Ditemukan 4305 data
43 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Locus dan Tempus Delictie yang jelas yaitu waktu dan tempat atau kapan dan di mana Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakanNarkotika Golongan bagi diri sendiri. Dalam hal ini Majelis HakimPengadilan Negeri Sleman dalam pertimbangannya tidak dapatmenunjukkan kapan dan dimana Terdakwa menggunakan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri. Fakta hukumnya yang terbukti di persidangan(berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Fajar Ramdani, saksidr.
Hal ini telah sesuai dengan tempus delik (waktu terjadinyatindak pidana) dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu bahwatempus delik terjadi sekita bulan Oktober tahun 2012 atau sekitarsepanjang tahun 2012 ;Bahwa untuk membuktikan dan memperkuat keyakinan Majelis HakimMahkamah Agung bahwa benar Terpidana adalah penyalahguna yaituketerangan Terpidana sendiri bahwa dirinya telah menggunakanNarkotika sejak tahun 2010 diperkuat keterangan saksi Tri KusumoBawono, bahwa benar Terpidana adalah pasiennya sejak
Terbanding/Terdakwa I : Hj. SARMAH binti KARTU
Terbanding/Terdakwa II : H. SUHARDI bin H. SADERI
174 — 54
pertimbangan Pengadilantingkat pertama dalam putusannya, bahwa surat dakwaan merupakanfaktor yang fundamental dalam proses pidana, dakwaan merupakan dasarpemeriksaan serta untuk menentukan batasbatas bagi pemeriksaanperkara pidana di persidangan jadi semua pihak yang tersangkut, terikatpada uraian dakwaan yang didakwakan dengan alasan itulah makaPenuntut umum harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidanadilakukan (/Jocus dan tempus
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : A. FAJAR ANUGRAH SETIAWAN, SH. MH
136 — 103
Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, diantaranyayaitu sebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung Yang No.859K/Pid/2011 yang telahberkekuatan hukum tetap, dimana dalam pertimbangannya menyatakan :Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangandari keterangan Terdakwa didukung dengan barang bukti berupa 2lembar kwitansi penjualan tanah oleh Terdakwa kepada saksi Burhanudindilakukan pada tanggal 5 Februari 1997 dan tanggal 10 april 1997,sehingga tenggang waktu terjadinya perbuatan (tempus
menyatakanpahwa pada tahun 2000, terdakwa Sattu Bin Ronrong mewakili ahli warisRonrong Bin Bone dengan berdasarkan bukti surat Ketetapan luranPembangunan Daerah (SK.IPD) Persil 56a SI Hohir 553 Cl, luas 3500 M2dan persil 56b Sil Kohir No.638 Cl, Luas 2000 M2, melepaskan haknyakepada LUCIANA LUKMAN sebagai pembeli mewakili PT.Asindo IndahGriyatama...., terlepas apakah Terdakwa benarbenar melakukan perbuatanyang didakwakan atau tidak, ternyata Jaksa Penuntut Umum telah menyebutkanwaktu kejadian (Tempus
Bahwa Terdakwa padatahun 2014 tidak pernah terlibat dalam proses pengurusan maupun penerbitanSHGB Nomor 20883/Pandang dan tidak ada satupun saksi yang menerangkanbahwa SHGB 20883 dibuat pada tahun 2014.Bahwa oleh karenaperkaratindak pidanayang didugadilakukan olehTerdakwa/ Terbanding telah Daluarsadan locus tempus perbuatan yangdidakwakan terhadap Terdakwa keliru oleh karena Terdakwa/Terbanding padatahun 2014 tidak terbukti pernah terlibat dalam proses pengurusanmaupunpenerbitan SHGB Nomor 20883/
Bahwa Terdakwa padatahun 2014 tidak pernah terlibat dalam proses pengurusan maupun penerbitan SHGB Nomor 20883/Pandang dan tidak ada satupun saksi yang menerangkanbahwa SHGB 20883 dibuat pada tahun 2014.Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 659/PID /2019/PT.MKSBahwaolehkarenaperkaratindakpidanayang didugadilakukan olehTerdakwa/Terbanding telah Daluarsadan/ocus tempus perbuatan yangdidakwakan terhadap Terdakwa keliru oleh karena Terdakwa/Terbanding padatahun 2014 tidak terbukti pernah terlibat dalam proses
Locus dan tempus delicti teradi pada tahun 2000 padawaktu jual beli antara PT.Asindo dengan Terdakwa sementara Saksi Triyantibelum mempunyai hak pada Tahun 2000 diatas tanah tersebut sehingga tidakdapat dinyatakan Terdakwa menggelapkan tanah milik Triyanti Rahmawati.Bahwa berdasarkan uraian keberatan tersebut maka dengan demikian unsurMenjual, Menukarkan Atau Membebani Dengan Credit Verband, SesuatuHak Tanah Yang BelumBersertifikat, Sesuatu.
1.I Ketut Ariana, SH.
2.I Putu Bagia Sudiksa
Termohon:
Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta Denpasar.
144 — 71
DELICTIBahwa tempus delicti, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukanapakah suatu undangundang dapat diterapkan terhadap suatu tindakpidana.
Teoriteori tempus delicti yang di kKemukakan oleh SatochidKartanegara (Satochid Kartanegara, 1998, Hukum Pidana, KumpulanKuliah Bagian Dua, Balai lektur Mahasiswa, Jakart, h.158):a. Teori perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad), ialahteori yang menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh tersangka;b.
Teori akibat (de leer van het gevolg), menjelaskan mengenaikapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik.Bahwa TIDAK BENAR dan SALAH Termohon dalam SuratPemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama KETUT ARIANA, SHHalaman 27 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dpsdan PUTU BAGIA SUDIKSA Nomor: B/1224/V1I/2021/Satreskrim,tertanggal 24 Juni 2021 pada angka 2 (dua) merujuk /ocus delicti pada :hari Senin, 06 Januari 2020 jam 11.30 Wita;Padahal tempus delicti (waktu) penandatanganan aktaakta
jam 11.00 wita.Bahwa Termohon saat ini masih dalam proses Penyidikan untukmenentukan tempus delcti dan Termohon berdasarkan faktafaktadalam Penyidikan dapat menyimpulkan tempus delecti sebagaimanalaporan Pelapor RUDY HALIM terjadi pada hari Senin tanggal 06Januari 2020 jam 11.00 wita atau setidaktidaknya terjadi padatahun 2020 serta tempus delecti tidak menjadi objek Praperidilan.Para Pemohon mendalilkan bahwa surat Ketetapan Nomor:Halaman 34 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN DpsS.Tap/24/
Pasal263 KUHP adalah delik formil, delik formil akan merujuk pada kualifikasiperbuatanperbuatan yang dilarang oleh undangundang;Bahwa Ahli menerangkan mengenai penetapan tersangka, yang didasarkanpada locu tang tidak tepat, tempus yang tidak tepat dan penerapan pasal yangtidak tepat juga. Artinya penerapan pasal itu, yang diperiksa pasal 1 ternyatapenetapan tersangka pasal 2.
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2877 K/PID.SUS/2015dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat yang ditentukandalam surat dakwaan atau tindak pidana atau delik yang paling dekatdengan /ocus dan tempus delicti tersebut; Bahwa Judex Facti harusmengadili perkara berdasarkan dakwaan yang di dalamnya diuraikanperistiwa yang terjadi secara cermat, jelas dan lengkap denganmenyebut waktu (tempus) dan tempat (/ocus) tindak pidana itudilakukan, dengan demikian fakta hukum atau bukti yang menentukanadalah bukti dan fakta yang terjadi
tangan ditemukan 1 (satu) bungkus plastikbening berisi Narkotika Golongan jenis serbuk kristal sabu seberat0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di atas kayu gantungan bajuyang nempel di dinding di mana posisinya tepat di atas kepalaTerdakwa yang saat itu sedang duduk dan diakui Terdakwa adalahmiliknya yang mana merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa yangmana Terdakwa tidak menerangkan dengan jelas kapan dan di manaTerdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehinggadalam menentukan waktu (tempus
M.FAIZAL ZULKARNAEN, SpKF, MH (KOMPOL NRP.75121205)atas nama Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG dengan hasilpemeriksaan positif menggunakan zat AMP dan MET, maka peristiwaitu tidak ada hubungannya atau korelasinya dengan peristiwa yangdisebutkan dalam dakwaan karena peristiwa pemakaian yang terjaditidak tergambar dengan jelas mengenai waktu (tempus) dan tempat(locus); (Putusan Kasasi Nomor 1067 K/Pid.Sus/2012) ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan
Erni Biantari Ningsih
Termohon:
Kasatreskrim Polres Madiun Polda Jatim
84 — 26
telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum kemudiantelah lengkap (P21) dan dikirimkan tahap II pengiriman tersangka dan barangbukti serta perkaranya telah disidangkan dan sudah mendapat putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap (incraht) sebagaimana Putusan PengadilanHalaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.MadNegeri Madiun Kabupaten Nomor 372/Pid.B/2007/PN.Kb.Mn tanggal 31 Maret2008;Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan Pemohon sesuai dengantempat dan waktu dimana tindak pidana dilakukan (tempus
02 Kecamatan Geger KabupatenMadiun dan perkaranya telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum kemudiantelah lengkap (P21) dan dikirimkan tahap II pengiriman tersangka dan barangbukti serta perkaranya telah disidangkan dan sudah mendapat putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap (incraht) sebagaimana Putusan PengadilanNegeri Madiun Kabupaten Nomor 372/Pid.B/2007/PN.Kb.Mn tanggal 31 Maret2008;Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan Pemohon sesuai dengantempat dan waktu dimana tindak pidana dilakukan (tempus
RA Kartini No. 7 Kota MadiunBerdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah tepat EksepsiTermohon untuk ditolak.Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Kuasa Termohonmengajukan tanggapannya yaitu dalam duplik sebagai berikut :Bahwa sesuai dengan fakta hasil penyelidikan dan penyidikan perkaraLaporan Polisi No.Pol : LP/.61.b/V/2005/ResMadiun tanggal 04 Mei 2005 yangdilaporkan oleh RR Erni Biantariningsin (Pemohon), tempat dan waktu kejadianperkara (locus tempus delicty) berada di Ds.
hal ini Hakim tidak memutus dalamputusan sela namun akan Hakim periksa dan putus bersamasama denganperkara pokoknya ;Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama permohonandari Pemohon dan telah pula mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan KuasaTermohon, tentang Eksepsi akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Termohon yang menyatakanbahwa permohonan Pemohon dalam mengajukan praperadilan tidak sesuaidengan tempat dan waktu dimana tindak pidana dilakukan (tempus
104 — 26
YAHYA HARAHAP,S.H. dalam bukunya yang berjudul PEMBAHASANPERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua pada halaman 131dapat dijelaskan sebagai berikut :Penerapan Penyebutan locus delikti dan tempus delicti mesti persis danakurat, sehingga dituntut Surat Dakwaan harus menyebut secara tunggaldan pasti penegakan hukum melalui peradilan pidana (criminal justicesystem) akan lumpuh total yang berakibat semua pelaku kriminal tidak akanbisa
Maka untuk mengantisipasi akibat dimaksud, doktrin dan praktekpengadilan telah melenturkan (to flex) atau mengembangkan (toGrowth) penyebutan locus delicti dan tempus delicti secara alternatifsimbul alternatif yang selalu dipergunakan disekitar tempat dan waktu .Bisa juga lingkungan tempat tertentu dan jangka waktu tertentu ;Dengan demikian diskripsi locus dan tempus delcti yang bercorak alternatifdianggap sah asal hal itu tidak kabur dab menyesatkan.
Oleh karena itupelenturan yang memperbolehkan penyebutan locus delicti dan tempusdelicti secara alternatif, harus tetap memenuhi sarat "cermat dan jelas ;Dan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam hal locus delicti dan tempus delicti telahdiuraikan secara cermat dan jelas. (sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan diPersidangan pada hari senin tanggal 16 Nopember 2009) ;Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umumdalam perkara inimohon kepada Yth.
Agung Setyo Prabowo, S.H.
Terdakwa:
Galuh Arifianto
169 — 244
Tanggapan terhadap keberatan dakwaan pada point 1 s.d. 3(halaman 1315 Nota Keberatan PH Terdakwa Serka GaluhArifianto NRP 536749) yaitu:Bahwa Dakwaan oditur militer jelas mencantumkan locusdan tempus delicti pada halaman depan/pertama, yang teruraidalam kronologis surat dakwaan pada poin a sampai denganpoin x (khususnya poin f sampai dengan w secara runtuttercantum locus dan tempus delicti), disusun secara sistematissebagaimana pedoman teknis penyusunan surat dakwaandari Kejaksaan Agung RI (1985)
Terhadap tempus yang dipertanyakan olehPenasehat Hukum Terdakwa, maka sudah jelas terjawabdalam Surat Dakwaan bahwa kapan waktu terjadinyaperbuatan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yakni dibulan Agustus 2016 sampai dengan Juli 2019 atau setidaktidaknya dalam kurun waktu antara 2016 sampai dengan 2019di rumah Terdakwa Santan, Maguwoharjo, Sleman, DIY atausetidaktidaknya di Kota Yogyakarta dan atau setidaktidaknyadi wilayah hukum Pengadilan Militer Il11 Yogyakarta.Sehingga dengan demikian, fungsi
dari syarat materiilberupa locus dan tempus dalam suatu surat dakwaan antaraHal 15 dari 88 hal Putusan Nomor: 49K/PM.
1113 — 1034 — Berkekuatan Hukum Tetap
salah dan Pelaporsendiri telah mengakui kesalahannya dengan membayar ganti rugi kepadaTerlaporDanPerkara perdata telah diputus Pengadilan Tinggi Singapura dan PengadilanTinggi Hongkong, sehingga tidak dapat diajukan perkara pidana atas materi yang100% sama atau seluruhnya sama di Indonesia agar tidak melanggar asaskesamaan tindak pidana" atau "double criminality principle" atau "dualcriminality principle" yang diatur Pasal 5 ayat (1) sub 2 KUHP (harusmerupakan tindak pidana di Singapura (locus tempus
,M.Hum. salah dan telah mengabaikan dan menyimpang dari asas nasional aktif danasas (dual criminality" (harus merupakan tindak pidana di Singapura (locus tempus)untuk bisa menjadi tindak pidana di Indonesia), sebagaimana dicantumkan dalampasal 5 ayat (1) sub ke 2 KUHP.Ternyata perbuatan / sengketa yang dituduhkan tersebut murni perdata dan bukanmerupakan tindak pidana di Singapura dan Hongkong bahkan sebaliknya secaraperdata Pelapor/Termohon PK telah dinyatakan bersalah di Pengadilan Singapuradan
Makindo Tbk. di Singapura(ini adalah pokok perkara yang dituduhkan oleh Termohon PK yangbukan kewenangan Hakim Praperadilan untuk mengadili).Penjelasan:Bukti bahwa locus tempus diluar negeri Pemohon Praperadilan(Aperchance Company Ltd) di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)Pelapor (Termohon PK) tanggal 20 April 2004 (Vide Bukti TI) dan didalam permohonan Praperadilan menuduh bahwa Pemohon Praperdilan(Termohon PK) mentransfer uang dari bank di Hongkong di transfer keHal. 35 dari 69 hal. Put.
No. 87 PK/Pid/201336bank diSingapura untuk keperluan pembukuan deposito.Jadi termohon PK mepersangkakan : locus delicti diluar negerisedangkan faktanya adalah locus tempus gugatan perdata Termohon PKdi Pengadilan Tinggi Singapura yang sudah diputus dan berkekuatanhukum tetap (Inkraht) bahwa Termohon PK telah dinyatakan bersalahdan telah membayar ganti rugi kepada Terlapor (Gunawan Jusuf dkk)Termohon PK menuduh bahwa sumber uang untuk mentransfer uangberada di luar negeri (Hongkong) yaitu bankbank
Bank UBS cabang Singapura.e ke rekening di Bank No. 120122 Bank Credit Suisse (First BostonSingapore) cabang Singapura.Jadi termohon PK mepersangkakan :Bahwa Locus Delicti dan Locus Tempus (waktu kejadian sengketaperdata diluar negeri (Penerimaan uang) di luar negeri (Singapura).Bahwa dalam perkara praperadilan ini, sekiranya benar yang menjadi"korban" dari dugaan tindak pidana ini adalah Aperchance Co Ltd,perusahaan yang beralamat di 1011 Chinacem Tower 3437 ConnaughtRoad Central Hongkong dan/
22 — 8
Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya disebutkanbahwa barang bukti nomor 8008/2012/NNF berupa kristal warna Putih adalahbenar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61(15)lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataukeberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun dari hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap surat dakwaan ditemukan tentang adanya perbedaanpencantuman tempus
Syarat materiil yang memuat dua hal yaitue Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan ; e Menyebutkan waktu (tempus) dan tempat (locus) tindak pidana itudilakukan ; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, walaupun waktu (tempus) tindak pidanadalam dakwaan Penuntut Umum berbeda dengan fakta yang terungkap di persidangan,15menurut Majelis Hakim tidak berakibat kepada batalnya surat dakwaan karena haltersebut sudah masuk dalam materi pembuktian di persidangan yang akan dibuktikandengan
72 — 48
Tidak hanyamenguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana Terdakwamelakukan tindak pidana;e Juga menyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidanadilakukan (tempus delicti dan locus delicti). Cuma mengenai pencantumanwaktu dan tempat dapat dirumuskan secara alternatif (vide : MLYAHYAHARAHAP,SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPPenyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet.
tanggal 16 Nopember 1993);Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini,bernomor : PDM76/MGL/03/2013 bertanggal 01 April 2013, serta telah ditandatanganioleh Penuntut Umum, yaitu KADEK DWI ARIATMAJA, SH serta pada halaman 1telah pula mencantumkan identitas Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal1213143 ayat (2) a KUHAP, sehingga syarat formil sebagaimana dimaksud diatas telahterpenuhi;Menimbang, bahwa surat dakwaan a quo pada halaman dan halaman 2, telah pulamencantumkan tempus
Penyebutan tempus dan locus delicti yang demikian menurut Majelisadalah telah cukup;Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut telah pula disebutkan siapa yangmelakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu Terdakwa JUNAEDI Bin AHMAD ;Menimbang, bahwa bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam surat dakwaan in casu telah diuraikan secara runtut tahap demi tahapserta mencakup pula unsurunsur tindak pidana yang didakwakan yaitu menyuruhmelakukan perbuatan mengambil barang sesuatu
118 — 19
Soesilo, usia dewasa dalam pidanaadalah 21 tahun keatas; 22 n2nn ne nnn nnn nnn ne nen nse ne nnn nen snnnncnsMenimbang, bahwa setelah majelis melihat waktu kejadian(tempus delicti) dalamdakwaan, disitu tertulis bahwa kejadian terjadi pada bulan April 2015, kemudianselanjutnya majelis membaca Akte kelahiran saksi korban Ulfi Kartika yang terlampirdalam berkas perkara, disitu tertulisoahwa saksi Ulfi Kartika ini lahir pada tanggal30September 1995, berdasarkan hal tersebut maka benar apa yang disampaikan
terdakwa dan harus ditanda tangani Penuntut Umum, sedangkan syaratmateril yaitu dakwaan harus lengkap, cermat dan Jelas; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lengkap, cermat dan jelas disiniadalah, dakwaan harus lengkap memuat locusnya (tempat kejadian), tempusnya (waktukejadian) serta pasalpasal yang didakwakan, sedangkan cermat disini adalah dakwaantersebut harus cermat menyebut dengan detil dimana letak terjadinya tindak pidanatersebut (lokus delicty), menyebut dengan detil waktu kejadian (tempus
105 — 37
Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa tempus delictie tanggal 04 Maret 2015 dalam suratdakwaan Penuntut Umum setelah dihubungkan dengan tanggal kelahiranDidik Triono bin Malik tanggal 08 Nopember 1997 yang disebutkan dalam suratHalaman 8 dari 20 Nomor 5/PID.SUS.ANAK/2016/PT.
Nomor: 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak, maka hakim tingkat banding berpendapatbahwa secara hukum, pada tanggal 04 Maret 2015 (tempus delictie), DidikTriono bin Malik dan Bilgis Alfifatur Fidela tergolong Anak, karena pada tanggal04 Maret 2015 (tempus delictie), Didik Triono bin Malik dan Bilgis AlfifaturFidela belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun; Pada tanggal 04 Maret2015, Didik Triono bin Malik berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan)bulan, dan Bilgis Alfifatur Fidela berumur
211 — 134
Dan rangkaianperbuatan perbuatan atau caracara yang dilakukan Terdakwa dalammelakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam suratdakwaan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengkonstatir satu punperbuatan dan cara yang dilakukan Terdakwa yang sesual dengan unsurdan tindak pidana yang didakwakan, sehingga dalam menentukan waktudan bahkan mengenai tempat kejadian tindak pidana yang didakwakanmenjadi bias, spekulatif dan tidak jelas;Bahwa sulit dipahami bagaimana konstruksi pencantuman tempus delictidalam
tanggal 30 Januari 1989,menyatakan bahwa surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum,karena dakwaan jaksa kabur dimana tidak diuraikan secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, hampirseluruhnya hanya berupa kutipan rumusan delik tanpa diuraikan tentangperbuatan materil apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaiperwujudan unsurunsur delik yang bersangkutan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, teroukti surat dakwaannyaJaksa Penuntut Umum tidak dapat menentukan tempus
Surat dakwaan tidak cermat dan tidakjelas dalam menguraikan tempus delicti, hal demikian dapat dikategorikansebagai surat dakwaan tidak jelas (obscuur libel), tidak memenuhi syaratmateriil, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai surat dakwaan bataldemi hukum.
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapatdibenarkan, karena Judex Facti keliru dalam memilih dakwaan alternatifyang dinyatakan terbukti pada perbuatan Terdakwa, padahal jikadiperhatikan fakta yang terungkap di persidangan tidak tepat diterapkanketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a pada Terdakwa;Bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus berpedomankepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yang menguraikan perbuatanTerdakwa yang dilakukan pada tempat (/ocus), dan waktu (tempus
Artinya, apa perbuatan Terdakwa senyatanyapada waktu dan tempat kejadian perkara (tempus dan locus delictie);Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwadiamankan oleh Polisi Saksi Bripka NM.
77 — 16
termasuk kepunyaan orang lain;Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu tersebut adalah seluruhnyaatau sebagian kepunyaan orang lain, dimana terdakwa tidak mempunyai hak samasekali terhadap barang sesuatu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganyakni sesuai dengan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta barangbukti yang diajukan ke persidangan bahwa terdakwa sebagaimana tempus
dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan hendak memiliki atau menguasaibarang sesuatu tersebut ke dalam kekuasaannya yang bertentangan dengan hakobyektif (peraturan perundangundangan yang berlaku) atau bertentangan dengan haksubyektif (hak orang lain).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yaknisesuai dengan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta barang buktiyang diajukan ke persidangan bahwa terdakwa sebagaimana tempus
59 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian dalampertimbangan putusan judex facti halaman 14, mengatakan bahwa darikejadiankejadian di atas, bahwa tempus delicti terjadi pada tanggal 10Maret 2002 dimana pada waktu itu Terdakwa berada di kantornyamelakukan pemaksaan dengan ancaman agar korban menyerahkan saham.Kemudian pada tanggal 19 Maret 2002 terjadi transaksi penyerahan lahankelapa sawit milik PT.
Kemudian dalampertimbangan putusan judex facti halaman 14, mengatakan bahwa darikejadiankejadian di atas, bahwa tempus delicti terjadi pada tanggal 10Maret 2002 dimana pada waktu itu Terdakwa berada di kantornyamelakukan pemaksaan dengan ancaman agar korban menyerahkansaham. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2002 terjadi transaksipenyerahan lahan kelapa sawit milik PT.
Bahwa dalam membuat pertimbangan tentang tempus delictie dakwaanpertama peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh judex facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena tidakberdasarkan fakta dalam persidangan, jadi bukan karena soal penilaianatas fakta dalam persidangan:1. Bahwa menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan TerdakwaHal. 27 dari 57 hal. Put.
Bahkan dalampersidangan tidak pernah terungkap adanya ketegangan antaraTerdakwa dan saksi Wilian alias Alok;Bahwa kepastian tentang hari dan tempat (tempus dan locus)terjadinya suatu perbuatan pidana haruslah merupakan suatu keadaan yang mutlak dan pasti (conditio sine qua non) di sampinguntuk membedakan suatu ilisi atau fitnah dengan suatu faktaHal. 39 dari 57 hal. Put.
Tuanku Tambusai No. 301,Pekanbaru, sementara mereka semuanya juga mengakui bahwakantor mereka tutup pada hari Minggu/libur;Dalam requisitoirnya maupun repliknya, rekan Penuntut Umumjuga aklhirnya tidak mampu menyebutkan waktu (tempus) dantempat (locus) terjadinya perbuatanperbuatan yang didakwakanHal. 45 dari 57 hal. Put.
DEWI RAHMANINGSIH NUGROHO, SHs
Terdakwa:
FAISAL HARIS PRATAMA Bin ABDUL HARIS
69 — 17
Cumicumi 2 RT.7 RW4 Semarang barang buktisebagaimana tersebut diatas adalah miliknya yang pada saat kejadiandipinjam oleh teman adiknya yang bernama JEPRI akan tetapi Terdakwatidak mengetahui hendak digunakan untuk apa oleh JEPRI karena padasaat peminjaman JEPRI meminjamnya dari adik Terdakwa yang bernamaZAENOR HARIS PRATAMA Bin (Alm) ABDUL HARIS ;Waktu Kejadian (Tempus Delicti)Bahwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannyahalaman 12 memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah
Bahwa sebagaimana yang telah diurakan diatas perihal kejanggalan padacatatan waktu kejadian (tempus delicti), maka dengan segala hikmat dankebijaksanaan yang majelis hakim miliki dalam memeriksa dan memutusperkara ini agar mempertimbangkan serta menolak catatan waktu kejadian(tempus delicti) Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan dantuntutannya atau setidaktidaknya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan.
majelis yang memeriksa perkara ini untuk menolak tuntutanJaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan;Menimbang, bahwa dari kedua versi yang berbeda tersebut, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap halhal yang bersifat eksepsionil yangdikemukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim tidak akanmenanggapi kecuali halhal yang mempunyai nilai yuridis;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakanbahwa majelis hakim merasa bahwa tempus
Menurut MajelisHakim justru tempus delikti tersebut sangat penting karena berkaitan denganALIBI yang diajukan oleh Terdakwa , yang harus dibuktikan olehTerdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan AL/BI, berdasarkansaksisaksi Ade Charge sebagai berikut:1.
Juni2018 yang dimulai sehabis ashar dan berakhir pukul 23.00 Wib.Menimbang, bahwa para saksi tersebut hanya mengetahui Terdakwasetelah acara selesai ikut bersihbersih, sampai jam berapa para saksi tidakmengetahui karena masingmasing terus pulang ke rumah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dari PenuntutUmum dan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut di atas, maka Terdakwa / Penasehat HukumTerdakwa tidak berhasil membuktikan ALIBI mengenai tempus
512 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun di dalamdakwaan tidak sesuai maka hal ini tidak menjadikan Terdakwa menjadibebas dan tidak terbukti.Bahwa terbukti menurut hukum bahwa waktu kejadian tindak pidana(tempus delicti) perkara ini adalah pada hari Kamis, tanggal 04 Juli2013, sekitar pukul 07.45 WIB.Bahwa terbukti menurut hukum pula bahwa Jaksa Penuntut Umumdalam Surat Dakwaannya tertanggal 30 September 2014, Nomor Reg.Perk. : PDM543/Euh.2/9/2014 dan dalam Surat Tuntutannya tertanggal25 Maret 2015, Nomor Reg.
. : PDM543/Euh.2/9/2014menyebutkan bahwa waktu kejadian tindak pidana tersebut terjadi(tempus delicti) adalah pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013,padahal yang benar seharusnya waktu kejadian tindak pidana tersebutterjadi (tempus delicti) adalah pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013.Bahwa di dalam dakwaannya pada halaman 1 dan tuntutannya padahalaman 1, Jaksa Penuntut Umum secara jelas dan tegas menyebutkansebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa WURI DIAH HANDAYANI, S.T., pada hari Kamis,tanggal 10
Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang terungkap dalampersidangan perkara ini jelas terobukti menurut hukum bahwa waktukejadian tindak pidana tersebut terjadi (tempus delicti) adalah pada hariKamis, tanggal 04 Juli 2013.Bahwa ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf (6) KUHAP berbunyi sebagaiberikut :Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan.Bahwa M.
Yahya Harahap (buku Pembahasan dan PenerapanKUHAP, Jakarta : Pustaka Kartini, 1985, halaman 663664)mengatakan bahwa pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasarhukum mengajukan keberatan agar Surat Dakwaan dapat dibatalkan,apabila Surat Dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAPatau melanggar ketentuan Pasal 144 Ayat (2) dan (3) KUHAP.Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum terbukti salah dan tidakcermat dalam menyebutkan waktu kejadian tindak pidana tersebutterjadi (tempus delicti), maka
36 — 7
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 363 ayat (1) ke4 KUHP.Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 16 September2015, telah dicocokan identitas para Terdakwa dengan identitas dalamsurat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2015 yang manasetelah dicermati bahwa Terdakwa II Ripani Chandra als Chandra alsCan bin Dodi Mulyadi masih dibawah umur dimana tanggal lahirTerdakwa II Ripani Chandra als Chandra als Can bin Dodi Mulyadi 17April 1997 sedangka pristiwa (tempus