ERNASIT MARIAM Binti DEDE PARNO dan saksi ARIANTO Bin INDINSAMSUDIN yang harganya sekira Rp. 3.400.000, (tiga juta empat ratusribu rupiah) sehingga bernilai ekonomis dan sangat bermanfaat bagipemiliknya; Bahwa dalam mengambil 2 (dua) buah Handphone yang masingmasing merk OPPO A37 warna emas dan merk ASUS Zenfone 4 Maxwarna hitam tersebut terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yang berhak.Adapun niat terdakwa memiliki barang tersebut adalah untuk dikuasaiseolaholah sebagai miliknya sendiri Bahwa tempus

pada hari Rabu tanggal 20 Juni2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi ERNA SITIMARIAM Binti DEDE PARNO di Dusun Blok Kantor RT.002 RW.006 DesaSituraja Utara Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, dan dalampersidangan telah terungkap fakta 2 (dua) buah Handphone yang masingmasing merk OPPO A37 warna emas dan merk ASUS Zenfone 4 Max warnahitam tersebut diambil oleh terdakwa yang letaknya didalam rumah milik saksiERNA SITI MARIAM Binti DEDE PARNO sehingga dengan demikian telahnyata tempus

Sehingga tindak pidana yang diatur dalampasal 5 ini adalah merupakan tindak pidana pencucian uang pasif;Bahwa yang dimaksud yang berada di dalam atau diluar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan,pembantuan, atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidanaPencucian Uang adalah bahwa ketentuan ini berlaku juga bagi setiaporang yang melakukan perbuatan yang berada di dalam atau diluarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;Bahwa untuk menentukan Tempus

Teori Perobuatan Badan, menentukan bahwa tempus dan locussuatu tindak pidana adalah saat dan dimana perbuatan badanmelakukan tindak pidana;Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti2. Teori instrumen atau alat, menentukan bahwa tempus dari suatudelik adalah saat kapan dan dimana perbuatan badan melakukantindak pidana;3. Teori Terrjadinya akibat, menentukan bahwa tempus dan /ocussuatu tindak pidana terjadi saat akibat suatu tindak pidana terjadi;4.

Teori Terjadi dimanamana, menentukan tempus dan locus suatutindak pidana adalah dapat terjadi berdasarkan perbuatan badandilakukan, atau pada saat alat tersebut berkerja, atau ditempatakibat tersebut terjadi;e Bahwaberdasarkan Teori Perouatan Badan Locus tindak pidana adalahdi daerah Pati Jawa Tengah;2.

perusahaanpersekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadanhukum;Bahwa pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjukoleh Presiden;Bahwa pengertian locus delictie dalam Tindak Pidana Siber ataukejahatan melalui internet atau media elektronik adalah mengingattindakpidana siber dampaknya bersifat lintas negara maka locus delictie dapatdiartikan adalah tempat dimana orang melakukan perbuatan tindakpidana siber atau tempat dimana dampak perbuatan tindak pidana siberdirasakan, untuk tempus

delictie dari tindak pidana siber, tidak terbatassaat seseorang mendisiribusikan maupun mentransmisikan DokumenElektronik atau Informasi Elektronik, akan tetapi sepanjang DokumenElektronik atau Informasi Elektronik masih dapat diakses maka saat itujuga dianggap sebagai tempus tindak pidana siber;Bahwa postingan/unggahankiriman percakapan/chat dimulai saat tindakpidana berupa postingan/unggahan/skiriman percakapan/chat itu dapatdiakses oleh penerima dan berakhir saat informasi elektronik dan/ataudokumen

orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannyasehingga mengakibatkan orang mati dalam pasal ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 Ayat (2) KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan PenasihatHukumnya adalah sebagai berikut : Bahwa Surat dakwaan menyatakan tempus

Patemin Als Noer dilakukanbersama dengan Mokhammad Ragil Prasetya Als Tio Bin Alm Sukarno yang adahubungannya suami istri (dalam perkara terpisah), sehingga elemen atau anasirdari peristiwa tersebut dilakukan secara bersamasama, sedangkan perbuatanTerdakwa berbeda locus dan tempus delictinya dengan perkara Noerhayati,sehingga unsur pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut tidak terpenuhi;Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Terdakwasebanyak 250 botol masingmasing dengan ukuran 1.5 liter yang kemudiandisisinkan 2 botol @ ukuran 1.5 liter dan sebagian penyisihan tersebut disisinkanlagi guna pemeriksaan labolatorium sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoriumtersebut diuraikan dalam berita acara pemeriksaan dengan No Lab4516/KKF/2020 tanggal 27 April 2020;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa danReplik Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Terhadap Surat dakwaan menyatakan tempus

pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindakpidana itu. dilakukan , hal mana setelah Majelis Hakim meneliti surat dakwaantersebut sudah menyebutkan waktu yaitu selasa, tanggal 21 April 2020, sekirapukul 05.00 Wib atau pada waktu di bulan April 2020, serta tempat tindak pidana ituyaitu Di Dusun Made Desa Botoputih, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hal tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat surat dakwaan penuntut umum telah menyebutkan tempus

pemalsuansurat dihitung 12 (dua belas tahun) sejak surat palsu tersebut diketahui olehkorban maupun pihakpihak lain yang dirugikan atas adanya pemalsuan surattersebut;Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa perkaraatas nama ALEX COKROJOYO ALIAS ALEX ANAK DARI (ALM) TJOE PEK HIEbelum daluarsa, karena sebagaimana dakwaan kami Pasal yang disangkakankepada terdakwa adalah Pasal 263 ayat (2) KUHP yang merupakan delik untukmenggunakan Surat Palsu dimana dalam uraian dakwaan kami tempus

delictipenggunaan surat palsu tersebut adalah tanggal 16 Nopember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2009 sehingga apabila kitamengacu pada tempus delicti tersebut belum mencapai batas akhir daluarsanyaperkara tersebut;Bahwa apabila ada perbedaan pendapat mengenai tempus delicti penggunaanSurat Palsu tersebut tentu haruslan pada saat pembuktian yaitu denganmemeriksa saksisaksi, terdakwa dan alat bukti lainnya;Adapun halhal selain yang diatur di dalam Pasal 143 KUHAP

Bahwa benar pada hari Senin dan tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul19.00 WIB (tempus delicti), bertempat di rumah Terdakwa di DusunKriyanan RT 04 RW 06, Desa Wates, Kecamatan Wates, KabupatenKulonprogo (/ocus delicti), telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.4.

Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangansebelumnya bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Dicky SandhityaAlias Jancuk Bin Sangkut yang telah membeli pil Heximer dari Terdakwapada hari Senin dan tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB(tempus delicti), bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kriyanan RT 04RW 06, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo (/ocusdelicti).Halaman 17 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Wat.5.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara (modusoperandi) sebagai berikut : pada hari Senin dan tanggal 13 Agustus 2018sekira pukul 16.00 WIB (tempus delicti), bertempat di rumah Terdakwa diDusun Kriyanan RT 04 RW 06, Desa Wates, Kecamatan Wates, KabupatenKulonprogo (/ocus delicti).

syaratsyarat yang ditentukandalam undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah mengajukanMemori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :a Bahwa Penuntut Umum = sependapat untukpembuktian terhadap perkara tersebut, namunPenuntut Umum tidak sependapat dengan pidanayang dijatuhkan kepada terdakwa;b Bahwa karena terdakwa sudah dua kali melakukantindak pidana yang sama, dimana perkara keduanyaada perbedaan tempus

., berbeda pendapat (dissentingopinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkanhukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, yakni sebagai berikut :e Judex Facti melakukan pemeriksaan perkara adalah berdasarkandakwaan dan unsur sangat penting dalam dakwaan adalah Locusdan Tempus Delicti atau perbuatan pidana, kemudian perbuatanyang dibuktikan salah atau tidaknya

Terdakwa adalah perbuatanyang terjadi pada saat atau waktu sekitar locus atau tempus itu ;e Terdakwa ketika ditangkap oleh saksi M.H.

secara patut dan terulis;Bahwa Termohon Kasasi di Putus Hubungan Kerja sepihak olehPemohon Kasasi sehingga terbukti tanpa ada kesalahan, dengan hakkompensasi sebagaimana Judex Facti terapkan dengan benar, serta berhakatas Upah Proses sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun2015;Bahwa terhadap perselisihan antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi tidak beralasan hukum menerapkan UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena peristiwa perselisinanterjadi sejak 31 Juli 2019 (tempus

Bahwa walupun perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat kejadianperkara (tempus delicti dan locus delicti) adalah sedang memiliki danmenguasai Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabu, namun sabutersebut untuk digunakan oleh Terdakwa karena adanya fakta denganditemukannya seperangkat alat penghisap sabu dan pipet yangdidalamnya masih tersisa sabu.

No. 449 K/Pid.Sus/2015karena substansi perkara (segi materiil) dalam putusan tersebut tidakada korelasinya dan berbeda dengan perkara ini baik dari aspek waktukejadian (tempus delicti) maupun menyangkut barang bukti.Demikian pula pertimbangan hukum terkait dengan kapasitas JOHNROBERT ANDREAS selaku orang yang menyuruh adalah keliru danterkesan premature karena JOHN ROBERT ANDREAS yang didugaselaku orang yang menyuruh sampai saat ini perkaranya belumdilakukan penyidikan karena yang bersangkutan belum

tertangkap(Daftar Pencarian Orang/DPO) terlampir dalam berkas perkara/hasilpenyidikan).Sehingga tidak tepat jika Majelis Hakim menilai perbuatan JOHNROBERT ANDREAS yang jelas berbeda dari segi waktu kejadian(tempus delicti), barang bukti yang berbeda serta selaku orang yangmenyuruh yang belum dijatuhi pidana (masih dalam proses DPO),dijadikan acuan/tolak ukur hukum Majelis Hakim dalam menentukanberat ringannya hukuman yang dijatuhkanterhadap Terdakwa MOH.YUNUS WAHYUDI, dkk.1.2.Majelis Hakim telah

keliru dalam menilai Putusan Pengadilan NegeriBanyuwangi Nomor : 486/Pid.B/2013/PN.BWI atas nama Terdakwa M.IMAM GOZALI, S.H. yang pada pokoknya dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana penjara selama 05 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari,karena substansi perkara (segi materiil) dalam putusan tersebut tidakada korelasinya dan berbeda dengan perkara ini baik dari aspek waktukejadian (tempus delicti) maupun menyangkut barang bukti;1.3.

Menyebutkan waktu(tempus) dan temp at (locus delictie) serta kKeadaan menunjukkan kepadadakwaan terhadap peristiwaperistiwa dan perbuatanperbuatan tertentu,yang dispesialisasikan dan di individualisasi. Jadi, contoh perbuatanmencuri, atau penipuan yang konkrit;Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakanlandasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa. Berdasarkan rumusansurat dakwaan dibuktikan kesalahan Terdakwa.

;Kesimpulan yang dibuat Jaksa tersebut tentunya merupakan satupelanggaran terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yangmenyebutkan bahwa syarat materiil dalam suatu dakwaan adalah sebagaiberikut :1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan;2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempus delictiedan locus delictie dari tindak pidana yang dilakukan;Penjelasan :a.

Penuntut Umum menyimpulkan adanya uangyang digelapkan sejumlah Rp. 1.118.735.945 (satu milyar seratus delapanbelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh limarupiah) maka Jaksa Penuntut Umum mendakwakannya lagi dalam berkastersendiri hingga terungkap adanya jumlah uang Rp. 1.118.735.945 (satumilyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilanratus empat puluh lima rupiah) tersebut tentunya dengan disertai denganmenyebut dan menguraikan mengenai tempus

Yudi Saputra, waktu kejadianperkara (tempus delicti) pada saat Terdakwa menyampaikan tuduhan korupsi kepadasaksi N. Yudi Saputra melaui saksi Aip Saepudin adalah pada hari Sabtu tanggal 3Mei 2014 sekitar jam 16.00 WIB dan waktu kejadian perkara (tempus delicti) padasaat Saksi Aip Saipudin menyampaikan tuduhan korupsi tersebut kepada saksi N.Yudi Saputra adalah pada tanggal 4 Mei 2014, sedangkan berdasarkan keterangansaksi N.

termasuk kepunyaan orang lain;Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu tersebut adalah seluruhnyaatau sebagian kepunyaan orang lain, dimana terdakwa tidak mempunyai hak samasekali terhadap barang sesuatu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganyakni sesuai dengan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta barangbukti yang diajukan ke persidangan bahwa terdakwa sebagaimana tempus

dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan hendak memiliki atau menguasaibarang sesuatu tersebut ke dalam kekuasaannya yang bertentangan dengan hakobyektif (peraturan perundangundangan yang berlaku) atau bertentangan dengan haksubyektif (hak orang lain).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yaknisesuai dengan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta barang buktiyang diajukan ke persidangan bahwa terdakwa sebagaimana tempus

., dengan AktaNotaris Nomor 260 tanggal 28 April 2010 dengan PemohonBanding;Mengenai waktu/tempus yang diperjanjikan:Sangat tidak memenuhi logika, apabila suatu perjanjian yang dalamhal ini Perjanjian Pengikatan Jual Beli a quo berlaku /egitimate,namun pada kenyataannya Para Termohon Banding sendiri telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengalihkanobjek perjanjian kepada pihak lain.

Nomor 2461 K/Pdt/2015iktikad baik dari Pembanding setelah melewati tempus/waktu untukmemenuhi prestasi yang diperjanjikan sesuai dalam PerjanjianPengikatan Jual Beli, sehingga menjadi justifikasi semu bagi ParaPenggugat/Para Termohon Banding untuk mengalihkan penjualankepada pihak lain tersebut. Hal ini merupakan suatu sebab yangobscuur/kabur/mengadaada;4.

terdakwa telahkeliru apabila menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak benar sehingga bataldemi hukum karena surat dakwaan telah memenuhi syarat formil maupun materiilsesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga tidak ada alasan paraterdakwa menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.Bahwa argumen para terdakwa yang menyatakan agar dakwaan Jaksa PenuntutUmum dinyatakan batal demi hukum dengan alasan Jaksa Penuntut Umum tidakbenar mengenai locus delictie (tempat kejadian perkara), tempus

diberikesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakimmempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan ;Menimbang, bahwa eksepsi Terdakwa I dan Terdakwa II pada pokoknyadapat disimpulkan sebagai berikut :Berdasarkan data dan buktibukti kwitansi, surat pernyataan dan lainlain,surat dakwaan Bapak Jaksa banyak yang tidak benar, sehingga surat dakwaan BapakJaksa menjadi kabur ( obscuur libel) dan khususnya tentang locus delictie ( tempatkejadian perkara ), tempus

Tempus Delicti KaburHal. 45 dari 51 hal. Put.

No. 2244 K/PID.SUS/2011Bapak ketua Mahkamah Agung dan Majelis persidangan yang Mulia, dalamberkas perkara yang saat ini dalam tingkat Kasasi, saya selaku penasehat hukumTerdakwa mengajukan keberatan soal tempus delicti tidak jelas atau kabur.Bila membaca Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Maret2010 dan 8 Juli 2010 dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di BLK AekNatolu Lumban Julu Kabupaten Samosir atau ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri

Balige secara Melawan hukum melakukanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian negaraBahwa tempus delicti dalam dakwaan maupun tuntutan sebenarnya diragukan apakahTerdakwa Junat Marpaung orang yang dimaksud, padahal bedasarkan keterangan saksisaksi dalam berkas maupun keterangan dalam persidangan tak satupun yang melihatbahwa Terdakwa ikut dalam kegiatan selanjutnya.

Karena memang secara jujur JunatMarpaung Terdakwa yang diajukan terlebih dahulu minta ijin kepada atasannya baiksebagai atasan dalam birokrat (SKPD) maupun dalam kepanitiaan pulang karena dalamkeadaan sakit untuk berobat proses Amputasi salah satu anggota tubuh dari padaTerdakwa sehingga Tempus delikti adalah Rekayasa dari pada Penuntut Umum yangwalaupun Hukum membenarkannya soal tempus delikti yang diperbuat oleh JaksaNamun Majelis persidangan tingkat pertama dan banding telah tutup mata terhadap

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkanbahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu (tempus) danHal. 15 dari 27 hal. Put. No. 896K/Pid.Sus/2010tempat (locus) tindak pidana (delict) itu dilakukan.Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut mengandungdua materi yaitu:1).

No. 896K/Pid.Sus/2010tanggal 14 Desember 2008 sudah menguraikan secaracermat, jelas dan lengkap tentang tempus delictidan locus delicti dari perbuatan pidana yangdilakukan terdakwa berikut Cara cara danbagaimana tindak pidana dilakukan. Bahwa pengertian "cermat" merujuk pada sikapketelitian yang berkaitan dengan penerapanperaturan hukum terkait agar tidak terjadikekurangan atau kekeliruan.

Reg.PDS02/Srong/03/2008 tanggal 14 Desember 2008 sudahmenguraikan secara cermat, jelas dan lengkaptentang tempus. delicti dan locus delicti dariperbuatan pidana yang dilakukan terdakwa berikutCara cara dan bagaimana tindak pidana dilakukan.Untuk menunjang pendapat' tersebut majelis hakimbanding menguraikan pengertian tentang "cermat" yaitusikap penelitian yang berkaitan dengan penerapanperaturan hukum terkait agar tidak terjadi kekuranganatau. kekeliruan.

karena itu maka Putusan Judex Facti dalam perkara ini haruslahdibatalkan dan kemudian diperbaiki dengan mencantumkan status barang buktiberupa sebidang tanah seluas 3.782 M2 dan Bangunan Seluas 198 M2 yangterletak di Jalan Poros lingkungan IV Wundubatu Kelurahan RahandaunaKecamatan Poasia Kota Kendari ;Dalam tara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndangyakni dalam hal :Judex Facti telah mempertimbangkan dan memutus perkara ini tidakberdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu tempus

MASYHUR MASIE ABUNAWAS,M.Si dan menjadiTerdakwa";Bahwa pertimbangan aquo telah keluar dari konteks surat dakwaan yangmenjadi dasar pemeriksaan dalam persidangan dimana terdakwa didakwadengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan/ kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kKeuangan Negara atauperekonomian Negara yang dilakukan dalam kurun waktu atau tempus delictibulan Januari tahun 2007 sampai

dapat disimpulkan sewaktu Terdakwamenerbitkan SK tersebut terkandung maksud atau tujuan agar dirinya danIr .AAMUSAKKIR MUSTAFA ,MM memperoleh penghargaan berupa assetmilik Pemerintah Kota Kendari dengan demikian unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi";"menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkanberkurangnya asset milik pemerintah Kota Kendari maka unsur dapatmerugikan keuangan Negara telah terpenuhi";Namun dengan alasan ada surat di luar tempus

Tentang Tempus Delicty.Mengenai Nota Pembelaan Tentang Tempus Delicty. Jika dicermatimaka pada bagian ini keberatannya erat kaitannya dengan materieksepsi mengenai surat dakwaan yang cacat formil.

Maka berdasarkan tempus yangkami buat dalam surat dakwaan yaitu antara tahun 20082012,sehingga yang kami maksud surat palsu dalam hal ini adalah IzinUsaha Perkebunan untuk Budi Daya PT. DSI (IUPB). MengingatIUP B PT. DSI diajukan Suratno Konadi (gesplit) dan diproses olehTerdakwa DRS.

Tentang Tempus DelictyMengenai replik jaksa penuntut umum yang mengatakan tentangtempus delicty tidak dapat diajukan dalam nota pembelaan dan harusdiajukan didalam eksepsi adalah pemahaman yang keliru dari jaksapenuntut umum karena, kesalahan penyebutan tempus delicty barudiketahul pada saat pembuktian melalui suratsurat dan saksisaksiyaitu jaksa penuntut umum pada akhir persidangan pembuktianbarulah menyampaikan bukti surat peninjauan kembali No. 198PK/TUN/2016 tanggal 12 Januari 2017.

Karena pemahaman JaksaPenuntut Umum adalah Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutanbaru mati pada tanggal 12 Januari 2017 berdasarkan putusan PK No.198, jika Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan baru mati padatanggal 12 Januari 2017 mengapa jaksa penuntut umum mengatakantempus delictynya tahun 2008 hingga tahun 2012.Bahwa walaupun kekacuan penyebutan tempus delicty tidak diajukansebagai eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa akan tetapi jikapersidangan baru mengetahui kekacauan penyebutan tempus

delicti kapan menurut Ahli bahwamenurut pendapat Ahli terkait dengan masalah tempus delictisebagaimana penjelasan ahli ini perbuatan yang dilakukan itu yangmana, apakah perbuatan yang didugakan tersebut terbitnya surat yangdiduga palsu atau yang digunakan tahun 2008 atau tahun 2009 ataudigunakan sebagai alat bukti surat di pengadilan tergantung kepadakonstruksi perbuatan pidananya, jadi tempus delicti tergantung kepadaHalaman 129 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakperbuatan apa yang disangkakan

Syarat materiil memuat :Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan(tempus delicti dan locus delicti).Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mempersoalkan tentang perbarengan berlanjutsebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP.