Ditemukan 6233 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-01-2010 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 22/Pid.B/2010/PN.Pks
Tanggal 17 Juni 2010 — ROOSNAWATY
12423
  • setelah pekerjaanselesai 100 %.Bahwa perbuatan terdakwa bersama Martono selaku DirekturCV.Cahaya Marta Perkasa, Drs.A.Minol Muljadi, S.Sos.Msiselaku Pemimpin Kegiatan, Drs.H.M.Domiri, SH.MM.MBA danDrs.Kamtoyo selaku Pelaksana Tekhnis menyalahgunakankewenangan yang ada pada Martono selaku Direktur CV.CahayaMarta Perkasa, Drs.A.Minol Muljadi, S.Sos.Msi selakuPemimpin Kegiatan, Drs.H.M.Domiri, SH.MM.MBA dan Drs.Kamtoyoselaku Pelaksana Tekhnis dengan melaksanakan serah terimapekerjaan tersebut mengakibatkan
    Bahwa, saksi dikenalkan kepada terdakwa oleh KuasaPengguna Anggaran Sentot Sutarko pada saat sehabispelelangan proyek PLMD tahun 2007 dikarenakan saksisebagai Petugas Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau PPIKdengan Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran DaudSumantri untuk 4. lokasi desa sedangkan terdakwasebagai Direktur CV. Teguh yang memenangkan' proyekPLMD tahun 2007.
    Jaya Makmur.Bahwa, saksi tidak memahami dari segi tekhnis kelistrikansehingga dalam melaksanakan tugas saksi sebagai PPIK saksimengacu kepada Tim Direksi dan Tim Pengawas Lapangan sertadari instansi Bawasda.Bahwa, proyek PLMD tahun 2007 telah selesai dikerjakan dantelah diserahterimakan dari rekanan kepada Pemkab.Pamekasan sebagai pemilik proyek PLMD tersebut.Bahwa, Hari Fitriono yang melaksanakan comissioning testdari CV.
    Bahwa, saksi tidak paham mengenai tekhnis kelistrikan dansaksi juga tidak mengetahui mengenai administrasi maupunpelaksanaan proyek PLMD yang dikerjakan terdakwa. Bahwa, atas keterangan saksi' tersebut terdakwa tidakberkeberatan dan membenarkannya03. ANWAR SAMSIDI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak adahubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
    Jaya Makmur denganKuasa Direktur Henny Roosita kepadaPejabat Pelaksana Tekhnis' Kegiatan(PPTK) Ach. Fauzi pada tanggal 12Desember 2007 untuk Desa BujurTengah Kec. Batumarmar Kab.Pamekasan.. Bahwa, benar terhadap proyekProgram Listrik Masuk Desa (PLMD)tahun 2005 yang dikerjakan CV.Cahaya Marta Perkasa di DesaAmbender Kec. Pegantenan Kab.Pamekasan, Desa Bujur Tengah Kec.Batumarmar Kab. Pamekasan dan DesaRagang Kec. Waru Kab.
Register : 08-03-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 13 April 2016 — IRWAN HENDARMIN, S.Kom
12559
  • YUL ANDRIONO.Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akandiakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagaiberikut :e Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilaikepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;e Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakanpengadaan program dan pola acara LPP TVRI.b.
    ,yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 96 episode sehinggamendapatkan harga satuan sebesar Rp32.727.273,e Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencanapengadaan berupa Spesifikasi tekhnis karena menurutYULKASMIR mengenai spesifikasi tekhnis sudahtercantum dan termuat dalam lampiran surat terdakwaNomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Okttober 2012perihal Permohonan Paket Program Siap Siar PeriodeNovember 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yangmemuat judul acara, slot waktu, episode, volume danharga
    YUL ANDRIONO.Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akandiakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagaiberikut :e Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilaikepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;e Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaanprogram dan pola acara LPP TVRI.b.
    Viandra Production) selain perusahaannya yangperizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratansebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belumpernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkandalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV danRCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program firstrun (pertama kali tayang).Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan harga
    /PT.DKILangsung, dimana data perusahaan / Penyedia barang diperoleh PanitiaPengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI.Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan hargaProgram Siap Siar.
Register : 16-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
IRWANSYAH, S.PT, M.AP Bin Drs. DARMAWAN
16733
  • Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa ;2. Memiliki Sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lainyang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa3.
    RADITAMA LINTAS KOMUNIKA sertaTenaga Tekhnis dari PT.
    LINGKARANDALAN NUSANTARA adapun dokumen tersebut melampirkandokumen antara lain Spesifikasi tekhnis barang; brosur dan gambar gambar; identitas jenis, tipe, merek dan asal negara; copy surat LoA Letter of Authorization; daftar populasi alat; Lay Out Design dari PT. MEDISAVE MAKMUR GEMILANG; Tenaga Tekhnis; Bahwa dalam dokumen = penawaran PT. LINGKAR ANDALANNUSANTARA terdapat surat dukungan dari PT.
    Dalam spesifikasi tekhnis tidak dijelaskan satuan volume yang dimintakan;. Perlu paraf tiap lembar dokumen yang disampaikan oleh PPK;.
    Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masukSelain tugas pokok tersebut, ULP/Pejabat pengadaanmempunya kewenangan untuk mengusulkan:a. Perubahan HPS dan/ataub.
Putus : 10-05-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2427 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 10 Mei 2011 — MARTHEN DJITMAU, S.Pd
4428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SK.821.2251 tanggal 19 Pebruari 2003 dan Terdakwa Il Hasan binMusaad, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong, yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan KPUD Propinsi Irian Jaya Barat No. 125 / SK /SETKPU / UB / IX / 2004 tanggal 29 September 2004, antara bulan Januarisampai dengan April 2005 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2005 bertempat di Kantor Komisi Penilaian Umum (KPU) Kota Sorong di JalanSultan Hasanuddin No. 31 Klademak Il, Kota Sorong atau setidaktidaknya padasuatu
    Cahaya Sawito.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Irian Jaya Barat No. 77 /ZKPU / JB / XI / 2005 tanggal 22 September 2005 Terdakwa Il Hasan binMusaad selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong diperintahkan untukmelaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Sekretaris KPU Kota Sorongberdasarkan surat tersebut, maka Terdakwa Il Hasan bin Musaadmenjalankan tugas sebagai Sekretaris KPUD Kota Sorong menggantikanTerdakwa Marthen Djitmau, S.Pd sehingga untuk pembayaran ke IV retensiHal. 4 dari
    SK.821.2251 tanggal 19 Pebruari 2003 Terdakwa Il Hasan binMusaad, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan KPUD Propinsi Irian Jaya Barat No. 125 / SK /SETKPU / UB / IX / 2004 tanggal 29 September 2004, antara bulan Januarisampai dengan April 2005 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2005 bertempat di Kantor Komisi Penilaian Umum (KPU) Kota Sorong di JalanSultan Hasanuddin No. 31 Klademak Il, Kota Sorong atau setidaktidaknya padaHal. 6 dari
    Cahaya Sawito.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Irian Jaya Barat No. 77 /ZKPU / JB / XI / 2005 tanggal 22 September 2005, Terdakwa Il Hasan binMusaad selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong diperintahkan untukmelaksanakan tugas sebagai pelaksana Harian Sekretaris KPU Kota Sorongberdasarkan surat tersebut, maka Terdakwa Il Hasan bin Musaadmenjalankan tugas sebagai Sekretaris KPUD Kota Sorong menggantikanTerdakwa Marthen Djitmau, S.Pd sehingga untuk pembayaran ke IV retensi5 % sebesar
    Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong.i. SK Bupati Sorong No. 821.1 / 184 tanggal 30 Nopember 1989 tentangPengangkatan saudara Hasan Musaad sebagai Pegawai Negeri Sipil.Hal. 12 dari 23 hal. Put.
Putus : 23-10-2013 — Upload : 27-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 23 Oktober 2013 — HASAN BIN MUSAAD DAN KAWAN
9160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 151 PK/Pid.Sus/2013Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSorong sebagai berikut :KESATU :Bahwa mereka Terdakwa MARTHEN DJITMAU, S.Pd selaku SekretarisKPUD Kota Sorong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan GubernurPapua Nomor : SK.821.2251 tanggal 19 Februari 2003 dan Terdakwa IlHASAN bin MUSAAD, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan KPUD Provinsi Irian Jaya Barat Nomor :125/SK/SETKPU/IJB/IX/2004 tanggal 29 September
    diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (8) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;ATAUKEDUA :Bahwa mereka Terdakwa MARTHEN DJITMAU, S.Pd selaku SekretarisKPUD Kota Sorong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan GubernurPapua Nomor : SK.821.2251 tanggal 19 Februari 2003 Terdakwa II HASAN binMUSAAD, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis
    No. 151 PK/Pid.Sus/2013HASAN bin MUSAAD selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorongdiperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana HarianSekretaris KPU Kota Sorong berdasarkan surat tersebut maka TerdakwaIl HASAN bin MUSAAD menjalankan tugas sebagai Sekretaris KPUDKota Sorong menggantikan Terdakwa MARTHEN DJITMAU, S.Pd,sehingga untuk pembayaran ke IV retensi 5% sebesar Rp.15.483.600,(lima belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)atas pekerjaan pembangunan Gudang Logistik
    Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong ;i.
    Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong ;SK Bupati Sorong No.821.1/184 tanggal 30 Nopember 1989 tentangPengangkatan saudara Hasan Musaad sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Hal. 18 dari 28 hal. Put.
Register : 28-11-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 28/G/2013/PTUN.PL
Tanggal 26 Februari 2014 — - IR. BURHANUDIN HAMZAH vs - GUBERNUR SULAWESI TENGAH
6117
  • Pasal 8 ayat (2) huruf ePeraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PeraturanKomisi........ke halaman 5Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRDKabupaten
    SelakuSekretaris sebagaimana disebutkan dalam surat No.171/517/DPRD/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Perihal UsulPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenPoso yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kabupatenPoso; Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Komisi PemilihanUmum No. 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tekhnis VerifikasiSyarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi danAnggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilinan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
    Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRDKabupaten/Kota Hasil Pemilinan Umum.
    Nomor 8 Tahun 2012 TentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta PeraturanKomisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2010 Tentang PedomanTekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota HasilPemilihan .......... ke halaman 1010Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon
    (Fotocopy dari fotocopy); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03 Tahun2011 Tentang Perubahan atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum.
Register : 16-12-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK.
Tanggal 11 Januari 2016 — I. MARSON MARKUSIN SALEH; II. EBONSON;
10235
  • dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana BantuanSosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan DalamRangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan PertanianNomor : 08/SPK/SatkerPSP/GM/IV/2012 dengan jangka waktupelaksanaan mulai tanggal 27 Apri 2012 sampai dengan 31 Desember2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pernbuat Komitmen KegiatanPrasarana dan Sarana Pertanian bersama dengan Ketua Kelompok TaniHapakat Jaya dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yangmengacu pada Pedoman Tekhnis
    Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahanoleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaranmateriil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;Serta bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan SosialTahun 2012, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetaksawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPrasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012,Perjanjian
    Kerjasa Sama Nomor : 08/SPK/SatkerPSP/GM/IV/2012 tanggal27 April 2012 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuanpada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2012;Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan LahanHalaman 12 dari 46 hal Put No.5/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.
    YUPSEM ADJOHAN;2 (dua) lembar asli Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan T.A. 2012 atas namaKelompok Tani Hapakat Jaya, luas areal 30 hektar, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Hapakat Jaya MARSON MSALEH dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen I.RINGKAI RAMBANG serta ditanda tangani oleh Tim Tekhnis sar.YUPSEM A DJOHAN, sdr.
    (RUKK)Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan T.A. 2012 atas namaHalaman 41 dari 46 hal Put No.5/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.Kelompok Tani Hapakat Jaya, luas areal 30 hektar, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Hapakat Jaya MARSON MSALEH dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.RINGKAI RAMBANG serta ditanda tangani oleh Tim Tekhnis sar.YUPSEM A DJOHAN, sdr.
Register : 17-03-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 55/Pid.B/2015/PN Mrh
Tanggal 22 April 2015 — SARBANI Bin HUSIN (Alm)
8467
  • EDI SUSANTO ke rumahTerdakwa yang menjelaskan jika TV yang dibeli Terdakwa dari saksi EDISUSANTO adalah TV hasil curian saksi EDI SUSANTO dari perumahanyang terletak di Komplek Keruwing Indah Kabupaten Barito Kuala;Bahwa saksi EDI SUSANTO menjual TV tersebut kepada Terdakwa dengankelengkapan kabel sambungan dan remote TVnya saja tanpa dilengkapidengan dus atau buku petunjuk tekhnis TV, dan kwitansi pembelian sebagaibukti kepemilikan TV dimana ketika Terdakwa menanyakan kelengkapantersebut dijawab
    apakah kondisi TV dalam keadaan baik ketikadijual kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;Bahwa Terdakwa juga pernah membeli 3 (tiga) buah TV tabung bekas untukusaha rental game PS terdakwa di pasar yaitu dengan harga Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) dimana sepengetahuan Terdakwa harga TV barunyalebih dari dua kali lipat harga TV bekas yaitu senilai Rp 900.000, (Sembilanratus ribu rupiah) dan saat membeli TV tabung bekas tersebut tidak jugadiberikan dus asli TVnya ataupun diberikan bukubuku petunjuk tekhnis
    Selanjutnya karena Terdakwa sedangmembutuhkan TV untuk usaha rental game PS Terdakwa maka Terdakwamenawar harga TV tersebut dengan harga Rp 600.000, (enam ratus riburupiah) yang kemudian disepakati oleh saksi EDI SUSANTO dan saat itu pulaTerdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi EDI SUSANTO dan saksi EDISUSANTO pun menyerahkan TVnya kepada Terdakwa beserta dengankelengkapan TV berupa kabel sambungan dan remote TVnya saja tanpadilengkapi dengan dus atau buku petunjuk tekhnis TV dan kwitansi pembelianasal
    TVtersebut;Bahwa saksi SAPRULLAH sebagai pemilik TV di depan persidanganmenyatakan membeli TV tersebut sekitar setengah tahun yang lalu dalamkeadaan bekas pakai dari saudaranya dengan harga Rp 1.100.000, (satu jutaseratus ribu rupiah) dan tanpa disertai kwitansi pembelian asal, dus asliTVnya ataupun bukubuku petunjuk tekhnis TV tersebut;Bahwa selama kenal dengan saksi EDI SUSANTO, Terdakwa tidak pernahmendengar atau mengetahui jika saksi EDI SUSANTO melakukan halhalyang buruk atau melanggar hukum
Putus : 18-06-2009 — Upload : 28-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2009
Tanggal 18 Juni 2009 — PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 15 TAHUN 2009, TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKHNIS PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM, TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVISINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 ; ZAENAL MA'ARIF,SH., Dkk ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
189153 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 15 TAHUN 2009,TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKHNISPENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM,TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPANCALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIHDALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRDPROVISINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 ; ZAENAL MA'ARIF,SH., Dkk ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Putus : 28-01-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 38/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL
Tanggal 28 Januari 2014 — LENTY ELS MOLIN, SPd.
5431
  • Pihak Kedua (Kepala Sekolah / Terdakwa)berkewajiban dan bertanggung jawab terhadapproses pelaksanaan dan hasil pembangunansekolah baik kuantitas maupun kualitas dengantetap mengacu kepada panduan pelaksanaan danpanduan tekhnis yang disetujui pihak pertama;2.
    Jika pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya dan bersediauntuk diperoses sesuai dengan peraturan danhukum yang berlaku.Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan sebagaimanadiatur didalam Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012, terdakwakemudian membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yangterdiri atas :v Penanggung Jawab : Lenty els Molin, S.Pd (kepalaSMPN
    Keuangan : Melkias Saeman (MasyarakatDesa Nipa);Y Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwaterdakwa selaku Penanggung Jawab P2S bertugas untukmelakukan Penandatanganan pemberian bantuan / SPPB,pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan sesuaidengan ketentuan dan persyaratan, menandatngani kwitansipenerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan
    Jika pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya dan bersediauntuk diperoses sesuai dengan peraturan danhukum yang berlaku.Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan sebagaimanadiatur didalam Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012, terdakwakemudian membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yangterdiri atas :vy Penanggung Jawab : Lenty els Molin, S.Pd (kepalaSMPN
    Keuangan : Melkias Saeman (MasyarakatDesa Nipa);Y Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis ProgramBlock Grant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahuibahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab P2S bertugas untukmelakukan Penandatanganan pemberian bantuan / SPPB,pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan sesuaidengan ketentuan dan persyaratan, menandatngani kwitansipenerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Ir. H. Amiruddin Noor Bin H. Bachtiar
5818
  • PUTRA SERUYAN MEGAH JAYA dengan besaranpenawaran Rp.5.882.388.000, dengan hasil evaluasi lulusevaluasi administrasi, tekhnis dan harga.2. PT. ENDEK dengan besaran penawaran Rp.6.403.459.000,dengan hasil evaluasi lulus evaluasi administrasi, tekhnis danharga.3. PT.
    PUTRA SERUYAN MEGAH JAYA dengan besaranpenawaran Rp.5.882.388.000, dengan hasil evaluasi lulusevaluasi administrasi, tekhnis dan harga.Halaman 49 dari 200 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2017/PN Pik2. PT. ENDEK dengan besaran penawaran Rp.6.403.459.000,dengan hasil evaluasi lulus evaluasi administrasi, tekhnis danharga.. PT. TRI DHARMA MULIA dengan besaran penawaranRp.6.780.150.000, dengan hasil evaluasi lulus evaluasiadministrasi, tekhnis dan harga.g.
    PUTRA SERUYAN MEGAH JAYA dengan besaranpenawaran Rp.5.882.388.000, dengan hasil evaluasi lulusevaluasi administrasi, tekhnis dan harga.. PT. ENDEK dengan besaran penawaran Rp.6.403.459.000,dengan hasil evaluasi lulus evaluasi administrasi, tekhnis danharga.. PT. TRI DHARMA MULIA dengan besaran penawaranRp.6.780.150.000, dengan hasil evaluasi lulus evaluasiadministrasi, tekhnis dan harga.g.
Register : 09-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 12-02-2016
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 428/Pdt.G/2015/PA.KAG
Tanggal 22 September 2015 — Pemohon vs Termohon
203
  • dalam pembagianterhadap objek harta bersama tersebut (Vide Pasal 2 ayat (1), dan setelahdilakukan pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka secaramutatis mutandis pihak pertama telah mengalihkan dan melepaskan hakkepemilikan dan penguasaannya atas objekobjek harta bersama tersebut, yangselanjutnya pihak pertama dan pihak kedua mengalihkan dan melepaskan hakkepemilikannya berdasarkan ketentuan pembagian sebagaimana yang telahdisepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;Bahwa ketentuan tekhnis
    pembayaran hutang pihak pertama dan pihak keduakepada pihak ketiga sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, danc tersebut menjadi tanggungjawab masingmasing pihak pertama dan pihakkedua untuk menyelesaikan tanggungan hutang tersebut kepada pihak ketiga;Bahwa ketentuan tekhnis pembayaran hutang pihak pertama dan pihak keduakepada pihak ketiga sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, e, dan ftersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama dan untuk menyelesaikantanggungan hutang
    kepada pihak kedua tersebut terhitung sejak akta perdamaianini ditandatangani dan selambatlambatnya sampai pelaksanaan sidang ikrartalak di Pengadilan Agama Kayuagung;Bahwa ketentuan tekhnis pembayaran hutang pihak kedua kepada pihak pertamasebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf g tersebut menjaditanggungjawab pihak kedua untuk menyelesaikan tanggungan hutang tersebutkepada pihak pertama terhitung sejak akta perdamaian ini ditandatangani danselambatlambatnya sampai pelaksanaan sidang ikrar
    talak di Pengadilan AgamaKayuagung;Pasal 4Ketentuan UmumBahwa ketentuan tekhnis terhadap pembagian objek harta bersama sebagaimanatersebut pada (Vide Pasal 2 ayat (1) diatas dilakukan dengan cara dibagi untungantara pihak pertama dan pihak kedua, yakni pihak kedua membayar sejumlahuang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak pertama.Namun jika tidak terjadi kesepakatan terhadap nilai bangunan dan tanahtersebut, maka terhadap objek tersebut dibagi secara natura, dan jika tidak
Register : 03-02-2015 — Putus : 03-04-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 3 April 2015 — Dra.SRI SUNARWATI,M.Si Binti SUNARDI,M.SI.
5915
  • Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Nomor:910/06.KepSatpol Pp/lii/2014 Tanggal 10 Maret 2014 TentangPenunjukkan Pengguna Anggaran, AsistenPenanggung Jawab Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk),Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk), PelaksanaAdministrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan PembantuPelaksana Tekhnis Kegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada SatuanPolisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 BesertaLampirannya ;10.
    Fotocopy Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KotaBekasi Nomor 910/29/KepSatpol Pop Tanggal 28 Mei 2014 Tentang PerubahanPenunjukkan PenggunaAnggaran, Asisten Penanggung Jawab Kegiatan Pejabat PembuatKomitmen (Ppk), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk),Pelaksana Administrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan PembantuPelaksana Tekhnis Kegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada SatuanPolisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 BesertaLampirannya ;14. Fotocopy Identitas Drs.
Register : 18-04-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. MAMBERAMO ALASMANDIRI ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA
167125
  • Bukti P24: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenhutI/2007Tentang Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pengenaan Pemungutan,Dan Pembayaran Provisi Sumber Hutan (PSHD) Dan DanaReboisasi (fotokopi);25.
    ijin kami, berartisudah memenuhi persyaratan;Bahwa sertipikat itu persyaratan tekhnis, kalau seandainya persyaratan itutidak ada berarti PT Mamberamo tidak akan diperpanjang;Bahwa ada syarat administrasi dan syarat tekhnis, syarat administrasi ituadalah berkaitan dengan Rekomendasi Gubernur dan Rekomendasi Bupatikemudian Akte Perusahaan berikut Perubahannya, Surat Bebas Tunggakan ditahun 2010 dan yang terakhir adalah laporan keuangan lima tahun kebelakang, syarat tekhnisnya adalah peta/lokasi, yang
    Untuk melihat Surat BKPM Perihal PenolakanPermohonan Perpanjangan dan berakhirnya INPHHK pada PT MamberamoAlasmandiri di Propinsi Papua, jadi di dalam Surat ini koncepmenmemperhatikan 2.5 Surat Bupati Mamberamo Raya Nomor522/152/IUP/VV2012 tanggal 6 Juli 2016 Perihal Pencabutan Rekomendasiuntuk PT Mamberamo Alasmandiri, ini sama sekali tidak relevan,Rekomendasi Bupati Mamberamo Raya yang sebelumnya ituMerekomendasikan, rekomandasi ini pertimbangan tekhnis sifatnya,pertimbangan tekhnis itu oleh Pak
    Bukti tertulispengasahan PSPHDR yang diterbitkan oleh Dinas, Laporan Keuanganfotokopi, dan Pertimbangan Tekhnis Bupati serta Rekomendasi GubernurPropinsi Papua pada saat 2010 mengajukan dengan menyampaikan kalimatseperti itu, Kemudian berdasarkan Surat Direktur Bina Usaha Hutan Alamyang ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Bpk Imam Santoso) bahwaHalaman 90 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUNJKTternyata belum dilampirkan semua sesuai dengan Surat Nomor$1145/VVBTHK/2010 tanggal 25112010
    Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan Pertimbangan Tekhnisdari Bupati setempat belum tersedia, keterangan sedang dalam prosespenelaahan di Provinsi Papua, kemudian Pertimbangan Tekhnis Bupatitersedia, Pertimobangan Tekhnis Dinas Kehutanan tersedia, Kopi AktaPendirian Perusahaan tersedia, Laporan Keuangan tersedia, jadi yang belumadalah Rekomendasi Gubernur pada saat itu, kemudian setelah kelengkapanitu secara administrasi dipenuhi sesuai dengan Permen yang ada kamimelakukan penilaian, salah
Register : 28-12-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 23-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG
Tanggal 21 Februari 2018 — -. Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
160282
  • Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangandana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yangditerima sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswadengan ketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesar Rp710.000, / siswa/ tahun yang dicairkan per Triwulan (4 Kali), sehingga tiap kalipencairan adalah sebesar Rp.177.500, / siswa/ Triwulan.
    tangal 06 Pebruari 2013 sebesar : Rp. 175.725.000, Triwulan Il tanggal 22 April 2012 sebesar : Rp. 175.725.000, Triwulan Ill tanggal 22 Juli 2013 sebesar : Rp. 152.650.000," Triwulan lV tanggal 07 Septeber 2013 sebesar : Rp. 149.100.000, halaman 4 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.Total: Rp. 653.200.000, Bahwasesuai dengan petunjuk tekhnis dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013,Tim Manajemen BOS SMPN 1 Kalabahi adalah sebagai berikut :Untuk Tahun 2012 adalah : 1.
    Nomor 51 Tahun2011 Tentang Petunjuk Tekhnis pengelolaan dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah TahunAnggaran 2012:halaman 16 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.> Pasal 2 huruf b menyatakan Pengelolaan dana BOS dilaksanakandengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu sertaterhindar dari penyimpangan.> Lampiran , BAB. Ill Organisasi Pelaksana, E.Tim Manajemen BOSSekolah : Angka3.
    Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan danaBantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yang diterimasekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa denganketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesar Rp.710.000, /siswa / tahun yang dicairkan per Triwulan ( 4 Kali ), sehingga tiap kali pencairanadalah sebesar Rp.177.500, / siswa/ Triwulan.
    Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuanganhalaman 33 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yangditerima sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswadengan ketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesarRp.710.000, / siswa/ tahun.Bahwa sesuai dengan petunjuk tekhnis penggunaan dana BOS TA. 2012dan TA. 2013, Komponen yang bisa di biayai dengan
Putus : 29-07-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1143 K/Pid/2010
Tanggal 29 Juli 2010 — Drs. RAHMAT bin RASUL
2013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAHMAT bin RASUL yangberdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor :25 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 ditunjuk atau diangkat sebagaiKepala Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya,Kabupaten Rejang Lebong yang bertugas selaku Kepala Desa danberdasarkan Surat Keputusan Bupati No.16/Bup/2007 tanggal 22Januari dan No.38 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentangPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Beras Untuk KeluargaMiskin bahwa Kepala Desa adalah penanggung jawab untukpenyaluran
    Miskintersebut kepada yang bukan sasarannya yaitu kepada AMRANdengan rincian :e Bulan April 2008 menjual kepada AMRAN bin ALI DEMINsebanyak 25 Kg. dengan harga per kilo Rp.2.200, (dua ribudua ratus rupiah) sehingga membayar Rp.55.000, (lima puluhlima ribu rupiah) ;e Bulan Mei 2008 menjual lagi kepada AMRAN bin ALI DEMINsebanyak 12,5 Kg. dengan harga Rp.2.200, (dua ribu dua ratusrupiah) per kilo, sehingga membayar uang sebesar Rp.27.500,(dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;Bahwa berdasarkan Petunjuk Tekhnis
    RAHMAT bin RASUL yangberdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor :25 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 ditunjuk atau diangkat sebagaiKepala Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya,Kabupaten Rejang Lebong yang bertugas selaku Kepala Desa danberdasarkan Surat Keputusan Bupati No.16/Bup/2007 tanggal 22Januari dan No.38 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentangPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Beras Untuk KeluargaHal.6 dari 23 hal. Put.
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 6 Maret 2017 — Dr. QODARIAH ARIANTO, SE, MM Binti M. JAHIDIN
18436
  • Purwakarta dalam rangkaBimbingan tekhnis di kementrian perhubungan graha transportasi jl.Raya Puncak KM 85 Cisarua Bogor Jawa Barat yang dilaksanakanpada tanggal 3 s/d 6 Juni 2015 sebesar Rp.350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) an.
    Purwakarta dalam rangkaBimbingan tekhnis di kementrian perhubungan graha transportasi jl.Raya Puncak KM 85 Cisarua Bogor Jawa Barat yang dilaksanakanpada tanggal 3 s/d 6 Juni 2015 sebesar Rp.350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) an. M.
    UJANG ROSADI1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor41/KW/E.03/LPPM/V1V2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An. APUD SAEPUDIN1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 JuliHalaman 167 dari 235 Putusan Nomor 92/Pid.SusTPK/2016/PN.
    KHWAN RIDWANKwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis Peningkatan KapasitasBadan Musyawarah dan Badan Kehormatan* tanggal 36 Juli 2015 diGraha Transportasi Cisarua Bogor Nomor: 35/KW/E.03/LPPM/V1V2015senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) An.
    DARMITA1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor31/KW/E.03/LPPM/V1IV/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An.
Register : 24-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pbr
Tanggal 12 Nopember 2015 — SUSILO, S.E., M.M Alias SOESILO.
8918
  • SAID EDRAM sehingga yang bersangkutanmerasa menjadi bagian dari PT GEP ;Bahwa saksi selaku PPTK tidak melakukan pengendalian tekhnis karena adanyapihak lain yang dominan untuk mengendalikan tekhnis Pembangunan KebunKelapa Sawit Program K2I (Alm Ir. H.
    Kegiatan (PPTK)adalah :e Mengendalikan tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanamandengan langsung turun ke lokasi memberikan Petunjuk Teknisbagaimana Tekhnis memelihara tanaman, pemupukan yang baik,pembersihan gawangan tanaman, tekhnis pembersihan bokoran tanamanHalaman 117 dari 363 halaman Putusan No. 57/Pid.SusTPK/2015/PN.
    Pbr118dengan beberapa sampel pada blok kebun yang berlokasi SimalinyangKampar dan Sepahat Bengkalis ;Mengendalikan Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman dengansampel blok kebun yang berlokasi Sepahat Bengkalis ;Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Parit dan Drainase di LokasiSepahat Bengkalis ;Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman pada lahan berbukit danTekhnis Pembuatan terasering pada Lokasi Air Balui dan SelensenKabupaten Indragiri Hilir ;e Bahwa selaku PPTK Tahun 2008 yang saksi jadikan Acuan
    Pbr1 Membuat petunjuk tekhnis pelaksanaan kebun kelapa sawitprogram K2I dan mengkoordinasikannya dengan Kasipengembangan kelapa sawit, kasi penyuluhan kelapa sawitdan kasi perlintan kelapa sawit.2 Pembuatan petunjuk tekhnis kebun kelapa sawit program K2Itersebut agar mempedomani :1 Hasil kajian PPKS Marihat.2 Hasil kajian konsultan PT.
    Bintang Dharma Hurip.3 Keputusan Dirjenbun RI;3 Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Nota Dinas Nomor :800.05/DisbunKS/682 tanggal 20 Oktober 2008 perihalPenyusunan Spesifikasi Tekhnis Standar Biaya Operasional unitcist dan Revisi Kontrak yang ditujukan kepada KoordinatorBidang Tekhnis Budidaya Kelapa Sawit/Tim TekhnisPelaksanaan Program K2I yang pada intinya :1 Membuat spesifikasi tekhnis tentang standar pembangunan kebun kelapa sawitmasingmasing untuk lahan basah dan lahan kering.2 Membuat standar
Putus : 08-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT KUPANG Nomor 47/PID.SUS/2011/PTK
Tanggal 8 Juli 2011 — Drs. YOAKIM LEREM
6724
  • 22September 2006 perihal : Penawaran,Pengelolaan Air dengan nilai penawaransebesar Rp. 622.000.000, (enam ratus duapuluh dua juta rupiah) dengan perincian Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua)unit dengan biaya sebesar Rp.250.000.000, 5 Pengadaan pompa air besertaperlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unitdengan biaya sebesar Rp. 297.000.000, ,dan Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unitdengan biaya sebesar Rp. 75.000.000, ;Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasamelakukan evaluasi adminsitrasi, tekhnis
    Setelah panitia pengadaanbarang/jasa melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga terhadap dokumenpenawaran milik saksi PAULUSPEGAU, ...
    PEGAU, ternyata penawaran saksi PAULUS PEGAUdianggap memenuhi syarat baik dari segiadministrasi, tekhnis dan harga untukpekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam,pengadaan pompa air beserta perlengkapannya,dan pembuatan embung, sehingga panitiapengadaan barang/jasa melalui Surat Nomor41/PAN.DISTAN/IX/2006 tanggal 29 September2006 mengusulkan saksi PAULUS PEGAU selakucalon pemenang kegiatan Pengelolaan Lahandan Air (PLA) kepada saksi Ir.
Putus : 07-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1875 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Nopember 2016 — Drs. EDDY MACHMUDI EFFENDI, MA
172150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi haksiarnya sesuai kriteria sebagai berikut : Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikansesuai visi dan misi TVRI ; Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaan programdan pola acara LPP TVRI ;b.
    Viandra Production) selainperusahaannya yang perizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuangdalam KAK yakni FTV ini belum pernah ditayangkan di televisi lain (firstrun) termasuk TVRI, sedangkan dalam kenyataannya film Jenggo Betawisudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI, sehingga untukpenayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run (pertama kalitayang) ;Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan hargaProgram