Ditemukan 3979 data
Pembanding/Penggugat II : MUSLIM
Pembanding/Penggugat III : EKO DJOKO WIDODO
Pembanding/Penggugat IV : SARIAMAN POERBA
Pembanding/Penggugat V : RUBYEM NILAWATI
Pembanding/Penggugat VI : MARYAM
Pembanding/Penggugat VII : ELLY NAPITUPULU
Pembanding/Penggugat IX : BISRIYAH
Pembanding/Penggugat X : HJ. RISWANI HANIM
Pembanding/Penggugat XI : HJ. DEMES SUWARNI
Pembanding/Penggugat XII : ENDANG SURIYANTI
Pembanding/Penggugat XIII : ERMA KEUMALA
Pembanding/Penggugat XIV : YULIE ASTUTI
Pembanding/Penggugat XV : SUMIATI
Pembanding/Penggugat XVI : UMMI KALSUM NASUTION
Pembanding/Penggugat XVII : HJ.ERNAWATI SUDJARNI
Pembanding/Penggugat XVIII : YULIMAR TANJUNG
Pembanding/Penggugat XIX : SULIYATI
Pembanding/Penggugat XX : WAGINTEN
Pembanding/Penggugat XXI : ROHANI EVELINA SIMANJUNTAK
Pembanding/Penggugat XXII : ANNI ARIYANTI
Pembanding/Penggugat XXIII : ROHAENY
Pembanding/Penggugat XXIV : LINA
Pembanding/Pe
69 — 55
Tentang gugatan para penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) Bahwa dalil gugatan para penggugat tidak jelas dapat menguraikanperbuatan melangar hukum atau perbuatan yang bertentangan denganketentuan hukum apa yang telah dilakukan tergugat III terhadap parapenggugat atau setidaktidaknya alasan secara hukum.Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2020/PT MDNBahwa dalam dalil gugatan para penggugat menyatakan padapokoknya para penggugat pemilik atas tanah seluas + 8 Ha (delapanhektar) atau
SUNARYO
Tergugat:
1.PT. BANK BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR Cabang Panglima Polim
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kantor Wilayah DJKN Jawa barat
239 — 21
Memerintahkan Kepada PARA TERLAWAN dan TERLAWANlluntuk tidak melakukan LELANG dengan Melangar Hukum atas (SHM)NO.02602/Meruyung atas nama SUNARYO tanpa Fiat Ketua Pengadilansepanjang mengenai 1 (Satu) bidang tanah yang tercantum dalampetitum diatas;7.
Terbanding/Terdakwa : H. EDDY SOFYAN
153 — 102
Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang di susun secara kombinasi atau gabungan yang terdiri dari empatdakwaan yaitu kesatu primer melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, kedua Subsider melangar pasal 263 ayat (2) KitabUndangUndang Hukum Pidana atau kedua primer melanggar Pasal 264ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, kedua subsider melanggarpasal 264 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.
1.Muhammad Bayu Segara, SH
2.ERICHA CAHYO MARYONO,SH
Terdakwa:
FARID FIRMANSYAH ALS FARID BIN HENDI SUHENDI
46 — 6
menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalan melakukan perbuatanseperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukansuatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukumyang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidanaseperti dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaansubsidaritas, primair melanggar pasal 374 Kitab UndangUndang Hukum Pidana,subsidair melangar
MAMIK SULIGIONO,SH.MH.,
Terdakwa:
DEDI SUPRAYOGA Als DEDI DIMAS Bin ZENAL
952 — 438
tidak mau melakukan VCS dengan Terdakwa,Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman VCS tersebutkepada orang terdekat korban, sehingga korban menuruti kemauanTerdakwa yaitu VCS; Terdakwa juga mengancam korba akan menyebarkan rekaman VCSyang telah dibuatnya kepada orang terdekat korban apabila korban tidakmau mengikitu keinginannya untuk melakukan VCS.Perbuatan Cabul sendiri secara klasik sebagaimana diatur dalamketentuan pasal 289 KUHP, oleh R Susilo dalam komentarnya adalahsegala perbuatan yang melangar
140 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikualifikasai sebagai gugatan yang mengandungcacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) adalah pertimbangan hukum tersebut oleh Judex Facti MahkamahSyariyah Aceh dalam memutus perkara yang dimohon kasasi ini cukupkeliru atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebabputusan Mahkamah Agung tersebut yang dikutip oleh Judex FactiMahkamah Syariyah Aceh bukanlah perkara kewarisan, untuk itu JudexFacti Mahkamah Syariyah Aceh salah menerapkan atau melangar
85 — 11
yang dimohonkan oleh Penggugat ;3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara iniDALAM REKONPENSI1.Menolak dalildalil Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan membatalakan dan/atau menyatakan tidak sah dan/atau tidakberharga surat anjuran dinas tenaga kerja dan transimigrasi kabupatenKarawang Nomor 565/6966/HIS ;Menyatakan sah dan berharga atas penerbitan Surat Pemberhentian Kerja281/HRDDSI/X1/2013 tanggal 26 November 2013 ;Menyatakan Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensiterbukti melangar
DARMA WANGSA
Tergugat:
kepala kantor BPN Kabupaten Pesawaran
Intervensi:
SUTOYO
287 — 198
Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun 2011 tentang Pelimpahan KewenanganPemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan PendaftaranTanah Tertentu, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 2012Telah Memenuhi Norma Kepatutan.Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian SertaTidak SewenangWenang.Tidak Melangar
YAYASAN PENOLONG KEMATIAN EKA PRALAYA
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Banyumas CQ Kecamatan Lumbir CQ Pemerintah Desa Parungkamal
174 — 20
Adanya unsur kerugian bagi korban;e Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian itu;Menimbang, bahwa pada mulanya perbuatan melawan hukum diartikanhanya sematamata perbuatan yang melawan atau melangar pasalpasal darihukum tertulis saja. Tetapi sejak tanggal 31 Januari 1919 dalam putusan Hogehalaman 47 dari 52 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN. PwtRaad perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna yaitu mencakupsalah satu dari perbuatanperbuatan sebagai berikut;a.
1.DIDIK YOPPHIE HENDRARTO
2.INDRAWATI
Tergugat:
1.Achmad Orbari disebut juga Achmad Urbari
2.Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
65 — 12
Didik Yopphie Hendrarto denganSurat Ukur No.00344/Kiduldalem/2015 tanggal 11/06/2015 ke An.Achmad Orbari Dalam proses peralihan hak antara lain sebegai berikut :a) Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b) Telah memenuhi norma kepatutan;C) Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;d) Tidak Sewenangwenang;Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Bile) Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan
43 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikelilingi warna menghitam pada seluruh kaki kirisisi depan ;Sehingga saksi korban MARLENA alias LENA mengalami trauma seumurhidupnya ;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya telahberpendapat bahwa segala alasanalasan yang telah dikemukakan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama di dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya yangmenyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum secara alternatif dalamdakwaan Kesatu Primair melangar
123 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 2 Maret 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:Keberatan Pertama:Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melangar
PT. BPR LSE Manggala /Peace & Justice Law Firm
Tergugat:
1.AHMAD HAMBALI HUTASUHUT
2.ADE HIDAYANI
157 — 92
perbuatan melawanhukum;13) Bahwa tindakan yang Kepala KPKNL Batam lakukan adalah mencederairasa keadilan saya yang masih melakukan upaya Kasasi di MahkamahAgung dan tindakan tersebut berpotensi melanggar HAM karena HakDasar saya sebagai manusia diabaikan;14) Bahwa diduga telah terjadi Prosedur Lelang yang tidak prosedural, telahterjadi penyelundupan hukum, tidak menghargai proses hukum yangmasih berlangsung, pemaksaan kehendak atas nama jabatan / Abuse ofPower dan menegakkan hukum tetapi dengan melangar
113 — 55
perkara ini ;Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 20Maret 2015, Nomor Reg.Perk PDM78/Ep.1/Srong/03/2015, yang pada pokoknyaberpendapat sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUSterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/ataupenggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.sebagaimana diatur dan diancam pidana melangar
1.IRNA KUSIAR
2.NILLA AFRISMA
Tergugat:
1.SYAMKI HERIYIMMI
2.SYAMKI KUMALA BETTI
3.LILI SEPTIANA
4.SYAMSILA ARENA
5.ARDINAL
6.HJ. IRLINI JAFRI
7.KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP SUMBAR melalui KEPALA KANTOR BPN KAB PESSEL
8.MARKHALINA SATRIANITA, SH
Turut Tergugat:
1.NURAINI
2.IRIL
3.PEN
143 — 28
E yang telahmenerbitkan Akte Wasiat (Cacat Hukum) melangar pasal 1684 BW, apalagisaksisaksi dalam Akte Wasiat/Hibah, bukan dari pemilik harta wasiatdalam hal ini kemenakannya dari si pemberi Wasiat/Penghibah;Bahwa saya pihak Tergugat Sub. B.1, Ssecara tegas menyatakan dalamjawaban atau Tanggapan, terhadap gugatan Penggugat sangat mendukungdan mebenarkan dalildalil gugatan Penggugat dalam perkara saat ini, tidakada yang harus dibantah Apalagi saya pihak tergugat Sub.
Maman Jalil
Tergugat:
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjungsari
Intervensi:
MUHAMAD YUSUF
192 — 106
/ proses penjaringanbakal calon kepala desa.20.Bahwa yang dimaksud Tergugat telah melanggar asas pelayanan yang21baik yaitu saat Tergugat mengeluarkan Berita Acara Penetapan KepalaDesa Pemilihan Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Maja Tahun 2021Nomor : 140/22Pilkades/VIII/2021 tanggal 22 Agustus 2021 kemudianPenggugat menyampaikan Keberatas atas penetapan tersebut secaratertulis akan tetapi Tergugat tidak mau menerima surat keberatanPenggugat tanpa alasan yang jelas;.Bahwa, selain Tergugat telah melangar
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
ROBIN SUDARMANSYAH Alias ROBIN Bin RUSLAN CAYA
73 — 35
bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1KUHPidana Jo pasal 2 ayat (1), Subsidair melangar
228 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
Monas PermataPersada) yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ISDA, dasargugatan adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata),dan Perjanjian ISDA dan seluruh dokumen turunannya ternyata dibuatdengan melangar hukum, sehingga dengan demikain azas pacta suntservanda tidak berlaku dalam perkara ini;Hal. 50 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014VI.6.
95 — 81
diserahkan oleh pihak Penggugat kepada Tergugatsebagai jaminan pelunasan hutangnya, sehingga jika objek jaminandilelang jelas tidak melanggar hak subjektif Para Penggugat.Tergugat tidak melakukan perbuatan yang melanggar kaidah susila.Tindakan melakukan lelang eksekusi jelas bukan perbuatan susila, akantetapi adalah merupakan perbuatan atau tindakan hukum dibidangkeperdataan, sehingga Tergugat dapat dan diperkenankan oleh hukumataupun undangundang melakukannya;Tergugat tidak melakukan tindakan yang melangar
1.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
2.NIKY JUNISMERO, SH
3.REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
Terdakwa:
RUDY HARTONO Alias RUDY
549 — 426
Menyatakan terdakwa RUDY HARTONO Als RUDY terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan dengan sengajadan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasielektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandangsebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Kesatu Melangar pasal 27Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016