Ditemukan 2661 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1166 1656 1665 1676 1066 1966 1661 16.6 1616
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bit
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
ROMMY VICTOR RUNTUKAHU
Tergugat:
1.CQ. WALIKOTA BITUNG
2.Cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung
3.Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung
51 — 36
  • dalam surat pernyataan tanggal 07Oktober 2007Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menghibahkan objek sengketa kepadapara TERGUGAT bahkan tidak pernah menghadap kepada Pejabat Umum/PPAT untuk menandatangani akta hibah atas objek sengketa.Bahwa tergugat VI membuat surat pernyataan tanggal 07 Oktober 2007merupakan kamuflase yuridis (kebohongan hukum) membuat suratpernyataan hibah dimana PENGGUGAT telah menghibahkan objeksengketa kepada TERGUGAT selain itu pula maksud surat itu telahbertentangan dengan pasal 1666
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 14-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 489/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Kapini
2.Winarko
3.Ruddy Dillianto
4.Jonni Prasetio Wibowo
5.Heni Anita Rahayu
Tergugat:
Sukismi
78 — 10
  • RIDWAN, sedangkan PenerimaHibah yaitu Siti Rodijah dan Lei atau disebut Lei Teijin;HIBAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM:a) Hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata berbunyi:Hibah adalah suatu persetujuaan dengan mana si Penghibah,diwaktu hidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapatditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan siHalaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2019/PN SbyPenerima Hibah yang menerima penyerahan itu.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 239/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
MAYOR (PURN) NURUL HADI
Tergugat:
1.CAMAT BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
2.KEPALA DESA PAGERWOJO, KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
3.DIREKTUR PT BUMI MEGAH PRATAMA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN SIDOARJO
Turut Tergugat:
PARA AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH ( ALMH) IBU BADRIYA DEWI ALIAS BADRIAH / BADRIYAH ANTARA LAIN DEWI FATIMAH, NURZULAICHA, UMI HANIK, AHSANUL HUDA DAN NURUL ISTIQOMAH
50 — 11
  • Pada tahun 2009 kemudian diajukan permohonan pemecahan sebagiantanah tersebut sejumlah 20 bidang, yaitu HGB No. 1647 s/d 1666, SuratUkur tanggal 28042009 No. 21 s/d 40/15.02/2009, seluas 1.876 M2.Sehingga sisa luas = 62.617 M2 1.876 M2 = 60.741 M2.e. Pada tahun 2012 kemudian diajukan permohonan pemecahan sebagiantanah tersebut sejumlah 1 bidang, yaitu HGB No. 1859. Surat UkurHalaman 34 dari 48 Putusan Nomor 239/Pat.G/2021/PN Sdatanggal 26122012 No. 00038/15.02/2012, seluas 12.473 M2.
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
82 — 30
  • Mengenai apa yang dimaksud denganhibah dapat dilihat dalam Pasal 1666 KUH Perdata:Hibah adalah suatu penyanjian dengan mana Si Penghibah, di waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan itu.Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN PrpHalaman 30 dari 38 halamanUndangundang tidak mengakui lainlain hibah selain hibahhibah diantara orangorang yang masih hidup.(KUHPerdata R.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Putus : 27-06-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Pwt
Tanggal 27 Juni 2016 — Raden Hudoyo ( Penggugat), Indrawati ( Tergugat I), PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Purwokerto (Tergugat II), Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DJKM Jawa Tengah & D.I Yogyakarta Cq Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto ( Tergugat III)
36 — 10
  • tidak ada hak tanggungan dan hal tersebut dibuktikan dengansampai saat ini sertifikat hak milik tersebut belum pernah dikembalikan kepadaPenggugatsetelah dipasang hak tanggungan (UUHT) Pasal 14 ayat 4 sertifikathak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungandikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutanBahwa peralihan hak atas tanah terjadi dengana.JualBeli : Pasal 26 Undang Undang Pokok agrariahalaman3dari32 Putusan Nomor 76/Pat.G/2015/PN Pwtb.Hibah : Pasal 1666
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum Penganiayaan
Register : 06-01-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN MANADO Nomor 5/Pid.B/2015/PN.Mnd
Tanggal 29 September 2015 — - TERDAKWA JONATHAN GERAT RUMENSER alias NASIR, DK
68 — 28
  • Reg. 04 K/MIL/2000Tanggal 27 April 2000 jo putusan Mahkamah Agung RI NO.1666 K/Pid 2013 Tanggal 26 Februari 2014).Menimbang, bahwa karena para terdakwa tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatifpertama dan alternaif kedua, maka para terdakwa harusdibebaskan dari segala dakwaan tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 ayat 1KUHAP jo pasal 14 ayat (1) PP nomor 27 tahun 1983, makahaknya dan kemampuan kedudukan dan harkat sertamartabatnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-06-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892 K/Pdt/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — SHIRLEY FERLINA LASMONO VS YANLI DJENIWATI GONDOPRAWIRO DKK
257 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kemudian sesuai Pasal 875 KUHPerdata: Surat Wasiatadalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apayang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia yangdapat dicabut kembali olehnya;Hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata adalah: Sesuatuperjanjian dengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya denganCcumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkansesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerimapenyerahan itu;Bahwa dalam perkara ini alm. Prof. Dr.
Pengadilan PN SURAKARTA
Register : 16-09-2011 — Putus : 17-03-2010 — Upload : 16-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 197/PDT.BTH/2009/PN.SKA
Tanggal 17 Maret 2010 —
43 — 14
  • Halaman 17 dari 53Menurut hukum perdata (BW) dalam pasal 1666 BW, hibahyang dirumuskan sebagai berikut : "Hibah adalah sesuatuperjanjian dengan manae si penghibah, pada waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapatditarik kembali, menyerahkan sesuatu guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu"Dari rumusan tersebut diatas,dapat diketahui unsurunsur hibah sebagai berikuta. Hibah merupakan pejanjian sepihak yangdilakukan dengan cumacuma.
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 10-07-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Bln
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
1.Makmur
2.H. Nurdin
3.Hj. Hartikah
4.Nursiah
Tergugat:
1.M. Syarifudin
2.Hj. Hane HP
3.Yahna, U,
4.Muhammad Ikhsan
5.Muhammad Mukhsin
6.Hj. Siti Nafsiah
7.Abdul Muthalib
8.Noor Lina
9.Muhammad Qosim
10.H. Airillah
11.Kepala Desa Mattone Kampung Baru
118 — 115
  • Dalam KUHPerdata ( BW ),perihal hibah ( schenking ) diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan, mulaiPasal 1666 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata.
Pengadilan MS TAPAK TUAN Perdata Agama Hibah
Register : 09-06-2010 — Putus : 25-04-2012 — Upload : 17-09-2012
Putusan MS TAPAK TUAN Nomor 0071/Pdt.G/2010/MS.TTN
Tanggal 25 April 2012 — CUT MARLINA Binti TEUKU RAJA ISKANDAR. Cs MELAWAN CUT NURHAJIDA Binti TEUKU RAJA GEH. Cs
94 — 29
  • Sehingga apayang dimaksud oleh TergugatTergugat yang termuat dalampasal 1666 BW tidak dapat dipertahankan;= Bahwa masyarakat umum juga mengetahui bahwa Alm. CutAdian tidak pernah menandatangani akta hibah tersebutkarena pada saat itu Alm.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/Pdt/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — MUTIJO atau disebut juga H. TIJO dan/atau H. LATIF VS PEMERINTAH RI cq MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SITUBONDO, DKK
132 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) dalam Pasal 1666:Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan manaseorangpenghibah menyerahkan suatu barang secara Cumacuma, tanpa dapatmenariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerimapenyerahan barang itu;Halaman 4 dari 32 Hal. Put. Nomor 895 K/Pdt/201711.12.13.14.15.Bahwa dalam sistem hukum perdata di Indonesia menurut Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-03-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 629 PK/Pdt/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — NY. MINTJE SARTJE MALEKE, dkk vs PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR dahulu PT INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
228 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RINomor 10 Tahun 1961 (selanjutnya disebut PP RI Nomor 10 Tahun 1961)Tentang Pendaftaran Tanah; Setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjukan oleh Menteri Agraria;Sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1666
Pengadilan PN TONDANO Perdata Tanah
Register : 12-03-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PN TONDANO Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Tnn
Tanggal 13 September 2018 — JULITA POLUAN Lawan JULIANA POLUAN,Dk
87 — 14
  • , maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan mengenai hibah diatur dalam Pasal1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Adapaun pengertian dari hibah itu sendiri menurut Pasal 1666 KUHPerdataHalaman 36 dari 52 halaman.Putusan Perkara Nomor : 76/ Pdt.G/ 2018/ PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 05-06-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264K/AG/2009
Tanggal 5 Juni 2009 — SALBIAH binti TEGEN LUBIS vs ZULKIFLI LUBIS bin MARATAON LUBIS, Dkk
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penerapan hukumnya, atau dengan kata lain tidak jelashukum apa yang diterapkan judex facti dalam menilai akta hibahyang dibuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga dinilai tidaksesuai dengan syarat hibah, karena dasar hukum apa yangdipakaipun tidak ada diuraikan dalam pertimbangan hukumnya,sehingga jelas pendapat judex facti tersebut adalah keliru;Bahwa ketentuan tentang hibah di Indonesia sampai saat ini masihmengacu kepada ketentuan yang ada dalam KUHPerdata (BW)pada Bab Ke sepuluh, dimana pada Pasal 1666
Pengadilan PT MEDAN Perdata Waris
Register : 31-10-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 375/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 20 Februari 2018 — GIOVANI VS TJHAN KIOK LIONG
43 — 32
  • tersebut dan menjadikan sebagai alasandan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:410/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 14 Februari 2017, yang dimintakan bandingtersebut haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkaradikedua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasal 1666
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Tanah
Register : 30-01-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Smp
Tanggal 7 Juli 2014 — ZANIYAH (Penggugat) Kuasa Hukumnya bernama Ach. Novel, Msi.MH. dan Mohammad Nurul Hidayat,SH.
MATNAWI (Tergugat I) (br)JUMINA (Tergugat II)Kuasa Hukumnya bernama Imam Hidayat,SH.,MH.,MBL
91 — 12
  • akan tetapi harus didukung olehdokumen pendukungnya, yaitu suatu bukti surat yang menyatakan tentangperistiwahukum tersebut atau alat bukti lainnnya yang mempunyai kekuatanpembuktian yang sama dengan itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku, BukuC Desa atau Petok bukan merupakan bukti hak milik, dalam hal ini apaapayang tercatat di dalamnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian tentangsuatu peristiwa hukum, termasuk pengalihan hak milik atas tanah;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1666
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 30-08-2017 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Mpw
Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat:
SYARIF ALI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KemenHum HAM R I Cq Kakanwil kemenhumham Kalbar
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH
62 — 3
  • Raya Pontianak Sui Pinyuh.Sebelumnya kita akan melihat dulu yang dimaksud dengan Hibahmenurut Pasal 1666 KUHPerdata mengatakan Hibah adalah suatu perjanjiandengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cumacuma dandengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda gunakeperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.Undangundang tidak mengakui lainlain hibah selain hibahhibah diantara orangorang yang masih hidup.(KUHPerdata R.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata Tanah
Register : 27-04-2015 — Putus : 16-01-2016 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Kwg
Tanggal 16 Januari 2016 — 1. Oryza Sativa 2. Andrew Soejadi 3. Ovy Sabrina LAWAN Yulius Lisjadi
78 — 18
  • Dalamkonteks hukum perdata, dalil Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiini memiliki kerancuan bahkan menjadi kontradiksi atau saling bertentangan,karena disatu sisi berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata hibah merupakansuatu persetujuan yaitu pemilik barang semasa hidupnya selaku pemberi hibahtanpa meminta pembayaran dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkanbarang miliknya kepada pihak penerima hibah atau dengan kata lain apabilaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku penerima hibah menerimapemberian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-05-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — SETIA BUDI SIAHAAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI., II. TUMPAL SIAHAAN., III. LAMHOT SITUMORANG., IV. PANGIHUTAN R. MANALU;
69 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa hibah diatur oleh Pasal 1666 KUH Perdata dan merupakan tindakanpersetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya dengan cumacumadan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda gunakeperluan si penerima hibah. Hibah diatur dalam KUH Perdata Bab X BukuIll tentang Perikatan, dengan demikian permasalahan sah atau tidaknyaAkta Hibah merupakan ranah hukum perdata yang harus dibuktikan dahulukebenarannya;Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):10.
Pengadilan PN AMURANG Perdata
Register : 28-06-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN AMURANG Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Amr
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
KATOTJE MANGINDAAN
Tergugat:
1.IZAK EGETEN
2.REINE MANGINDAAN
3.SOFIA MANGINDAAN
107 — 40
  • Tergugat II) dan di bawah diberikan pada KatotjeMangindaan (penggugat) yang Majelis Hakim ambil sebagai bukti alat persangkaandimana walaupun surat hibah diberikan pada waktu Johan Mangindaan telahmeninggal tetapi awal sebelumnya memang telah diberikan pada Penggugat secaraPutusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2018/Pn.Amr hal. 27 dari 37 hal.lisan kemudian di buat surat hibah oleh Yuliana Ontolay (istri dari JohanMangindaan) diketahui dan dihadapan Lurah/Kepala Desa ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1666