Bahwa Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang tentang batas waktu mengajukan gugatan Tata UsahaNegara, Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya sehinggamengakibatkan sangat keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini sangatlahbertentangan dengan maksud pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 danpenjelasannya, yang mana tidak sesuai buktibukti yang terkuat selamaHal. 9 dari 12 hal. Put.

adil dalammemeriksa dan memutus perkara a quo, karena Majelis Hakim terlalu berpihakpada Penggugat, hal ini terlihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 29alinia terakhir yang diurai sebagai berikut: Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakimbahwa tanah obyek sengketa a quo adalah milik penggugat sehingga sejalandengan ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yang menentukan bahwa hak milik merupakan suatu hak yangturun temurun, terkuat

Pelawan harusmembuktikan kepemilikan atas objek tersebut;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, sebelum beralihmempertimbangkan alatalat bukti, maka Majelis memandang perlu untukmengemukakan mengenai pengertian hak milik atas tanah sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana berikut:Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dijelaskan bahwa hak milikadalah hak turuntemurun, terkuat

18Juli 1983 ;Menimbang, bahwa pemberian sertifikat tanah dimaksudkan untukmenjamin adanya kepastian hukum dari pemerintah bagi para pemiliktanah dan Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat ; (Perhatikan pasal 19 Undangundang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan dasar Pokokpokok Agraria) ;Menimbang, bahwa diperhatikan pasal 20 ayat (1) UndangundangNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agrariamenyebutkan bahwa Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat

Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKSadanya pemanggilan terhadap pihakpihnak yang berkepentinganterhadap penetapan batas tanah;Bahwa Tergugat telah mengabaikan hak hak Penggugat yang telahmenguasai tanah milik Penggugat secara turun temurun yang telahdijamin oleh Pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria Jo Pasal 24 ayat (2) PPNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960, berbunyi:Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat

Penggugat tidak pernah mengetahui jika diatas tanah hak milikPenggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik a quo oleh Tergugat.Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik a quo diatastanah milik Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundangHalaman 8 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKSundangan khususnya Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 Jo PP No. 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960, berbunyi:Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat

Bahwa dengan demikian senyatanya Putusan perkaraPerdata Nomor : 152/Pdt/1965 tertanggal 7 April 1966 yangmerupakan bukti alas hak dalam perkara a quo TELAHBERKEKUATAN HUKUM TETAP,; lalu berdasarkan bukti P4 s/dbukti P7, maka PENGGUGAT sekarang TERBANDING memilikiLegal Standing yang terkuat dan terpenuh dalam perkara a quo dankarena itu sepatutnya menurut hukum berdasarkan Bukti P1, P3, P15, tersebut kepemilikan lokasi objek sengkata telah timbul danberada pada TERBANDING dahulu PENGGUGAT ;1.4.

Bahwa sebagaimana telah diterangkan pada angka 1.2bahwa dari 15 (Lima Belas) bukti surat yang diajukan PENGGUGATHalaman 49 dari 68 Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT KPGsekarang TERBANDING terkait perkara a quo kemudian diberi kodebukti P1 s/d bukti P15 tersebut sesungguhnya terdapat fakta hukumyang terkuat dan terpenuh serta tidak terbantahkan yakni :> Bahwa bukti P2 adalah satu kesatuan dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari bukti P1;> Bahwa bukti P1 sama dengan Bukti P15, adalah pembaruandari

Bahwa dengan demikian senyatanya Putusan perkaraPerdata Nomor : 152/Pdt/1965 tertanggal 7 April 1966 yangmerupakan bukti alas hak dalam perkara a quo TELAHBERKEKUATAN HUKUM TETAP; lalu berdasarkan bukti P4 s/dbukti P7, maka PENGGUGAT sekarang TERBANDING memilikiLegal Standing yang terkuat dan terpenuh dalam perkara a quo danselanjutnya berdasarkan Bukti P1, P3, P15, tersebut maka secarahukum kepemilikan lokasi objek sengkata telah timbul dan beradapada TERBANDING dahulu PENGGUGAT, sebagaimana juga

Bahwa sebagaimana telah diterangkan pada angka 1.2 danangka 4.1, bahwa dari 15 (Lima Belas) bukti Surat yang diajukanPENGGUGAT sekarang TERBANDING terkait perkara a quokemudian diberi kode bukti P1 s/d bukti P15 tersebut sesungguhnyaterdapat fakta hukum yang terkuat dan terpenuh serta tidakterbantahkan yakni :> Bahwa bukti P2 adalah satu kesatuan dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari bukti P1;> Bahwa bukti P1 sama dengan Bukti P15, adalah pembaruandari putusan Nomor : 152/Pdt/1965 dalam

BahwaPelawan adalah pemilik 1 (satu) hamparan tanah (akan tetapi letaknyaterpisah pisah) terletak di KM 8 Desa Dayun kecamatan Dayun kabupatenSiak dengan luas + 57,2116 ha berikut kebun sawit yang ada diatasnya,masing masing sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik sebagai hakyang terkuat dan terpenuh menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) UU Nomor5 tahun 1960 (UUPA) dengan perincian sebagai berikut :1.1.

untuk suatu usaha perkebunan dan sekaligus juga tidakmemiliki alas hak kepemilikan berdasarkan ketentuan yang berlaku olehkarena hanya sebagai pengelola perkebunan yang diantaranya terhadaptanah milik Pelawan tersebut diatas tetap meyakinkan Pelawan untuk tidakperlu melakukan upaya hukum apapun, sehingga pada akhirnya berdasarkanputusan PK Mahkamah Agung Nomor 158 PK/PDT/2015 tanggal 30 Juli 2015memenangkan gugatan Tergugat sehingga berdasarkan keputusan tersebuthak milik Pelawan yang merupakan hak terkuat

KaidahFikih;OS la gle gts le elas Jue YIArtinya: Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah adaPut. 52/Pdt.G/2015/M s.Lsk. Hal. 8daril6ohal.Menim bang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi Pasal 45 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam yaitu Kedua calon mempelai dapat mengadakanperjanjian perkawinan dalam bentuk : 1.

Bahwa dari hasil telaahan Tergugat 1 atas surat gugatan yangdiajukan oleh Penggugat tertanggal 27 Maret 2012, bahwadalam konteks ini Tergugat 1 menyatakan bahwa secara hukumgugatan Penggugat tersebut masih prematur dan belumwaktunya untuk mengajukan gugatan secara perdata, olehkarena obyek yang disengketakan dalam perkara ini telahmemiliki alas hak yang terpenuh dan terkuat berupa "SertifikatHak Milik No. 2184 atas nama ATIM, Surat Ukur No. 1934/Ungga/2012"; sehingga untuk memenuhi Azas KepastianHukum

pertanyaan dengan baik;Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atauNarkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakahunsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akanmendefinisikan terlebih dahulu halhal sebagai berikut:Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasialas yang sah;Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat

UUPA No.5 Tahun 1960 Pasal 20 yakni : Hak Milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuhi yangdapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingatketentuan........3.23.311ketentuan dalam Pasal 6.

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undangundang No. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menentukan bahwa Hakmilik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6maka setiap pengesahan peralihnan hak diatas Obyek Terperkara yangdisahkan oleh Turut Tergugat IV harus yakini sempurna sebagai alatbukti menurut hukum.9.

;Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2 ~Unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsurtersebut telan terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akanmendefinisikan terlebih dahulu halhal sebagai berikut:Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alasyang sah;Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat

Sedangkan berdasarkan Yurisprodensi MahkamahAgung No. 3176 K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990 yangmenyatakan bahwa sertifikat tanah adalah yang terkuat dan tertinggisebagai bukti kepastian hukum tentang hakhak atas tanah ataudengan kata lain sertifikat hak milik merupakan bukti mutlakmenurut hukum mengenai pemilikan suatu) tanah; ketentuanmengenai sertifikat tanah merupakan bukti otentik dan mutlakyentang pemilikiannya.Dan karenanya terbantah 1 tidak bisa dinyatakan sebagai pemilikobyek sengketa.

hukumnya.Bahwa penguasa selama + 40 tahun dalam hal mengolah danmemanfaatkan obyek eksekusi tersebut (secara turun temurun)pihak ahli waris almarhum Tubi (salah satunya adlah pembantah )terhadap obyek eksekusi telah tidak di sangkal oleh terbantah 1 (lihathal 2 angka 2 baris ke 5 putusan Pengadilan Negeri Bangil tgl 9 Juli2008 No. 01/Pdt.G/2008/PN.Bg)Sesuai dengan pasal 20 ayat 1 UndangUndang No 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, dimana dinyatakanbahwa Hak Mlik adalah hak turun temurun, terkuat

hak atas tanah berhakuntuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara;Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesu aidengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dankewajiban biaya yang disetor ke kas Negara sehingga Kantor PertanahanKabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan danmengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak yang terkuat

perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yangmerupakan hak asasi; Pasal 28H:(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak miliktersebut tidak boleh diambil alin secara sewenangwenang olehsiapa pun;Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak mengklaim jika lokasitanah milik Penggugat di Desa Sekaroh termasuk dalam kawasan hutantetap adalah tidak berdasar karena sebelumnya telah terbit Sertipikat HakMilik sebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat

danterpenuh sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 20 UUPA, yangmenyatakan:Pasal 20:(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6;Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.

Pertanahan yang daerah kerjanya meliputiletak tanah yang bersangkutan;Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesu aidengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dankewajiban biaya yang di setor ke kas Negara sehingga Kantor PertanahanKabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan danmengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak yang terkuat

Dengan demikian Tergugat secarasemenamena merampas hak milik orang lain (Penggugat) yang telahmendapatkan hak milik dari negara, padahal menurut Pasal 20 UUPAmenyatakan Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak atas tanah yangturun temurun, terkuat dan terpenuh;Bahwatindakan Tergugatbertentangan dengan Asas Keterbukaan;Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruff UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanmenerangkan yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah

Oleh karena bukti surat tanah disimpan olehTergugat Rekonvensi, dan meskipun sertifikat tanah merupakan bukti terkuat tentangkepemilikan tanah, namun sertifikat tanah bukan satusatunya bukti kepemilikan tanah(probationis causa), maka Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksisaksi dan buktisurat berupa akta dibawah tangan;Menimbang, bahwa surat bukti T5 yaitu pernyataan Kardiman diatas kertasbermeterai cukup, dan T6 yaitu pernyataan dari Selamat Ananda Nasution diatas kertasbermeterai cukup, menerangkan

H,, Gusti, Fatimah Malik, Dr, Azhar, Amina, Nursal, Syahrir, Nasrul danRiyanti pada tanggal 5 Juni 2012 telah dibalik namakan ke atas namaTergugat II Intervensi;Bahwa Para Penggugat tidak berhak menggugat objek perkara karenamenurut hukum yang dapat menggugat adalah orang yang berkepetingan;Bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang berkepentingan karena ParaPenggugat bukan pemilik tanah objek perkara, sebab menurut Pasal 32Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Sertifikat Hak Milik adalahbukti terkuat

Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat objek perkara karena menuruthukum yang dapat menggugat adalah orang yang berkepentingan bahwaPara Penggugat bukan orang yang berkepentingan karena Para Penggugatbukanlah pemilik tanah objek perkara sebab berdasarkan Pasal 32Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa SertifikatHak Milik adalah bukti terkuat untuk membuktikan hak;Bahwa di dalam SHM Nomor 726, Nagari Nan XX Surat Ukur Nomor 732tanggal 21 April 1980 terdaftar atas nama Rustian, Yusna

gugatan Pelawan pada pokoknya Pelawan menyatakan bahwa tanahyang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah milik Pelawanyang diperoleh karena warisan dari Almarhum tuan bado , hal mana Majelismenganggap bahwa hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwaterhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo melekathak milik pelawan terhadap tanah aquo sebagaimana dalam dalil gugatanpelawan;Menimbang, bahwa Hak milik menurut pasal 20 ayat 1 UUPA adalahhak turuntemurun, terkuat

Terkuat artinya hak milik, atas tanah lebih kuat biladibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktutertentu, mudah dipertahankan dari pihak lain, dan tidak mudah hapus.Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemilikyapaling luas bila dibandingkan denagn hak atas tanah yanng lain, dapatmenjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebihluas dibandingkan atas hak tanah yang lain.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 UUPA, ada 3

sebagaimana disebutkan dalamPasal 16 jo Pasal 53 yaitu : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, HakPakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan Hakhak lainyang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatas yang ditetapkan oleh UndangUndang serta hakhak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ,dan selanjutnya khusus mengenai Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria merupakan hakturun temurun, terkuat

yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari orangtuanya yang bernama GACONG secara hukum tidak dapat dibuktikan dan haruslahdikesampingkan ; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakimbahwa tanah obyek sengketa a quo adalah berasal atau milik dari orang tuaPENGGUGAT yang bernama SANNANU sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 20UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yang menentukanbahwa hak milik merupakan suatu hak yang turun temurun, terkuat

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh BH RIUH padatahun 1997 yang merupakan ahli waris dari (Boia Sula, saudara kandungdari Almarhum Moloku Turungku ) obyek sengketa adalah hak milik atauhak turun temurun , terkuat dan terpenuh dari Almarhumah MolokuTurungku ;10. Bahwa berdasarkan surat keterangan Aminullah Turungku, pada tahun1990 (anak dari Moh Turungku, saudara kandung Moloku Turungku) obyekHal. 2 dari 12 hal. Put.