Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingandan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN SelMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnyaHakim menetapkan dan memerintahkan agar

GAPURA NIRWANA AGUNGsemuanya memenuhi syarat, namun dari evaluasi tekhnis yang dilakukanoleh Panitia Pengadaan dengan unsurunsur yang dievaluasi yaitupengalaman perusahaan 10 persen, pendekatan dan metodologi 40persen serta kualifikasi tenaga ahli 50 persen, peserta yang dinyatakanlulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga) perusahaanyaitu PT. BUM! HARMONI INDOGUNA (82,20). PT. ARUN PRAKARSAINFORINDO (80,40), dan PT.

GAPURA NIRWANA AGUNG (79,98).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ProgramInvestasi Perbatasan Nomor 88/PPT/SEKRBNPP/IIV2012 denganperingkat sebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. BUMI HARMONI 82,20 Peringkat INDOGUNA2. PT. ARUN PRAKARSA 80,40 Peringkat IlINFORINDO3. PT.

GAPURA NIRWANA AGUNGsemuanya memenuhi syarat, namun dari evaluasi tekhnis yang dilakukanoleh Panitia Pengadaan dengan unsurunsur yang dievaluasi yaitupengalaman perusahaan 10 persen, pendekatan dan metodologi 40persen serta kualifikasi tenaga ahli 50 persen, peserta yang dinyatakanlulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga) perusahaanyaitu PT. BUMI HARMONI INDOGUNA (82,20). PT. ARUN PRAKARSAINFORINDO (80,40), dan PT.

GAPURA NIRWANA AGUNG (79,98).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ProgramInvestasi Perbatasan Nomor 88/PPT/SEKRBNPP/II/2012 denganperingkat sebagai berikut :Hal.36 Putusan No.17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. BUMI HARMONI 82,20 Peringkat INDOGUNA2. PT. ARUN PRAKARSA 80,40 Peringkat IlINFORINDO3. PT.

Terdakwa selaku Direktur Utama PT Bumi HarmoniIndoguna telah menugaskan tim tekhnis untuk mencari tenaga ahitersebut, sehingga untuk proses perekrutan secara detail terdakwa tidakmengetahuinya.Bahwa Terdakwa lupa siapasiapa saja yang ikut menjadi tim tekhnistersebut, namun tim tekhnis tersebut ada dibawah koordinasi dari Sdr.IMAM SISWO selaku Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna.Bahwa laporan khusus mengenai perekrutan tenaga ahli tidak ada,namun Sdr. Sdr.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan danketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rv dan Pasal 271 RV, yangjuga dikemukakan dalam buku I Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis PeradilanPerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabilaTergugat belum memberikan jawaban..., sehingga dengan demikian pencabutan suratgugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa

MTmenerangkan PIP Semarang adalah salah satu penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut tetapi PIP Semarang hanya menyelenggarakan DiklatPelaut tingkat , Il, Ill dan M sedangkan Diklat Pelaut Tingkat V baik ANTV dan ATT V PIP Semarang tidak pernah menyelenggarakan hinggasekarang. Unit penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Pelaut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan.

MT menerangkan PIP Semarang adalah salah satupenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut tetapi PIP Semaranghanya menyelenggarakan Diklat Pelaut tingkat , Il, Ill dan NMsedangkan Diklat Pelaut Tingkat V baik ANT V dan ATT V PIPSemarang tidak pernah menyelenggarakan hingga sekarang. Unitpenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Pelaut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan.

Setelah pendidikan selama 4 bulan maka UnitPenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yang menyelenggarakanpendidikan akan menerbitkan STTPK (Surat Tanda Tamat Pendidikankepekautan), kemudian mengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat keDirjen Perhubungan Laut.

(UPT) Diklat Laut salah satunya adalahtermasuk BP3IP Unit penyelenggara tekhnis (UPT) diklat laut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan setelah siswa lulus unit penyelenggara tekhnis(UPT) diklat laut mengusulkan pengajuan sertifikat ke direktorat JendralPerhubungan laut dan setelah itu barulah Direktorat Jendral PerhubunganLaut mengeluarkan sertifikat tersebut, setelah dilihat sertifikat ANT V atasnama Yosman Telau Mbanua berdasarkan kode number yang dimilikinya yaitu6200044724N50211 adanya kode

Setelah pendidikanselama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yangmenyelenggarakan pendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat TandaTamat Pendidikan kepekautan), kKemudian mengajukan pengeluaran ijazah /sertifikat ke Dirjen Perhubungan Laut.

lisan pencabutan gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PNDpu dengan alasan Gugatan Penggugat kurang sempurna sehingga diperlukanperubahan /perbaikan posita dan petitum gugatan;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pat.G/2020/PN DpuMenimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengaturtentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan processDoelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelisberpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukankandalam Buku Il tentang Pedoman tekhnis

Administrasi dan tekhnis PeradilantePerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secarasepihak apabaila tergugat belum memberikan jawaban, sehingga dengandemikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpamemerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya MajelisHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatanyang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan registerNomor

dengan BPN ;Bahwa yang lakukan pengukuran lokasi adalah orang BPN ;Bahwa ada biaya khusus untuk pertanahan untuk pengukuran lokasi ;Bahwa biaya untuk BPN adalah berupa biaya pertimbangan tekhnis dan biayapelepasan hak ;Bahwa saksi tidak tahu dalam proses penerbitan sertifikat, ada juga biayauntuk pertimbangan tekhnis itu BPN yang tetapkan ;Bahwa biaya yang dikeluarkan dari total yang harus dibayarkan olehpemerintah kepada masyarakat pemilik tanah yaitu biaya pertimbangantekhnis 1,75 % dan biaya

Nomor 100/Pid.SusTPK/2014/PN Mkstersendiri ;Bahwa Saksi tidak tahu pertimbangan tekhnis untuk pengumuran apakah adajuga biayanya karena itu merupakan prodak BPN ;Bahwa Saksi tidak tahu ada biaya pertimbangan tekhnis sebesar 1,75 %dalam biaya pembebasan lahan, kemudian ada lagi biaya yang dianggarkantersendiri untuk biaya pertimbangan tekhnis yang digabung dan biaya lainnyatotalnya Rp 100.000.000 ;Bahwa fungsi PPTK adalah PPTK yang menyiapkan dokumendokumen yangberhubungan dengan pembebasan lahan

hak atau biayapertimbangan tekhnis adalah dari Pemerintah dan dari BPN ;Bahwa BPN menerangkan mengenai biaya pertimbangan tekhnis dan biayapelepasan hak ;Bahwa ketika proses pembayaran tersebut, saksi tidak turut meneliti mengenaiHalaman 95 Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/2014/PN Mkskeabsahan dokumen pemilk lahan tentang itu yang meneliti adalah orangBPN;Bahwa luas lokasi yang ditetapkan untuk Pembangunan Rumah Sakittersebut adalah sekitar 6 hektar ;Bahwa untuk biaya pertimbangan tekhnis dan biaya

Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwadalam perkara ini, apa yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan denganpembayaran ganti rugi untuk pembebasan lahan untuk Rumah Sakit TorajaUtara tersebut ;Bahwa Saksi mengetahui selain biaya ganti rugi kepada pemilik lahan adajuga biaya pelepasan hak dan biaya pertimbangan tekhnis dan juga pajak ;Bahwa untuk biaya pajak dipotong langsung oleh Kas Negara, sedangkanuntuk biaya pelepasan hak dan biaya pertimbangan tekhnis dibayarkankepada BPN ;Bahwa Saksi mengetahui

dan biaya pelepasan hak merupakanHalaman 132 Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/2014/PN Mksketentuan dari BPN dan biaya pertimbangan tekhnis serta biaya pelepasan haktelah diserahkan kepada pihak BPN ;Bahwa masyarakat tahu tentang harga ganti rugi tanah per meter persegi adalahsejumlah Rp 54.250 dan yang mereka terima adalah sejumlah Rp 50.000, permeter persegi karena uang yang sejumlah Rp 4.250, telah dibayarkan untukbiaya PPH, biaya pelepasan hak dan biaya pertimbangan tekhnis danmasyarakat pemilik

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingandan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnyaHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara permohonan yangHalaman 1 dari

Yustiar Yuni, MM menunjuk / menetapkan terdakwa II Khairil Anwar,SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan denganSurat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus padaDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibitkelapa sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati

Guhang Amanah Perdana, dan terdakwa II KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan telahmenyetujuinya dengan membubuhkan tanda paraf pada surat penunjukan tersebutkemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa I Ir. H.

Yustiar Yuni, MM BinYuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdaka II Khairil Anwar, SEBin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Negaramengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.

Jasakons Putra Utama pesertayang dinyatakan lulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70)hanya 3 (Tiga) perusahaan yaitu PT. Dekama Sekata (83,70), PT.Miranthi Konsultan Permai (82,50), PT.

Survindo Karya TekhnikNusantara (73,13);Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudianpada tanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukanpenetapan peringkat Tekhnis Pengadaan Jasa KonsultansiPekerjaan Penyusunan Lokasi Prioritas Nomor 89/PPT/SEKRBNPP/III/2012 dengan peringkat sebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. DEKAMA SEKATA83, 70 Peringkat 2. PT. MIRANTHI 82,50 Peringkat IIKONSULTAN PERMAI3. PT.

DEKAMA SEKATAseharusnya tidak lulus atau dinyatakan gugur kualifikasiadministrasi sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahapkualifikasi tekhnis apalagi ke tahap seleksi pelelanganselanjutnya, sedangkan pada saat kualifikasi tekhnis tahappembuktian kualifikasi, Panitia Pengadaan tidak melihatdokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir bagi paratenaga ahli yang disertakan oleh terdakwa yang dokumennyadipalsukan tersebut, sehingga seharusnya apabilahasilpembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan

Survindo Karya Tekhnik Nusantara dan PT.Jasakons Putra Utama peserta yang dinyatakan lulus diatas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga)perusahaan yaitu PT. Dekama Sekata (83,70), PT.Miranthi Konsultan Permai (82,50), PT.

ASMAWA TOSEPU.Bahwa saksi diangkat dan ditunjuk berdasarkan Surat KeputusanKuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional PengelolaPerbatasan Nomor 9101975.1 Tanggal 13 Agustus 2012tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Nomor 91004 Tahun 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di Lingkungan BadanNasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2012 dimanadalam Surat Keputusan tersebut saksi diangkat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan menggantikan Drs.

Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka EnamGunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka EnamGunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Tekhnis PeningkatanJalan Kabupaten Seluma oleh PT.

Seluma No. 24 Tahun 2014 Tanggal 1April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dilingkungan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan UmumKab.

Seluma No.24 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dilingkungan bidang BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Dukungan tenaga tekhnis atau terampil sesuai yangdipersyaratkan dalam LDP,7. Dukungan peralatan,8. Dukungan keuangan dari Bank Pemerintah sebesar 10% dari nilaitotal HPS. Bahwa evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Evaluasi Harga /Biaya dilakukan terhadap 3 perusahaan yang memasukkanpenawaran yaitu PT. Ratu Agung Pitolas, PT. Wijaya Cipta Perdanadan PT. Jaya Sakti Konstruksi. Dan perusahaan yang lulus evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Harga/Biaya adalahPT.

RekaEnam Gunita1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka EnamGunita1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka EnamGunita1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Tekhnis PeningkatanJalan Kabupaten Seluma oleh PT.

Yustiar Yuni, MM menunjuk /menetapkan saksi Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / PenetapanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara PengeluaranPembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibit kelapasawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati Aceh

No. 14/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Negara mengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.

Yustiar Yuni, MM menunjuk /menetapkan saksi Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / PenetapanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara PengeluaranHal. 29 dari 90 Hal. Put.

H.Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Negara mengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.

Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan danPembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi KhususHal. 95 dari 90 Hal. Put.

DEMAKARYA PRAKARSA yang merupakan kontraktor yang melaksanakanpekerjaan Pembangunan Turap Penahan Tanah SMA Negeri Sumbardi Padang Panjang dengan kontrak dengan Dinas Pendidikan ProvSumatera Barat No. 42102/1075/Dikmen2013 tanggal 7 Juni 2013 .Dalam pembangunan turap SMA tersebut terdakwa mengangkat saksiKHAIRUL ANWAR sebagai pelaksana tekhnis pembangunan TurapPenahan Tanah SMA Sumbar di Padang Panjang tersebut dan biayauntuk melaksanakan pekerjaan pembangunan turap tersebutmenggunakan uang saksi

Sumatera barat.Dalam pembangunan turap SMA tersebut terdakwa mengangkat saksiKHAIRUL ANWAR sebagai pelaksana tekhnis dan biaya untukmelaksanakan pekerjaan pembangunan turap tersebut menggunakanuang saksi Khairul Anwar yang nantikan akan terima kembali oleh saksiKhairul Anwar setelah mendapatkan pencairan tarmen.Pada bulan Agustus 2013 terdakwa selaku Direktur CV. Dema KaryaPrakarsa mengajukan permintaan pembayaran tarmen kepada DinasPendidikan Prov.

lapanganBahwa tugas saksi sebagai pengawas tekhnis lapangan adalah melakukanpengawasan terhadap kwalitas konstruksi dan mutu dan kwalitas bahantermasuk dana atau keuangan perusahaan tersebut.Bahwa pada tahun 2013 ada pekerjaan Pembangunan Turap PenahanTanah SMAN 1 Sumbar di Kota Padang Panjang.Bahwa dasar pekerjaan proyek tersebut adalah Kontrak kerja Nomor :471.02/1075/Dikmen2013 tanggal 7 Juni 2013 dimana saksi dalampengerjaan proyek tersebut selaku penanggung jawab tekhnis proyekpekerjaan Pembangunan

DEMAKARYA PRAKARSA dimana yang menjabat sebagai direktur adalahterdakwa sendiri sedangkan yang menjabat sebagai pengawas tekhnislapangan sesuai dengan kontrak adalah KHAIRUL ANWAR, STBahwa Khairul Anwar adalah adik kandung terdakwa sendiri yang terdakwaangkat sebagai pengawas tekhnis lapangan.Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut pertama kali yakni dalampekerjaan Bor File terdakwa dimodali oleh saksi Khairul Anwar.Bahwa uang tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada saksi.Bahwa setelah pembayaran

DEMA KARYA PRAKARSA.Bahwa dasar pekerjaan proyek tersebut adalah Kontrak kerja Nomor :471.02/1075/Dikmen2013 tanggal 7 Juni 2013 dimana dalam pelaksanaanproyek tersebut terdakwa Desmawi adalah sebagai Direktur pada CV.DEMA KARYA PRAKASA sedangkan saksi khairul Anwar ST adalah selakupenanggung jawab tekhnis proyek pekerjaan Pembangunan Turap PenahanTanah SMAN 1 Sumbar di Kota Padang Panjang tersebut.Bahwa benar pada pelaksanaan proyek tersebut saksi khairul Anwar STjuga mendanai pekerjaan awal proyek

HerlinaSafitri Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan KotaPadangsidimpuan;Bahwa Harga Standard yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaPadangsidimpuan lebih tinggi dari harga pasar;Bahwa Yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalamDAK TA2009 tersebut adalah Staf Tekhnis Sdra. Sahlan Ali yangdiketahui oleh Kabid Sarana Pendidikan dan Perpustakaan KotaPadangsidimpuan Sdra.

Syamsuddin selaku Tim Tekhnis, karena Saksi kurangmengerti dan kurang memahami bagaimana cara pembuatanPertanggungjawabannya;Bahwa lanya Sdra.

Syamsuddinselaku Staf Tekhnis;Bahwa Saksi mendapatkan dana kewajiban yang untuk diserahkankepada Sdra. Maskur diambil dari sisa Dana perbelanjaanbahanbahan yang dilakukan oleh Sdra. Muhammad Nur selakuKepala Tukang;Bahwa yang membuat Surat Pertanggung jawaban Kerja (SPJ) padaDAK TA2009 Bidang Pendidikan di SDN 200117 adalah Sdra.Syamsuddin dan Sdra.

Sahlan Ali selaku Tim Tekhnis;345e Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari dana DAK TA2009 BidangPendidikan Kota Padangsidimpuan sebanyak Rp.7.000.000.

NEHRU SAENS;379Bahwa Cara menentukan besar Dana Alokasi Khusus yang akanditerima oleh masingmasing Sekolah, yang mengetahuinya adalahTim Tekhnis sesuai dengan hasil Survey yang dilakukan;Bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA2009 tersebutdisalurkan kesetiap Sekolah Saksi tidak mengingatnya, namunpenyaluran Dana tersebut melalui Dinas Pendapatan PengelolaKeuangan yaitu Sdr. Drs.

Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 13 Pebruari 2012sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, S.T. sebagai Pegawai NegeriSipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi dan menjabat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan diKabupaten Sigi serta merangkap sebagai Anggota

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai KepalaSeksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai denganbulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Sigi TahunAnggaran 2010 berdasarkan

Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjukdan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paketpekerjaan yang sebelumnya telah diperlihatkan data lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukkan dan diperintahkan olehTerdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BINPalupi Permai Blok N Nomor 44; Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai KepalaSeksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai denganbulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanHal. 6 dari 18 hal.

;Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjukdan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paketpekerjaan yang sebelumnya telah diperlinatkan data lokasi pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukan dan diperintahkan olehTerdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BINPalupi Permai Blok N Nomor 44;Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti(Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan) selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS)Tahun Anggaran 2009, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus(OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin (KuasaDirektur PT.

SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya:Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibitoleh/daripenangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha PerbenihanPerkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA mendapatdukungan atau jaminan suplai dari CV.

ANUGRAH PERKASAsesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana yangtertuang dalam Kontrak Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009tanggal 22 Oktober 2009. Ketika melaksanakan tugastersebut, Terdakwa . Mudaris, SP bin M. Liyah, TerdakwaIl. Sabaruddin bin Adam Un dan saksi Khairil Anwar, SEbin Sarwani Jamal bertemu dengan Terdakwa Ill. EkaRifawati, SP binti Ridwan di lobi Hotel Danau TobaSumatera Utara, lalu Terdakwa Ill.

Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kuasa PenggunaAnggaran), saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal(Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi Riswan SyahPutra bin Saifuddin (Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRAPERKASA) dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi(Direktur CV.

SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya: Proses pelaksanaan pembibitandan pengadaan bibit dari penangkar bibit yang memiliki TandaRegistrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/ BBP2TP Medan.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA dalam dokumenpenawarannya mendapat dukungan atau jaminan suplaidari CV.

Blok 10B No. 34 RT08 RW 10 Kelurahan Meruya Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR dan juga Buku IIPedoman Tekhnis Administrasi Peradilan Perdata Umum MahkamahAgung Republik Indonesia edisi 2007 halaman 3 angka 1, Permohonandiajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohonatau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang meliputi tempat tinggal Pemohon, dalam permohonan ini terlihatPemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan

Negeri Bogor, akantetap Pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah hukum PengadilanNegeri Bogor, dimana Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Barat,sehingga oleh karena itu Permohonan Pemohon yang ditujukan kePengadilan Bogor tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 118 HIRdan juga Buku II Pedoman Tekhnis Administrasi Peradilan Perdata UmumMahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007 halaman 3 angka 1;2.

Didi Laksana (Liauw Kwan Hong) ;Point 3 : Menetapkan bagian waris dari masingmsing ahli waris sesuaidengan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Tekhnis AdministrasiDan Tekhnis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesiaedisi 2007 halaman 47 pada pada angka 12 mengenai permohonan yangdilarang salah satunya pada point b adalah : Permohonan untuk menetapkanstatus keahliwarisan.

(PG dan DinasPerkebunan/Disbun Tingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis DinasPerkebunan/Disbun Tingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Raton ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan DinasPerkebunan/Disbun Tingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis DinasPerkebunan/Disbun Tingkat I) ;Bahwa kurang lebih sekitar tahun 2008 saksi bersamadengan pengurus Koperasi Primair lainnya

(PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Ratoon ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)432 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I);Bahwa setahu saksi Ide/Gagasan pendirian Pabrik Gulaberkembang dari Tim Teknis Disbun

(PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Raton ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Bahwa saksi tidak tentu selalu hadir dalam RAT yangdiadakan oleh KUBP Rosan Kencana, kadang

RINI SUKRISWATI, Msi selaku KetuaTim Tekhnis Propinsi/Disbun Propinsi.

Rini Sukriswati, Msiselaku Ketua Tim Tekhnis Propinsi karena wewenangnyabersama sama dengan Terdakwa selaku Ketua KUBP RosanKencana dan Ir.

PRIMAIRBahwa Terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU TIWA, dalam kedudukansebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangiheberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 28 Tahun 2009tanggal 13 Pebruari 2009, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2010atau setidaktidaknya di waktu waktu tertentu pada tahun 2010, bertempat di UnitPelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

(UPT) DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe, Terdakwaselaku Bendahara Pembantu Pengeluaran tidak menyetorkan dana pengembalianTunjangan Umum Tenaga Fungsional Pendidikan pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT)Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangiheselang bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp.173.133.000, (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)ke Kas Daerah.Bahwa adapun besaran pengembalian

Dana Tunjangan Umum TenagaFungsional Pendidikan pada UPT Dikpora Kecamatan Tamako yang tidak disetorkanoleh terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU TIWA selaku Bendahara PembantuPengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe ke Kas Daerah PemerintahKabupaten Sangihe, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010berdasarkan temuan BPK perwakilan Sulawesi Utara Yaitu :1 Bulan Mei 2010 : Rp. 25. 085. 500; 2 Bulan Juni 2010 : Rp. 24

SUBSIDAIRBahwa Terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU Alias TIWA, dalamkedudukan sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis(UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tamako KabupatenSangihe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 28 Tahun2009 tanggal 13 Pebruari 2009, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember2010 atau setidaktidaknya di waktu waktu tertentu pada tahun 2010, bertempat diUnit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Dana Tunjangan Umum TenagaFungsional Pendidikan pada UPT Dikpora Kecamatan Tamako yang tidak disetorkanoleh terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU TIWA selaku Bendahara PembantuPengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe ke Kas Daerah PemerintahKabupaten Sangihe, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010berdasarkan temuan BPK perwakilan Sulawesi Utara Yaitu : 1.

Surat Rekomendasi Tekhnis pemanfaatan lahan untuk titik reklamedi Jalan Prof.DR.Latumenten (depan Ruko Latumenten Indah)Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan UmumDirektorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional V;Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL HARIS, SH.;(2).

Surat Rekomendasi Tekhnis pemanfaatan lahan untuk titik reklamedi Jalan Prof.DR.Latumenten (depan Ruko Latumenten Indah)Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian PekerjaanUmum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar PelaksanaanJalan Nasional V;Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL HARIS, SH.;2. Surat Perjanjian Pengurusan Sewa Lokasi dan Terbitnya PerijinanPemasangan Reklame dari Kementerian Pekerjaan Umum;3. 5.

Surat Rekomendasi Tekhnis pemanfaatan lahan untuk titikreklame di Jalan Prof.DR.Latumenten (depan Ruko LatumentenIndah) Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh KementerianPekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional V;Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL HARIS, SH.;(2).

Sdr.BERNARD IBRAHIM alamat Jalan Patimura Gg VI RT.03 RW.07 Kelurahan temas Kecamatan Batu Kota Batu; 1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Luxio jenis Minibus warna putih thn 2013 Nopol : N-1598-KH, Noka :MHKW3CA23DK009469, Nosin :DDN5254 No.973 / 2986 / 101.362 / 2013 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara clan Batu ; 1 (satu

) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu thn 2013 Nopol : N-1532-KH Noka :MHKVIBAIJDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 / 101.362 / 2013 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Uang Tunai sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);disita dalam pekara an.

Dinas Pendapatan Provinsi JawaTimur Malang Utara clan Batu ;>1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) mobilDaihatsu Xenia warna abuabu thn 2013 Nopol : N1532KH Noka:>MHKV IBAUDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 / 101.362 / 2013yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KepalaUnit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara clanBatu;>Uang Tunai sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah).( disitadalam perkara An.terpidana NUR

Dinas Pendapatan Provinsi JawaTimur Malang Utara clan Batu ; 1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) mobilDaihatsu Xenia warna abuabu thn 2013 Nopol : N1532KH NokaMHKVIBAUDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 / 101.362 / 2013yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KepalaUnit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara clanBatu; Uang Tunai sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah); 1(satu) buah celana jeans panjang merk ELDEST

,BERNARD IBRAHIM alamat Jalan Patimura Gg VI RT.03 RW.07Kelurahan temas Kecamatan Batu Kota Batu ; 1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) unitmobil jenis Daihatsu Luxio jenis Minibus warna putih thn 2013 Nopol : N1598KH, Noka :MHKW3CA23DK009469, Nosin :DDN5254 No.973 /2986 / 101.362 / 2013 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yangdikeluarkan oleh Kepala Unit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi JawaTimur Malang Utara clan Batu ;Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor

:292/Pid.B/2015/PN.Kd.Mlg.20 1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) mobilDaihatsu Xenia warna abuabu thn 2013 Nopol : N1532KH NokaMHKVIBAUDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 / 101.362 / 2013yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KepalaUnit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara clanBatu; Uang Tunai sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah)Status hukumnya telah putus dalam perkara An.terpidana NUR AFINImaka barang

Dinas Pendapatan ProvinsiJawa Timur Malang Utara clan Batu ;e1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu)mobil Daihatsu Xenia warna abuabu thn 2013 Nopol : N1532KHNoka :MHKVIBAUDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 /101.362 / 2013 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yangdikeluarkan oleh Kepala Unit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi JawaTimur Malang Utara dan Batue Uang Tunai sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah);disita dalam pekara an.