YAHYA HARAHAP,S.H. dalam bukunya yang berjudul PEMBAHASANPERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua pada halaman 131dapat dijelaskan sebagai berikut :Penerapan Penyebutan locus delikti dan tempus delicti mesti persis danakurat, sehingga dituntut Surat Dakwaan harus menyebut secara tunggaldan pasti penegakan hukum melalui peradilan pidana (criminal justicesystem) akan lumpuh total yang berakibat semua pelaku kriminal tidak akanbisa

Maka untuk mengantisipasi akibat dimaksud, doktrin dan praktekpengadilan telah melenturkan (to flex) atau mengembangkan (toGrowth) penyebutan locus delicti dan tempus delicti secara alternatifsimbul alternatif yang selalu dipergunakan disekitar tempat dan waktu .Bisa juga lingkungan tempat tertentu dan jangka waktu tertentu ;Dengan demikian diskripsi locus dan tempus delcti yang bercorak alternatifdianggap sah asal hal itu tidak kabur dab menyesatkan.

Oleh karena itupelenturan yang memperbolehkan penyebutan locus delicti dan tempusdelicti secara alternatif, harus tetap memenuhi sarat "cermat dan jelas ;Dan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam hal locus delicti dan tempus delicti telahdiuraikan secara cermat dan jelas. (sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan diPersidangan pada hari senin tanggal 16 Nopember 2009) ;Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umumdalam perkara inimohon kepada Yth.

Soesilo, usia dewasa dalam pidanaadalah 21 tahun keatas; 22 n2nn ne nnn nnn nnn ne nen nse ne nnn nen snnnncnsMenimbang, bahwa setelah majelis melihat waktu kejadian(tempus delicti) dalamdakwaan, disitu tertulis bahwa kejadian terjadi pada bulan April 2015, kemudianselanjutnya majelis membaca Akte kelahiran saksi korban Ulfi Kartika yang terlampirdalam berkas perkara, disitu tertulisoahwa saksi Ulfi Kartika ini lahir pada tanggal30September 1995, berdasarkan hal tersebut maka benar apa yang disampaikan

terdakwa dan harus ditanda tangani Penuntut Umum, sedangkan syaratmateril yaitu dakwaan harus lengkap, cermat dan Jelas; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lengkap, cermat dan jelas disiniadalah, dakwaan harus lengkap memuat locusnya (tempat kejadian), tempusnya (waktukejadian) serta pasalpasal yang didakwakan, sedangkan cermat disini adalah dakwaantersebut harus cermat menyebut dengan detil dimana letak terjadinya tindak pidanatersebut (lokus delicty), menyebut dengan detil waktu kejadian (tempus

pertimbangan Pengadilantingkat pertama dalam putusannya, bahwa surat dakwaan merupakanfaktor yang fundamental dalam proses pidana, dakwaan merupakan dasarpemeriksaan serta untuk menentukan batasbatas bagi pemeriksaanperkara pidana di persidangan jadi semua pihak yang tersangkut, terikatpada uraian dakwaan yang didakwakan dengan alasan itulah makaPenuntut umum harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidanadilakukan (/Jocus dan tempus

DELICTIBahwa tempus delicti, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukanapakah suatu undangundang dapat diterapkan terhadap suatu tindakpidana.

Teoriteori tempus delicti yang di kKemukakan oleh SatochidKartanegara (Satochid Kartanegara, 1998, Hukum Pidana, KumpulanKuliah Bagian Dua, Balai lektur Mahasiswa, Jakart, h.158):a. Teori perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad), ialahteori yang menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh tersangka;b.

Teori akibat (de leer van het gevolg), menjelaskan mengenaikapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik.Bahwa TIDAK BENAR dan SALAH Termohon dalam SuratPemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama KETUT ARIANA, SHHalaman 27 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dpsdan PUTU BAGIA SUDIKSA Nomor: B/1224/V1I/2021/Satreskrim,tertanggal 24 Juni 2021 pada angka 2 (dua) merujuk /ocus delicti pada :hari Senin, 06 Januari 2020 jam 11.30 Wita;Padahal tempus delicti (waktu) penandatanganan aktaakta

jam 11.00 wita.Bahwa Termohon saat ini masih dalam proses Penyidikan untukmenentukan tempus delcti dan Termohon berdasarkan faktafaktadalam Penyidikan dapat menyimpulkan tempus delecti sebagaimanalaporan Pelapor RUDY HALIM terjadi pada hari Senin tanggal 06Januari 2020 jam 11.00 wita atau setidaktidaknya terjadi padatahun 2020 serta tempus delecti tidak menjadi objek Praperidilan.Para Pemohon mendalilkan bahwa surat Ketetapan Nomor:Halaman 34 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN DpsS.Tap/24/

Pasal263 KUHP adalah delik formil, delik formil akan merujuk pada kualifikasiperbuatanperbuatan yang dilarang oleh undangundang;Bahwa Ahli menerangkan mengenai penetapan tersangka, yang didasarkanpada locu tang tidak tepat, tempus yang tidak tepat dan penerapan pasal yangtidak tepat juga. Artinya penerapan pasal itu, yang diperiksa pasal 1 ternyatapenetapan tersangka pasal 2.

Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya disebutkanbahwa barang bukti nomor 8008/2012/NNF berupa kristal warna Putih adalahbenar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61(15)lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataukeberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun dari hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap surat dakwaan ditemukan tentang adanya perbedaanpencantuman tempus

Syarat materiil yang memuat dua hal yaitue Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan ; e Menyebutkan waktu (tempus) dan tempat (locus) tindak pidana itudilakukan ; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, walaupun waktu (tempus) tindak pidanadalam dakwaan Penuntut Umum berbeda dengan fakta yang terungkap di persidangan,15menurut Majelis Hakim tidak berakibat kepada batalnya surat dakwaan karena haltersebut sudah masuk dalam materi pembuktian di persidangan yang akan dibuktikandengan

salah dan Pelaporsendiri telah mengakui kesalahannya dengan membayar ganti rugi kepadaTerlaporDanPerkara perdata telah diputus Pengadilan Tinggi Singapura dan PengadilanTinggi Hongkong, sehingga tidak dapat diajukan perkara pidana atas materi yang100% sama atau seluruhnya sama di Indonesia agar tidak melanggar asaskesamaan tindak pidana" atau "double criminality principle" atau "dualcriminality principle" yang diatur Pasal 5 ayat (1) sub 2 KUHP (harusmerupakan tindak pidana di Singapura (locus tempus

,M.Hum. salah dan telah mengabaikan dan menyimpang dari asas nasional aktif danasas (dual criminality" (harus merupakan tindak pidana di Singapura (locus tempus)untuk bisa menjadi tindak pidana di Indonesia), sebagaimana dicantumkan dalampasal 5 ayat (1) sub ke 2 KUHP.Ternyata perbuatan / sengketa yang dituduhkan tersebut murni perdata dan bukanmerupakan tindak pidana di Singapura dan Hongkong bahkan sebaliknya secaraperdata Pelapor/Termohon PK telah dinyatakan bersalah di Pengadilan Singapuradan

Makindo Tbk. di Singapura(ini adalah pokok perkara yang dituduhkan oleh Termohon PK yangbukan kewenangan Hakim Praperadilan untuk mengadili).Penjelasan:Bukti bahwa locus tempus diluar negeri Pemohon Praperadilan(Aperchance Company Ltd) di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)Pelapor (Termohon PK) tanggal 20 April 2004 (Vide Bukti TI) dan didalam permohonan Praperadilan menuduh bahwa Pemohon Praperdilan(Termohon PK) mentransfer uang dari bank di Hongkong di transfer keHal. 35 dari 69 hal. Put.

No. 87 PK/Pid/201336bank diSingapura untuk keperluan pembukuan deposito.Jadi termohon PK mepersangkakan : locus delicti diluar negerisedangkan faktanya adalah locus tempus gugatan perdata Termohon PKdi Pengadilan Tinggi Singapura yang sudah diputus dan berkekuatanhukum tetap (Inkraht) bahwa Termohon PK telah dinyatakan bersalahdan telah membayar ganti rugi kepada Terlapor (Gunawan Jusuf dkk)Termohon PK menuduh bahwa sumber uang untuk mentransfer uangberada di luar negeri (Hongkong) yaitu bankbank

Bank UBS cabang Singapura.e ke rekening di Bank No. 120122 Bank Credit Suisse (First BostonSingapore) cabang Singapura.Jadi termohon PK mepersangkakan :Bahwa Locus Delicti dan Locus Tempus (waktu kejadian sengketaperdata diluar negeri (Penerimaan uang) di luar negeri (Singapura).Bahwa dalam perkara praperadilan ini, sekiranya benar yang menjadi"korban" dari dugaan tindak pidana ini adalah Aperchance Co Ltd,perusahaan yang beralamat di 1011 Chinacem Tower 3437 ConnaughtRoad Central Hongkong dan/

tanggal 13 Agustus 2009Terdakwa berpisah dengan = Saksiidengan alasan Terdakwa akan tugasoperasi dan menunggu proses. nikahkantor, selama itu Terdakwa tidakpernah memberi nafkah = lahir danbathin kepada Saksi 1 dan anaknya.Bahwa berdasarkan uraian fakta dalamsurat dakwaan tersebut diatasdengan mendasari pasal yangdidakwakan seharusnya diuraikanperbuatan materil apa yang dilakukanoleh Terdakwa, maka dakwaan tersebuttidak memuat secara jelas danlengkap unsurunsur tindak pidanayang didakwakan.Bahwa tempus

Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, diantaranyayaitu sebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung Yang No.859K/Pid/2011 yang telahberkekuatan hukum tetap, dimana dalam pertimbangannya menyatakan :Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangandari keterangan Terdakwa didukung dengan barang bukti berupa 2lembar kwitansi penjualan tanah oleh Terdakwa kepada saksi Burhanudindilakukan pada tanggal 5 Februari 1997 dan tanggal 10 april 1997,sehingga tenggang waktu terjadinya perbuatan (tempus

menyatakanpahwa pada tahun 2000, terdakwa Sattu Bin Ronrong mewakili ahli warisRonrong Bin Bone dengan berdasarkan bukti surat Ketetapan luranPembangunan Daerah (SK.IPD) Persil 56a SI Hohir 553 Cl, luas 3500 M2dan persil 56b Sil Kohir No.638 Cl, Luas 2000 M2, melepaskan haknyakepada LUCIANA LUKMAN sebagai pembeli mewakili PT.Asindo IndahGriyatama...., terlepas apakah Terdakwa benarbenar melakukan perbuatanyang didakwakan atau tidak, ternyata Jaksa Penuntut Umum telah menyebutkanwaktu kejadian (Tempus

Bahwa Terdakwa padatahun 2014 tidak pernah terlibat dalam proses pengurusan maupun penerbitanSHGB Nomor 20883/Pandang dan tidak ada satupun saksi yang menerangkanbahwa SHGB 20883 dibuat pada tahun 2014.Bahwa oleh karenaperkaratindak pidanayang didugadilakukan olehTerdakwa/ Terbanding telah Daluarsadan locus tempus perbuatan yangdidakwakan terhadap Terdakwa keliru oleh karena Terdakwa/Terbanding padatahun 2014 tidak terbukti pernah terlibat dalam proses pengurusanmaupunpenerbitan SHGB Nomor 20883/

Bahwa Terdakwa padatahun 2014 tidak pernah terlibat dalam proses pengurusan maupun penerbitan SHGB Nomor 20883/Pandang dan tidak ada satupun saksi yang menerangkanbahwa SHGB 20883 dibuat pada tahun 2014.Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 659/PID /2019/PT.MKSBahwaolehkarenaperkaratindakpidanayang didugadilakukan olehTerdakwa/Terbanding telah Daluarsadan/ocus tempus perbuatan yangdidakwakan terhadap Terdakwa keliru oleh karena Terdakwa/Terbanding padatahun 2014 tidak terbukti pernah terlibat dalam proses

Locus dan tempus delicti teradi pada tahun 2000 padawaktu jual beli antara PT.Asindo dengan Terdakwa sementara Saksi Triyantibelum mempunyai hak pada Tahun 2000 diatas tanah tersebut sehingga tidakdapat dinyatakan Terdakwa menggelapkan tanah milik Triyanti Rahmawati.Bahwa berdasarkan uraian keberatan tersebut maka dengan demikian unsurMenjual, Menukarkan Atau Membebani Dengan Credit Verband, SesuatuHak Tanah Yang BelumBersertifikat, Sesuatu.

Tanggapan terhadap keberatan dakwaan pada point 1 s.d. 3(halaman 1315 Nota Keberatan PH Terdakwa Serka GaluhArifianto NRP 536749) yaitu:Bahwa Dakwaan oditur militer jelas mencantumkan locusdan tempus delicti pada halaman depan/pertama, yang teruraidalam kronologis surat dakwaan pada poin a sampai denganpoin x (khususnya poin f sampai dengan w secara runtuttercantum locus dan tempus delicti), disusun secara sistematissebagaimana pedoman teknis penyusunan surat dakwaandari Kejaksaan Agung RI (1985)

Terhadap tempus yang dipertanyakan olehPenasehat Hukum Terdakwa, maka sudah jelas terjawabdalam Surat Dakwaan bahwa kapan waktu terjadinyaperbuatan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yakni dibulan Agustus 2016 sampai dengan Juli 2019 atau setidaktidaknya dalam kurun waktu antara 2016 sampai dengan 2019di rumah Terdakwa Santan, Maguwoharjo, Sleman, DIY atausetidaktidaknya di Kota Yogyakarta dan atau setidaktidaknyadi wilayah hukum Pengadilan Militer Il11 Yogyakarta.Sehingga dengan demikian, fungsi

dari syarat materiilberupa locus dan tempus dalam suatu surat dakwaan antaraHal 15 dari 88 hal Putusan Nomor: 49K/PM.

Dan rangkaianperbuatan perbuatan atau caracara yang dilakukan Terdakwa dalammelakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam suratdakwaan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengkonstatir satu punperbuatan dan cara yang dilakukan Terdakwa yang sesual dengan unsurdan tindak pidana yang didakwakan, sehingga dalam menentukan waktudan bahkan mengenai tempat kejadian tindak pidana yang didakwakanmenjadi bias, spekulatif dan tidak jelas;Bahwa sulit dipahami bagaimana konstruksi pencantuman tempus delictidalam

tanggal 30 Januari 1989,menyatakan bahwa surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum,karena dakwaan jaksa kabur dimana tidak diuraikan secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, hampirseluruhnya hanya berupa kutipan rumusan delik tanpa diuraikan tentangperbuatan materil apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaiperwujudan unsurunsur delik yang bersangkutan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, teroukti surat dakwaannyaJaksa Penuntut Umum tidak dapat menentukan tempus

Surat dakwaan tidak cermat dan tidakjelas dalam menguraikan tempus delicti, hal demikian dapat dikategorikansebagai surat dakwaan tidak jelas (obscuur libel), tidak memenuhi syaratmateriil, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai surat dakwaan bataldemi hukum.

Locus dan Tempus Delictie yang jelas yaitu waktu dan tempat atau kapan dan di mana Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakanNarkotika Golongan bagi diri sendiri. Dalam hal ini Majelis HakimPengadilan Negeri Sleman dalam pertimbangannya tidak dapatmenunjukkan kapan dan dimana Terdakwa menggunakan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri. Fakta hukumnya yang terbukti di persidangan(berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Fajar Ramdani, saksidr.

Hal ini telah sesuai dengan tempus delik (waktu terjadinyatindak pidana) dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu bahwatempus delik terjadi sekita bulan Oktober tahun 2012 atau sekitarsepanjang tahun 2012 ;Bahwa untuk membuktikan dan memperkuat keyakinan Majelis HakimMahkamah Agung bahwa benar Terpidana adalah penyalahguna yaituketerangan Terpidana sendiri bahwa dirinya telah menggunakanNarkotika sejak tahun 2010 diperkuat keterangan saksi Tri KusumoBawono, bahwa benar Terpidana adalah pasiennya sejak

Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa tempus delictie tanggal 04 Maret 2015 dalam suratdakwaan Penuntut Umum setelah dihubungkan dengan tanggal kelahiranDidik Triono bin Malik tanggal 08 Nopember 1997 yang disebutkan dalam suratHalaman 8 dari 20 Nomor 5/PID.SUS.ANAK/2016/PT.

Nomor: 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak, maka hakim tingkat banding berpendapatbahwa secara hukum, pada tanggal 04 Maret 2015 (tempus delictie), DidikTriono bin Malik dan Bilgis Alfifatur Fidela tergolong Anak, karena pada tanggal04 Maret 2015 (tempus delictie), Didik Triono bin Malik dan Bilgis AlfifaturFidela belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun; Pada tanggal 04 Maret2015, Didik Triono bin Malik berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan)bulan, dan Bilgis Alfifatur Fidela berumur

Cumicumi 2 RT.7 RW4 Semarang barang buktisebagaimana tersebut diatas adalah miliknya yang pada saat kejadiandipinjam oleh teman adiknya yang bernama JEPRI akan tetapi Terdakwatidak mengetahui hendak digunakan untuk apa oleh JEPRI karena padasaat peminjaman JEPRI meminjamnya dari adik Terdakwa yang bernamaZAENOR HARIS PRATAMA Bin (Alm) ABDUL HARIS ;Waktu Kejadian (Tempus Delicti)Bahwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannyahalaman 12 memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah

Bahwa sebagaimana yang telah diurakan diatas perihal kejanggalan padacatatan waktu kejadian (tempus delicti), maka dengan segala hikmat dankebijaksanaan yang majelis hakim miliki dalam memeriksa dan memutusperkara ini agar mempertimbangkan serta menolak catatan waktu kejadian(tempus delicti) Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan dantuntutannya atau setidaktidaknya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan.

majelis yang memeriksa perkara ini untuk menolak tuntutanJaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan;Menimbang, bahwa dari kedua versi yang berbeda tersebut, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap halhal yang bersifat eksepsionil yangdikemukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim tidak akanmenanggapi kecuali halhal yang mempunyai nilai yuridis;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakanbahwa majelis hakim merasa bahwa tempus

Menurut MajelisHakim justru tempus delikti tersebut sangat penting karena berkaitan denganALIBI yang diajukan oleh Terdakwa , yang harus dibuktikan olehTerdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan AL/BI, berdasarkansaksisaksi Ade Charge sebagai berikut:1.

Juni2018 yang dimulai sehabis ashar dan berakhir pukul 23.00 Wib.Menimbang, bahwa para saksi tersebut hanya mengetahui Terdakwasetelah acara selesai ikut bersihbersih, sampai jam berapa para saksi tidakmengetahui karena masingmasing terus pulang ke rumah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dari PenuntutUmum dan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut di atas, maka Terdakwa / Penasehat HukumTerdakwa tidak berhasil membuktikan ALIBI mengenai tempus

Adapun di dalamdakwaan tidak sesuai maka hal ini tidak menjadikan Terdakwa menjadibebas dan tidak terbukti.Bahwa terbukti menurut hukum bahwa waktu kejadian tindak pidana(tempus delicti) perkara ini adalah pada hari Kamis, tanggal 04 Juli2013, sekitar pukul 07.45 WIB.Bahwa terbukti menurut hukum pula bahwa Jaksa Penuntut Umumdalam Surat Dakwaannya tertanggal 30 September 2014, Nomor Reg.Perk. : PDM543/Euh.2/9/2014 dan dalam Surat Tuntutannya tertanggal25 Maret 2015, Nomor Reg.

. : PDM543/Euh.2/9/2014menyebutkan bahwa waktu kejadian tindak pidana tersebut terjadi(tempus delicti) adalah pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013,padahal yang benar seharusnya waktu kejadian tindak pidana tersebutterjadi (tempus delicti) adalah pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013.Bahwa di dalam dakwaannya pada halaman 1 dan tuntutannya padahalaman 1, Jaksa Penuntut Umum secara jelas dan tegas menyebutkansebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa WURI DIAH HANDAYANI, S.T., pada hari Kamis,tanggal 10

Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang terungkap dalampersidangan perkara ini jelas terobukti menurut hukum bahwa waktukejadian tindak pidana tersebut terjadi (tempus delicti) adalah pada hariKamis, tanggal 04 Juli 2013.Bahwa ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf (6) KUHAP berbunyi sebagaiberikut :Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan.Bahwa M.

Yahya Harahap (buku Pembahasan dan PenerapanKUHAP, Jakarta : Pustaka Kartini, 1985, halaman 663664)mengatakan bahwa pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasarhukum mengajukan keberatan agar Surat Dakwaan dapat dibatalkan,apabila Surat Dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAPatau melanggar ketentuan Pasal 144 Ayat (2) dan (3) KUHAP.Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum terbukti salah dan tidakcermat dalam menyebutkan waktu kejadian tindak pidana tersebutterjadi (tempus delicti), maka

Tidak hanyamenguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana Terdakwamelakukan tindak pidana;e Juga menyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidanadilakukan (tempus delicti dan locus delicti). Cuma mengenai pencantumanwaktu dan tempat dapat dirumuskan secara alternatif (vide : MLYAHYAHARAHAP,SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPPenyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet.

tanggal 16 Nopember 1993);Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini,bernomor : PDM76/MGL/03/2013 bertanggal 01 April 2013, serta telah ditandatanganioleh Penuntut Umum, yaitu KADEK DWI ARIATMAJA, SH serta pada halaman 1telah pula mencantumkan identitas Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal1213143 ayat (2) a KUHAP, sehingga syarat formil sebagaimana dimaksud diatas telahterpenuhi;Menimbang, bahwa surat dakwaan a quo pada halaman dan halaman 2, telah pulamencantumkan tempus

Penyebutan tempus dan locus delicti yang demikian menurut Majelisadalah telah cukup;Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut telah pula disebutkan siapa yangmelakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu Terdakwa JUNAEDI Bin AHMAD ;Menimbang, bahwa bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam surat dakwaan in casu telah diuraikan secara runtut tahap demi tahapserta mencakup pula unsurunsur tindak pidana yang didakwakan yaitu menyuruhmelakukan perbuatan mengambil barang sesuatu

Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal 08 September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLRES METRO JAKARTA UTARA. adalah laporan terhadap peristiwa pidana yang sama yang berasal dari Pelapor yang sama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama, Tempat/locus delictie dan Waktu/Tempus delictie yang sama sehingga TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT ;3.

Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal 08September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR.Catatan : Keempat Laporan tersebut adalah berasal dari: Pelapor yangNmsama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama,Tempat (locus delictie) dan Waktu (Tempus Dielictie)peristiwa pidana yang dilaporkan juga sama.Bahwa Laporan No. 1 tersebut diatas, telah dihentikan Penyidikannya(SP3) oleh Penyidik Polda Metro Jaya dengan alasan TIDAK CUKUPBUKTI, yaitu. berdasarkan SURAT KETETAPAN' NomorS

Sel.komprehensif kronologis permasalahan sebagai alasan permohonanpemeriksaan Praperadilan yaitu sebagai berikut : TERJADI 4 (EMPAT) LAPORAN POLISI YANG BERASAL DARI :PELAPOR YANG SAMA, TERLAPOR YANG SAMA, PERISTIWAPIDANA YANG DILAPORKAN SAMA, TEMPAT/LOCUS DELICTIEDAN WAKTU/TEMPUS DELICTIE PERISTIWA PIDANA YANGDILAPORKAN JUGA SAMA. Adapun asal muasal timbulnya ke empat Laporan Polisi tersebut,dilaporkan oleh Sdr.

BontorO.L Tobing, SE.SH. membuat lagi laporan No. 4 (nota bene : Pelaporyang sama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama,Tempat/locus delictie dan Waktu/Tempus Dielictie terhadap peristiwayang dilaporkan adalah sama) sama dengan laporan No. 1, laporan No.2, dan Laporan No. 3. yaitu dalam peristiwa pidana yang sama PEMOHONdilaporkan lagi kepada POLRES JAKARTA UTARA, yaitu berdasarkanLaporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/RESJU, tanggal 08September 2016, atas nama Pelapor Sdr.

Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal08 September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan diPOLRES METRO JAKARTA UTARA.adalah laporan terhadap peristiwa pidana yang berasal dari Pelapor yangsama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama,Tempat/locus delictie dan Waktu/Tempus delictie yang sama, makaLaporan Polisi No.3 sebagai dasar yang dipergunakan TERMOHONuntuk melakukan Penepatan P21 dalam tahap Prapenuntutan(Praajudikasi) adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI

Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal08 September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan diPOLRES METRO JAKARTA UTARA. adalah laporan terhadapperistiwa pidana yang sama yang berasal dari Pelapor yang sama,Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama, Tempat/locusdelictie dan Waktu/Tempus delictie yang sama sehingga TIDAKSAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANGMENGIKAT ;3.

merahdilakukan oleh terdakwa dan terdakwa II dengan bersekutu atau kerjaSama secara sadar dimana terdakwa dan terdakwa II memiliki peranmasingmasing sehingga mengakibatkan selesainya tindak pidanapencurian tersebut, oleh karenanya menurut hemat majelis hakimunsur ini telah terpenuhi pula ;Ad. 4 Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengancara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anakkunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;Menimbang, bahwa berdasarkan locus dan tempus

hakim pertimbangkan tersebut diatas telah ternyatabahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motortersebut yakni dengan cara merusah rumah kontak sepeda motor yangmenjadi target para terdakwa dengan menggunakan kunci letter T,dan mematahkan kunci stangnya, sehingga terhadap unsur inimenurut hemat majelis hakim telah terpenuhi ;Ad. 5 Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan locus dan tempus

yang sedang terparkirdilakukan oleh terdakwa dan terdakwa II dengan bersekutu atau kerjaSama secara sadar dimana terdakwa dan terdakwa II memiliki peranmasingmasing guna terwujudnya tindak pidan tersebut, olehkarenanya menurut hemat majelis hakim unsur ini telah terpenuhipula ;Ad. 4 Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan denganCara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anakkunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;Menimbang, bahwa berdasarkan locus dan tempus

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapatdibenarkan, karena Judex Facti keliru dalam memilih dakwaan alternatifyang dinyatakan terbukti pada perbuatan Terdakwa, padahal jikadiperhatikan fakta yang terungkap di persidangan tidak tepat diterapkanketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a pada Terdakwa;Bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus berpedomankepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yang menguraikan perbuatanTerdakwa yang dilakukan pada tempat (/ocus), dan waktu (tempus

Artinya, apa perbuatan Terdakwa senyatanyapada waktu dan tempat kejadian perkara (tempus dan locus delictie);Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwadiamankan oleh Polisi Saksi Bripka NM.

kedua tindak pidana tersebutadalah sangat berbeda.Bahwa caracara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa /Pemohon Kasasi yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratdakwaannya yang copy paste tersebut bukan suatu hal salah ketik,melainkan suatu kelalaian oleh Jaksa Penuntut Umum dan ketidakcermatanJaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya, sehinggasurat dakwaan tersebut menjadi tidak cermat, jelas dan lengkap dansangat kabur (obscuur libels).Bahwa demikian pula dalam menulis Tempus

Hal tersebut dilihat dari uraian cara cara melakukan tindak pidana yang dipaparkan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam surat dakwaannya antara tindak pidana penggelapan denganpenipuan dengan cara copy paste, serta tempus delicti tahun 2011 tetapiditulis 2012 sehingga surat dakwaan yang demikian merupakankesalahan yang sangat fatal, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umumtidak cermat, jelas dan lengkap.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung halaman17 dan hal 18 dalam putusannya telah tepat

No. 152 K/PID/2014mengandung copy paste antara tindakan pidana penggelapan danpenipuan, serta tempus delicti tahun 2011 ditulis 2012.Bahwa keberatan dalam Memori Banding Terdakwa berisikan tentangperkara ini bukan ranah hukum pidana melainkan ranah hukum perdata. Halini dapat terlihat dari dasar Akta Perjanjian No : 03 tanggal 09 Juni 2011 danAkta Pengakuan Hutang No : 02 tanggal 09 Juni 2011 yang dibuatdihadapan Notaris.

HARYANTO dengan nomorrekening : 311601001076501;Dikembalikan kepada terdakwa ANDRI HARYANTO.4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500, (dua ribulima ratus rupiah).Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyasebagai berikut:e Proses peradilan pidana atas nama Terdakwa diawali dengan tindakan yangtidak lagi menghargai norma aturan hukum acara pidana, yang diawalidengan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/A/26/II/2016Jateng/Res.Clp tanggal28 Pebruari 2016, tempus

delicti jam 23.00 WIB, saksi pelapor SLAMETdan RAHMAT (lihat resume pemeriksaan), selanjutnya dilakukan upayapaksa penangkapan terdakwa yang dituangkan dalam berita acarapenangkapan yang menyebut tempus delicti tanggal 28 Pebruari 2016, padahari Minggu jam 21.00 Wib, selanjutnya dilakukan penahanan dengan suratperintah penahanan Nomor : SPHAN/87/II/2016/Reskrim, tanggal 29Februari 2016, tempus delicti hari Minggu, 28 Februari 2016 jam 21.00 WIB.Berkaitan dengan tindakan penangkapan dan penahanan