Ditemukan 2749 data
BENNY.A. SURBAKTI, SH
Terdakwa:
BUCE RAHAKBAUW Alias OBAMA
67 — 2
Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikianrupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat R SOESILO yangmenyebutkan bahwa suatu perbuatan berlanjut (diteruskan) harus memenuhisyaratsayarat, yaitu Harus timbul suatau niat atau kehendak, Perbuatanperbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, Waktu antaranya tidakboleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai satutahunan
102 — 338
Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat lebih tepat apabila beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat Il;Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata suatau perbuatan melawaan hukum harus dipenuhi unsurunsur sebagaiberikut :1. Adanya suatu~ perbuatan yangbersifat bertentangan dengan hukumpada umumnya;2. Adanya kerugian yang timbul;3. Adanya kesalahan baik berupakesengajaan maupun kealpaan;4.
110 — 42
., (para terdakwa dalam berkas perkaraterpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni2016 atau setidak tidaknya terjadi pada waktu lain dalam kurun waktu tahun2015 s.d 2016, bertempat di kantor Dinas PU Provinsi Bengkulu Jalan Prof DrHazairin Kota Bengkulu atau setidaktidaknya pada suatau tempat lain dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu, telah melakukan ,yang menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perobuatan yang secara
304 — 139
Kecakapan untuk membuat sutau perikatan, 3.Suatau hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal...Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan:Suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UndangUndangbagi mereka yang membuatnya.
SALVINUS ULIN
Tergugat:
PT. HARAPAN RIMBA RAYA
117 — 47
kolom Kepala Kampung Besiq juga tidak ditanda tangani, SuratKeterangan Pengelolaan Lahan juga demikian pada kolom KepalaKampung Besiq juga tidak ditanda tangani, SKET LOKASI LAHANGARAPAN KUI juga tidak di tanda tangani oleh Kepala KampungBesiq, dan dalam pembayaran tali asih nilainya hanya dipukul rata baiktali asih lahan dan Tanam Tumbuh, semuanya tidak jelas (dibuat gunaseolah telah terpenuhi persyaratan yang baku).Bahwa pembayaran tali asin oleh TERGUGAT kepada beberapa orangtersebut adalah suatau
67 — 12
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Bagian(Kabag) Pembukuan PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu adalah mempunyaitugas pokok dan fungsi :1. Melakukan koordinasi, sertapengawasan terhadap kegiatan dan pelaksanan tugassub bagian dibawahnya ;2.
GINANJAR NUGRAHA,SH
Terdakwa:
NURIDIN
128 — 52
Caryani.Bahwa saksi selaku kuwu setelah melakukan pengecekan di desa bahwauntuk kelompok usaha yang menerima dana / penyertaan modal tidak ada dandata data di desa juga tidak ada siapa ketuannya saksi tidak mengetahuiBahwa bahwa untuk penyertaan modal seharusnya ada surat pembentukanatau pengukuhan suatau kelompok melalui musyawarah bersama antarkelompok dan pemberian modal tersebut harus ada usulan dari kelompok yangdilampiri dengan proposal.
156 — 131
Sama Nomor 12 tanggal 3September 2013 disebutkan :Atas pinjaman nama tersebut PihakPertama (Penggugat) memberikan kompensasi kepada PihakKedua (Tergugat 2) yang besarnya akan ditentukan kemudian.Jelas, kompensasi dimaksud merupakan upah bagi Tergugat 2untuk pinjam namanya;Bahwa, dalam pasal 5 (alinea pertama) Perjanjian Kerja SamaNomor 12 tanggal 3 September 2013, ditegaskan PIHAKPERTAMA (Penggugat) menjamin PIHAK KEDUA (Tergugat 2)bahwa segala sesuatu baik sekarang maupun dikemudian hariakan ada suatau
TING, AURELIA YUWITA ELIKA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
2.PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
2.DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
3.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
187 — 132
Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 tahun 1956 yang berbunyi :Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanyasuatu hal perdata atas suatau barang atau tentang suatu hubunganhukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara dapatditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalampemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hakperdata ituBahwaTergugat menolak posita Penggugat pada poin Ill yangmenyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melakukan
96 — 42
oleh Para PENGGUGATyang di buat oleh TURUT TERGUGAT merupakan KUASA MUTLAK yang DILARANG, dan seharusny sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)TURUT TERGUGAT menolak untuk membuat Aktaakta tersebut,sebagaimana di atur di dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:Halaman 13 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pat.G/2018/PN Tjk PPAT Menolak untuk membuat AKta jika:d. salah satu pihak atau para Pihak bertindak atas dasar suatau
Nico Indra Sakti
Tergugat:
Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
583 — 382
:1)Hukum Materil Perdata, Kesepakatan Perdamaian adalahmerupakan bentuk suatu Perjanjian Bernama karena telahdiatur dalam peraturan perundangundangan dalam hal ini olehPerma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;2) Sebagai suatu bentuk Perjanjian maka harus dibuat dalambentuk:a) Terang, dihadapan Mediator dan/atau diputus oleh Hakimyang memeriksa perkara sebagai Akta Perdamaian, agarberlaku sebagai Akta Otentik, karena:(1) Kesepakatan dibuat secara sah, berdasarkan syaratsahnya suatau
108 — 36
PERTANI (Persero) Cabang Pemasaran AcehRekayasa BAP Begitu terang nyata ketika BAP Tersangka/Terdakwatugas dan tanggung jawab sebagai wakil kelompok tani dan Koordinatorkelompok tani penangkar tibatiba dalam dakwaan dan tuntutan JPUTerdakwa telah menjadi Rekanan kemudian dalam dakwaan Subsider danlebih subside posisi Trdakwa di buat berubah dan naik pangkat menjadiKepala cabang Pemasaran NAD pada wilayah pemasaran Pt.Pertani(persero) Sumbagut, sungguh suatau fakta yang menggelikan danmenyesatkan
116 — 19
atas telah dinyatakan Penggugat tidak mempunyai itikadbaik untuk melunasi hutangnya, namun perlu dibuktikan sejauh manakewenangan Tergugat I selaku Kreditur untuk memutuskan hubunganperikatan yang telah dibuat dengan Penggugat sehingga Penggugatdapat dinyatakan telah melakukanwanprestaSi 3 ++ ee eee eee ee ee ee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan~ pasal 1338 JKUH.Perdatadisebutkan : Ayat 1 : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundang undang bagi mereka yang membuatnya ;Ayat 2 : Suatau
102 — 37
Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untukmematuhi isi putusan provisional ini.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut di atas Penggugatdengan ini mohon ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantaryang mengadili perkara ini agar sudi kiranya memanggil para pihak yangberperkara untuk hadir dan menetapkan suatau haripersidangan dalam perkaraini serta memberi keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMAIR1.
207 — 111
Penting dalam hal ini untuk mengetahui waktu yang jelas dantepat tentang terjadinya suatau tindak pidana, sehinggamemang perlu diperlukan kepastian akan waktu yangdimaksud. Menjadi pertanyaan bagi kami adalah bagaimanapula Majelis Hakim yang kami muliakan dapat memeriksa danmemutus perkara ini, bila ternyata Oditur Militer sendiri tidakdapat mengutraikan dengan jelas, cermat, dan lengkap kapanwaktu dimaksud.
AINUN NAJIB
Tergugat:
KEPALA DESA JLEPER
Intervensi:
Abd. Farid Maâ≢ruf Subur Rahayu
235 — 177
dalam halini jika itu Perda yang memutuskan adalah pemerintah daerahBupati/Walikota) dan DPRD Kabupaten DPRD, maka saat itudiputuskan saat itu mulai berlaku hal ini Sesuai asas fiksi hukumHalaman 61 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMGartinya setiap orang mengikat dimana apabila dia beralasan tidakmengatehui akan hal itu maka tetap harus melaksanakan peraturantersebut hal ini juga berlaku untuk Perda Nomor 8 Tahun 2020; Bahwa mekanisme di dalam proses administrative akan berujungpada suatau
Terbanding/Terdakwa : RUSDY
88 — 30
setidaktidaknya dalam tahun2012 bertempat di Lobi Losmen Komodo, Kecamatan Rasanae BaratKabupaten Bima, di Losmen Anggrek Kecamatan Woha Kabupaten Bimadan di depan Bank BRI unit Tente Kecamtan Woha Kabupaten Bima atausetidaktidaknya pada tempattempat tertentu yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMataram, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, selakuPengawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskanmenjalankan suatau
76 — 31
di di Jorong BalaiAhad Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung KabupatenAgam dengan ketuanya Amrizal, sekretaris Amri Nasdi dan bendaharaEvi Indra berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Satuan Kerja Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat (06TP)050/036/KptsTP/II/PetSB/2012 tentang Penetapan Kelompokdan Lokasi Kelompok Penerima Kegiatan Pengendalian Sapi/KerbauBetina Produktif tanggal 16 Maret 2012;Nomor :Bahwa untuk pedoman bagi kelompok melaksanakan kegiatan diberikanlah Suatau
akandapat berbuat seperti terdakwa apabila tidak mempunyai kewenanganberdasarkan jabatan dan kedudukan dimaksud;Halaman 166 dari 192 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN PdgMenimbang, bahwa sesuai fakta Persidangan bahwa untuk kelancarankegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Amrizal bin Nasruddin) berupa tugasdan tanggung jawab Program Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau BetinaProduktif (Tugas Pembantuan) Pada Satuan Kerja Dinas Peternakan PropinsiSumatera Barat (06) Tahun Anggaran 2012 berikanlah Suatau
58 — 11
mengajukan gugatan Perbuatan MelawanHukum karena sebelumnya Penggugat telah menggugat Abdul Kiram danRuslim Lugianto terdaftar dengan register perkara No. 518/Pdt.G/2010/PN.Mdnmelalui Kuasanya SUHAMZAH GINTING, SH. yang mana terhadap perkaratersebut telah dijatuhnkan putusan pada tanggal 22 Juni 2011 oleh Majelispengadilan Negeri Medan yang amarnya menyatakan gugatanPenggugat(Sukasno) tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa apabila suatu gugatan yang diajukan menurutHukum Acara Perdata Indonesia apabila suatau
79 — 22
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, dikaitkandengan kewenangan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku PegawaiNegeri Sipil, yang sejak tahun 2005 sampai dengan 2011 telah menjabat sebagai KepalaSub Dinas Retribusi (Kepala Bidang Retribusi) pada Kantor Dinas Kebersihan