut 61 UU Narkotika RI No., 35tahun 2009.Bahwa terdakwa bukanlah tenaga peneliti

NARKOBA tanggal 29 Agustus 2012 yangdiperiksa dan ditandatangani Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, Puteri Heryani, S,S.Si, Apt, Tanti, S.T dandiketahui oleh Kuswardani, S.Si.Apt dengan kesimpulan :Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan kristal warna putin dengan berat netto 4,2981gram (empat koma dua sembilan delapan satu gram)adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftardalam golongan nomor urut 61 UU Narkotika RI No., 35tahun 2009.15e Bahwa terdakwa bukanlah tenaga peneliti

Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. telah mengalami kerugian yaitu hilangnya aset negara berupahutanseluas 413.902 M2 (empat ratus tiga belas ribu koma sembilan ratus dua meterpersegi) berdasarkan Laporan Akhir Perhitungan Kerugian Negara di Kawasan HutanLindung Sekaroh Kabupaten Lombok Timur tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat olehTim Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakandan Perubahan lIklim (P3SEKPI) pada Badan Penelitian dan PengembanganKementerian

Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. telah mengalami kerugian yaitu hilangnya aset negara berupahutan seluas 413.902 M2 (empat ratus tiga belas ribu koma sembilan ratus duameter persegi) berdasarkan Laporan Akhir Perhitungan Kerugian Negara diKawasan Hutan Lindung Sekaroh Kabupaten Lombok Timur tanggal 31 Maret2017 yang dibuat oleh Tim Peneliti pada Pusat Penelitian dan PengembanganSosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) pada BadanPenelitian dan Pengembangan Kementerian

Pandangan lain diberikan oleh ahli dari Peneliti padaPusat Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Dra. SETIASIH IRAWANTI, M.Si., yangmenjelaskan mengenai kerugian negara di Hutan Sekaroh yaitu terbitnya suatu hakseperti sertifikat di dalam kawasan hutan termasuk dalam okupasi. Okupasi sendiriberarti menduduki kawasan hutan tanpa izin. Selanjutnya ahli yang diajukan olehPenasihat Hukum Para Terdakwa yaitu. ; Prof. AMIRUDDIN,SH.

Pandangan lain diberikan oleh ahli dari peneliti padaPusat Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijalan dan Perubahan Iklim KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Dra. SETIASIH IRAWANTI, M.Si., yangmenjelaskan mengenai kerugian negara di Hutan Sekaroh yaitu terbitnya suatu hakseperti sertifikat di dalam kawasan hutan termasuk dalam okupasi. Okupasi sendiriberarti menduduki kawasan hutan tanpa izin. Selanjutnya = ahli Prof.AMIRUDDIN,SH.,MH., Dr. SADINO,SH.,MH., dan Dr. ASLAN NOOR,SH.

Padahal masyarakat tidak terkait denganpemeriksaan ini; Bahwa ahli berpendapat bahwa peneliti dari kementrian LHKsesungguhnya tidak punya kewenangan untuk menghitung kerugian Negara.