Ditemukan 3979 data
88 — 7
tersebut diatas terpenuhimaka telahterpenuhi pula syarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebutmelanggar hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan sebelumnya telahdipertimbangkan mengenai status kepemilikan tanahtersebut adalah sah milikPenggugat maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akanPutusan Perdata No. 26/Pdt.G/2015/PN.SKY Hal 40 dari 45mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasaitanah tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan telah melangar
108 — 24
, dan tidak berdasar, oleh karena itudalil gugatan Penggugat tersebut mohon untuk ditolak atau tidak diterima.9 Bahwa, tanggapan atas dalil gugatan Penggugat pada Halaman 4 angka 10Gugatan a quo yang pada intinya yakni :Bahwa, perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakansutau kejadian yang berulang ulang dan menjadi suatu kebiasaan sejak tahun2000 dan telah seijin dari Direktur PT Hati Muatiara Cabang Pusat, makaperbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan dan tidak melangar
SETIAWAN PUTRA, S.Pd.SD.
Tergugat:
BUPATI KAUR
83 — 44
hukum yaitu Ketertiban danKeadilan, yang berakibat kurang kondusifnya masyarakatdan PNS/ASN yang saat ini ada dilingkup Pemerintahandaerah Kabupaten Kaur dan umumnya semua ASN/PNSyang ada di Provinsi Bengkulu;Asas KeterbukaanAdalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umumdengan cara Yang aspiratif,Akomodatif danSelektif, dalamhubungan dengan Putusan A quo, Tergugat Dalammenjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidakakomodatif dalam menyelengarakan Pemerintahan, dalamPutusan Aguo Tergugat telah melangar
43 — 7
Dengan demikianTerdakwa bersama Edi dan Wahyudi telah melangar hak subyektif saksiMuhammad Syarif atas kepemilikan dan penguasaan barangbarang tersebutsehingga merupakan perbuatan melawan hukum.
Pembanding/Tergugat III : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dirjen Bina Marga Cq. Dirjen Jalan Bebas Hambatan, Jalan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar II
Terbanding/Penggugat I : MAHYUDIN
Terbanding/Penggugat II : Sutarji
Turut Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Negara Republik Indonesia C.q. Presiden RI C.q. Pemerintah Provinsi Lampung
106 — 50
Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku;Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenang;Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Auf ONSertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kKekuatan hukummengikat;c. Menetapkan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawanhukum;d.
EDHY HARYANTO
Tergugat:
Kepala Desa Bonangrejo
56 — 27
tersebut tidak diketahuioleh Pimpiman Universitas Indonesia dan tidak sesuai ketentuan yangberlaku di Universitas Indonesia Seperti yang tercantum dalamperaturan Rektor Ul Nomor 020 Tahun 2016 Tentang PedomanPetunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama, dan Surat KeputusanRektor Univeersitas Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 TentangProsedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesankerja sama di Universitas Indonesia; Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat dalam obyekgugatan a quo telah melangar
REZA FIKRI DHARMAWAN,SH
Terdakwa:
ILHAM SUARDI Als. ILHAM Bin H. SAMSUARDI Alm
28 — 19
PDM50/PLW/02/2019 tanggal 28 Maret 2019adalah benar identitas dirinya Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaansehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampumembedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampuuntuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelahdipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Melangar
154 — 44
Pasal 64 Ayat (1)KUHP Atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang lebih dekat dengan perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa PenuntutUmum, selanjut setelah Majelis perhatikan maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Alternatif ke dua yaitu melangar
Terbanding/Penggugat : SOFFIE Alias WARTI Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H,MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Pamanukan selaku PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kepala BPN Subang
Turut Terbanding/Tergugat II : MUYINAH Alias INAH alias SUMANAH Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
Turut Terbanding/Tergugat III : UMYATI Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
164 — 113
dijual oleh Tergugat II dan AWING Bin WASTIR tahun 1987, sehinggaHalaman 30 dari 38 halaman putusan Nomor 25/Pdt/2020/PT.BDG14.sejak tahun 1987 tanah tersebut milik Penggugat), Sejalan denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal01 agustus 1983;Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat point 18 dan 19 hal 17 dan 18bahwa dalil gugatan tersebut adalah benar karena tindakan Turut Tergugat IIsebagai PPAT dalam pembuatan AJB No 281/ JB/IV/1994 tanggal 30 april 1994telah melangar
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
81 — 44
Asas Keterbukaan ;Adalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara Yang aspiratif,Akomodatif danSelektif, dalamhubungan dengan Putusan aquo,' Tergugat Dalammenjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidak akomodatifdalam menyelengarakan Pemerintahan, dalam Putusan aquoTergugat telah melangar Asas ini karena Tergugat Dalammelaksanakan pemerintahanya tidak mengakomodasi Keinginan para pengugat, dan mempelajari semua aturanaturanhukum dan tumpang tindihnya aturan dalam dasar hukumpenerbitan
77 — 59
., Notaris di Denpasar adalah sah dan mengikatpihakpihak yang membuatnya; Menyatakan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi bersalahmelakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepadaPenggugatI Dalam Rekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi dan PenggugatII DalamRekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi berupa : melangar kewajibannya untuk mengosongkan tanah yang dilepaskan haknya untukkepentingan PenggugatI Dalam Rekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi danmeneruskan penguasaannya
25 — 16
Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, danalasan Termohon semuanya tidak benar karena Termohon telahmemutarbalikkan fakta, Justru Termohonlah yang melangar batasannya denganmengabaikan Pemohon dengan cara menghianati pernikahan antara Pemohondan Termohon (selingkuh dengan lakilaki lain), dan Termohonlah yangmeningalkan tempat kediaman bersama diXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKKXKKKXKKXKXKXKXKXKXKXKXKXXX, Kabupaten Bombana tetapnyapada Agustus 2017 dan sebenarnya keinginan Termohonlah yang mengebungebu untuk berpisah
148 — 60
Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dan sebagian besar saksi bertempattinggal di wilayah Madiun dengan demikian Pengadilan Negeri Madiunberwenang mengadili perkara Terdakwa Gunadi Bin Suro SlametMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaantunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
1.I Ketut Wiratjana, SE
2.PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRA CANDRA
Tergugat:
1.Lembaga Penjamin Simpanan
2.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LEGIAN Qq Tim Likuidasi
3.LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
4.PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT LEGIAN (DL)
361 — 243
PERKREDITANRAKYAT LEGIAN, adalah merupakan perbuatan yang melangar hukumyaitu. bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagaiLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN sebagaimana ditentukan dalamperaturan perundangundangan sebagai berikut: Undangundang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga PenjaminSimpanan, Pasal 4 a:Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, pasal 5 ayat (1) b:Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4huruf a, LPS mempunyai tugas melaksanakan penjaminansimpanan;
Siti Mutmainah
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
2.Kepala Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
94 — 42
Majelis Hakim tindakan Tergugatmenerima dengan menandatangani serta mengumumkan danmemberlakukan hasil Ujian berupa Berita Acara (Objek Sengketa)merupakan tindakan yang menghargai proses yang telah dilalui sesuaitahapan yang diatur oleh Peraturan Perundangundangan, sehingga sikapTergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang tidakmelanggar atau sesuai dengan asas kecermatan, asas Kepastian Hukum,asas Profesionalitas, dan oleh karenanya alasan gugatan Penggugat yangmenyatakan telah melangar
255 — 80
TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta illegal loging, dalamDakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuanPasal 83 ayat 2 huruf b jo Pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sertaillegal loging;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Jaksa/ PenuntutUmum adalah dakwaan subsidairitas , maka Majelis akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan Primair perbuatan Terdakwa melangar
350 — 19
kayu0) 0) alBahwa perbutan yang dilakukan oleh ATAN Als BADRUN Bin (Alm)ABU BAKAR, Sdr JERI IRAWAN Als JERI Bin WAN SETIAWAN,Sdr MUNGALIM Als LIM Bin PUJIANTO dan Sdr RUDI MULYADI AlsRUDI Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN yang berperan sebagai orangyang mengangkut dan menguasai kayu olahan, memiliki kayuolahan, menebang dan mengolah kayu olahan tersebut tidakdiperbolehkan atau melangar undangundang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; Bahwa untuk perbuatan ATAN Als BADRUN
MUSLIM, SH
Terdakwa:
FADLY
308 — 56
Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenHalaman 17 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN MnkPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
48 — 4
Pel.WIRDA dan kelurga dengan Para Terdakwa ;Bahwa Para Terdakwa masih dalam satu suku;Bahwa terhadap barang bukti telah dibenarkan oleh Para Terdakwa danSaksisaks1;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Para Terdakwa didakwa melangar
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Iswan Noor, S.H.
160 — 123
Bahwa apa yang kita lihat dalamperkara ini sangat jelas, sebelumnya kami mohon maaf adanya kelalaianPenyidik Polres Kutai Barat, dan Saudara Jaksa Penuntut Umum yangkecendrungannya sewenangwenang menegakan hukum, melangar hukumitu sendiri , apa yang dimaksud melanggar hukum adalah sebagai berikut :1.