Jamsostek tersebut, dan Pegawai BUMN adalah disamakandengan PNS, maka kalau Pemohon akan menceraikan isterinya (Termohon), makaharus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan Pemohon (Vide Pasal 3 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) PP No. 45 tahun 1990, yang berbunyi:Pasal 3Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 0622/Pdt.G/2013/PA.PBR.Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperolehizin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai

bertanda P 5 yaituadanya izin menggugat cerai yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP 1Raya, Kecamatan Raya Kabupetan Simalungun tertanggal 14 Maret 2016;Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PNPms.Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukanperceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang perubahan atas perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang

sebanyak 2 (dua) bakul, 1 (satu) buah karung yangberisikan padi namun saksi tidak mengetahui secara pastiberat dari karung tersebut, atap bangunan yangmenggunakan seng, bantalan seng, kayu usuk yangdijadikan regel dinding bangunan penggilingan sebelahbarat namun saksi tidak mengetahui padi yang berada didalam penggilingan tersebut ikut terbakar dan miliknyaBahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mengidap suatupenyakit bawaan ataupun seorang yang tidak normalkarena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

menafkahi anak bukanlah sematamatakewajiban seorang ayah, karena apabila ayah adalah seorang yang tidakmampu maka ibu dapat menafkahi anak tersebut sesuai dengankesanggupannya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayah saat ini tidakmempunyai penghasilan yang tetap, akan tetapi dipandang sebagai orang yangmasih sehat dan mampu mencari pekerjaan yang menghasilkan uang untukmembantu biaya nafkah kedua orang anaknya, sedangkan Penggugat sebagaiibu mempunyai penghasilan menetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Tergugat Il), atas dasar kondisi dan keadaan yang penuhketerbatasan baik dari segi domisili/tempat tinggal dan ekonomi masingmasing para Ahli Waris pada akhirnya seluruh Para Ahli Waris secaraLISAN telah sepakat bersama agar dalam pengurusan/penyelesaiantanah yang diatasnya terdapat rumah dinas/rumah Negara MilikPemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang diperuntukkan/dijualkepada (alm) Adolf Haurissa sebagai pengharagaan atas jasajasa (alm)Adolf Haurissa semasa aktif menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

muslihat, keji terhadapanak dan istri dengan demikian Pemohon telah melanggar Pasal 7 ayat (1)serta Pasal 14 Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak ;10.Bahwa pada posita 10 permohonan Pemohon adalah benar dan merupakan11pembuktian yang sempurna atas kemampuan Pemohon terhadap nafkahanak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak serta memang benarPermohon mempunyai kemampuan financial yang lebih dan cenderung kayaraya apalagi dengan pekerjaan salah satunya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Ida Bagus Made Rai;Bahwa dari buktibukti tersebut pula tidak ada bukti autentik dari catatan sipilyang mencatat bahwa antara Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II)dengan Ida Bagus Eka Suryadinatha tersebut telah melaksanakan perkawinanPada Gelahang, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi danPenggugat II Konvensi/Tergugat Il Rekonvensi bukan berstatus kepurusa pula ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12 beralasan hukum untuk ditolak

Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertibAdministrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atauPNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan ;B.

Bukti T2. ; Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018,Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantertanggal 13 September 2018;3.

1979,khususnya diatur dalam Pasal 9 huruf a yang pada pokoknya menyatakan :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeriSipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan, dan didalam Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tidak diatur adanya kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang

, T5,T3 dan terakhir adanya pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 23300000045 tanggal 1 September 2016 (vide bukti T2), dan selanjutnyaberdasarkan pada Pasal 139 UU ASN yang pada pokoknya menyatakan bahwaSemua Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 masih tetap berlakusepanjang belum diadakan peraturan yang baru berdasar UU ASN (vide buktiT17), oleh karenanya mengenai mekanisme Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

DALAM POKOK PERKARA:A DALAM KONVENSI:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untukbercerai dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutsebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ataspanggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan.Menimbang, bahwa Pemohon selaku anggota Polri termasuk Pegawai Negeri Sipilyang belum melampirkan surat izin

Ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara.4) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS;5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danHalaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PGPKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

IndonesiaNomor : B1213/KSP.00/1016/03/2018 tanggal 1 Maret 2018Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan danPengendalian Kepegawaian yang ditujukan kepada Deputi BidangPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BadanKepegawaian Negara;Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

yang ditandatangani oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan Gubernur; Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil tersebut adalah tindakan administratif yang ditujukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang melakukanpelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Perundangundangan di bidangKepegawaian, bukan tindakan administratif yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang

dalam prosesPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman terhadap PeraturanPemerintah ...Halaman 54 dari63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLKPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( VideBukti T 13) tidak diatur mengenai Pemberian Surat Peringatan dan Surat Teguranterlebin dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Pemberhentian karenamelakukan pelanggaran atau tindak penyelewengan; Menimbang bahwa, oleh karena proses Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

Bupati/Walikota dikabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan sebagai berikut :Pasal1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :Angka17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabat yang mempunyai kewenangan

pemula.Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa a quo, Penggugat adalahPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara denganPangkat/Gol.Ruang Penata (IlIl/c), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara (videBukti P1 = Bukti T18) ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Bupati/Walikota dikabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan sebagai berikut :Pasal1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :Angka17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabat yang mempunyai kewenangan

pemula.Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa a quo, Penggugat adalahPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara denganPangkat/Gol.Ruang Penata (IlIl/c), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara (videBukti P1 = Bukti T18) ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 31)2)3)13.14.15.Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat; Bagi Pegawai negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; Dalam permintaan izin atau pemberitahuan

FC Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipilyang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2015,2. FC Kartu Keluarga3. Tanggapan tertulis atas Gugatan Cerai tanggal 16Februari 2017 dimana tidak terdapat salam pembuka yaitu"Assalamualaikum wrWb" dan salam penutup"wassalamu'alaikum wr. Wb."4.b Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugatbekerja untuk mencukupi kebutuhan diri Tergugat sendiri saja,sedangkan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersamaadalah Penggugat.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu apabilaakan menggugat cerai harus mendapat izin dari atasan dan Pemohon telahmendapatkan izin atasan tersebut serta menyerahkannya di persidangan;Bahwa selanjutnya oleh karena Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

aslinya dan hanya dapat dipercaya jikaaslinya bukti tersebut diperlihatkan;Menimbang, bahwa bukti P19 sampai P21 (fotokopi surat pernyataanakan memberitahu tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya,surat pernyataan akan memberi hibah dan surat pernyataan akan memberikanasuransi kesehatan dan pendidikan) telah dinazagelen dan dicocok denganaslinya yang ditandatangani oleh Pemohon dan Pemohon II di atas meterai.Oleh karena asli bukti tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat sipilyang

Putusan Nomor 135 K/TUN/20132222berlaku, yang bersifatkonkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Berdasarkan Petunjuk PengisianLampiran II Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara,Nomor 0)2/SE/1980, tanggal11 Februari 1980, halaman 51, NomorUrut 13, Lajur Angka 7, jelasjelasterdapat uraian sebagai berikut: Apabilaada keberatan dari Pegawai Negeri Sipilyang dinilai, maka Atasan Pejabat Penilaimengukuhkan nilai yang sudah dibuatoleh

kesimpulanyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta tuntutantuntutannya danmohon adanya putusan;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjukkepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYADalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang