Ditemukan 8928 data
444 — 304
Selanjutnya, terhadap pengaduan masyarakat tersebut dan untukmenyelesaikan masalah HPL ini, TURUT TERGUGAT I melalui DeputiBidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan telahmembentuk TIM PENELITI dengan Surat Perintah Tugas tanggal 31 Juli2007 Nomor : Sprin/11/VII/2007/D.V;Atas pengaduan tersebut BPNRI (TURUT TERGUGAT I) pada tanggal2 Agustus 2007 menurunkan Tim Peneliti kelapangan dan kemudiandilanjutkan dengan beberapa kali gelar perkara yang dipimpin oleh DeputiV Kepala BPNRI
Para pihak dipersilahkan untuk tetapmenyelesaikan perselisihannya, melalui musyawarah atau melalui lembagaperadilan;Halaman 31, Putusan No. 51/Pdt/2016/PT SMG46 Bahwa hasil TIM PENELITI Deputi V BPNRI dalam melakukan penelitianlapangan pada tanggal 2 Agustus 2007 diperoleh data sebagaimanadinyatakan dalam Surat TURUT TERGUGAT I tanggal 28 Desember 2007Nomor : 3976620.2DV yang tertulis dan berbunyi sebagai berikut :1 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memperoleh Hak Pengelolaan(HPL) atas tanah
Tanah Hak Pengelolaan (HPL) ini tidak lagidipergunakan untuk kepentingan PRPP, sesuai dengan maksudpemberian haknya;47 Bahwa terkait hasil penelitian lapangan TIM PENELITI ini, selanjutnyaTURUT TERGUGAT I menyampaikan undangan gelar perkara sesuai surattanggal 14 Agustus 2007 Nomor : 2565002DV, yang dilaksanakanbertempat di Kantor TURUT TERGUGAT I pada tanggal 29 Agustus 2007,dengan Pimpinan gelar perkara oleh TURUT TERGUGAT I Cq.
JawaTengah, dengan Notulen Gelar Perkara Tanggal 29 Agustus 2007, yaitu berisi,antara lain :a TIM PENELITI berdasarkan hasil indetifikasi sementara, memaparkanbeberapa hal yang perlu dikaji secara hukum, khususnya yangberkaitan dengan klausulklausul dalam perjanjian a quo antara PT.INDO PERKASA USAHATAMA (ic. PENGGUGAT) denganYayasan PRPP (ic. TERGUGAT ID) maupun klausul dalam SKPemberiah HPLnya, antara lain:i Mengenai Kedudukan PT. PRPP (ic.
PRPP tidak dipergunakansebagaimana mestinya, karena telah menjadi arealperumahan, pergudangan dll yang bersesuaian denganPeraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaSemarang Tahun 20002010 Jo Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana DetailTata Ruang Kota (RDTRK) Semarang Tahun 20002010,Bagian Wilayah Kota (BWK) III (Kecamatan SemarangUtara dan Kecamatan Semarang Barat) tahun 20002010,sebagaimana pemaparan hasil kerja TIM PENELITI
150 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Komitmen(PPK) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran2013 Nomor 027/007/SK.PPKPerlab/2013 tanggal 01 Agustus 2013tentang Penetapan dan Penambahan Waktu Pekerjaan danPerubahan Spesifikasi Teknis Pengadaan mobil Tangga (asili);1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaandan Perubahan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga DinasPemadam Kebakaran Tahun Anggran 2013 Nomor 027/005/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 01 Agustus 2013 (asli);1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti
Putusan Nomor 2041 K/PID.SUS/2016271.272.273.274.275.2/6.277.2/8.279.280.281.1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaandan Perubahan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga DinasPemadam Kebakaran Tahun Anggran 2013 Nomor 027/005/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 01 Agustus 2013 (asli);1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan MobilTangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TahunAnggaran 2013 Nomor 027/006/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 01Agustus 2013 tentang
191 — 29
Bahwa saksi selaku Purek Il menekankan kepada PPK, ULP, Tim Ahli HPS,Tim Peneliti Barang untuk melakukan proses pengadaan alatalatLaboratorium pada fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik dan Fakultas MIPAUnlam Banjarmasin 2011 untuk bekerja sesuai yang diamanatkan di PerpresNo. 54 tahun 2010 agar tidak terjadi penyimpangan. Bahwa Sdr HERRY SUPRIYANTO, SH.
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 847/UN8/OT/2011tanggal 19 Nopember 2011 tentang pembentukan tim peneliti/perifikator,penerima/pemeriksa barang hasil kegiatan pengadaan barang/jasa padaAPBNP Unlam TA. 2011 dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan barang tidakpernah ada arahan, dan supervisi dari tim PPK. Bahwa alat laboratorium dan manikin yang diterima oleh Fakultas Kedokterankemudian dicek kesesuaiannya dengan daftar barang yang dimiliki olen FKUNLAM hasil dari HPS.
Bahwasaksi tidak merekomendasikan namanama Tim Peneliti/ Verifikator,Penerima/Pemeriksa barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa padaAPBNP Unlam Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat KeputusanRektor Unlam Nomor: 847/UN8/OT/2011, namun saksi membenarkan telahmenandatangani Surat tersebut yang menyatakan ketua PPK adalah saksiHERRY SUPRIYANTO, SH. MH.
Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tim peneliti/ verifikator Penerima/Pemeriksa Barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa namun yangsaksi ketahui dari Saudara ERWIN bahwa tanda tangan di Berita Acaratersebut ditiru oleh Saksi LUKMAN GINANJAR. Bahwa pekerjaan telah dibayarkan 100% (seratus persen) berdasarkanlaporan dari PPK. Selanjutnya dari kegiatan yang ada ternyata pada saatpembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan belum selesai, seperti:a.
Sc mengetik suratkeputusan Rektor Unlam Nomor : 847/UN8/OT/2011 tanggal 19 Nopembertentang pembentukan tim peneliti/verifikator, penerima / pemeriksa baranghasil kegiatan pengadaan barang/jasa pada APBNP Universitas LambungMangkurat TA. 2011 beserta lampirannya.PUTUSAN NOMOR : 51/PID.SUSTPK/2015/PN. Bjm. Halaman 201 dari 336 Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi HERRY SUPRIYANTO, SH. MHmelayani dan membantu Terdakwa Ir. SYAHRIEL TAUFIK, M.
53 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
pendapatan ekspor jasa dimaksud;Bahwa menurut Pemohon Banding perlakuan Pajak Pertambahan Nilai diIndonesia untuk kegiatan jasa maklon dan kaitannya dengan ekspor barang jadihasil maklon tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip dan konsepperlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima secara umum sebagaimanatelah Pemohon Banding uraikan dan jelaskan alasannya dalam butirbutirdiatas;Koreksi atas Penerimaan Piutang sebesar Rp. 2.496.245.421 ,00Bahwa adapun alasan koreksi Terbanding (dahulu Peneliti
341 — 168
Wiadnyana, DEA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja sebagai PNS, bertugas sebagai Peneliti Utama di PusatRiset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan PerikananKementerian Kelautan dan Perikanan RI;Bahwa ahli menjelaskan, lobster adalah termasuk katagori ikan sesuaidengan penjelasan dari Pasal 1 butir (4) UU RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perikanan;Bahwa ahli menjelaskan, ketersediaan
JOSECAC.I.ITANG,SH
Terdakwa:
JEDI Alias AJE Anak JISEN
159 — 67
menduduki jabatan Kepala SeksiPelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada KPPBC TMPC Entikong, selain itu ahli juga telan beberapa kali mengikuti diklat seperti :Diklat Pemeriksa Barang Ekspor, Diklat Penyetaraan Program Diploma 1 Beadan Cukai, Diklat Teknis Subsantif Spesialis (DTSS 1) ,Diklat TeknisSubsatansi Dasar (DTSD 1) Kepabeanan dan Cukai,Diklat IntelijenTaktis, Workshop Identifikasi dan Pengawasan CPO,Workshop Crude PalmOil, Training Course For Rule Of Origin,Diklat Fungsional Peneliti
131 — 64
Kemudian tanggapan PPK saat itu juga menyatakan perubahanwaktu tersebut karena sudah diluar tanggal kontrak sehingga tidakdituangkan dalam adendum kontrak.Bahwa setahu saksi tidak ada peneliti Kontrak sebagaimana Syaratsyaratumum kontrak (SSUK) untuk kepentingan perubahan kontrak ;Bahwa dasar hukum adanya perubahan volume dan komponen perkerjaanyaitu Perpres 54 tahun 2010 Pasal 91 huruf 6 Keadaan Kahar ;Bahwa setelah adanya bencana alam tindakan PPK diadakan Rapat padatgl. 26 Desember 2012 dan juga
Kemudian tanggapan PPK saat itu juga menyatakan perubahanwaktu tersebut karena sudah diluar tanggal kontrak sehingga tidakdituangkan dalam adendum kontrak.Bahwa setahu saksi tidak ada peneliti Kontrak sebagaimana Syaratsyaratumum kontrak (SSUK) untuk kepentingan perubahankontrak ;Bahwa dasar hukum adanya perubahan volume dan komponen perkerjaanyaitu Perpres 54 tahun 2010 Pasal 91 huruf 6 Keadaan Kahar ;Bahwa setelah adanya bencana alam tindakan PPK diadakan Rapat padatgl. 26 Desember 2012 dan juga
hal pencairan dana saksi tidak mengetahui ;Bahwa Saksi tidak menerima honor dan saksi tidak mengetahui apakah adaatau tidak honornya ;Bahwakorelasinya laporan PHO dengan pencairan dana adalah untukpencairan dana, dimana PHO (pekerjaan selesai 100%) dibuat untukpencairan dana ;Bahwa dalam proyek TPA tersebut pekerjaan 65,3% dana sudah dicairkan100%, Saksi tidak mengetahui dan siapa yang mencairkan saksi juga tidakmengetahui ;Bahwa dalam hal perpanjangan waktu, adanya addendum dan ada atau tidakTim peneliti
42 — 4
besar bagi kehidupan manusia,masyarakat, bangsa, dan negara serta melemahkan ketahanan nasional;Menimbang,bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkanbahwa terdakwa mempunyai hak atau izin menggunakan narkotika jenis shabushabu, sehingga rangkaian dari perbuatan terdakwa tersebut tentulah dilakukantanpa dasar, atau tidak melekat kewenangan dalam diri terdakwa untukmenggunakan Narkotika jenis shabushabu tersebut, karena terdakwa dalamkapasitasnya melakukan perbuatannyabukanlah seorang peneliti
104 — 5
dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan sebagaiamana ketentuan Undangundang No 35 tahun 2009tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaan jelas merupakan perbuatanmelawan hukum ;Putusan No 293/Pid.sus/2016/PN.Pre halaman 45 dari 54Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan saksisaksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sertabarang bukti didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkanbahwa terdakwa mempunyai kapasitas sebagai sebagai lIlmuwan/Peneliti
258 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang bukti perolehan tanahnyasebagaimana diuraikan dalam risalan pemeriksaan tim peneliti tanah dariKantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 12 Januari 2010 Nomor03/HT&P T/RIS/HP/I/2010" (vide Bukti T.II3a dan T.III3k):.
Ranio Abadilah
Tergugat:
DPRD Kabupaten Bekasi
Intervensi:
H. AKHMAD MARJUKI,SE.,
231 — 135
Bahwa alasan Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan : barumengetahui adanya Obyek Gugatan dari pemberitahuan Media Massa padatanggal 12 Desember 2019, menerima dan mendapatkan salinan atau hardcopy kedua Obyek Sengketa tersebut diatas dari Badan Peneliti danPembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 16Desember 2019 jelaslah tidak benar, berdimensi rekayasa dan merupakankebohongan besar, karena : 22202 22222 nn nnn n nnn nnn eeeQO) Saat penerbitan Obyek Gugatan tanggal 17
ARYANTO ZALUKHU
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU Cq. KASATRESKRIM POLRES LABUHANBATU
48 — 12
Bahwa pada saat sekarang ini Termohon melalui penyidiknya sedangmemenuhi Petunjuk Jaksa Peneliti Berkas Perkara dan setelah dipenuhi,maka selanjutnya Berkas Perkara atas nama tersangka Aryanto Zalukhu (ic.Pemohon), dikirimkan kembali kepada Kejari Labuhanbatu.H.
287 — 263
. : Kolonel Inf/31237Jabatan : Peneliti Madya Bidang Daya Tempurlptekhan Balitoang Kemhan RI(Mantan Waasops Kodam IV/Dip)Kesatuan : Mabes TNITempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 5 Mei 1964Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : KhatolikTempat tinggal : Mess Balitbang Kemhan RI Jl.Jati No.1Pondok Labu Jaksel.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan denganbawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili..
Terbanding/Tergugat I : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kec. Cikole Kota Sukabumi
Terbanding/Tergugat II : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Sukabumi
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMABAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SUKABUMI
Terbanding/Turut Tergugat II : Forum komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat III : Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat IV : SEKRETARIAT FORUM KOTA SUKABUMI SEHAT
Terbanding/Turut Tergugat V : RUMAH MAKAN IBU IDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : RUMAH MAKAN BAKSO WONG SOLO
75 — 45
23September 1980;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 (Satu) Keputusan Presiden No.32Tahun 1979 jo pasal 1 (Satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun1979, menyatakan tanah hak Hak Guna Bangunan (HGB) asal Konversihak Barat yang menurut ketentuan undangundang No.5 Tahun 1960berakhir masa berlakunya selambatlambatnya pada tanggal 24September 1980, maka pada saat berakhirnya hak yang bersangkutanmenjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara;Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti
136 — 81
(asli) ;272 1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027/006/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Paket Pengadaan Mobil Tangga.
(asli)1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan MobilTangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TahunAnggaran 2013 Nomor : 027/006/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 1Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi PaketPengadaan Mobil Tangga. (asli)1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota TangerangNomor : 027/004/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 31 Juli 2013perihal Undangan Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaan danPerubahan Spesifikasi Teknis.
(asli);1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan MobilTangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TahunAnggaran 2013 Nomor : 027/006/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 1Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi PaketPengadaan Mobil Tangga. (asli);1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota TangerangNomor : 027/004/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 31 Juli 2013perihal Undangan Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaan danPerubahan Spesifikasi Teknis.
(asli) ;1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan MobilTangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TahunHal 173 dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.SusTPkK/2016/PT.BTN2732742752762772782/9280281282Anggaran 2013 Nomor : 027/006/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 1Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi PaketPengadaan Mobil Tangga.
250 — 18
Bahwa saksi selaku Purek Il menekankan kepada PPK, ULP, Tim Ahli HPS,Tim Peneliti Barang untuk melakukan proses pengadaan alatalatLaboratorium pada fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik dan Fakultas MIPAUnlam Banjarmasin 2011 untuk bekerja sesuai yang diamanatkan di PerpresNo. 54 tahun 2010 agar tidak terjadi penyimpangan. Bahwa benar terdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH.
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 847/UN8/OT/2011tanggal 19 Nopember 2011 tentang pembentukan tim peneliti/perifikator,penerima/pemeriksa barang hasil kegiatan pengadaan barang/jasa padaAPBNP Unlam TA. 2011 dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan barang tidakpernah ada arahan, dan supervisi dari tim PPK. Bahwa alat laboratorium dan manikin yang diterima oleh Fakultas Kedokterankemudian dicek kesesuaiannya dengan daftar barang yang dimiliki olen FKUNLAM hasil dari HPS.
Bahwasaksi tidak merekomendasikan namanama Tim Peneliti/ Verifikator,Penerima/Pemeriksa barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa padaAPBNP Unlam Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat KeputusanRektor Unilam Nomor: 847/UN8/OT/2011, namun saksi membenarkan telahmenandatangani Surat tersebut yang menyatakan ketua PPK adalahterdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH. MH.
Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tim peneliti/ verifikator Penerima/Pemeriksa Barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa namun yangsaksi ketahui dari Saudara ERWIN bahwa tanda tangan di Berita Acaratersebut ditiru oleh Saksi LUKMAN GINANJAR. Bahwa pekerjaan telah dibayarkan 100% (seratus persen) berdasarkanlaporan dari PPK. Selanjutnya dari kegiatan yang ada ternyata pada saatpembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan belum selesai, seperti:a.
Sc mengetik surat keputusanRektor Unlam Nomor : 847/UN8/OT/2011 tanggal 19 Nopember tentangpembentukan tim peneliti/verifikator, penerima / pemeriksa barang hasilkegiatan pengadaan barang/jasa pada APBNP Universitas LambungMangkurat TA. 2011 beserta lampirannya. Bahwasaksi pernah disuruh oleh Terdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH. MHmelayani dan membantu saksi Ir. SYAHRIEL TAUFIK, M. Sc dalam kegiatanPUTUSAN NOMOR : 49/PIDSUSTPK/2015/PN. Bjm.
141 — 21
Aryagafana tanpa mengusulkan kepada Kepala BadanLingkungan Hidup untuk membentuk Panitia/Pejabat Peneliti PelaksanaanKontrak, melakukan pengecekan kepada distributor lain maupun melakukankajian teknis dari pihak yang berkompeten mengenai perubahan spesifikasibarang, juga tidak melakukan negosiasi harga. Saksi Darini Kurnaiwati selakuPPK dan Ardianur S Hut Selaku direktur CV.
Perubahan Kegiatan Pekerjaan;1) Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentukPanitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasipekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasiyang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersamapenyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antaralain:Halaman 98 dari 154 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2016/PN Plka) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
69 — 11
Anggaran) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDIN CHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Sdri LUTFIATI UYUN,S.Pd (Peneliti
ST (Direktur CV.MULTI SARANAINDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yangditandatangani oleh pihak pertama Sdr.AL.RASYIDRIDA,S.Pd,MM (PPTK) dan pihak kedua sdr.ANDRIESURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA yangmengetahuai DRS.H.SIHABUDDIN CHALID,M.MPd (PenggunaPutusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.24dari.216Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIAT UYUN,S.Pd (Peneliti
Pengguna Anggaran) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST(Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatanganioleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) danpihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANAINDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDINCHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIATI UYUN,S.Pd (Peneliti
Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatanganioleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) danpihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANAINDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDINCHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.197dari.216s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIAT UYUN,S.Pd (Peneliti
JOSECAC.I.ITANG,SH
Terdakwa:
HENDRA Alias HANJOU Bin AMINOLA
161 — 88
Cukai dan Dukungan Teknis pada KPPBC TMPC Entikong, selain itu ahli juga telan beberapa kali mengikuti diklat seperti :Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN BekDiklat Pemeriksa Barang Ekspor, Diklat Penyetaraan Program Diploma 1 Beadan Cukai, Diklat Teknis Subsantif Spesialis (DTSS 1) ,Diklat TeknisSubsatansi Dasar (DTSD 1) Kepabeanan dan Cukai,Diklat IntelijenTaktis, Workshop Identifikasi dan Pengawasan CPO,Workshop Crude PalmOil, Training Course For Rule Of Origin,Diklat Fungsional Peneliti
NIKY JUNISMERO SH
Terdakwa:
ARMANSYAH Alias BOCOR Bin SURADI Alm
78 — 24
Adapun cara Terdakwa memperoleh shabushabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disampingitu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmupengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengandemikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untukmelakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli NarkotikaGolongan bukan tanaman, maka keberadaan Terdakwa untuk melakukanpermufakatan menjadi perantara dalam jual