Ditemukan 2345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bawah bawahan bahari bawaan bawang bawaihi bawadi bawafi bakahi bawani bawahã
Pengadilan PN PARE PARE Perdata Tanah
Register : 19-03-2013 — Putus : 04-03-2014 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN PARE PARE Nomor 9/PDT.G/2013/PN.Parepare
Tanggal 4 Maret 2014 — M.ARIS PALILINGAN Lawan Hj.MARDIANA, DKK
62 — 4
  • jelas (obscuurlibel) dan mengandung cacat error in persona, maka sudahsepatutnya gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakansebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuanPasal 192 RBG, pihak yang kalah harus dibebani untukmembayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara iniyang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawahI
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-12-2012 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 699/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 September 2013 — 1. PT INDOASIA CEMERLANG, perseroan terbatas yang berdiri dan berkedudukan hukum di Indonesia, beralamat di jalan Veteran Nomor 23, RT.004, RW 002, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, kota Bekasi. Selaku ………………………………………….Penggugat I; 2. Jason Surjana Tanuwijadja, selaku pribadi dan selaku direktur Perseroan PT Indoasia Cemerlang, beralamat di jalan Sadar 1 Nomor 1, RT.009, RW.004, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat selaku :, ………………………………………………………………….Penggugat II; 3. Bella Novita Kartika, selaku pribadi dan selaku Presiden Direktur Perseroan PT Indoasia Cemerlang, beralamat di jalan Kencana Indah I Nomor 5, RT.004, RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selaku ………………..Penggugat III; 4. Yan Pratama Adi Saputra, selaku pribadi dan selaku Direktur Perseroan PT.Indoasia Cemerlang, beralamat di jalan Kencana Indah I Nomor 5, RT.004, RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selaku : …………………………...Penggugat IV. Untuk selanjutnya disebut sebagai : ……………………….Para Penggugat. M e l a w a n 1. STX CORPORATION, yang dalam hal ini selaku Pemegang Saham PT Indoasia Cemerlang, beralamat di 23rd Floor Mandiri Tower, Bapindo Plaza, Jalan Jend.Sudirman Kav.54-55, Jakarta Selatan untuk dan selanjutnya disebut sebagai : …………………………………..Tergugat; 2. Kim Ki Bum,pemegang IMTA Nomor :Kep 68625/MEN/B/IMTA/2012, berlamat di Apartemen Pakubuwono View Unit Redwood 10th Floor, Unit A, Jakarta Selatan, disebut sebagai : …………………. Turut Tergugat I; 3. Ju Seong Jin, pemegang IMTA Nomor :Kep 39855/MEN/B/IMTA/2011, berlamat di Apartemen Amartapura Tower A, Unit 8E, Lippo Karawaci, Tangerang,disebut sebagai : ……………………………Turut Tergugat II;
249 — 290
  • berwenang mewakiliPerseroan adalah setiap anngota direksi kecuali ditentukan lain dalamanggaran dasar PT;e Bahwa kewenangan anggota direksi untuk mewakili perseroan harusmerujuk kepada anggaran dasar perseroan, dan apabila anggaran dasartelah menentukan bahwa untuk memulai suatu perkara di Pengadilan,diharuskan adanya persetujuan dari 85% pemegang saham,persetujuan dariseluruh anggota direksinya, karena syahnya suatu perjanjian sebagaimanadiatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;e Bahwa UU PT menggaris bawahi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 116/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Megatop Inti Selaras Diwakili Oleh : PT. Megatop Inti Selaras
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
313 — 432
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negaralainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau=~ oemKeputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;"Bahwa perlu digaris bawahi terhadap tanah seluas 106.475 M?
    Bahwa tindakan Tergugat VII (Kantor Pertanahan) bertentangan dengankewajiban hukumnya untuk memberikan kepastian hukum mengenaikepemilikan tanah meneliti apakah Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum; Bahwa tindakan Tergugat VII berhubungan dengan kewajiban hukumuntuk memberikan kepastian hukum dengan menerbitkan sertifikatkepada Penggugat, sedangkan yang perlu digaris bawahi bahwa apabilasertifikat telah diberikan kepada an.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-03-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Mei 2018 — Penuntut Umum:
CONDRO MAHARANTO SH MH
Terdakwa:
SAHARDIN,S.Pd Alias SAHAR Bin RASIP Alm
85 — 72
  • JULIADI, M.Pd.Bahwa saksi selaku Kepala UPTD Pendidikan wilayah Seluma tidakmengetahui berapa Jumlah Guru yang menerima tunjangan sertifikasiyang di bawahi oleh UPTD Pendidikan Wilayah Seluma karena UPTDtidak memiliki data untuk Guru yang menerima tunjangan sertifikasi;Bahwa saksi tidak ada peran selaku Kepala UPTD Pendidikanwilayah Seluma yangberkaitan dengan tunjangan sertifikasi guru;Bahwa UPTD dalam pemberkasanataupun pengusulan Tunjangansertifikasi Guru tidak ada dilibatkan dalam pemberkasan
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Umum Penggelapan
Register : 07-10-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 20-02-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 301/Pid.B/2014/PN Cms
Tanggal 15 Januari 2015 — - AZIZ IBRAHIM Bin ISRO
117 — 20
  • manadalam hal ini dihubungkan dengan pengertian dan pembuktian bagian unsur dengansengaja dan melawan hukum tersebut diatas yang telah Majelis pertimbangkanberdasarkan fakta hukum di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis tidak meragukan pengertian hukum mengenaikonsinyasi (titip jual) yang dipahami baik oleh Terdakwa maupun saksi RIDWAN FEMIKRISTIAWAN, oleh karena yang bersangkutan adalah merupakan pelaku usahaperdagangan yang tentunya mengerti mengenai istilah tersebut, namun yang perludigaris bawahi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-02-2015 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 15 Juli 2015 — 1. ASIMA RUMAHORBO, 2. HARDIANI BUDIARTI, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
95 — 61
  • Putusan Nomor35/G/2015/PTUNJKTperusahaan yang dimiliki oleh PT KAI adalah seyogyanya digunakanuntuk pegawai PT KAI, dan harus digaris bawahi, bahwa status pegawaiPT KAI adalah merupakan pegawai BUMN yang tunduk pada undangundang ketenagakerjaan bukan pada undangundang kepegawaianatau aparatur sipil negara;Lebih mengherankan lagi adalah Para Penggugat mendalilkan bahwaitu rumah sebagaimana dimaksud dapat dimiliki oleh Para Penggugatdikarenakan rumah tersebut adalah Rumah Negara Golongan lll,padahal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 20-11-2012 — Putus : 17-06-2013 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Juni 2013 —
446 — 590
  • Dengan demikian unsur unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum telahgugur.Bahwa Tergugat perlu garis bawahi. terkait dengan isuisu mengenai proyekpemasangan jaringan dan perawatan infrastruktur yang melibatkan nama Penggugatdan Huawei Indonesia sangat jelas Tergugat menggunakan kata DIDUGA dan BERHEMBUS KABAR tersebut sehingga secara substansi apa yang Tergugatsampaikan tersebut masih dalam koridor yang benar dan tetap menjunjung tinggietika serta asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 15-04-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 15 Mei 2019 — PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung LAWAN Badan Arbitrase Nasional Indonesia, DKK
362 — 178
  • Uraiantersebut wajib dilakukan oleh Pemohon, karena Putusan MahkamahKonstitusi termaksud hanya menghapuskan syarat tentangkeberadaan suatu putusan pidana sebelum mengajukan pembatalanputusan Arbitrase, sedangkan dalam hal ini, yang Turut TermohonHalaman 73 dari107 halaman Putusan No. 135/Pat.G/2019/PN.Bdggaris bawahi adalah bahwa tipu muslihat merupakan suatu kejahatandalam lingkup KUHP, sebagaimana dinyatakan dalam banyakYurisprudensi, diantaranya yaitu Putusan No. 729 K/Pdt.Sus/2008 danPutusan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 10-02-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 Agustus 2016 — Drs. WARIDJAN;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,.2.SUGIHARTOYO, S.H.,
153 — 134
  • Namun perlu digaris bawahi, bahwapenundaan proses permohonan tersebut (pemblokiran) terjadi sebelumPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2016 diundangkan, yang artinya proses permohonanatau pemberitahuan perubahan anggaran dasar suatu perkumpulanmasih diproses secara manual (belum online) ;8.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 06-06-2012 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 9/PID.SUS-TPK/2012/PT PBR
Tanggal 14 Agustus 2012 — /Terdakwa : MUZAWIR LS, SH
/Jaksa Penuntut : ZULKIFLI LUBIS, SH
90 — 148
  • Sedangkan pinjaman sementara BUMDkepada Pemda Rokan Hulu sebesar Rp. 8.111.345.000, telahdikembalikan kepada Kas Daerah.Bahwa apabila dicermati secara hukum setelah peminjaman oleh BUMDRokan Hulu jaya masih ada dana sebesar Rp.36.000.000.000, (tiga puluhenam miliyar) dana tersebut tersedia di Kas daerah yang diletakkan direkening bandaharawan sekretariat daerah sebagai rekening koran,sehingga bunganya tetap mengalir ke Kas Daerah.Bahwa satu hal yang sangat perlu digaris bawahi didalam memoribanding
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2012 — Putus : 26-04-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 26 April 2012 — -EDWARD M BUNJAMIN -ANTON BAMBANG HADYONO
82 — 22
  • SYAHMARDANLUBIS,SH.2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Jaksa Agung RepublikIndonesia Nomor : Kep.I382/C.4.3/7/1993 tanggal 7 Juli 1993dengan catatan diperbaiki pada tanggal 18 Oktober 1993, yangdiperbaiki digaris bawahi beserta 1 (satu) lembar Kartu PegawaiNegeri Sipil Negeri Indonesia No.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-03-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 32/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 7 Maret 2013 — HENDRIKUS GAMAS anak dari Y.RINGAU.T
83 — 26
  • Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanbahwa dari fakta fakta kejadian yang terungkap dipersidangan berdasarkanketerangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa selama persidangan tidak terdapatsetitik alasanpun dari segudang bukti yang diajukan Penuntut Umum untuk menjeratTerdakwa dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yangterakumulasi dalam Surat Tuntutan tertanggal 17 Januari 2013, dimana alasandemikian didasari dengan fakta hukum di persidangan untuk digaris bawahi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 02-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.M. RAMADHAN NASUTION
2.Ardiansyah
Tergugat:
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
316 — 381
  • Kemudian UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik menggaris bawahi bahwaelemen penting dalam penyelenggaraan negara yang terbukaadalah hak public untuk memperoleh informasi sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan. Sejalan dengan itu,maka salah satu hak warga Negara adalah mendapatkaninformasi yang terkait serta melekat pada dirinya yang dijaminUUD 1945 dan transparansi dari penyelenggara negara ;.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 15-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 47/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2015 — Faisal Jafar, SE.MM. sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar sebagai Tergugat;
128 — 79
  • yangmenjabatBahwa saksi rapat bersama Walikotadalam capaian untuk setiap SKPD awalKepemimpinan Walikota dan akhir tahunBahwa tidak pernah dari rapat awal adapenyampaian atas ke tidak puasanterhadap kinerja Kepala Bidang Reklamedan Pajak lainnya ; Bahwa sebelum saksi di KP3S, jabatanSaksi adalah Asisten Pemerintahan ;Bahwa tugas dan tupoksinya adalahmembantu tugas Sekretaris Daerahdalam bidang pemerintahan danmengkordinir SKPD dalam lingkuppemerintahan :Bahwa pada waktu itu, banyak SKPDyang saksi bawahi
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 54/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : GETRUIDA WIELIGMANS
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Ny. LESLY WIELIGMANS
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : WILLY PAULUS WIELIGMANS
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : DEDDY WIELIGMANS
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG KUPANG
Terbanding/Penggugat I : CORNELIA JOSIANE A. WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat II : CASTER CHERRY WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat III : VERA LYDIA WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat IV : JASON PAUL WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat V : FRANSISCA ELSA WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat VI : GETRUIDA MARIE WIELIGMANS
Terbanding/Tergugat II : FRENGKY F. WIELIGMANS
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
150 — 103
  • ;Halaman 58 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPGBahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diataslah maka majelishakim mengeyampingkan bukti bertanda T.I,III,IV,V3,4,5,6 milik ParaTergugat / Para Pembanding, maka terhadap hal tersebut kami tanggapisebagai berikut:2 ides2.2.2.3:Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sangat keliru karenabertentangan dengan fakta dan juga bertentangan dengan dasarhukum sehingga haruslah dibatalkan;Bahwa dari pertimbangan yang kami kutip dan kami garis bawahi
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 01-09-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PA SERANG Nomor 1376/Pdt.G/2016/PA Srg
Tanggal 3 April 2017 — PENGGUGAT-TERGUGAT
113 — 15
  • Bahwa dalil gugatan Penggugat yang termuat pada point 2 (dua) yangmengatakan bahwa sejak melangsungkan akad..... dstBahwa dalil gugatan tersebut mengatakan bahwa sejak melangsungkan akadnikah hingga gugatan cerai ini di ajukan antara Penggugat dan Tergugat telahmelakukan hubungan layaknya suami isteri (bada dukhul) namun perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.Mohon untuk digaris bawahi katakata sejak melangsungkan akad nikah hinggagugatan ini di ajukan.Bahwa gugatan awal
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 22-07-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 30/PDT.G/2015/PN.Bkn
Tanggal 1 Desember 2015 — ASMANIDA, S.Ag MELAWAN PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk DKK
97 — 38
  • ribudelapan ratus dua puluh tiga rupiah), perjanjian Restrukturisasi ini tidak disampaikankepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak mengetahui isi dari perjanjiantersebut, kendati ada perjanjian Restrukturisasi yang dibuat tanggal 08 Mei 2013 danberakhir pada tanggal 08 Mei 2020 akan tetapi sebagian Agunan/jaminan pada bulanMei tahun 2013 telah dijual oleh TERGUGAT I tanpa melalui prosedur hukum dandengan melawan hukum.Bahwa selanjutnya adapun poinpoin yang direnvoi adalah terhadap tulisan yangdigaris bawahi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
2.DEWAN PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
3.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI & PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
4.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN & MINUMAN SERIKAT PEKERJA SEL.INDONESIA PROV.JABAR
5.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PROV.JAWA BARAT
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
7.DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
8.DEW. PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI,PERTAMBANGAN,MINYAK,GAS BUMI & UMUM PROV.JABAR
9.KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
10.PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA WILAYAH PROV.JAWA BARAT
11.DEWAN PIMPINAN WIL. FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROV.JABAR
12.D
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
547 — 803
  • Kepmenaker Penangguhan UpahMinimum, yaitu Pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartitbersama Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh di tingkatperusahaan dalam menentukan besaran upah, denganpersetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PemerintahDaerah Provinsi Jawa Barat;Bahwa Kepmenaker Penanggungan Upah Minimum telah secarategas mengatur mengenai tata cara dan persyaratan penangguhanupah minimum yang berbeda sebagaimana Huruf D DiktumKetujuh Objek Sengketa, dan terlebin patut digaris bawahi
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 09-01-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 3/Pdt.Plw/2018/PN Bkn
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
MALIK.NG Alias ATENG
Tergugat:
H. USMAN DALIMUNTE dan HEFNI ASNAWIE
55 — 113
  • Maka dengan demikian dalil Perlawan Pelawanharuslah tidak dapat diterima ;Bahwa yang perlu digaris bawahi oleh Pemohon Perlawanan yang telahmelakukan perubahan terhadap Permohonan/Gugatan Perlawanan padaPosita/Fundamentum Petendi sangat terjadi kKeanehan yang tidak biasa,karena perubahan tentang batas maupun ukuran tanah yang dilakukanoleh Pelawan, akan tetapi tidak satu kalimat pun ada perbaikan padaPetitum, artinya secara tegas antara Posita Pelawan dengan Petitum tidaksingkron, oleh karena itu
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK /2016/PNPlk
Tanggal 5 September 2016 — FAJAR ABDILLAH,A.Md
55 — 20
  • pencairan anggaran untukkegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan padaKabupaten Seruyan, pengajuan dokumen pencairan tersebut harusdilengkapi SK para pekerja, tanda terima para pekerja, SuratPenyediaan Dana (SPD), Surat Pernyataan Tanggung JawabPenggunaan Anggaran, Kwitansi Pembayaran, SPM;Bahwa peranan saksi yaitu ada pada proses setelah penerbitan SP2D,Dinas yang bersangkutan berkewajiban menyampaikan laporankeuangan SPJ Fungsional ke bagian akuntansi pelaporan, yaitu kebagian yang saksi bawahi