Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-10-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 23 Januari 2017 — H. ABDUL MAJID Bin H. MAS’UD
6918
  • ABDUL MAJID adalah merupakan perbuatanpelanggaran perjanjian (breach of contract) sehingga sangsi yang diberikankepada Terdakwa H. ABDUL MAJID merupakan sangsi perdata atau sangsiadministrasi, bukan sangsi atas perbuatan tindak pidana. Maka dari itu, sangatlahberalasan hukum sekiranya terhadap Terdakwa H. ABDUL MAJID lepas darituntutan hukum sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR (ontslag van allerechtvervolging). Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagaiberikut :1. Terdakwa H.
Register : 10-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 23 Februari 2017 — ARDIANTO Als. YANTO Bin IDRIS MUNAP
14920
  • POSINDONESIA (Persero) telah menjatuhnkan sangsi hukuman disiplin berupaSurat Peringatan Kedua kepada Terdakwa, berdasarkan Surat KeputusanDireksi PT.
    POS INDONESIA (Persero) telahmenjatuhkan sangsi hukuman disiplin berupa Surat Peringatan Kedua kepadaTerdakwa, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.
Register : 16-10-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 5 Oktober 2017 — ANDIKHA PASSIRELA, SE Bin SUHYAR MULYATNO.
9932
  • Aceh Tengtidak mengandung unsur tindak pidana;Penyampaian temuan dan laporan kepada KIAceh Tenggara;Meneruskan Temuan dan Laporan yang bukaKewenangannya kepada Instansi yang berwenaiMenyampaikan Laporan Kepada Bawaslu sebuntuk mengeluarkan Rekomendasi Basavberkaitan dengan adanya dugaan tindakan yancterganggunya tahapan pemilu;Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut RelBawaslu tentang Penanganan sangsi kepadaAceh Tenggara;Mengawasi pelaksanaan sosialisasi pemilihanKab.
    Aceh Teng, Meneruskan Temuan dan Lapbukan menjadi KewenangannInstansi yang berwenang; Menyamnpaikan LaporanBawaslu sebagai dasarmengeluarkan Rekomendasiyang berkaitan dengan adanytindakan yang berakibat tertahapan pemilu;Mengawasi pelaksanaan tincRekomendasi Bawaslupengenaan sangsi kepada KIPTenggara;Mengawasi pelaksanaanpemilihan umum di Kab. Aceh 1 Aamherikan nengarahan5.Bahwa Kepala Sekretariat adalah SULAIMAN AHM,Sedangkan Bendahara dijabat oleh Sdr.
Register : 10-08-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 28 Nopember 2017 — HUSTOM HALIM ; DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
201105
  • HustomHalim dinyatakan tidak lulus = yjikemampuan dan kepatutan (fit and propertest) dengan sangsi larangan menjadi :1. Pemegang saham pengendali ataumemiliki saham pada bank ; dan /atau2. Anggota dewan komisaris, anggotadireksi atau pejabat eksekutif padabank.d. Bahwa, perbuatan sebagaimana dimaksudpada butir b merupakan pelanggara prinsipkehati hatian dibidang perbankan dan /atau asas asas perbankan yang sehatsebagaimana dimaksud dalam pasal 28huruf a butir.e.
Register : 15-08-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 7 Juli 2017 — I. Ir. Azwiriansyah Bin Abdul Muthalib II. Sulaiman M.D. Bin Muhammaddiyah III. Mursada Bin M. Daud IV. Ami Aristoni, S, STP, Msi
104213
  • menerapkan dua ajaran sifat melawan hukum materilbaik dalam fungsi positf maupun dalam pungsi negatif.Bahwa menurut Ahli sifat melawan hukum materil dalam fungsi positifsebagai mana putusan makahmah RI Nomor 003/PPU/IV/2006 unsurmelawan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehinggatidak jelas rumusannya maka itu menjadi tugas hakim merumuskan,Bahwa menurut Ahli azas legalitas hukum pidana materil yang palingpundamental dan menggandung unsur perlindungan dikarenakan sanksipidana merupakan sangsi
    Bahwa menurut Ahli apabila kerugian negara telah dikembalikan ke kasdaerah maka tidak ada unsur korupsi karena roh dari undangundangkorupsi bukanlah memberikan sangsi kepada pelaku akan tetapimeminimalisir kerugian negara. Bahwa menurut pendapat Ahli kerugian Negara akibat tidak dilakukanpenyetoran pajak bukanlah pidana korupsi tetapi itu adalah pelanggaranadimitrasi. Bahwa menurut Ahli tidak menyetor pajak ada upaya hukum tersendiri untukmelakukan upaya paksa.
    dan Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum tidakterpenuhi;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalilnya tersebut diataspenasihat hukum telan menghadirkan satu orang ahli dipersidangan yaitu : Dr,Dahlan Ali SH.M.Hum.M.Kn pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan : Bahwa menurut Ahli apabila kerugian negara telah dikembalikan ke kasdaerah maka tidak ada unsur korupsi karena roh dari undangundangkorupsi bukanlah memberikan sangsi
Register : 02-11-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Tgrs
Tanggal 14 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
17785
  • Sedangkan terhadap pelanggaranlainnya selain berkaitan dengan syarat dan rukun adalah pelanggaran yangseharusnya ada sangsi tersendiri. Dengan memperhatikan Penetapan Nomor ;0095/Padt.P/2017/PA.Tgrs. tertanggal 30 Maret 2017, majelis hakim pemeriksaperkara a quo telah mempertimbangkan dengan cermat dan tepat, oleh karenaitu Gugatan Para Pengggugat patut untuk ditolak.
Register : 27-11-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 31 Januari 2012 — IMRON, SE Bin (Alm) MUSANA
6119
  • tersebut diatas, yang sudah lunas pembayarannyayaitu Dasuki, Nastiyo dan Ruslan.Bahwa terhadap status ketiga orang yang sudah lunas gimananya saksi lupa.Bahwa untuk langkah selanjutnya saksi memanggil yang bersangkutan, laludiadakan pembinaan dan dibuatkan Surat Pernyataan.Bahwa dari mereka ada 4 orang yaitu Imron, Hadi, Yusi dan Carta datang danmengaku bahwa telah menggunakan uang BPR tersebut, lalu dibuatkan SuratPernyataan, bahwa mereka sanggup untuk mengembalikan dengan batas waktutertentu.Bahwa sangsi
Register : 11-04-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 6/Pdt.G/2018/PN TBH
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
BAHARI
Tergugat:
1.BUPATI INDRAGIRI HILIR Cq Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring Teluk Pantaian
3.INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
11512
  • 1.547.033.188,20 (satu milyar lima ratus empatpuluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan koma dua nol rupiah)atas pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring Teluk Pantaian (Paket 3), yang tidaksesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang di atur menurut Pasal91 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasadisebutkan bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan olehkeadaan kahar (Force Majeure) tidak dikenakan sangsi
Register : 13-11-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PN TUAL Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
M.T. FAHRI, SH
Terdakwa:
TEGUH KESUMA Alias TEGUH Alias KOKO
137132
  • saksi untukmengantikan nama nota faktur, hal ini merupakan satu pemutar balikanfakta karenanya keterangan saksi ini Secara jujur Saya menolak;Bahwa selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum lalu menjadikan keterangankedua saksi ini sebagai satu alat bukti dalam tuntutannya sehinggamenuntut saya terdakwa dengan ancaman hukuman maksimalsebagaimana yang tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 12 Desember 2019;Bahwa sudah sewajarnya apabila ada terjadi kerugian bagi pihakperusahaan, maka sangsi
Register : 28-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 73/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : CV. DUNIA USAHA Diwakili Oleh : METODIUS NYOMPE, SH.
Terbanding/Penggugat : Ny. APRIDA BAQ PING JIANG
96280
  • Sehingga berhak dan secara hukum dapat dilegalkan.Yang ada hanyalah pemaksaan kehendak;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat adalah ilusi, knayalan karena bagaimanamungkin halhal itu teijadi, karena tanah milik Penggugat yang telah diperjanjikandengan surat perjanjian tertulis yang belum pernah ditambang dan diambil potensibatu baranya, disepakati kedua belah pihak, ditandatangani oleh keduaPenggugat, saksi dan mengetahui RT.15 yang mengatur, memuat rentang antarahak dan kewajiban serta sangsi antar
Putus : 16-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN STABAT Nomor 769/Pid.B/2014/PN.Stb
Tanggal 16 Februari 2015 — Terdakwa I. Ahmad Jemani dan Terdakwa II. Nawan
5726
  • Nawan, saksiSuriadi dan Rudi Hartono (DPO) mendatangi saksi Tengku Syahril Azwardi rumahnya dan saksi menanyakan kepada saksi Tengku Syahril AzwarSK Gubernur tersebut sudah ada ditangan ILHAM dijawab TengkuSYAHRIL Wak, Tak usah sangsi , Tidak mungkin ILHAM ISTIZHAR itumenipu tidak jadi dibeli karena teman dekat saya .Bahwa esok harinya saksi mendapat kabar dari saksi Tengku SyahrilAzwar untuk datang kerumah saksi Tengku Syahril Azwar penambahanuang Panjar, kemudian Para Terdakwa menghubungi saksi
Register : 23-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PA SELAT PANJANG Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Slp
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
489
  • Perkara No.203/Pdt.G/2020/PA Slp.nyaman bukan berselingkuh yang notabenya saudara Seseorangmempunyai istri dan 2 (dua) anak masih kecil membuat rumah tanggaorang rusak berantakan akibat perselingkunhan mereka, dan saudaraSeseorang terkena sangsi di kantornya, berdasarkan tabayun tergugatkepada istri Seseorang bahwa saudara Seseorang sering mabukmabukpulang kerumah pergi kekaroke bersama saudari Penggugat yaituPenggugat berdasarkan pengakuan saudara Seseorang kepada istrinya,dan saudari Penggugat
Putus : 17-03-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN TEBO Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN Mrt
Tanggal 17 Maret 2017 — ZULKIFLI Bin AMIRULLAH
7777
  • Oleh karenanya berdasarkan kedua ketentuan tersebutpengangkutan barang bukti kayu dalam perkara a quo tanpa dilengkapi notaangkut ataupu SKAU hanyalah dapat dikenakan sangsi administratifsebagaimana ketentuan pasal 16 Ayat (8) Permen LKH No.
Register : 04-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 1/PDT/2022/PT BTN
Tanggal 26 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : HJ. RUIYAH
Pembanding/Penggugat II : MULHAMAH binti H. MURSIDI
Pembanding/Penggugat III : MULYATI
Pembanding/Penggugat IV : NURHASANAH
Pembanding/Penggugat V : ROHMATULLOH
Pembanding/Penggugat VI : SYARIF HIDAYATULLOH
Pembanding/Penggugat VII : EVI FITRIYANI
Pembanding/Penggugat VIII : AHMAD BAIHAQI
Terbanding/Tergugat I : H. MULYADI MUSLIH
Terbanding/Tergugat II : ARJUNA GINTING, SH
Terbanding/Tergugat III : SUPRIADI bin PUNGUT TANJUNG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR DESA RAWA RENGAS
Terbanding/Tergugat V : KANTOR KECAMATAN KOSAMBI Sebagai PPAT
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG BPN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Turut Tergugat I : TJANOTO HASAN
Terbanding/Turut Tergugat II : INDRAWATI AGUS
Terbanding/Turut Tergugat III : MARTIANIS, SH., Sebagai Notaris atau PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR KELURAHAN JURU MUDI BARU
Terbanding/Turut Tergugat V : KANTOR KECAMATAN BENDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. ANGKASA PURA II
16870
  • ., dan sebaliknya Kuasa HukumPENGGUGAT lah yang di berikan sangsi oleh Dewan Kehormatan Kode EtikAdvokat.
Upload : 06-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Cosmas Lolonkun, SE
8337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya penurunan sangsi adar Desa Olilit Rp. 2.000.000, ;4. Biaya makan / minum identifikasi lokasi Rp. 2.500.000, ;Ill. PENGUKURAN TEHNIS KADASTERAL :1. Biaya pengukuran tehnis 24,87 Ha lokasiLokasi Sarana perkantoran Pemerintah DaerahKabupaten Maluku (MTB) Rp. 42.532.650, ;2. Biaya pengukuran tehnis 6,85 Halokasi Lapangan terbang olilit Saumlaki Rp. 1.440.000.
Register : 01-07-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 99-K/PM.III-12/AU/VII/2015
Tanggal 6 Oktober 2015 — - DENNY ARDHI HASIHOLAN, Serka NRP 531077 ;
11480
  • Bahwa Saksi telah mengetahui tentang adanyalaranganperselingkuhan di lingkungan TNI, apalagi status Saksi yang sudahmenikah pergi berdua secara sembunyisembunyi dengan Terdakwa yangjuga seorang prajurit TNI yang sudah menikah tanpa sepengetahuansuami Saksi merupakan kesalahan yang sangsi nya dapat di berhentikandengan tidak hormat dari dinas keparajuritan.1624.
Register : 21-08-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 162/PDT.SUS-PHI/2015 /PN.BDG
Tanggal 20 Januari 2016 — PT. SINAR MULIA PERKASA; LAWAN ; IYAN ROHAENI; GUSRIJANA, b; NURBETTY SIMANJUNTAK;
10645
  • tentangjangka waktu tidak diatur ;Bahwa Kepmen No.150 pada ayat (4), setelah skorsing berjalan selama 6bulan dan belum ada putusan maka upah selanjutnya ditentukan olehPanitia Daerah yaitu PHI, dan ahli berpendapat tidak ada aturannya sepertiitu, Sepanjang tidak bertentangan dengan UU masih berlaku ;Bahwa hak perlindungan Serikat didalam manajemen, kebebasanberserikat didalam UU No. 13/2003 kaitannya dengan pasal 28 UU No. 21 /2000 masalah haknya diatur dalam pasal 25 termasuk perlindungan hakmengenai sangsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 24-10-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Kfm.
Tanggal 30 Juli 2015 — - HENDRIKUS YOSEPH LOUIS sebagai PENGGUGAT - FREDERIKUS CH. TAOLIN sebagai TERGUGAT I - MARIA NOPE TAOLIN sebagai TERGUGAT II
141242
  • dibuktikansesuai asas dalam tertiob hukum acara yang berlaku, yaitu: barang siapa yangmengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untukmenguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harusmembuktikan adanya hak atau peristiwa itu (vide pasal 283 Rbg / 1865 BW);Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum bahwa adalah haksetiap orang untuk mengajukan yang merasa hak dan kepentingannya telahdilanggar, maka penerapan hak tersebut tidaklan beralasan untuk diganjardengan sangsi
Putus : 31-07-2012 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 120/Pdt.G/2011/PN.Dpk
Tanggal 31 Juli 2012 — Dra. NOES SOEDIONO ; Ny. ANDARA LUKITASARI,dkk vs . AGUNG HARI PURNOMO, ; ADIL PRANADJAJA, SH.,dkk
360331
  • oleh ketentuan pasal 1868 KUHPerdata suatu akta utentik atauakta Notaris adalah suatu akta didalammya bentuk yang ditentukan olehundangundang dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai yang berkuasauntuk itu ditempat dimana akta itu dibuat;Bahwa kegunaan akta autentik atau akta Notaris yang dibuat oleh Notaris itudigunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari parapihak yang mengadakan perjanjian sehingga apabila kemudian hari ada salahsatu pihak yang melanggarnya maka akan dikenakan sangsi
    54 ayat 1 dimana PPAT wajib melakukanpemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertifikat dan catatan lainnya pada KantorPertanahan dengan menjelaskan maksud dan tujuannya;Bahwa suatu perjanjian batal demi hukum, apabila terjadi pelanggaranterhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan yaitu keharusan adanyasuatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian pasal 1332 sampai1334 KUHPerdata;Bahwa cacatnya akta Notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu aktaNotaris, dan apabila ditinjau dari sangsi
Register : 07-09-2020 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PA SELONG Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13197
  • (tiga ratus lima puluhjuta rupiah), telah menimbulkan kerugian moriel bagi PenggugatRekonpensi, dan hal ini dilatarbelakangi karena Penggugat Rekonpensiadalah Aparatur Sipil Negara yang mana dengan proses hukum yangdijalani Penggugat Rekonpensi telah mendapat teguran dari Dinas danmendapat sangsi kedisiplinan yaitu turun jabatan sebagai Kepala Sekolahdan Guru dengan posisi sekarang sebagai Staf serta tidak iagi mendapattunjangan Sertipikasi selama 3 tahun, hal tersebut berakibat menurunkanHal. 20