Ditemukan 3405 data
69 — 18
ABDUL MAJID adalah merupakan perbuatanpelanggaran perjanjian (breach of contract) sehingga sangsi yang diberikankepada Terdakwa H. ABDUL MAJID merupakan sangsi perdata atau sangsiadministrasi, bukan sangsi atas perbuatan tindak pidana. Maka dari itu, sangatlahberalasan hukum sekiranya terhadap Terdakwa H. ABDUL MAJID lepas darituntutan hukum sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR (ontslag van allerechtvervolging). Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagaiberikut :1. Terdakwa H.
149 — 20
POSINDONESIA (Persero) telah menjatuhnkan sangsi hukuman disiplin berupaSurat Peringatan Kedua kepada Terdakwa, berdasarkan Surat KeputusanDireksi PT.
POS INDONESIA (Persero) telahmenjatuhkan sangsi hukuman disiplin berupa Surat Peringatan Kedua kepadaTerdakwa, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.
99 — 32
Aceh Tengtidak mengandung unsur tindak pidana;Penyampaian temuan dan laporan kepada KIAceh Tenggara;Meneruskan Temuan dan Laporan yang bukaKewenangannya kepada Instansi yang berwenaiMenyampaikan Laporan Kepada Bawaslu sebuntuk mengeluarkan Rekomendasi Basavberkaitan dengan adanya dugaan tindakan yancterganggunya tahapan pemilu;Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut RelBawaslu tentang Penanganan sangsi kepadaAceh Tenggara;Mengawasi pelaksanaan sosialisasi pemilihanKab.
Aceh Teng, Meneruskan Temuan dan Lapbukan menjadi KewenangannInstansi yang berwenang; Menyamnpaikan LaporanBawaslu sebagai dasarmengeluarkan Rekomendasiyang berkaitan dengan adanytindakan yang berakibat tertahapan pemilu;Mengawasi pelaksanaan tincRekomendasi Bawaslupengenaan sangsi kepada KIPTenggara;Mengawasi pelaksanaanpemilihan umum di Kab. Aceh 1 Aamherikan nengarahan5.Bahwa Kepala Sekretariat adalah SULAIMAN AHM,Sedangkan Bendahara dijabat oleh Sdr.
201 — 105
HustomHalim dinyatakan tidak lulus = yjikemampuan dan kepatutan (fit and propertest) dengan sangsi larangan menjadi :1. Pemegang saham pengendali ataumemiliki saham pada bank ; dan /atau2. Anggota dewan komisaris, anggotadireksi atau pejabat eksekutif padabank.d. Bahwa, perbuatan sebagaimana dimaksudpada butir b merupakan pelanggara prinsipkehati hatian dibidang perbankan dan /atau asas asas perbankan yang sehatsebagaimana dimaksud dalam pasal 28huruf a butir.e.
104 — 213
menerapkan dua ajaran sifat melawan hukum materilbaik dalam fungsi positf maupun dalam pungsi negatif.Bahwa menurut Ahli sifat melawan hukum materil dalam fungsi positifsebagai mana putusan makahmah RI Nomor 003/PPU/IV/2006 unsurmelawan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehinggatidak jelas rumusannya maka itu menjadi tugas hakim merumuskan,Bahwa menurut Ahli azas legalitas hukum pidana materil yang palingpundamental dan menggandung unsur perlindungan dikarenakan sanksipidana merupakan sangsi
Bahwa menurut Ahli apabila kerugian negara telah dikembalikan ke kasdaerah maka tidak ada unsur korupsi karena roh dari undangundangkorupsi bukanlah memberikan sangsi kepada pelaku akan tetapimeminimalisir kerugian negara. Bahwa menurut pendapat Ahli kerugian Negara akibat tidak dilakukanpenyetoran pajak bukanlah pidana korupsi tetapi itu adalah pelanggaranadimitrasi. Bahwa menurut Ahli tidak menyetor pajak ada upaya hukum tersendiri untukmelakukan upaya paksa.
dan Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum tidakterpenuhi;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalilnya tersebut diataspenasihat hukum telan menghadirkan satu orang ahli dipersidangan yaitu : Dr,Dahlan Ali SH.M.Hum.M.Kn pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan : Bahwa menurut Ahli apabila kerugian negara telah dikembalikan ke kasdaerah maka tidak ada unsur korupsi karena roh dari undangundangkorupsi bukanlah memberikan sangsi
177 — 85
Sedangkan terhadap pelanggaranlainnya selain berkaitan dengan syarat dan rukun adalah pelanggaran yangseharusnya ada sangsi tersendiri. Dengan memperhatikan Penetapan Nomor ;0095/Padt.P/2017/PA.Tgrs. tertanggal 30 Maret 2017, majelis hakim pemeriksaperkara a quo telah mempertimbangkan dengan cermat dan tepat, oleh karenaitu Gugatan Para Pengggugat patut untuk ditolak.
61 — 19
tersebut diatas, yang sudah lunas pembayarannyayaitu Dasuki, Nastiyo dan Ruslan.Bahwa terhadap status ketiga orang yang sudah lunas gimananya saksi lupa.Bahwa untuk langkah selanjutnya saksi memanggil yang bersangkutan, laludiadakan pembinaan dan dibuatkan Surat Pernyataan.Bahwa dari mereka ada 4 orang yaitu Imron, Hadi, Yusi dan Carta datang danmengaku bahwa telah menggunakan uang BPR tersebut, lalu dibuatkan SuratPernyataan, bahwa mereka sanggup untuk mengembalikan dengan batas waktutertentu.Bahwa sangsi
BAHARI
Tergugat:
1.BUPATI INDRAGIRI HILIR Cq Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring Teluk Pantaian
3.INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
115 — 12
1.547.033.188,20 (satu milyar lima ratus empatpuluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan koma dua nol rupiah)atas pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring Teluk Pantaian (Paket 3), yang tidaksesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang di atur menurut Pasal91 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasadisebutkan bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan olehkeadaan kahar (Force Majeure) tidak dikenakan sangsi
M.T. FAHRI, SH
Terdakwa:
TEGUH KESUMA Alias TEGUH Alias KOKO
137 — 132
saksi untukmengantikan nama nota faktur, hal ini merupakan satu pemutar balikanfakta karenanya keterangan saksi ini Secara jujur Saya menolak;Bahwa selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum lalu menjadikan keterangankedua saksi ini sebagai satu alat bukti dalam tuntutannya sehinggamenuntut saya terdakwa dengan ancaman hukuman maksimalsebagaimana yang tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 12 Desember 2019;Bahwa sudah sewajarnya apabila ada terjadi kerugian bagi pihakperusahaan, maka sangsi
Terbanding/Penggugat : Ny. APRIDA BAQ PING JIANG
96 — 280
Sehingga berhak dan secara hukum dapat dilegalkan.Yang ada hanyalah pemaksaan kehendak;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat adalah ilusi, knayalan karena bagaimanamungkin halhal itu teijadi, karena tanah milik Penggugat yang telah diperjanjikandengan surat perjanjian tertulis yang belum pernah ditambang dan diambil potensibatu baranya, disepakati kedua belah pihak, ditandatangani oleh keduaPenggugat, saksi dan mengetahui RT.15 yang mengatur, memuat rentang antarahak dan kewajiban serta sangsi antar
57 — 26
Nawan, saksiSuriadi dan Rudi Hartono (DPO) mendatangi saksi Tengku Syahril Azwardi rumahnya dan saksi menanyakan kepada saksi Tengku Syahril AzwarSK Gubernur tersebut sudah ada ditangan ILHAM dijawab TengkuSYAHRIL Wak, Tak usah sangsi , Tidak mungkin ILHAM ISTIZHAR itumenipu tidak jadi dibeli karena teman dekat saya .Bahwa esok harinya saksi mendapat kabar dari saksi Tengku SyahrilAzwar untuk datang kerumah saksi Tengku Syahril Azwar penambahanuang Panjar, kemudian Para Terdakwa menghubungi saksi
48 — 9
Perkara No.203/Pdt.G/2020/PA Slp.nyaman bukan berselingkuh yang notabenya saudara Seseorangmempunyai istri dan 2 (dua) anak masih kecil membuat rumah tanggaorang rusak berantakan akibat perselingkunhan mereka, dan saudaraSeseorang terkena sangsi di kantornya, berdasarkan tabayun tergugatkepada istri Seseorang bahwa saudara Seseorang sering mabukmabukpulang kerumah pergi kekaroke bersama saudari Penggugat yaituPenggugat berdasarkan pengakuan saudara Seseorang kepada istrinya,dan saudari Penggugat
77 — 77
Oleh karenanya berdasarkan kedua ketentuan tersebutpengangkutan barang bukti kayu dalam perkara a quo tanpa dilengkapi notaangkut ataupu SKAU hanyalah dapat dikenakan sangsi administratifsebagaimana ketentuan pasal 16 Ayat (8) Permen LKH No.
Pembanding/Penggugat II : MULHAMAH binti H. MURSIDI
Pembanding/Penggugat III : MULYATI
Pembanding/Penggugat IV : NURHASANAH
Pembanding/Penggugat V : ROHMATULLOH
Pembanding/Penggugat VI : SYARIF HIDAYATULLOH
Pembanding/Penggugat VII : EVI FITRIYANI
Pembanding/Penggugat VIII : AHMAD BAIHAQI
Terbanding/Tergugat I : H. MULYADI MUSLIH
Terbanding/Tergugat II : ARJUNA GINTING, SH
Terbanding/Tergugat III : SUPRIADI bin PUNGUT TANJUNG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR DESA RAWA RENGAS
Terbanding/Tergugat V : KANTOR KECAMATAN KOSAMBI Sebagai PPAT
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG BPN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Turut Tergugat I : TJANOTO HASAN
Terbanding/Turut Tergugat II : INDRAWATI AGUS
Terbanding/Turut Tergugat III : MARTIANIS, SH., Sebagai Notaris atau PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR KELURAHAN JURU MUDI BARU
Terbanding/Turut Tergugat V : KANTOR KECAMATAN BENDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. ANGKASA PURA II
168 — 70
., dan sebaliknya Kuasa HukumPENGGUGAT lah yang di berikan sangsi oleh Dewan Kehormatan Kode EtikAdvokat.
83 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Biaya penurunan sangsi adar Desa Olilit Rp. 2.000.000, ;4. Biaya makan / minum identifikasi lokasi Rp. 2.500.000, ;Ill. PENGUKURAN TEHNIS KADASTERAL :1. Biaya pengukuran tehnis 24,87 Ha lokasiLokasi Sarana perkantoran Pemerintah DaerahKabupaten Maluku (MTB) Rp. 42.532.650, ;2. Biaya pengukuran tehnis 6,85 Halokasi Lapangan terbang olilit Saumlaki Rp. 1.440.000.
114 — 80
Bahwa Saksi telah mengetahui tentang adanyalaranganperselingkuhan di lingkungan TNI, apalagi status Saksi yang sudahmenikah pergi berdua secara sembunyisembunyi dengan Terdakwa yangjuga seorang prajurit TNI yang sudah menikah tanpa sepengetahuansuami Saksi merupakan kesalahan yang sangsi nya dapat di berhentikandengan tidak hormat dari dinas keparajuritan.1624.
106 — 45
tentangjangka waktu tidak diatur ;Bahwa Kepmen No.150 pada ayat (4), setelah skorsing berjalan selama 6bulan dan belum ada putusan maka upah selanjutnya ditentukan olehPanitia Daerah yaitu PHI, dan ahli berpendapat tidak ada aturannya sepertiitu, Sepanjang tidak bertentangan dengan UU masih berlaku ;Bahwa hak perlindungan Serikat didalam manajemen, kebebasanberserikat didalam UU No. 13/2003 kaitannya dengan pasal 28 UU No. 21 /2000 masalah haknya diatur dalam pasal 25 termasuk perlindungan hakmengenai sangsi
141 — 242
dibuktikansesuai asas dalam tertiob hukum acara yang berlaku, yaitu: barang siapa yangmengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untukmenguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harusmembuktikan adanya hak atau peristiwa itu (vide pasal 283 Rbg / 1865 BW);Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum bahwa adalah haksetiap orang untuk mengajukan yang merasa hak dan kepentingannya telahdilanggar, maka penerapan hak tersebut tidaklan beralasan untuk diganjardengan sangsi
360 — 331
oleh ketentuan pasal 1868 KUHPerdata suatu akta utentik atauakta Notaris adalah suatu akta didalammya bentuk yang ditentukan olehundangundang dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai yang berkuasauntuk itu ditempat dimana akta itu dibuat;Bahwa kegunaan akta autentik atau akta Notaris yang dibuat oleh Notaris itudigunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari parapihak yang mengadakan perjanjian sehingga apabila kemudian hari ada salahsatu pihak yang melanggarnya maka akan dikenakan sangsi
54 ayat 1 dimana PPAT wajib melakukanpemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertifikat dan catatan lainnya pada KantorPertanahan dengan menjelaskan maksud dan tujuannya;Bahwa suatu perjanjian batal demi hukum, apabila terjadi pelanggaranterhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan yaitu keharusan adanyasuatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian pasal 1332 sampai1334 KUHPerdata;Bahwa cacatnya akta Notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu aktaNotaris, dan apabila ditinjau dari sangsi
131 — 97
(tiga ratus lima puluhjuta rupiah), telah menimbulkan kerugian moriel bagi PenggugatRekonpensi, dan hal ini dilatarbelakangi karena Penggugat Rekonpensiadalah Aparatur Sipil Negara yang mana dengan proses hukum yangdijalani Penggugat Rekonpensi telah mendapat teguran dari Dinas danmendapat sangsi kedisiplinan yaitu turun jabatan sebagai Kepala Sekolahdan Guru dengan posisi sekarang sebagai Staf serta tidak iagi mendapattunjangan Sertipikasi selama 3 tahun, hal tersebut berakibat menurunkanHal. 20