Sampai dengan Bulan November 2009 menerima uangdari RASKIN yang dimasukkan kedalam Kas Daerahsebesar Rp. 90.253.830, (Sembilan puluh juta dua ratuslima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)selanjutnya dari jumlah tersebut terdakwa sudahmengeluarkan dana untuk peningkatan pembangunan diDesa Tegalglagah sebesar Rp. 32.922.865, (tiga puluhdua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapanratuSs enam puluh lima rupiah) selanjutnya terdakwajuga melakukan pungutan pungutan lain berdasarkanPeraturan

Desa Nomor : 145/01 tahun 2009 di manadalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasilpungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan DesaTegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukanoleh terdakwa didapat dana sebesar Rp. 8.300.000, daripenjumlahan pungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesarRp. 5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh riburupiah) ditambah pungutan Pasar untuk tahun 2009sebesar Rp. 2.450.000, (dua juta empat ratus limapuluh ribu rupiah

,(sembilan puluh juta dua ratus lima puluhtiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) selanjutnyadari jumlah tersebut terdakwa sudah mengeluarkandana untuk peningkatan pembangunan di DesaTegalglagah sebesar Rp. 32.922.865, (tiga puluh duajuta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratusenam puluh lima rupiah) selanjutnya terdakwa jugamelakukan pungutan pungutan lain berdasarkanPeraturan Desa Nomor : 145/01 tahun 2009 dimanadalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasilpungutan desa dimasukkan

untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan DesaTegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukanal.19 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. oleh terdakwa didapat dana sebesar Rp. 8.300.000, daripenjumlahan pungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesarRp. 5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh riburupiah) ditambah pungutan Pasar untuk tahun 2009sebesar Rp. 2.450.000, (dua juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) dimana penggunaan dana tersebutmenurut terdakwa telah

pungutan lain berdasarkanPeraturan Desa Nomor : 145/01 tahun 2009 di manadalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasilpungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan DesaTegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukanoleh terdakwa didapat dana sebesar Rp. 8.300.000,(delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari penjumlahanpungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesar Rp.5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh riburupiah) ditambah pungutan Pasar untuk

Stiker E.009147, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. KO3661/2003,IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI No. 02.02.0570.08.03661 untuk KM.JAYA 01 dari PT. Bintang Lautan Jaya.2. Stiker E..009148, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03662/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03662untuk KM. JAYA 02 dari PT. Bintang Lautan Jaya.3. Stiker E..009168, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03663/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03663untuk KM. JAY A 03 dari PT.

Stiker ..009170, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03664/2003, untuk KM. JAYA04.Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1332 K/Pid/20075. Stiker E..009169, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03665/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03665untuk KM. JAYA 05 dari PT. Bintang Lautan Jaya.Bahwa ke5 (lima) Dokumen tersebut diatas diperoleh Terdakwa Il.AHMAD KOMARUDDIN als.

No. 1332 K/Pid/20071 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03661/2003 tanggal 16 Juni 2003.2. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03662/2003 tanggal 16 Juni 2003.3. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03663/2003 tanggal 16 Juni 2003.4. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03664/2003 tanggal 16 Juni 2003.5. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03665/2003 tanggal 16 Juni 2003.

Stiker E.009147, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. KO3661/2003,IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI No. 02.02.0570.08.03661 untuk KM.JAYA 01 dari PT. Bintang Lautan Jaya.2. Stiker ..009148, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03662/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03662untuk KM. JAYA 02 dari PT. Bintang Lautan Jaya.3. Stiker E..009168, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03663/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03663untuk KM. JAYA 03 dari PT.

Stiker ..009170, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03664/2003, untuk KM. JAYA04.5. Stiker E..009169, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03665/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03665untuk KM. JAYA 05 dari PT. Bintang Lautan Jaya.Bahwa ke5 (lima) Dokumen tersebut di atas diperoleh Terdakwa I.AHAMAD KOMARUDDIN als. RUDI, SE dari saksi HARPANI bin JAFARABDULLAH yang dibeli dari ALI UDIN (DPO) seharga Rp.4.000.000, (empatHal. 9 dari 19 hal. Put.

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

liar tersebutsewaktu tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpangtersebut kendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ;Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya Hakim memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesarRp4.000,00 (empat ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Terhadap barang bukti

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

laporanmasyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpang yangmenggangu ketertiban umum ;Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan calo penumpangtersebut setelah tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpang kekendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi;Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan

Sidenreng Rappang yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak148(seratus empat puluh delapan) sekolah dan untuk Sekolah MenengahPertama (SMP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah;Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana DAK tersebut telah dilakukanpemotongan/pungutan dana oleh pihak pelaksana kegiatan dilapangan,berawal adanya informasi yang didapatkan oleh Polres Sidenreng Rappangterkait adanya pungutan yang bervariasi antara 1% (satu persen) sampaldengan 3% (tiga persen) dari nilai DAK yang diterima

Binti SAHRISALdan bertanya kepadasaksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisalia menyampaikanbahwa benar ada setoran sebesar maksimal 3% (tiga persen) sesuaiperintah pimpinan karena saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambupernahmengarahkan dan menyampaikan kepada saksi Neldayanti, S.Pd. bintiSahrisal agar ratakan pungutan 3%(tiga persen);Bahwa dalam rentan waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisik tersebutterdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H.

3% (tiga persen);Bahwa dalam rentan waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisik tersebutterdakwa H.

,M.Si.maka saksi Neldayanti, S.Pd.menulis kode 2/3dengan menggunakan pensil dihalaman pertama bagian atas catatanrekapan penerimaan pemotongan/pungutan yang artinya dua atau tigapersen;Bahwa yang memerintahkan atau mengarahkan saksi Neldayanti, S.Pd.untuk menerima setoran uang pungutan DAK Fisik Bidang PendidikanDasarTahun Anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK adalahatasannya yaitu saksi Ahmad, S.Pd.

,M.Si.pernah mengarahkan dan menyampaikan kepada saksi Neldayanti, S.Pd.agar meratakan pungutan sebesar 3%(tiga persen);Bahwa dalam rentang waktu penerimaan setoran pungutan DAK Fisiktersebut Terdakwa maupun saksi Ahmad, S.Pd.

terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu terdakwa dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uang yangterkumpul tersebut sebagian untuk saksi FACHRUDIN Als ACIL IPAH dansebagian lagi untuk teman yang telah melakukan pungutan

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya terdakwabersama terdakwa EDWIN Als ERWIN dan terdakwa SYAHRONI Als RONIyang sedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.

liartehadap para pedagang di daerah tersebut; Bahwa cara melakukan pungutan terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu saksi dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada Terdakwa FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uangyang terkumpul tersebut sebagian untuk Terdakwa

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saya bersamasaudara RAHMAT RIFAI Als AMAD, dan saudara EDWIN Als ERWIN yangsedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada di daerahtersebut.

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saya bersamasaudara RAHMAT RIFAI Als AMAD, dan saudara SYAHRONI Als RONI yangsedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.

No. 2670 K/Pid.Sus/2010e Pungutan lebih berupa biaya kawat di Kedutaan Besar RepublikIndonesia untuk Republik Rakya Cina (KBRI Cina) yangdidasarkan pada Keputusan Terdakwa selaku Duta Besar LuarBiasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia / KepalaPerwakilan Republik Rakyat Nomor : 280//KEP/IX/1999 tanggal24 September 1999 tentang Tarif Keimigrasian dalampelaksanaan pemungutan biaya kawat tersebut dicatat dalambuku kas penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biayakawat antara Januari 2000 sampai

Untuk RepublikRakyat Cina Nomor: 280/KEP/IX/1999 tanggal 24 September 1999 tentangTarif Keimigrasian dalam pelaksanaan pemungutan biaya kawat tersebutdicatat dalam buku kas penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biayakawat antara Januari 2000 sampai dengan 18 Mei 2001 yang ditandatanganioleh Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) KBRI Cina dan diketahuiTerdakwa, dengan jumlah pemasukan pungutan lebih berupa biaya kawatyang dipungut dari pemohon visa dan Surat Perjalanan Republik Indonesiadi KBRI

No. 2670 K/Pid.Sus/2010puluh enam Yuan) dari total penerimaan pungutan lebih berupa biaya kawatsekitar 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribuYuan),e Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negarasekitar 1.313.741,00 (Satu juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empatpuluh satu Yuan) dengan perhitungan jumlah penerimaan pungutan lebihberupa biaya kawat sekitar 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilanpuluh enam ribu Yuan) dikurangi biaya kawat yang

dan atautambahan pungutan yang tidak tercantum dalamundangundang dan atau peraturan Pemerintah.O Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia Nomor : M 01UM.01.05 Tahun1995 tentang Biaya Imigrasi Dan BiayaBeban, yang tidak mengatur adanya biayakawat.e Bahwa pungutan lebih dari biaya kawat di Kedutaan Besar RepublikIndonesia Untuk Republik Rakyat Cina (KRRI Cina) yangHal. 42 dari 80 hal.

Surat Keputusan tersebut menjadidasar pungutan biaya kawat, di mana dari bulan Januari 2000sampai dengan 18 Mei 2001 pungutan biaya kawat yang telahberhasil dikumpulkan dan tidak disetor ke kas negara adalahsebesar 1.496.000, (Satu juta empat ratus sembilan puluh enamHal. 68 dari 80 hal. Put.

Khoirul Musholla:bahwa Saksi adalah Pedagang pakaian yang menyewa kios seharga Rp. 2 juta per tahun diPasar Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar sejak tahun 2008 sampaisekarang;bahwa selain membayar harga sewa kios, Saksi juga membayar pungutan uang sewa kiossebesar Rp. 21.000,00 per bulan dan membayar uang kebersihan dan keamanan;bahwa yang melakukan pungutan uang sewa kios, uang kebersihan dan keamanan adalahPemerintah Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;Saksi Saiful Hadi

Saksi Nuryantobahwa Saksi sudah sekitar 17 tahun berjualan di Pasar Desa Wonodadi, KecamatanWonodadi, Kabupaten Blitar;bahwa selain membayar uang Rp. 10.000,00, Saksi juga membayar uang kebersihansebesar Rp. 500,00 setiap 5 hari sekali dan uang keamanan setiap bulannya sebesar Rp.3.000,00;bahwa yang menarik pungutan sebesar Rp. 500,00 adalah pihak Pemerintah DesaWonodadi, namun pungutan yang Rp. 3.000,00 tidak ada bukti pembayarannya;. Saksi Moh.

atau penarikan adalah dengan mengeluarkankwitansi atau karcis sebesar Rp.500,00;e bahwa Terdakwa hanya melanjutkan saja karena pungutan sebesar Rp.500,00 jugadilakukan oleh Kepala Desa sebelum Terdakwa yaitu almarhum pak Mujib;e bahwa tindakan Terdakwa mengeluarkan karcis sebesar Rp.500,00 tidak didukung denganPeraturan Desa atau peraturan lainnya;e bahwa karcis sebesar Rp.500,00 yang dikeluarkan Terdakwa tidak diperporasi;e bahwa hasil keseluruhan dari pungutan atau penarikan sebesar Rp.500,00

tersebutpembagiannya adalah 25% untuk kas desa, 25% untuk gaji karyawan pasar, 45% untukbiaya operasional;e bahwa sebagai Kepala Desa dan Kepala Pasar Wonodadi Terdakwa mendapat jatah sebesar5% dari penerimaan atau pungutan sebesar Rp.500,00;e bahwa yang mengelola uang hasil pungutan atau penarikan sebesar Rp.500,00 tersebutadalah Bendahara Pasar Desa Wonodadi yaitu Sulistiyorini;e bahwa jumlah keseluruhan yang telah diterima Terdakwa selama menjabat sebagai KepalaPasar Desa Wonodadi adalah sebesar

ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dan pungutanfee.

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan pungutan tersebut mulaidilakukan tetapi sejak Saksi ditempatkan pada bagian loket pada bulan april2016 barulah Saksi tahu ada dilakukan pungutan dana taktis dan dana feepada kantor BPN Kota Sorong.

umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.Bahwa Saksi menerangkanmengetahui adanya pungutan dana taktis dariPPAT dikantor BPN Kota Sorong yaitu sejak tahun 2016 yang disetor kepadaTerdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti selaku Bendahara Penerima KantorBPN Kota Sorong.

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berapa yang dibayarkan pemohonkarena yang lebih tahu adalah bendahara Terdakwa Niken NurhalidaRahmadanti.Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan pungutan yang dilakukan kepada masyarakatumum tidak ada dilakukan pungutan diluar PNBP akan tetapi untuk PPAT adadilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis.

umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.

Pungutan liar terhadap rekrutmen CPNS tahun 2011 pungutan ini dilakukan oleh WalikotaGorontalo terhadap 200 orang masingmasing 20.000.000,/orang setelah kebijakan moratoriumpada tahun 2011 mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat masalah ini mencuat ke publik karena200 orang tersebut yang sudah dijanjikan untuk menjadi CPNS ternyata tidak ada total dugaanpendapatan walikota atas tindakan tersebut kurang lebih Rp. 4.000.000.000.Padahal mereka terdakwa sama sekali tidak memiliki bukti apapun tentang

Masalah kasus pungutan liar itu H.

Pungutan liar terhadap rekrutmen CPNS tahun 2011 pungutan ini dilakukan oleh WalikotaGorontalo terhadap 200 orang masingmasing 20.000.000,/orang setelah kebijakanmoratorium pada tahun 2011 mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat masalah ini mencuatke publik karena 200 orang tersebut yang sudah dijanjikan untuk menjadi CPNS ternyatatidak ada total dugaan pendapatan walikota atas tindakan tersebut kurang lebih Rp.4.000.000.000.Padahal mereka terdakwa sama sekali tidak memiliki bukti apapun tentang

Masalah kasus pungutan liar itu H. Adhan Dambea, S.Sos, MA sendiri yang melaporkan kePolres Gorontalo kota dan yang melakukan pungutan liat tersebut adalah Adam Dumbi.Bahwa oleh karena halhal yang di tuduhkan oleh mereka terdakwa kepada H. AdhanDambea, S.Sos, MA sebagai 10 Dosa pemerintahan Mantan Walikota Gorontalo tersebutkhuhusnya pada tuduhan ke 3 yang menuduhkan bahwa H. Adhan Dambea, S.Sos, MA telahmenggunakan ijazah palsu ; dan tuduhan ke 9 yang menuduhkan bahwa Penyerobotan tanahdi kel.

Sudirman dan Pasar Kunden yang dipinjamkan dari pungutan ilegal listrik pedagang Pasar Godong.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.

Yani 9.071.000,16 Disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Grobogan 32. 089.840,Bahwa penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi listrik dari parapedagang Pasar Umum Godong Kab.

Yani 9.071.000,16 Disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Grobogan ; 32.089.840,> Bahwa penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi listrik dari parapedagang Pasar Umum Godong Kab.

FAJAR, yangkemudian hasil uang pungutan listrik dari para pedagang tersebutdiserahkan kepada Sdr. DARJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untukselanjutnya oleh Sdr. DARJA uang pungutan listrik dari para pedagangPasar Godong tersebut disetorkan kepada Bendahara DinasPerindagtamben Kab. Grobogan (waktu itu yang menerima adalah Sar.MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN.

Yani yang dipinjamkandari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS)pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke KasDaerah.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPu/ bukti pengembalianpungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yangditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

Yani yang dipinjamkandari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS)pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke KasDaerah.19.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/ bukti pengembalianpungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yangditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MDsebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal21 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dihalamanparkir Bank NTB yang berlokasi di Kecamatan Gerung Kab.Lombok Barat.b. Total uang pungutan yang telah saksi serahkan dari tahun 2017sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 21.000.000,(duapuluh satu juta rupiah).> Berdasarkan Keterangan Saksi HERI JUANDI(Selaku BendaharaDesa Sekotong Tengah) membenarkan bahwaa.

Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MDpada hari, tanggal yang Saksi lupa namun seingat Saksi, Saksimemberikan uang pungutan tersebut sebelum Rekomendasi Saksiterima dan uang pungutan tersebut selalu Saksi berikan kepadaSdr RAMANG di Ruang Kerjanya di Kantor Kecamatan Sekotong.b.

Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MDsebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dihalamanparkirBank NTB yang berlokasi di Kecamatan Gerung Kab. LombokBarat.b. Total uang pungutan yang telah saksi serahkan dari tahun 2017sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 21.000.000,(duapuluh satu juta rupiah).> Berdasarkan Keterangan Saksi HERI JUANDI(Selaku BendaharaDesa Sekotong Tengah) membenarkan bahwaa.

Saksi memberikan uang pungutan kepada Sdr RAMANG, A.MDpada hari, tanggal yang Saksi lupa namun seingat Saksi, Saksimemberikan uang pungutan tersebut sebelum Rekomendasi Saksiterima dan uang pungutan tersebut selalu Saksi berikan kepada SdrRAMANG di Ruang Kerjanya di Kantor Kecamatan Sekotong.b.

pajak sejak bulan Januari sampai dengan Desember2008 kepada terdakwa, padahal seharusnya uang potongan atau pungutan pajak tersebutdisetorkan oleh YANUAR sebagai bendahara pengeluaran ke bank penerima atau Kantor Pos,namun karena terdakwa memintanya sehingga bendaharabendahara pembantu ada yangmenyerahkan uang potongan atau pungutan pajak kepada YANUAR sebagai bendaharapengeluaran dan ada yang diserahkan kepada terdakwa, kemudian YANUAR sebagai bendaharapengeluaran juga menyerahkan sebagian uang

potongan atau pungutan pajak kepada terdakwadan sebagian ada yang disetorkan ke bank penerima atau Kantor Pos, namun ternyata uangpotongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan kekas negara melalui bank penerima atau Kantor Pos dan pada bulan Desember 2008,terdakwa bersamasama dengan YANUAR telah menyerahkan uang potongan ataupungutan pajak kepada EMY FALUPI (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagaipegawai bagian keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah

potongan atau pungutan pajak kepada terdakwadan sebagian ada yang disetorkan ke bank penerima atau Kantor Pos, namun ternyata uangpotongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan ke kasnegara melalui bank penerima atau Kantor Pos dan pada bulan Desember 2008, terdakwabersamasama dengan YANUAR telah menyerahkan uang potongan atau pungutan pajak kepadaEMY FALUPI (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagai pegawai bagian keuanganSekretariat Daerah Pemerintah

uang potongan atau pungutan pajak kepada terdakwa dan sebagian lagidisetorkan ke bank penerima atau kantor Pos.Bahwa, ternyata uang potongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tidakdisetorkan ke kas Negara melalui Bank penerima atau kantor Pos dan pada bulanDesember 2008, terdakwa bersamasama dengan Yanuar Pribadi Bin Asmawi Umar telahmenyerahkan kepada Emy Palupi (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagaipegawai bagian keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang

Sudirman dan Pasar Kunden yang dipinjamkan dari pungutan ilegal listrik pedagang Pasar Godong.8. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan Kantor Jl. J.

Sudirman yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.9. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya urugan sirtu di lokasi Pasar Nglejok yang direncanakan untuk memindah mendesak Pasar Ayam dan TPA Pasar Glendoh yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.10. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan talang Pasar Suru yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong

.11. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan kendaraan dinas Suzuki Carry K 9501 F yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong .12. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perjalanan dinas pejabat yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.13. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan Pasar Hewan Ketitang Godong yang dipinjamkan dari pungutan ilegal

yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.17. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya pembangunan paving halaman Kantor Jl.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.19. 1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/ bukti pengembalian pungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

liar) terhadap supir Truk danmeminta uang sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah)namun yang diberikan korban sebesr Rp.15.000, (lima belasribu rupiah);Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan liar tersebut adalahdengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJberboncengan dengan saksi Joni Sitanggang sedangkan Adlberboncengan dengan DUDUL menaiki Suzuki Smash;Bahwa Joni Sitanggang truk tersebut lalu menghampiri supirtruk tersebut dan meminta uang Pergaulan sebesar Rp.30.000,namun yang diberikan

supir Rp.15.000, dan Aji meminta uangSPSI sedangkan terdakwa dan Dudul menunggu diatas sepedamotor;Bahwa terdakwa dan saksi Joni Sitanggang melakukanPemerasan atau Pungutan liar sejak bulan Juli tahun 2015kepada para supir truck yang melintas di jalan tersebut;Bahwa ketika truk yang dikemudikan saksi Richard Pasaribukemudikan dan saksi sebagai kernetnya melintas dilokasikejadian, lalu terdakwa berboncengan menaiki 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAdJ lalu truk korbandiikuti oleh kedua

Rp30.000, lalusaksi Richard Pasaribu menjawab tidak ada bang/lae laluterdakwa memaksa kembali dengan mengatakan nanti tidakbisa jalan kalian lalu Joni Sitanggang memaksa kembailidengan mengatakan Rp.20.000, aja lae dan korbanmenjawab tidak ada lagi laeku namun Joni Sitanggang terusmemaksa untuk menyerahkan uang dan karena korbanketakutan, ia menyerahkan uang sebesar Rp.15.000, ;Bahwa uang hasil Pemerasan atau Pungutan Liar tersebutterdakwa gunakan untuk beli rokok ataupun kebutuhan sendiri;Bahwa

LbpRp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) namun yang diberikan korbansebesr Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah);e Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan liar tersebut adalahdengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJberboncengan dengan saksi Joni Sitanggang sedangkan Audlberboncengan dengan DUDUL menaiki Suzuki Smash;e Bahwa Joni Sitanggang truk tersebut lalu menghampiri supir truktersebut dan meminta uang Pergaulan sebesar Rp.30.000, namunyang diberikan supir Rp.15.000, dan Aji meminta uang

SPSIsedangkan terdakwa dan Dudul menunggu diatas sepeda motor;e Bahwa terdakwa dan saksi Joni Sitanggang melakukan Pemerasanatau Pungutan liar sejak bulan Juli tahun 2015 kepada para supirtruck yang melintas di jalan tersebut;e Bahwa ketika truk yang dikemudikan saksi Richard Pasaribukemudikan dan saksi sebagai kernetnya melintas dilokasi kejadian,lalu terdakwa berboncengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Mio J BK 5479 PAd lalu truk korban diikuti oleh keduatemannya yang berboncengan dengan

Kami merasa dirugikan karenaitu sudah merupakan pungutan liar Selain itu pihak sekolah jugakerap mengambil keputusan sepihak yang hanya memikirkankeuntungan pihak sekolah saj, tanpa meminta kesepakatankepada seluruh wali murid. Dan pungutan tersebut, telahmemberikan perngaruh negatif terhadap mental anak, karenaanak ditakuttakuti agar segera membayar, jika nilainya inginaman.

Dan yang menjelaskan masalah pungutan biaya sebesarRp.5000 yaitu.

Kami merasa dirugikan, karena itu) sudahmerupakan pungutan liar," bebernya.Hal 24 dari 44 Hal Putusan Nomor : 496/Pid.B/2018/PN Bgle Selain itu, pihak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihakyang hanya memikirkan keuntungan pihak sekolah saja, tanpameminta kesepakatan kepada seluruh wali murid.e Dan dalam melakukan pungutan tersebut, telah memberikanpengaruh negatif terhadap mental anak, karena anak ditakuttakutiagar segera membayar, jika nilainya ingin aman.e "Jadi anakanak ini pulang dari

Untukmendengarkan alasanalasan dalam dugaan praktek pungutan liaroleh siswa tersebut.e Menurutnya, seharusnya pihak sekolah tidak ada sumbanganSumbangan liar yang membebani siswa, apalagi dewan juga sudahmenganggarkan kebutuhan sekolah sesuai dengan usulan.Kalaupun ada sumbangan harus terukur dan sifatnya tidakmengikat.e "Apalagi soal pungutan 5 ribu itu, seharusnya tidak boleh. Sekolahjuga harus menjaga transparansi kalau ada pembangunan, jangansampai ada indikasi penyalahgunaan keuangan.

Kami merasa dirugikan karena itusudah merupakan pungutan liar Selain itu pihak sekolah juga kerapmengambil keputusan sepihak yang hanya memikirkan keuntunganpihak sekolah saja, tanpa meminta kesepakatan kepada seluruh walimurid. Dan pungutan tersebut, telah memberikan perngaruh negatifterhadap mental anak, karena anak dlitakuttakuti agar segeramembayar, jika nilainya ingin aman. Jadi anakanak ini pulang darisekolah selalu nangis karena takut .9.

sejumlah uang di luaryang diatur dalam undangundang atas pemanfaatan barang milik daerah yaitukepada para pedagang yang berualan di los dan bedak yang berada diHalaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2021/PT SBYlahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkanuang hasil pungutan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggobertentangan dengan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 ayat

Karena khawatir dantakut tidak boleh berjualan di Pasar Kronong, sehingga para pedagangtersebut dengan terpaksa bersedia untuk membayarkan sejumlah uangyang diminta dan disampaikan oleh Terdakwa.Halaman 6 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPerbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yangmelakukan pungutan terhadap para pedagang di Pasar Kronong atau yangdisebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yangdiatur dalam peraturan perundangundangan adalah

tidak dibenarkan danbertentangan dengan :Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 TentangPengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterimaoleh Terdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalahsebagai

:Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterima olehTerdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :No.

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yangmenyatakan bahwa :Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterima olehTerdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :No.

HRB di Desa Air Seruk Nomor: 01/Tim.PSPP/ASR/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016;- 1 (satu) lembar Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 03.E/30/DJB/2012 tentang Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga;- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/203/DPE/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada Perusahaan Komanditer (CV) Biliton Jaya;- 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Desa Kode

HRB;- 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2016;- 1 (satu) Buah Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2015 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2015;- 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa;- 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung

Nomor : 03 Tahun 2012 tentang pungutan Desa;- 1 (satu) eksemplar Fotokopi Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa;- 1 (satu) Eksemplar Buku Kas Umum Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Tahun Anggaran 2016 Periode Januari 2016 s/d November 2016;- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 005/124/ASR/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015;- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 001/13/HRB/

Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun2012 tentang Pungutan Desa, Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa AirSeruk berani melakukan penarikan dana retribusi terhadap CV.

Desa dan dalam tahun yang sama Terdakwa mencabutPeraturan Desa tersebut dan menandatangani kembali Peraturan Desa Nomor03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa.

Ahli Wigman Wudie juga menjelaskan bahwa penerimaan desayang berasal dari pendapatan desa termasuk pungutan dan sumbangan pihakketiga harus masuk ke APBDes melalui rekening Kas Desa.

Menyatakan menurut Hukum bahwa Pengugat telah membayar uang Kompensasi Kepemilikan Sumber daya alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp.67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).3.

Menyatakan sah dan berharga semua dokumen Pembayaran (Aplikasi Setoran/Transfer) yang berhubungan dengan Pembayaran uang kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.67.13.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang rincian pembayaran/penyetorannya

Pipit Mutiara Jaya) No.406/PMJTRK/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 perihal Pengenaan Pungutan Daerah sebesar 6%dari Harga Jual Batubara/Ton oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, isinya antara lainmenegaskan bahwa pungutan yang dikenakan kepada Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya)bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yangberlaku;13. Bahwa Penggugat (PT.

Pipit Mutiara Jaya) pernah mengirimkan surat No.123/PMJTRK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 kepada Bupati Tana Tidung, perihal PermohonanPengembalian Pembayaran Pungutan Daerah, namun tidak pernah ditanggapi olehTergugat (Bupati Tana Tidung);Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan agar uang yang telah dibayarkan olehPenggugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) kepada Tergugat berupa Pungutan PembangunanDaerah Sektor Batubara dan Mineral dapat dikembalikan, namun tidak membuahkan hasildan hingga saat ini uang

Bahwa jika sekiranya saat ini pungutan yang telah dilakukan Tergugat terhadapPenggugat dengan berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004selama ini, oleh Gubernur Kalimantan Timur dikatakan bertentangan dengan PeraturanPerundang undangan yang berlaku maka tidak serta merta bahwa dana yang telahdisetorkan Penggugat kepada Tergugat tersebut sebagai pungutan yang tidak sah danmelanggar hukum, dan selanjutnya oleh Penggugat diminta untuk dikembalikan olehTergugat kepada Penggugat ;7.

Gubernur Kaltim kepada Tergugat sebagaimana bukti P.28 tersebut, MajelisHakim berpendapat seharusnya Tergugat segera bertindak atau melakukan tindakan hukum44apabila pungutan yang dilakukannya kepada Penggugat bertentangan atau tidak sesuai denganperaturan dan perundangundangan yang berlaku, terlepas dari dalih pungutan yang dilakukantersebut berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 sebagaimana bukti T.1ataupun Surat dari Pj.

tersebuttidak bertindak hatihati karena tidak memperhatikan peraturan perundangundangan yangterkait dengan pungutan tersebut, bahkan Tergugat tidak mengindahkan Surat GubernurKaltim No.545/203/Ek tanggal 11 Januari 2011 sebagaimana bukti P.28, dimana seharusnyaTergugat segera melakukan langkahlangkah hukum terkait adanya surat tersebut dan bukanbersikeras jika pungutan yang dilakukannya adalah sah karena pungutan tersebut didasarkanatas Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 (bukti T.1) sebagaimana

anggota Para Pemohon menjadi meningkatsangat tinggi, sedangkan anggota Para Pemohon sudah dikenakanpungutan PNBP berupa PSDH dan DR yang notabene merupakanpungutan sebagai pengganti pohon yang ditebang dan pungutan untukreboisasi.

Dengan demikian pungutan PNBP yangHalaman 13 dari 31 halaman.

KewajibanPenggantian Nilai Tegakan (PNT) telah menimbulkan pungutan bergandakarena objek kewajiban PNBP berkalikali dikenakan pungutan mulai dariDana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) danPenggantian nilai Tegakkan (PNT).Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikanpenjelasan sebagai berikut:a.

PNBPberupa PSDH dan DR yang notabene merupakan pungutan sebagaipengganti pohon yang ditebang danpungutan untuk reboisasi.

Bahwa yang dimaksud dengan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik darihasil hutan yang dipungut dari hutan negara;c.