Sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1)Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyatakan HakMilik adalah Hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, denganmengingat ketentuan dalam Pasal 6.

Hak Milik adalahhak yang terkuat dan terpenuh. Sertifikat obyek perkara sudah diroya dandilakukan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,tidak ada masalah dengan sertifikat tersebut. Sampai disitu tidak adakewajiban Tergugat Ill selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untukmeminta surat keterangan tidak sengketa daridesa/kelurahan apabilaakan dilakukan transaksi terhadap tanah yang telah bersertifikat.

., NENGAH SUMASTRA, WAYAN SUDIARSA, WAYAN BAGIARTHA, S.Si.33Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) UUPA Hakmilik adalah hak terkuat dan tepenuh, kecuali hak milik tanahtesebut sudah jatuh kepada Negara sesuai dengan pasal 27huruf a UUPA, Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh WAYANSATRA (alm) adalah telah sesuai dengan mekanisme hukum,sehingga memiliki bukti hak yang sempurna terkait dengankepemilikan tersebut, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 32,PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh,yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6 Pasal 6Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.Halaman6dari66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMRb.

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yangpada intinya menyatakan akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna, terkuat dan teroenuh sepanjang belum atautidak terdapat pembuktian sebaliknya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa alasan Tergugat pada eksepsi ini pada pokoknya adalahdasar pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawisebagaimana dimaksud dalam KTUN objek sengketa adalah Akta Nomor 36 tanggal28 April 2021, yang dibuat oleh Suwanda S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor danTergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakankeabsahan atas isi atau substansi atas Akta dimaksud, sehingga sebagai akta otentikyang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terkuat

Kesalahan Kedua Perihal Objek Sengketa saat ini masih atas namaPOPPY FEMIALYA/PENGGUGAT II:Objek Sengketa hibah belum diputinkan menjadi milik negara atau dalamhal ini incasu Kementerian Keuangan/TERGUGAT III menjadi atas namaTERGUGAT Ill, Sesuai ketentuan UndangUndang Pokok Agraria sertasecara a contrario POPPY FEMIALYA/PENGGUGAT II adalah pemiliksah atas Objek Sengketa mendasarkan pada ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 antara kepemilikan POPPY FEMIALYAatas Objek Sengketa adalah terkuat

Kesalahan Kedua Perihal Objek Sengketa saat ini masih atas namaPOPPY FEMIALYA / PENGGUGAT IL:Objek Sengketa hibah belum diputinkan menjadi milik negara atau dalamhal ini incasu Kementrian Keuangan /TERGUGAT III menjadi atas namaTERGUGAT III, sesuai ketentuan Undang Undang Pokok Agraria sertasecara a contrario POPPY FEMIALYA /PENGGUGAT II adalah pemiliksah atas Objek Sengketa mendasarkan pada ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana kepemilikan POPPYFEMIALYA atas Objek Sengketa adalah terkuat

Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) sendiritelah diatur dan ditentukan mengenai HakHak Atas Tanah sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dikenal HakHak atas tanahdiantaranya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, HakPakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan HakHaklainnya;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwaHak Milik adalah Hak turun temurun terkuat

dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwa semua hakatas tanah mempunyai fungsi sosial);Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 2 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang KetentuanketentuanMengenai Pemberian Hak Atas Tanah disebutkan bahwa Hak Milik adalah Hakatas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dan badanbadanhukum, sebagai yang disebutkan dalam Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 tahun1960;Menimbang

Sulaiman Tolo;Timur : Tanah Milik La Ane;Barat : Tanah Milik La Ane/Jaidikarena berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA),menyatakan secara tegas bahwa hak milik adalah hak terkuat danterpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, adapun bunyi ketentuanPasal 20 UUPA adalah sebagai berikut :Pasal 20 (1) Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yangdapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat Pasal 6Pasal 21 ayat (1); Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak MilikBerpedoman pada Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) Pasal 1ayat (1) BAB KEDUA KETENTUAN KONVERSI UNDANGUNDANG NO. 5 TAHUN 1960, karena Almarhum Haji MOHD.SALEH Bin ENTJANG adalah Warga Negara Indonesia asli makaterhitung sejak berlakunya UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 1960tanggal 24 September 1960 status hukum sebidang

SOLEH Bin ENTJANG, turun temurun terkuat dan terpenuhi; 2. BUKTIIZIN MENDIRIKAN BANGUNAN pada tanggal 07 Desember1934 Nomor: 1731 RB diatas tanah partikelir No. Verponding 13886yang terletak di Kampung Gang Cendol Sawah (Kemayoran) yangditerbitkan oleh WALIKOTA DAN ANGGOTA DEWAN KOTAPRAJABATAVIA Tanggal 07 Desember 1934 kepada SALEH (Haji MOHD.SALEH) Gang Cendol Sawah (Kemayoran Weltevreden) membongkardan membangun kembali 8 buah ruang Keluarga diatas tanah partikelirNo.

Hak milik;Hak Guna Usaha;Hak Guna Bangunan;Hak Pakai;Hak Sewa;~ Oo 209 5Hak membuka tanah;Hak memungut hasil hutan;s Hakhak lain yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut di atas yangakan ditetapbkan dengan Undangundang serta hakhak yang sifatnyasementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.Menimbang bahwa pengertian hak milik menurut Pasal 20 Undangundang Pokok Agraria yaitu :Pasal 20 ayat (1) : Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenihyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan

undangundang atauperaturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhakmenetapkannya, dan tidak mengganggu hakhak orang lain, kesemuanya itudengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demikepentingan umum berdasar atas ketentuan undangundang dan denganpembayaran ganti rugi.Menimbang bahwa Dari ketentuan Pasal 570 KUHPerdata tersebut diatas terdapat beberapa ciri dari hak kepemilikan tersebut yaitu :Berhak menikmati kegunaan sesuatu benda dengan bebas;Merupakan hak menguasai secara terkuat

.: 208/Pdt.G/2016/PN Btm1870 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Akta otentik memberikan suatu buktiyang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat di dalamnya.Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, maka terhadap akta Perjanjian Kredittersebut berlaku asas pacta sunt servanda yaitu dalam hal ini bagi para pihakberlaku sebagai UndangUndang.

dihadapanTERGUGAT II selaku Notaris oleh para pengharap, saksisaksi danTERGUGAT II selaku Notaris dan bertempat di kantor TERGUGAT II.Suatu akta disebut otentik bukan karena penetapan undangundang,melainkan karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentisitasnya aktanotaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi akta notaries.Menurut ketentuan Pasal 1870 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Aktaotentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat

Hak milik adalah hak yang"terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifatini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dantidak dapat diganggugugat sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yangasli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukumadat dan fungsi sosial dari tiaptiap hak.

Katakata "terkuat dan terpenuh itubermaksud untuk membedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan, hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter"(artinya: paling)kuat dan terpenuh;Menimbang berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah terakhir kali denganPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, HakAtas Tanah, Satuan Rumah

letak, batas tanahnya, apakah adayang menempati atau tidak dan dilakukan sebelum dan pada saattransaksi jual beli dilakukan; Bahwa Pembeli harus cermati apakah sertipikatnya benar telahsesuai dengan fakta fisiknya kemudian setelah itu dilakukan sertipikatdi BPN; Bahwa menurut ahli, jika dalam suatu sertipikat tanah setelahdilakukan pengecekan di BPN, ada frasa setelah dicek telah sesualdengan data di BPN , Menurut Ahli jika sudah ada frasa tersebutmestinya Sertipikat tersebut berisi informasi yang terkuat

Selain ituketerangan saksi merupakan alat bukti terkuat dalam Hukum PembuktianPidana yang dianut dalam sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia.Bahwa pada pokoknya atas keterangan para saksi tersebut dapatdiperoleh fakta hukum tanah yang terletak di Desa Lok Rawa Kec.Mandastana Kab. Barito Kuala dan menjadi objek perkara ini awalnyadimiliki oleh Sdr. ILMI (Alm) yang kemudian diwariskan kepada anaknyayang bernama Saksi NORSAID, kemudian oleh saksi NORSAID dijualkepada Sdr.

Hal demikian juga dinyatakansecara tegas dalam Pasal 1 ayat 7 Undangundang Nomor 30 Tahun2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana dijelaskan dalam bagianpenjelasan yang berbunyi Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat danHalaman 37 dari 93 halaman, Putusan Nomor: 194/G/2021/PTUNJKTterpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima,kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yangsebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT

Tahun sejakHalaman 60 dari 70 halaman putusan Nomor :167/PDT/2016/PT.PBRditerbitkannya Sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang Sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan, yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokokpokok Agraria,dikatakan Hak Milik adalah Hak Turun Temurun, terkuat

Suratketerangan penyaksian pada ahli waris BASO GALLARANG BIN BUNDAI tanggal 14Mei 2003 dan surat permohonan pembatalan para ahli waris ke Kantor BPN Makassartanggal 13 Februari 2005 ;11 Bahwa sertifikat dalam hal ini sertifikat No.5/Biringkanaya (sekarang Paccerakkang)milik Tergugat II Intervensi adalah bukti hak atas tanah terkuat. terpenuh danmerupakan bukti otentik.

Karena milikadalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh seperti diatur dalamPasal 20 ayat (1) UUPA;b.

Yang mana hak milik tersebut adalah hak terkuat danterpenuh sesuai dengan ketentuan UndangUndang Pokok Agraria. Sertipikat jugamerupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatmengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, hal demikian jugasesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.

mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.2)Pasal 20 Ayat 1 UndangUndang RI No. 05 tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria : Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat

Bahwapara Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian sebagaiterurai dalam gugatan ini, luas 54 hektar, masingmasingberdasarkan Sertifikat Hak Milik, dan Surat Keterangan Ganti Rugisebagai tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh, yaitu:1.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 10707/Desa Dayun, KecamatanDayun tertanggal 7 Mei 2010, Surat Ukur Nomor53/DYN/2010, Luas 20.000 ie atas namaBahasin/Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Siak;1.2.