Ditemukan 6228 data
435 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa konversi adalah Penyerahan Kebun sekaligus pengalihan hutangdari koperasi kepada petani plasma dengan terlebih dahulu dilakukanPenilaian Tekhnis oleh TIM Terpadu dari Pemerintah Daerah KabupatenBatang Hari berdasarkan PERDA Kabupaten Batang Hari Nomor 21Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan PembangunanPengembangan dan Pembinaan Perkebunan Kelapa Sawit PolaKemitraan Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA)(vide bukti P.57) dan SK Dirjenbun Nomor 11/KB.740/SK DjBun/03.94tentang
74 — 11
Pase, Desa Tanjong Baroh, Kecamatan Samudera,Kabupaten Aceh Utara dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yangdibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Banjirdan BadanBadan Sungai Wilayah II dan diketahui Kepala Dinas Pengairan Aceh ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/TI3 yaitu berupa Laporan HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Nomor 029.28/ALHPK/2013 tanggal23 Agustus 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam PekerjaanPerkuatan
204 — 123
(Fotokopi sesuai dengan asili);Salinan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara NomorPER03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanLelang (Pasal 14). (Fotokopi dari fotokopi);bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, Tergugattelah mengajukan bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikansebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T1 sampai dengan T17, adalahsebagai berikut:1.
136 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak memenuhi persyaratan impor dari instansi tekhnis ;2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabilauntuk barang tersebut telah diajukan PIB dan telah dilakukanpemeriksaan fisik barang ;Bahwa atas barangbarang yang dikirim oleh Penggugat tersebut,importir atau pemilik barang belum pernah mengajukan PIB (PemberitahuanImpor Barang) ;Dengan demikian atas barang yang dikirim olen Penggugat yangberupa silver (perak butiran) yang ternyata tidak sesuai dengan pesanankarena salah
Terbanding/Tergugat : Dra. Asni Mangina Apt
Terbanding/Tergugat : H. Achmad Ridha, SH
Terbanding/Tergugat : Hudaya
Terbanding/Tergugat : Direksi PTP Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I Burau
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu
43 — 75
sengketa II(Pong Kulambu), dimana terjadi perbedaan angka luas dalam BukuTanah seluas + 21,037,5 M2 sedangkan di dalam lampiran GambarSituasi adalah + 4.1037 M2 (angka 4 berobah menjadi angka 2).Bahwa sebagai bukti dari keberadaan bukti surat TI, Il, IIl2 berupaSertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 1977 atas nama Pangiu Mangina BAadalah cacat dimana luas di dalam Gambar Situasi adalah seluas +155.700 M2, namun setelah dihitung luas dari SHM tersebut yangsesungguhnya adalah 163.750 M2.Bahwa didalam system tekhnis
36 — 38
lebihkurang Rp.220.000.000, (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) hinggaRp.240.000.000, (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur diatas dinyatakanterpenuhi;Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain adalah sesuatu barang/benda itu selurunnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Terbanding/Tergugat : PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan
62 — 30
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.Per.03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang Pasal 6ayat 5 poin e;5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15PBI/2012 Pasal ayat 26;6. Menyatakan status kredit Penggugat kepada Tergugat belum masukkategori bermasalah serta belum masuk kategori wanprestasi;7.
98 — 10
Oleh karenanya, Tergugat selaku Penjualsekaligus Kreditur yang beritikad baik dan Tergugat Ill selaku Pembeliyang beritikad baik haruslah dilindungi hakhak dan kepentingankepentingannya secara hukum (Vide Petunjuk Mahkamah Agungsebagaimana Buku Il Pedoman Tekhnis Adminstrasi dan PeradilanPerdata Umum dan Perdata Khusus mahkamah Agung RI hal. 100lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlakutidak dapat dibatalkan).Berdasarkan fakta hukum sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat diatas
75 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sari & Co secara bertahap yaitu :Uang muka sebesar Rp.193.204.216,MC sebesar Rp.415.477.899,MC II sebesar Rp.329.879.513,MC IIl sebesar Rp. 49.397.980,Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kembali maupunmelakukan opname fisik dilapangan secara tekhnis back up datayang diajukan kontraktor sebagai persyaratan pencairan danadengan hasil pekerjaan fisik dilapangan Terdakwa hanya melihatsecara kasat mata hasil pekerjaan dilapangan padahal menurutketentuan Pasalpasal 67 ayat (1) Keppres Nomor : 16 Tahun1994
273 — 166
Satrio, yang dihadirkan oleh Penggugat samasekali tidak dipertimbangkan.Hal ini dapat dilihatdalam pertimbangan putusan para Tergugathalaman 100 paragraf terakhir dikutip, sbb:Menimbang bahwa Notulen Rapat tanggal 01 Mei 2010 olehPemohon ditolak sebagai amandemen atas SPK dengan alasanbahwa notulen rapat sematamata merupakan catatancatatantentang halhal tekhnis lapangan yang dibicarakan pendapattersebut ditunjang oleh pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon(Ir.
84 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangdisaksikan sekurangkurangnya 2 (dua) saksi dari masyarakat sekitar lokasitanah yang ketentuan tersebut tidaklan bertentangan dengan ketentuan yangHalaman 33 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah junctis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah maupun peraturan petunjuk tekhnis
Andi Hermanto, S.H.
Terdakwa:
Eko Karnawan
78 — 59
Bahwa pada Juli 2016 Saksi mendapat jabatansebagai Daunit UP3M Lumajang yang memillikitanggung jawab yaitu. melaksanakan kegiatanGakkumplintatid dan pengawalan WIP, VIP TNI,Materiil maupun Personel Militer di wilayah HukumUP3M Lumajang yang secara tekhnis dibawahDenpom V/3 Malang dan secara Taktis dibawahHal 24 dari 60 hal Putusan Nomor 67K/ PM IIl12 / AD /1IV/ 2021Kodim 0821/Lumajang.Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November2020 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi berada dirumahnya dengan alamat
SEPRINA GINTING
Tergugat:
YAYASAN WESTIN DAMENLOU
68 — 21
Bahwa selain itu, pada bagian pedoman tekhnis peradilan di lingkunganPengadilan Hubungan Industrial ditentukan bahwa serikat pekerja / serikatburuh dan organisasi pengusaha yang terdaftar dapat bertindak sebagaikuasa hukum di PHI untuk mewakili anggotanya (pasal 87 UndangundangHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor : 44/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTNo.2 tahun 2004) merupakan ketentuan khusus (/ex specialis) danmemberi /egal standing kepada Pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruhdan Organisasi Pengusaha untuk
36 — 2
BAMBANG RISHARDANA, SP.B, terhadap saksiNOVILIA, dengan hasil kesimpulan : Cedera kepala ringan; Observasi trauma dada; Luka robek pada jari tangan kiri; Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, yangtidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatanatau pencaharian ; > Hasil pemeriksaan kondisi tekhnis kendaraan kejadian kecelakaan lalu lintas jalandi Jl. Andul Gani BawahJl.
ANDI DEDY PRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
RISTON BAGO, SP
252 — 47
- 8 (delapan) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan perumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/1312/2016,tanggal Mei 2016, tentang pembentukan tim tekhnis kabupaten/kota kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) tahun 2016 beserta lampiran.
- 10 (sepuluh) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan perumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.02/PPPG/2121/2016, tanggal 12 Agustus 2016, tentang pembentukan tim tekhnis tahap II kabupaten/kota kegiatanbantuanstimulantperumahanswadaya(BSPS)tahun2016beserta lampiran.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Bukopin Tbk
Terbanding/Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
64 — 37
menurut penilaian MajelisHakim YLPK Kalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSMuntuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentinganperlindungan konsumen;*"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku 11 PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga SwadayaMasyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentinganmasyarakat,*Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
109 — 35
milyard delapan ratusenam puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah ) dariTERGUGAT I, yang setelah dipotong Ppn dan Pph adalah sebesar Rp2.522.666.655 (Dua milyard lima ratus dua puluh dua juta enam ratus enampuluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);3 Bahwa, sesuai dengan Time Schedule pekerjaan yang telah disepakati antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT selaluberusaha untuk bekerja secara profesional dengan memperhatikan timeschedule dan sesuai dengan spesifikasi tekhnis
190 — 110
Sama dasar gugatan Penggugat yaitu yang pada intinyaadalah mendalilkan adanya wanprestasi terhadap Work ContractAgreement Nomor: 01/Const/2017, bertanggal 29 May 2017, tentangsisa pembayaran stage V( Termijn V) ;Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2021/PN Mtryang mana telah ternyata dan terbukti bahwa pengerjaan proyekpembangunan Villa Caravanserai adalah merupakan kecerobohan danketidakprofesionalan cara kerja, tekhnis kerja dan administrasi pelaporanhasil kerja proyek dimaksud
523 — 796
Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi DKI Jakarta Nomor 1877/1231400/VII/2012, tertanggal 25Juli 2012, Perihal : Pertimbangan Tekhnis Pertanahan Dalam RangkaPermohonan Penerbitan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah AtasHal. 31 Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.10.11.12.13.14.15.16.Bidang Tanah Yang Terletak di Jalan Antasari Kelurahan Cilandak BaratKecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama PT.Prospek Duta Sukses, bukti T3, sesuai dengan aslinya ;Surat IzinPenunjukkan
97 — 12
dan mengaku wartawan dari Media Nasionalmeminta informasi tentang data kependudukan, data raskin, kKemudianminta di cetakkan asrip rincian APB Desa Tempuran Duwur tahun 2015;Bahwa 5 (lima) orang tersebut sudah membawa surat perintah daripimpinan redaksi Media Nasional, selanjutnya Saksi sebagai SekretarisDesa memberikan data tersebut kepada Terdakwa atas persetujuan dandisaksikan Kepala Desa Bapak MUNDOPAR dan disaksikan oleh KaurKesra sudara SUTARWO, Kaur Ekbang saudara BUSRIANTO, KaurPembantu Tekhnis