Aksi Pungutan Liar dimaksud telah terjadi berulangkali dengan korban beberapa para Sopir Truk yang melintasi tempat kejadianperkara, masingmasing dari Sopir Truk itu pula telah dipungut Uangnya antaraRp.10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.20.000, (Dua Puluh RibuRupiah) perTruk dengan Pembagian Tugas yakni, terdakwa selaku KetuaSERIKAT MERAH KUNING yang mempunyai peran sebagai Pengawas danPenerima Uang hasil Pungutan Liar, sedangkan terdakwa Il bersama denganterdakwa Ill bertugas sebagai

Orang yang menghentikan laju Sopir Truk agar Trukpara Sopir Angkutan Batubara berhenti dan memberikan ancaman kekerasanserta menarik Uang Pungutan Liar untuk diserahkan kepada terdakwa , kemudianterdakwa IV mempunyai tugas sebagai pencatat Nomor Plat Kendaraan Truk yangtelah menyetorkan Uang Pungutan Liar tersebut dan juga sebagai orang yangmenempelkan Stiker MERAH KUNING di salah satu bagian Truk yang ikut dalampenyetoran kepada para terdakwa itu.

Pendapatan atas pungutan liar yangdilakukan oleh para terdakwa itu berkisar Rp.350.000, (Tiga Ratus Lima PuluhRibu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000, (Empat Ratus Ribu Rupiah) permalamnya, dengan pembagian hasil yaitu 30% (Tiga Puluh Persen) dari hasilPungutan Liar itu dibagikan kepada terdakwa Il, terdakwa Ill, dan terdakwa IV, lalu20% (Dua Puluh Persen) dari hasil itu mereka pergunakan untuk membelikannyaHalaman 6 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN Mremakanan, dan minuman, dan sisa dari Uang

Pungutan Liar tersebut sebanyak50% (Lima Puluh Persen)nya diambil oleh terdakwa selaku Pemimpin dariSERIKAT MERAH KUNING tersebut.

Sampai pada akhirnya perbuatan yang tidakpantas dilakukan oleh para terdakwa tersebut pun berakhir sewaktu saksi FAJRINASROR Bin KAMIRO bersamasama dengan saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI,saksi SONI ARSON Bin AMIR HUSIN, sdr.GUNTUR ALAM, sdr.AWANG, dan jugasdr.RIKl, yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian Mapolres Muara Enimyang juga selaku Satuan SABER PUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar) dari pihakMapolres Muara Enim melakukan Observasi atas Pungutan Liar dimaksud lalumengutus saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI

Vang hasil pungutan Prona 2006 tersebut diterima olehsaksi Budi Hartono pada tanggal 13 Juli 2006 vide bukti No. 18 danRp. 7.500.000. yang waktunya tidak dapat dipastikan dan uang tersebutdigunakan oleh saksi Budi Hartono sebagaimana tercantum dalam buktiNo.18.

Uang pungutan prona 2006 tersebut masih tersisa sebesarRp. 1.750.000. dan saksi Budi Hartono mengambil kembali uang sebesarRp. 5.250.000. yang saksi Budi Hartono titipkan kepada saksi Armilasehingga sisa uang yang ada pada saksi Budi Hartono adalah sebesarRp. 7.000.000,,"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diperoleh fakta bahwaperbuatan saksi Budi Hartono dilakukan dalam rentang waktu bulan Meisampai dengan diterimanya uang pungutan prona 2006 oleh saksi BudiHartono yaitu pada bulan Juli 2006

Dari fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan saksi Budi Hartono telah selesai denganditerima dan digunakannya uang pungutan hasil prona 2006 tersebut,.Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sangat kelirukarena faktanya Terdakwa ANDI ASMAR WIRAWAN SH., MH mengetahuipelaksanaan Prona 2006 pada Kantor Pertanahan Kota Parepare telahHal. 14 dari 24 hal. Put.

., MH tidak pernah menyuruh saksi Budi Hartonountuk mengembalikan uang pungutan kepada masyarakat pemohon Prona,malah Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare telahsecara sadar menggunakan uang pungutan dari warga masyarakatpemohon sertifikat Prona dengan mengeluarkan tulisan tangan berupamemo yang berisikan permintaan uang kepada saksi Budi Hartono yaitu :1.

Firmansyah, namun oleh MajelisHakim Pengadilan tersebut telah keliru dengan tidak mempertimbangkannyapadahal alat bukti surat tersebut telah diperlinatkan di depan Majelis Hakim.Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare telahmendapatkan laporan dari saksi Budi Hartono selaku penanggung jawabkegiatan Prona 2006 dimana adanya pungutan dari warga masyarakat pemohonHal. 18 dari 24 hal. Put.

liar) terhadap supir Truk danmeminta uang sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah)namun yang diberikan korban sebesr Rp.15.000, (lima belasribu rupiah);Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan liar tersebut adalahdengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJberboncengan dengan saksi Joni Sitanggang sedangkan Adlberboncengan dengan DUDUL menaiki Suzuki Smash;Bahwa Joni Sitanggang truk tersebut lalu menghampiri supirtruk tersebut dan meminta uang Pergaulan sebesar Rp.30.000,namun yang diberikan

supir Rp.15.000, dan Aji meminta uangSPSI sedangkan terdakwa dan Dudul menunggu diatas sepedamotor;Bahwa terdakwa dan saksi Joni Sitanggang melakukanPemerasan atau Pungutan liar sejak bulan Juli tahun 2015kepada para supir truck yang melintas di jalan tersebut;Bahwa ketika truk yang dikemudikan saksi Richard Pasaribukemudikan dan saksi sebagai kernetnya melintas dilokasikejadian, lalu terdakwa berboncengan menaiki 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAdJ lalu truk korbandiikuti oleh kedua

Rp30.000, lalusaksi Richard Pasaribu menjawab tidak ada bang/lae laluterdakwa memaksa kembali dengan mengatakan nanti tidakbisa jalan kalian lalu Joni Sitanggang memaksa kembailidengan mengatakan Rp.20.000, aja lae dan korbanmenjawab tidak ada lagi laeku namun Joni Sitanggang terusmemaksa untuk menyerahkan uang dan karena korbanketakutan, ia menyerahkan uang sebesar Rp.15.000, ;Bahwa uang hasil Pemerasan atau Pungutan Liar tersebutterdakwa gunakan untuk beli rokok ataupun kebutuhan sendiri;Bahwa

LbpRp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) namun yang diberikan korbansebesr Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah);e Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan liar tersebut adalahdengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJberboncengan dengan saksi Joni Sitanggang sedangkan Audlberboncengan dengan DUDUL menaiki Suzuki Smash;e Bahwa Joni Sitanggang truk tersebut lalu menghampiri supir truktersebut dan meminta uang Pergaulan sebesar Rp.30.000, namunyang diberikan supir Rp.15.000, dan Aji meminta uang

SPSIsedangkan terdakwa dan Dudul menunggu diatas sepeda motor;e Bahwa terdakwa dan saksi Joni Sitanggang melakukan Pemerasanatau Pungutan liar sejak bulan Juli tahun 2015 kepada para supirtruck yang melintas di jalan tersebut;e Bahwa ketika truk yang dikemudikan saksi Richard Pasaribukemudikan dan saksi sebagai kernetnya melintas dilokasi kejadian,lalu terdakwa berboncengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Mio J BK 5479 PAd lalu truk korban diikuti oleh keduatemannya yang berboncengan dengan

ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dan pungutanfee.

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan pungutan tersebut mulaidilakukan tetapi sejak Saksi ditempatkan pada bagian loket pada bulan april2016 barulah Saksi tahu ada dilakukan pungutan dana taktis dan dana feepada kantor BPN Kota Sorong.

umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.Bahwa Saksi menerangkanmengetahui adanya pungutan dana taktis dariPPAT dikantor BPN Kota Sorong yaitu sejak tahun 2016 yang disetor kepadaTerdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti selaku Bendahara Penerima KantorBPN Kota Sorong.

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berapa yang dibayarkan pemohonkarena yang lebih tahu adalah bendahara Terdakwa Niken NurhalidaRahmadanti.Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan pungutan yang dilakukan kepada masyarakatumum tidak ada dilakukan pungutan diluar PNBP akan tetapi untuk PPAT adadilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis.

umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.

Umrah alamat Ponggok II Rt. 03 Trimulyo Jetis Bantul tertanggal 24 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H.SAGIYO HS .11. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Ibu Tuginem uang sebanyak Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) guna membayar Warisan 6 bidang x Rp. 350.000,- tertanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh SUGIYO.12. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi diterima dari Amat Jamzari (Ponggok II) uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) guna membayar pembayaran pungutan

Bukti kas penerimaan setoran pungutan Larasita ke kas desa (Asli) :a. Nomor 02/155/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp.29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). b. Nomor 07/155/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).c. Nomor 01/155/I/13 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp.5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).d.

Bukti Pengeluaran Kas pengembalian pungutan Larasita :a. Nomor 03 /2263/III/13 tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ada lampiran Berita Acara tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.SAGIYO HS .b. Nomor 53 /2263/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).c.

MUJONO yang sudah dilegalisir, beserta lampirannya;25. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi;26. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, beserta lampirannya;27. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, beserta lampirannya;28. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita;29. 1 (satu)

Daftar Hadir Penyampaian RAPERDes Tahun 2013 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012.39. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Pungutan Desa tanggal 10 Januari 2011.40. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa tanggal 27 Desember 2012.41. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa tanggal 30

Tahun 2012 (Asli)(barang bukti No.14.b)Bukti Pengeluaran Kas pengembalian pungutan Larasita (a.

MUJONO yang sudah dilegalisir, besertalampirannya.1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi.1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulanOktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, besertalampirannya.1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulanOktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, besertalampirannya.1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita.1 (satu) buah buku catatan setoran pungutan

Yk.dengan adanya pungutan sebagai pelayanan desa dalam prosespensertifikatan tanah.Bahwa kemudian Terdakwa H.

APBDesa; b. pungutan Desa; c. pengelolaantanah kas Desa; dan d. penataan ruang.2.

Yk.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013,beserta lampirannya;1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, besertalampirannya;1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga programLarasita;1 (satu) buah buku catatan setoran pungutan program Larasita;1 (satu) lembar surat proses pendaftaran

No. 2670 K/Pid.Sus/2010e Pungutan lebih berupa biaya kawat di Kedutaan Besar RepublikIndonesia untuk Republik Rakya Cina (KBRI Cina) yangdidasarkan pada Keputusan Terdakwa selaku Duta Besar LuarBiasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia / KepalaPerwakilan Republik Rakyat Nomor : 280//KEP/IX/1999 tanggal24 September 1999 tentang Tarif Keimigrasian dalampelaksanaan pemungutan biaya kawat tersebut dicatat dalambuku kas penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biayakawat antara Januari 2000 sampai

Untuk RepublikRakyat Cina Nomor: 280/KEP/IX/1999 tanggal 24 September 1999 tentangTarif Keimigrasian dalam pelaksanaan pemungutan biaya kawat tersebutdicatat dalam buku kas penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biayakawat antara Januari 2000 sampai dengan 18 Mei 2001 yang ditandatanganioleh Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) KBRI Cina dan diketahuiTerdakwa, dengan jumlah pemasukan pungutan lebih berupa biaya kawatyang dipungut dari pemohon visa dan Surat Perjalanan Republik Indonesiadi KBRI

No. 2670 K/Pid.Sus/2010puluh enam Yuan) dari total penerimaan pungutan lebih berupa biaya kawatsekitar 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribuYuan),e Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negarasekitar 1.313.741,00 (Satu juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empatpuluh satu Yuan) dengan perhitungan jumlah penerimaan pungutan lebihberupa biaya kawat sekitar 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilanpuluh enam ribu Yuan) dikurangi biaya kawat yang

dan atautambahan pungutan yang tidak tercantum dalamundangundang dan atau peraturan Pemerintah.O Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia Nomor : M 01UM.01.05 Tahun1995 tentang Biaya Imigrasi Dan BiayaBeban, yang tidak mengatur adanya biayakawat.e Bahwa pungutan lebih dari biaya kawat di Kedutaan Besar RepublikIndonesia Untuk Republik Rakyat Cina (KRRI Cina) yangHal. 42 dari 80 hal.

Surat Keputusan tersebut menjadidasar pungutan biaya kawat, di mana dari bulan Januari 2000sampai dengan 18 Mei 2001 pungutan biaya kawat yang telahberhasil dikumpulkan dan tidak disetor ke kas negara adalahsebesar 1.496.000, (Satu juta empat ratus sembilan puluh enamHal. 68 dari 80 hal. Put.

Sehinggga Bupati Ngawi memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di Sekolah Menengah Atas Negeri2 Ngawi dengan Surat Nomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari2009.

Namun atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah AtasNegeri 2 Ngawi, pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi telahmelaksanakan terlebih dahulu Pungutan/luran Insidental tersebut sejak bulanSeptember 2008 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidentaldisetujui oleh Bupati Ngawi;Bahwa pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran2008/2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dan pelaksanaanKegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2008/2009 tentang adanyaHal. 7

No. 465 K/PID.SUS/201 1Pungutan/luran Insidental sebelum adanya ijin/rekomendasi atas pungutan/iuran insidental tersebut disetujui oleh Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakanTerdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi.

Sehinggga Bupati Ngawi memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dengan SuratNomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari 2009.

Dan perbuatan Terdakwa tersebut sangatmembebani orang tua siswa yang telah diterima sebagai siswa di SekolahMenengah Atas Negeri 2 Ngawi karena dengan keterpaksaan, orang tua siswaharus mengeluarkan biaya atas Pungutan/luran Insidental sebelum adanya ijin/rekomendasi atas pungutan/luran Insidental tersebut disetujui oleh Bupati Ngawiguna memenuhi kebijakan terdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah AtasNegeri 2 Ngawi.

pinjamanmelalui Koperasi INTIDANA untuk membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta tersebut.Saksi mau dan percaya bayar uang pungutan tersebut karenasepengetahuan saksi Pak Wahyudiono dan Pak Susetyonoadalah PNS di Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara yangberwenang mengurus pasar dan melakukan pungutan tersebut.Saksi tahu ada pedagang lain yang belum diberi SuratKeterangan Hak Pakai Kiosk arena belum lunas bayar pungutansebesar Rp. 22.2 Juta tersebut.Setelah pungutan tersebut tidak ada lagi pungutan

retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebuttidak dapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusiselanjutnya, karena saksi sudah membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta dan sudah memiliki Surat Kerangan Hak PakaiKios.13.

retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebuttidak dapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusiselanjutnya, karena saksi sudah membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta dan sudah memiliki Surat Kerangan Hak PakaiKios.14.

Para Pedagang juga bersedia membayarkarena yang melakukan pungutan tersebut adalah saksi Drs.

Meskipunpengaturan PNT sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, akan tetapiTermohon menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 29 Tahun 2016dengan tetap memberlakukan pungutan PNT.

Bahwa kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) telahmenimbulkan pungutan berganda dan menciptakan administrasipengenaan pungutan yang tidak sederhana (kompleks) karenaobjek kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara berkalikali dikenakan pungutan.4.

Sejak terbitnya peraturan tersebut tanggal 4 September2009 kepada pemegang IPK dikenakan pungutan penggantian nilaitegakan (PNT).Pungutan berupa PNT sebagaimana tersebut di atas, berbedadengan pungutan lain berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)karena pungutan PNT dikenakan atas pemegang izin yangmemanfaatkan hasil hutan kayu alam tanpa melakukan tindakanpelestarian.Halaman 33 dari 47 halaman.

Sejak terbitnya peraturan tersebut tanggal 4 September2009 kepada pemegang IPK dikenakan pungutan penggantian nilaitegakan (PNT).6.

Foto copy Kliping koran terkait hubungan pungutan PNT dengan lajudeforestasi (Bukti T6);Halaman 41 dari 47 halaman.

menyerahkansesuatu atau membayar sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)per bidang bagi peserta yang belum mempunyai bukti kepemilikan(Akta Tanah), dan sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) perbidang bagi peserta yang sudah mempunyai bukti kepemilikan (AktaTanah), yang jauh melampaui atau di atas kebutuhan riil atau yangsebenarnya untuk keperluan pengadaan surat atau dokumen, biayameterai dan patok bidang yang tidak dibiayai dengan PRONA tahun2010 setiap bidang, selanjutnya dari hasil pungutan

menyerahkansesuatu atau membayar sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)per bidang bagi peserta yang belum mempunyai bukti kepemilikan(Akta Tanah), dan sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) perbidang bagi peserta yang sudah mempunyai bukti kKepemilikan (AktaTanah), yang jauh melampaui atau di atas kebutuhan riil atau yangsebenarnya untuk keperluan pengadaan surat atau dokumen, biayameterai dan patok bidang yang tidak dibiayai dengan PRONA tahun2010 setiap bidang, selanjutnya dari hasil pungutan

kepada masyarakat.Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas adanyaperbuatan pidana atau setidaktidaknya perbuatan Terdakwa selakusekretaris desa dan ketua panitia telah menyimpang, karena isi dariPeraturan Desa Sawahan No. 02 Tahun 2010 tanggal 16 April 2010yaitu pungutan dana bagi peserta Prona sebesar Rp. 500.000, perbidang untuk berkas yang belum memiliki bukti kepemilikan dansebesar Rp. 350.000, per bidang, untuk berkas yang sudah memilikibukti kKepemilikan, yang telah diterapkan

membutuhkan program pensertifikatanmassal untuk melegalisasi hak atas tanah mereka, demikian pulamereka tidak keberatan atas adanya dana pungutan dalam ProyekOperasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Desa SawahanKecamatan Sawahan Tahun 2010 itu dan bahkan merasa terbantudengan adanya program pensertifikatan massal tersebut, mereka jugamenerangkan bahwa mereka memberikan dana pungutan tersebutHal. 9 dari 17 hal.

No. 1256 K/Pid.Sus/201 1diserahkan kepada kepala desa dan perangkat yaitumengkondisikan pemberkasan antara lain mengantarkan berkaske BPN dan untuk kebersamaan pembayaran terhadap kewajibanpemohon dapat lewat panitia, tapi kalau pemohon akan membayarsendiri diperbolehkan ;Dalam hal ini para peserta Prona tidak diberi pilinan lain selain harusmembayar pungutan Prona tersebut (terpaksa), dan pembayaransebesar Rp. 350.000, dan Rp. 500.000, melebihi dari biaya yangseharusnya dibutuhkan.

.;62.Surat Setoran Pajak Kode jenis pajak (MAP) 411211, kode jenissetoran 100 setot pungutan PPN tanggal 12 Desember 2008,sejumlah Rp.31.017.742,;63.

BORNEO SENTRA TEKNIKCONSULTANT untuk setor pungutan PPN tanggal 12 Desember2008 Rp. 580.486,87.Surat Setoran Pajak PT.

BORNEO SENTRA TEKNIK CONSULTANTuntuk setor pungutan PPN tanggal 12 Desember 2008 Rp. 580.486,63.Surat Setoran Pajak PT. BORNEO SENTRA TEKNIK CONSULTANTuntuk setor pungutan PPH Rp. 232.194, tgl 12 Desember 2008;64.Faktur Pajak Standar nomor EVYVG724 atas nama PT.

BORNEO SENTRA TEKNIK CONSULTANT untuksetor pungutan PPN tanggal 12 Desember 2008 Rp. 580.486,63.Surat Setoran Pajak PT. BORNEO SENTRA TEKNIK CONSULTANT untuksetor pungutan PPH Rp. 232.194, tgl 12 Desember 2008;6864. Faktur Pajak Standar nomor EVYVG724 atas nama PT. BORNEO SENTRATEKNIK CONSULTANT tgl 12 Desember 2008;65. Ringkasan Kontrak nomor:027/232/P4TKutim/VII/2008;10 juli 2008, tanggal12 Desember 2008;66.

Agustus 2008 setor pungutan PPH PT.ABDI LUHUR sejumlah Rp.6.993.600..;144. Surat Setoran Pajak tanggal 11Agustus 2008 setor pungutan PPN PT.ABDI LUHUR sejumlah Rp.31.789.091..Hal. 73 dari 70 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2012145. Surat PT. ABDI LUHUR Nomor : 140/SKAL/VIII/2008 tgl 01 Agustus2008 perihal permohonan pembayaran uang muka...dst.146. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA288/P4TKUTIM/VIII/2008 tg! 1 Agustus 2008147.

UndangUndang Nomor17 Tahun 2006, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan bandingatas Keputusan Terbanding Nomor KEP2116/BC.8/2009 tanggal 21 Agustus2009, tentang Penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBMNomor S009853/LAIN/KPUTP/BD.02/2009 tanggal 01 Mei 2009 oleh KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang memutuskan:1. menolak keberatan Pemohon Banding atas SPKPBM NomorS009853/LAIN/KPUTP/BD.02/2009 tanggal 01 Mei 2009;2. menetapkan Pemohon Banding dikenai pungutan

Putusan Nomor 124/B/PK/PJK/2012e Pasal9(1)(4)Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB;Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan(3) tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBMyang terutang atas impornya wajib dibayar;Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjangmengenai BM dan/atau Cukai ditambah dengan bunga 2% (duapersen) dari pungutan yang seharusnya dibayar setiap bulanselamalamanya

yang mendapat Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidakdipungut dilaksanakan dengan mempergunakan PemberitahuanEkspor Barang (PEB);Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangkawaktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecualiterhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayahatas nama Menteri Keuangan;e Pasal15(2)(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan

bunga sebesar 2% dari pungutan yangseharusnya dibayar karena melanggar ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 580/KMK.04/2003 yang diatur lebih lanjut denganKeputusan Terbanding Nomor KEP205/BC/2003 dan Surat EdaranTerbanding Nomor SE20/BC/2006 dan memutuskan:1.Menolak keberatan Pemohon Banding atas SPKPBM NomorS009853/LAIN/KPUTP/BD.02/2009 tanggal 01 Mei 2009;Menetapkan Pemohon Banding dikenai pungutan bunga sebesar 2% daripungutan yang seharusnya dibayar karena melanggar ketentuanKeputusan

(Lewat 12Bulan);Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan yang seharusnyadibayar setiap bulan selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulanHalaman 6 dari 9 halaman.

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

liar tersebutsewaktu tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpangtersebut kendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ;Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya Hakim memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesarRp4.000,00 (empat ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Terhadap barang bukti

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

laporanmasyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpang yangmenggangu ketertiban umum ;Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan calo penumpangtersebut setelah tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpang kekendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi;Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan

dengan adanya panggilan dariSuku Dinas Pendidikan Jakarta akan dengan dugaan pungutan liarberupa uang yang diduga dilakukan oleh Penggugat.

RohaniSitumeang melakukan Pungutan Liar di wilayah sekolah seKecamatan Sawah Besar;j. Tanggal 22 Februari 2016, kembali melakukan panggilan kepadasaksisaksi yaitu Painah (Guru SDN Gunung Sahari 01) dan Sartini(Kepala Sekolah SDN Gunung Sahari 01), yang pada inti nyamembenarkan Penggugat membantu Sdri. L. Rohani Situmeangmelakukan pungutan liar;k.

liar terhadap pesertadidik dilingkungan sekolah sepatutnya diberikan hukuman;Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung upayapemberantasan korupsi/pungutan liar di negara Indonesia dengan salahsatunya menindak dan memproses tegas PNS yang diketahuimelakukan pungutan liar;Berdasarkan halhal tersebut beralasan kiranya dalilPenggugat ditolak dandikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara a quo, berkenan untuk memutus dengan amar sebagaiberikut

; Bahwa yang melakukan pungutan adalah lbu Empoh, atas instruksi siapalou Empoh melakukan pungutan saya tidak tahu; Bahwa pada setiap rapat di kantor kasi diberi wejangan oleh ibu kasiyaitu ibu Lambok, yang intinya lebih banyak ditakuttakuti dengan dalihsekolah harus seperti ini) dan ada ancaman yang menurut saksi tidaknyaman, seperti pertanyaan uang BOS digunakan untuk apa ?

Sartini yang mengaku tidak tahu adanya pungutan uang Rp.1.000, (seribu rupiah) karena saksi tidak pernah diminta ataupun menyetor kePenggugat, uang untuk pembelian cat memang saksi akui lakukan hal itukarena saksi memang memesan cat, pungutan uang untuk raport sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan ke lou Yayah sudah dikembalikandan saksi tidak pernah memberikan pungutanpungutan terkait uang raport,lebih lanjut kKeterangan saksi Sartini menyatakan terkait baju batik knas Medan,kain

PUTERA BATU MULIA KALIMANTAN yang digunakan sebagai acuan total retase pembayaran pungutan portal lintas jalan Desa Sungai Baru Asam Asam , Kecamatan Jorong kab.

Tanah Laut Periode April 2014 s/d Maret 2015.142. 5 (lima) lembar Peraturan desa simpang empat sungai baru Nomor 2 tahun 2014 tentang Pungutan desa yang di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 27 Maret 2014 di tanda tangani oleh kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS dan di undangkan di Pelaihari pada tanggal 06 Agustus 2014 yang di tanda tangani oleh sekertaris daerah Kabupaten tanah laut H.ABDULLAH.143. 3 (tiga) lembar surat keputusan Badan Permusyawarataan Desa, Desa

di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 26 Maret 2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru HUSNI FIDAUS.147. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Dengan Pemerintah Desa Simpang Empat Sungai Baru di Simpang Empat Sungai Baru tanggal 23 Februari 2015 di setujui oleh Ketua BPD ISPUL HAMID dan kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS.148. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan Dana Desa (Pungutan

GAZALI RAHMAN) dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS).156. 1 (satu) lembar Undangan Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa Desa Simpang Empat Sungai Baru yang ditujukan kepada Ketua LPM / Anggota dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 02 Maret 2015 Waktu Jam 08.30 Wita s/d Selesai Tempat Ruangan Rapat Kantor Desa simp. 4 Sungai Baru, Acara Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa (Husni Firdaus di Simpang Empat Sungai

baru , 28 Pebruari 2015.157. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pungutan Lintas Jalan Desa, Desa Simp. 4 Sei Baru, kecamatan Jorong, Kabupaten tanah laut, tanggal 02 Maret 2015.158. 1 (satu) lembar BERITA ACARA Rapat Pemerintah desa Simpang Empat Sungai baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Disepakati bersama di Desa Simpang Empat Sungai baru Pada Tanggal 02 Maret 2015 , Ditandatangai Oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS), Ketua BPD (ISPUL HADI) , PENGELOLA (H.

.8.000, dari pungutan lintasjalan desa yang sebesar Rp.20.000, Saksi menerangkan bahwa untuk pembagian dari pungutan lintas jalandesa sebesar Rp.20.000, sebagai berikut : Untuk pembangunan Rp.3.000,Untuk insentif jaga RP. 8.000,Untuk pemerintah desa Rp. 3.000.Untuk insentif LPM Rp.1.500,Untuk Pengelola Rp. 2.000.

Saksi membenarkan bahwa hasil pungutan lintas jalan (portal) DesaSimpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong tersebut merupakanSumber Pendapatan Desa Simpang Empat Sungai Baru. Saksi menerangkan bahwa setahu saksi Kepala Desa sdr. HUSNIFIRDAUS tidak ada melakukan evaluasi/ pengawasanterhadappengelolaan pungutan lintas jalan desa. Saksi menerangkan bahwa yang bertanggung jawab adalah Ketua LPMSdr. GAZALI RAHMAN selaku ketua LPM dan pengelola pungutan lintasjalan bersama Kepala Desa Sdr.

Gazali Rahman dengan Kepala Desa Husni Firdaus yang hasilrapat awal disepakati bahwa untuk tarif pungutan lintas jalan adalah TrukPS sebesar Rp. 20.000,/Rit dan Tronton sebesar Rp. 50.000,/Rit untukPutusan Nomor 13/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal 16 dari 147Nomor 2 tahun 2014 tentang Pungutan Desa pada Pasal 5 ayat (1)Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah PendapatanDesa.

Bahwa pengelolaan uang pungutan di LPM Desa simpang empat Sungaibaru tidak dilengkapi dengan pembukuan , baik buku kas harian, BKU,dan buku kas bulanan namun setiap bulannya LPM ( Sdr. GAZALIRAHMAN)melaporkan hasil pungutan lintas jalan desa Desa simpangempat sungai baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa yang mengelola Uang hasil pungutan lintas jalan desa, yangmembuat laporan pungutan lintas jalan desa dan laporan keuanganhasil pungutan lintas jalan desa di LPM desa Simpang empat sungaiBaru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut adalah Sdr. H. GAZALIRAHMAN. Bahwa uang yang di terima Desa dari hasil pungutan angkutan lintasjalan yang di kelola oleh Desa sebesar Rp. 135. 348.000, dankeseluruhan uang hasil pungutan lintas jalan desa sebesar Rp404.717.500,00 pada tahun 2014.

Kemudian terdakwa SAEFULARIFIN langsung membuka pembicaraan dengan bertanya kepada saksiUMARUDIN Bin TAJURI mengenai adanya pungutan liar (pungli) yangterjadi di kantor Kecamatan Margadana Kota Tegal denganmengatakan saya dari Tim buser Indonesia, mau mengklarifikasi bersamadengan kawankawan media mengenai adanya pungutan liar disini ?* dandijawab oleh saksi UMARUDIN Bin TAJURI ada pungutan liar apayah?

dan terdakwa FIRDAUS ANDIKA mengatakan kepada saksiUMARUDIN Bin TAJURI tentang kesalahankesalahan yang dilakukan olehsaksi UMARUDIN Bin TAJURI yaitu mengenai pungutan liar ( pungli ) yangterjadi di kantor Kecamatan Margadana, dengan mengatakan kenapa hanyameminta stempel dikenakan biaya Rp 20.000, ( dua puluh ribu rupiah ),bukankah itu sudah merupakan pungutan liar ( pungli )*.

(lima juta rupiah); Bahwa pemerasan itu dilakukan para terdakwa karena menurut paraTerdakwa ada pungutan liar di kantor Kecamatan Margadana; Bahwa yang sebenarnya tidak pernah ada pungutan liar di KecamatanMargadana karena sifat dari sumbangan PMI adalah sukarela;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan pada keterangan ; Uang kupon sendiri sifatnya bukan sukarela akan tetapi merupakankeharusan;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai

liar berupa menarik sumbangan Palang MerahIndonesia;Bahwa benar saksi Umar membantah telah melakukan pungutan liar.Sumbangan tersebut sifatnya sukarela yang 1 (Satu) lembar kuponnyaRp. 2.000.

Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lainMenimbang, bahwa para terdakwa mengaku sebagai Buser, Wartawandan LSM pada saat memperkenalkan diri kepada saksi Umar;Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan kalau saksi Umar telahmelakukan pungutan liar dengan dalih untuk Sumbangan Palang MerahIndonesia padahal yang sebenarnya pungutan tersebut untuk operasionalHalaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.tgl.seharihari dikantor Kecamatan Margadana, seperti makanan ringan selepasberolahraga

pungutan tersebut adalahkarena untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) DinasPekerjaan Umum Kab.

yang dilakukanantara lain biaya pungutan cetak peta, retribusi namun khusus retribusi hanyaditujukan untuk pengadaan barang dan jasa;Bahwa saksi tahu tentang adanya pungutan biaya penggandaan dokumen danpungutan tersebut ditujukan terhadap rekanan;Bahwa yang memerintahkan panitia untuk melakukan pungutan tersebut adalahKetua ULP Kab.

Pasaman Barat ada 2 (dua) orang;Bahwa pungutan terhadap rekanan tersebut dilakukan oleh panitia;Bahwa masalah anggaran ULP Kab.

Fisik II yang mengumpulkan pungutan tersebutadalah Staf bagian Sekretariat yaitu Sdri.

f1insrsid4196498charrsid4196498 Bahwa dalam keterangannya di flinsrsid4196498 flinsrsid4196498charrsid4196498 depan sidang, saksi Suharyanto, M.flinsrsid4196498 flinsrsid4196498charrsid4 196498Firdaus (yang keduanya anggota Kepolisian) di flinsrsid4196498 flinsrsid4196498charrsid4196498 muka persidangan menerangkan bahwa benar pada tanggal 14 No flinsrsid4196498 v flinsrsid4 196498charrsid4 196498ember 2008 mereka telah mendapatkan perintah dari atasan untuk melakukan pemantauanatas laporan dari masyarakat adanya pungutan

PLTU III Desa Lontar f1insrsid4196498 , flinsrsid4196498charrsid4196498 Kecamatan Kemiri f1insrsid4 196498 , flinsrsid4196498charrsid4196498 Kabupaten Tangerang flinsrsid4196498 , flinsrsid4196498charrsid4196498 Banten terhadap para sopirpengangkut material atau tanah, selanjutnya saksi Suharyanto bersamasama anggota Kepolisian yang lain yaitu saksi Ahmad Firdaus menuju lokasi sebagaimana informasi, f1insrsid13001489 flinsrsid4196498charrsid4 196498lalu para saksi mengamati dari kejauhan kegiatan pungutan

PLTU III Desa Lontar f1insrsid4196498 ,flinsrsid4196498charrsid4196498 Kecamatan Kemiri Tangerang Banten, f1insrsid4196498 f1insrsid4196498charrsid4 196498oleh karena kegiatan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Sobari bin Sapawi, saksi f1insrsid4196498 flinsrsid4196498charrsid4196498 Sajam bin Jasmara, saksi Hamidi binAsmawi tidak resmi, maka dilakukan f1insrsid4196498 f1insrsid4 196498charrsid4196498 penangkapan terhadap para saksi f1insrsid4196498 ;par flinsrsid4196498charrsid4196498 Bahwa agar pungutan

karena terpaksa karena apabilatruk yang lewat f1insrsid13001489charrsid4196498 di mana f1insrsid4196498charrsid4196498 saksi Suharyanto tidak memberikan uang sebesar Rp10.000, f1insrsid4 196498 00 flinsrsid4196498charrsid4196498 (sepuluh ribu rupiah) makatidak diperbolehkan masuk ke lokasi PLTU III Desa Lontar f1insrsid4196498 , f1insrsid4196498charrsid4196498 Kecamatan Kemiri f1insrsid4196498 , f1insrsid4196498charrsid4196498 Tangerang, dan di flinsrsid4196498 flinsrsid4196498charrsid4196498 dalam pungutan

Kecamatan Kemirimaupun dari Kabupaten Tangerang sehingga f1insrsid2381436 flinsrsid4196498charrsid4196498 keabsahannya diragukan f1insrsid238 1436 ;par B flinsrsid4196498charrsid4196498 ahwa perbuatan saksi Ahmad Sobari f1insrsid2381436charrsid4 196498 bin flinsrsid4196498charrsid4 196498 Sapawi, saksiSajam flinsrsid238 1436charrsid4196498 bin flinsrsid4196498charrsid4 196498Jasmara, saksi Hamidi f1insrsid238 1436charrsid4196498 bin f1insrsid4196498charrsid4196498 Asmawi, telah diketemukan hasil pungutan

NYOMANWASTRA ditangkap oleh petugas dari Polda Bali pada saat sedang memintauang pungutan pemakaian lokasi untuk pemotretan Prewedding yangberlokasi di Areal Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan Kabupaten Badung.

meminta uang pungutan pemakaian lokasi untukpemotretan Prewedding kepada orang orang yang akan melakukan fotoPrewedding di areal parkir Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan kab.

kepada ketiga orang atas nama KOMANG RASTANA PUTRA, MADE SUNAR BAWA dan NYOMANWASTRA untuk melakukan pungutan terhadap masyarakat yang akanHal 8 dari 22 halaman Put.Perk.

Badung, dan dari perintah tersebut KOMANGRASTANA PUTRA bersama MADE SUNAR BAWA dan NYOMAN WASTRAmeminta uang pungutan pemakaian lokasi untuk pemotretan Prewedding kepadaorang orang yang akan melakukan foto Prewedding di areal parkir Pantai TegalWangi Kuta Selatan kab.

NYOMAN WASTRA Bahwamereka terdakwa berawal perintah oleh seseoarng yang bernamaKADEK SUJANA untuk meminta uang pungutan pemakaian lokasi untukpemotretan Prewedding kepada orang orang yang akan melakukan fotoPrewedding di areal parkir Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan kab.

Bahwa selain itusebagai prosedur dalam melakukan pungutan retribusi, Kepala DinasKebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul jugamenerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ProsedurPemungutan Retribusi.Bahwa pungutan retribusi obyek wisata yang dilaksanakan olehPemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini oleh DinasKebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul dilakukanpula di kawasan wisata pantai selatan di wilayah KabupatenGunungkidul yaitu antara lain di Pos Tempat Pemungutan

retribusi di lokasi (SKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan KepariwisataanHalaman 4 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPkK/2017/PT YYK"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan

retribusi di lokasi (SGKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)#Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTWBahwa pada hari Sabtu

retribusi di lokasi (SKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTWBahwa pada hari Sabtu

retribusi di lokasi (GKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)#Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankHalaman 23 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPK/2017/PT YYKBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan