Ditemukan 2661 data
184 — 126
(KUHPerd. 170, 177, 1666, 1796; Not. 30 dst., 35.)e Bahwa bukti T.T IIl3 berupa Akta Hibah, ternyata tanpa tanggalsehingga tidak jelas kapan Hibah tersebut dilakukan dan jugaternyata tidak ditandatangani ataupun diberi cap jempol diatasmeterai oleh pemberi hibah serta tidak ditandatangani oleh PejabatPembuat Akta Tanah/Notaris yang bersangkutan dan hanyaterdapat tanda tangan dari 1 (satu) saksi sedangkan pada kolomsaksi lainnya kosong, sehingga hal tersebut menyebabkan syaratformal dari sebuah akta
45 — 19
Nasran(saudara kandung Tergugat) untuk menggarap obyek sengketa adapun alasanTergugat menguasai obyek sengketa atas dasar surat hibah tahun 1991 dariMurdiah (lou Tergugat) kepada Nazirwan yang diketahui saksi Nusirwan dansaksi Suhardi RZ ketika surat hibah tersebut di tunjukan Tergugat ketika upayamediasi di rumah Peratin pada tahun 2016, sedangkan dari pihak ParaPenggugat menunjukan surat bukti Sertifikat Hak Milik tetapi dalam mediasitersebut tidak berhasil didamaikan;Menimbang bahwa Menurut Pasal 1666
ROMMY VICTOR RUNTUKAHU
Tergugat:
1.CQ. WALIKOTA BITUNG
2.Cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung
3.Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung
51 — 36
dalam surat pernyataan tanggal 07Oktober 2007Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menghibahkan objek sengketa kepadapara TERGUGAT bahkan tidak pernah menghadap kepada Pejabat Umum/PPAT untuk menandatangani akta hibah atas objek sengketa.Bahwa tergugat VI membuat surat pernyataan tanggal 07 Oktober 2007merupakan kamuflase yuridis (kebohongan hukum) membuat suratpernyataan hibah dimana PENGGUGAT telah menghibahkan objeksengketa kepada TERGUGAT selain itu pula maksud surat itu telahbertentangan dengan pasal 1666
1.Kapini
2.Winarko
3.Ruddy Dillianto
4.Jonni Prasetio Wibowo
5.Heni Anita Rahayu
Tergugat:
Sukismi
78 — 10
RIDWAN, sedangkan PenerimaHibah yaitu Siti Rodijah dan Lei atau disebut Lei Teijin;HIBAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM:a) Hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata berbunyi:Hibah adalah suatu persetujuaan dengan mana si Penghibah,diwaktu hidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapatditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan siHalaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2019/PN SbyPenerima Hibah yang menerima penyerahan itu.
MAYOR (PURN) NURUL HADI
Tergugat:
1.CAMAT BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
2.KEPALA DESA PAGERWOJO, KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
3.DIREKTUR PT BUMI MEGAH PRATAMA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN SIDOARJO
Turut Tergugat:
PARA AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH ( ALMH) IBU BADRIYA DEWI ALIAS BADRIAH / BADRIYAH ANTARA LAIN DEWI FATIMAH, NURZULAICHA, UMI HANIK, AHSANUL HUDA DAN NURUL ISTIQOMAH
50 — 11
Pada tahun 2009 kemudian diajukan permohonan pemecahan sebagiantanah tersebut sejumlah 20 bidang, yaitu HGB No. 1647 s/d 1666, SuratUkur tanggal 28042009 No. 21 s/d 40/15.02/2009, seluas 1.876 M2.Sehingga sisa luas = 62.617 M2 1.876 M2 = 60.741 M2.e. Pada tahun 2012 kemudian diajukan permohonan pemecahan sebagiantanah tersebut sejumlah 1 bidang, yaitu HGB No. 1859. Surat UkurHalaman 34 dari 48 Putusan Nomor 239/Pat.G/2021/PN Sdatanggal 26122012 No. 00038/15.02/2012, seluas 12.473 M2.
82 — 30
Mengenai apa yang dimaksud denganhibah dapat dilihat dalam Pasal 1666 KUH Perdata:Hibah adalah suatu penyanjian dengan mana Si Penghibah, di waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan itu.Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN PrpHalaman 30 dari 38 halamanUndangundang tidak mengakui lainlain hibah selain hibahhibah diantara orangorang yang masih hidup.(KUHPerdata R.
36 — 10
tidak ada hak tanggungan dan hal tersebut dibuktikan dengansampai saat ini sertifikat hak milik tersebut belum pernah dikembalikan kepadaPenggugatsetelah dipasang hak tanggungan (UUHT) Pasal 14 ayat 4 sertifikathak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungandikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutanBahwa peralihan hak atas tanah terjadi dengana.JualBeli : Pasal 26 Undang Undang Pokok agrariahalaman3dari32 Putusan Nomor 76/Pat.G/2015/PN Pwtb.Hibah : Pasal 1666
68 — 28
Reg. 04 K/MIL/2000Tanggal 27 April 2000 jo putusan Mahkamah Agung RI NO.1666 K/Pid 2013 Tanggal 26 Februari 2014).Menimbang, bahwa karena para terdakwa tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatifpertama dan alternaif kedua, maka para terdakwa harusdibebaskan dari segala dakwaan tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 ayat 1KUHAP jo pasal 14 ayat (1) PP nomor 27 tahun 1983, makahaknya dan kemampuan kedudukan dan harkat sertamartabatnya
257 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemudian sesuai Pasal 875 KUHPerdata: Surat Wasiatadalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apayang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia yangdapat dicabut kembali olehnya;Hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata adalah: Sesuatuperjanjian dengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya denganCcumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkansesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerimapenyerahan itu;Bahwa dalam perkara ini alm. Prof. Dr.
SYARIF ALI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KemenHum HAM R I Cq Kakanwil kemenhumham Kalbar
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH
62 — 3
Raya Pontianak Sui Pinyuh.Sebelumnya kita akan melihat dulu yang dimaksud dengan Hibahmenurut Pasal 1666 KUHPerdata mengatakan Hibah adalah suatu perjanjiandengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cumacuma dandengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda gunakeperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.Undangundang tidak mengakui lainlain hibah selain hibahhibah diantara orangorang yang masih hidup.(KUHPerdata R.
78 — 18
Dalamkonteks hukum perdata, dalil Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiini memiliki kerancuan bahkan menjadi kontradiksi atau saling bertentangan,karena disatu sisi berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata hibah merupakansuatu persetujuan yaitu pemilik barang semasa hidupnya selaku pemberi hibahtanpa meminta pembayaran dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkanbarang miliknya kepada pihak penerima hibah atau dengan kata lain apabilaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku penerima hibah menerimapemberian
43 — 14
Halaman 17 dari 53Menurut hukum perdata (BW) dalam pasal 1666 BW, hibahyang dirumuskan sebagai berikut : "Hibah adalah sesuatuperjanjian dengan manae si penghibah, pada waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapatditarik kembali, menyerahkan sesuatu guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu"Dari rumusan tersebut diatas,dapat diketahui unsurunsur hibah sebagai berikuta. Hibah merupakan pejanjian sepihak yangdilakukan dengan cumacuma.
1.Makmur
2.H. Nurdin
3.Hj. Hartikah
4.Nursiah
Tergugat:
1.M. Syarifudin
2.Hj. Hane HP
3.Yahna, U,
4.Muhammad Ikhsan
5.Muhammad Mukhsin
6.Hj. Siti Nafsiah
7.Abdul Muthalib
8.Noor Lina
9.Muhammad Qosim
10.H. Airillah
11.Kepala Desa Mattone Kampung Baru
118 — 115
Dalam KUHPerdata ( BW ),perihal hibah ( schenking ) diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan, mulaiPasal 1666 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata.
94 — 29
Sehingga apayang dimaksud oleh TergugatTergugat yang termuat dalampasal 1666 BW tidak dapat dipertahankan;= Bahwa masyarakat umum juga mengetahui bahwa Alm. CutAdian tidak pernah menandatangani akta hibah tersebutkarena pada saat itu Alm.
132 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) dalam Pasal 1666:Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan manaseorangpenghibah menyerahkan suatu barang secara Cumacuma, tanpa dapatmenariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerimapenyerahan barang itu;Halaman 4 dari 32 Hal. Put. Nomor 895 K/Pdt/201711.12.13.14.15.Bahwa dalam sistem hukum perdata di Indonesia menurut Prof.
228 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RINomor 10 Tahun 1961 (selanjutnya disebut PP RI Nomor 10 Tahun 1961)Tentang Pendaftaran Tanah; Setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjukan oleh Menteri Agraria;Sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1666
87 — 14
, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan mengenai hibah diatur dalam Pasal1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Adapaun pengertian dari hibah itu sendiri menurut Pasal 1666 KUHPerdataHalaman 36 dari 52 halaman.Putusan Perkara Nomor : 76/ Pdt.G/ 2018/ PN.
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
penerapan hukumnya, atau dengan kata lain tidak jelashukum apa yang diterapkan judex facti dalam menilai akta hibahyang dibuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga dinilai tidaksesuai dengan syarat hibah, karena dasar hukum apa yangdipakaipun tidak ada diuraikan dalam pertimbangan hukumnya,sehingga jelas pendapat judex facti tersebut adalah keliru;Bahwa ketentuan tentang hibah di Indonesia sampai saat ini masihmengacu kepada ketentuan yang ada dalam KUHPerdata (BW)pada Bab Ke sepuluh, dimana pada Pasal 1666
86 — 33
Bahwa Peralihan hak atas tanah terjadi dengan :e Jualbeli : Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria;halaman 3 dari 43 halamanPerkara Nomor 16/Pdt.G/2014/PN PbgHibah : Pasal 1666 KUH Perdata;Pewarisan : Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria;Perwakafan : Pasal 49 UndangUndang Pokok Agraria; 10. Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai hak sebagai Penjualtanah dan bangunan milik PENGGUGAT; 11.
115 — 23
Sehingga apa yang dimaksud oleh TergugatTergugat yangtermuat dalam pasal 1666 BW tidak dapat dipertahankan; > Bahwa masyarakat umum juga mengetahui bahwa Alm. Cut Adiantidak pernah menandatangani akta hibah tersebut karena pada saatitu Alm. Cut Adian sudah tidak mampu berbuat dikarenakan sudahsangat tua dan cap jempol yang ada dalam akta hibah adalahdipaksakan dan tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) dan pada saat itu Alm. T.