Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 717/ Pid.B/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Oktober 2011 — Terdakwa RUDI WIDJAJA
20156
  • asuransi;Bahwa benar untuk refund asuransi diikuti dengan kuitansi;Bahwa benar kemudian kuitansi bermaterai distempel dealer dibawa kekasir;Bahwa benar saksi tidak tahu mengapa terdakwa dilaporkan kekepolisian;Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian keberatan dan tidakmembenarkannya yaitu :Bahwa seluruh penjualan Inventaris ada laporan dari saksi;Bahwa kalau harus dijual ada memo dari saksi dan di sampaikan keHARDI YUNARAGA;Bahwa tagihan asuransi ke bagian asuransi sedangkan untuk tekhnis
Register : 30-05-2013 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN TANJUNG Nomor 79/Pid.B/2012/PN.Tjg.
Tanggal 10 Juli 2012 —
7319
  • Adaro sejak 1 April 2002 hingga sekarang bertugasdi bagian survey tambang yaitu menerima data lapangan dan memonitor datalapangan berupa Data hasil pengukuran di lapangan mengenai batas lahan yangakan di bebaskan dari team pengukuran lapangan yaitu dari CV.Prasta atau KGSyaitu konsultan dari team tekhnis pengukuran ;Bahwa alur sampai terjadi pengukuran yaitu pemohon mengajukan permohonanpembebasan lahan kepada PT Adaro, dengan melengkapi datadata berupa KTPserta surat kepemilikan lahan (Bagian land
Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 17 Maret 2016 — ANDRIANTO, S.E
7029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Buana Usada Alkesindo ;Dari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakanmemenuhi syarat kualifikasi;Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukanevaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasiadministrasi terhadap dokumen penawaran masingmasing peserta yaitu CV.Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. BuanaUsada Alkesindo, dan CV.
    No. 29 K/Pid.Sus/2016Dari hasil evaluasi kualifikasi kKedua perusahaan tersebut dinyatakanmemenuhi syarat kualifikasi;Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukanevaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasiadministrasi terhadap dokumen penawaran masingmasing peserta yaitu CV.Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. BuanaUsada Alkesindo, dan CV.
Register : 28-11-2014 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 26/G/2014/PTUN.JBI
Tanggal 11 Mei 2015 — PT BANGUN ENERGY INDONESIA vs. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI
439127
  • Dan dalam hal ini Dinas Energidan Sumber Mineral Kabupaten Batang Hari sebagai Satuan KerjaHalaman 26 dari 143 Halaman Putusan No. 26/G/2014/PTUNJBIPerangkat Daerah Tekhnis bidang Pertambangan, juga telahmelakukan pemberitahuan dan teguran melalui surat berkenandengan kewajibankewajiban yang harus dipenuhi Penggugat.Faktanya, pelunasan iuran tetap tersebut dibayarkan Penggugatpada tanggal 16 September 2014 setelah terbitnya ObjekGugatan.
    jangka wakyu IUP Eksplorasiadalah selama 7 Tahun ;Dalam ketentuan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 ditentukanbahwa IUP Eksplorasi itu beberapa tahap kegiatan, tahap kegiatanpenyelidikan umum, tahap kegiatan eksplorasi, tahap kegiatan studykelayakan, dari beberapa tahap kegiatan itu bisa dilakukan perpanjanganBahwa dalam UndangUndang Nomor4 Tahun 2009 mengatursedemikian rupa persyaratanpersyaratanyangharusdilengkapiolehoemohonuntuk =mendapatkan izinpertambangan antara lain persyaratan administrasi, tekhnis
Register : 14-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 40/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
1.PT. LUBUK NAGA. Diwakili oleh DARNO HARTONO
2.PT. LUBUK SABAN. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
3.PT. LUBUKKISAR RONAMAS. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
453466
  • Tata cara verifikasi tekhnis;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwaprosedur pengajuan IUPHKm meliputi:1. Pengajuan permohonan kepada Menteri;2. Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi;3. Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi, Direktur Jenderalmenyatakan persyaratan administrasi lengkap dan memerintahkan kepalaUPT untuk melakukan verifikasi teknis.4. Kepala UPT membentuk Tim Verifikasi;5.
    dalam pembuktian para pihak tidak adapertentangan terkait prosedur sebagaimana dimaksud peraturan di atas dantidak ada juga bukti untuk itu, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwaHalaman 96 dari 102 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUNJKT.hal yang tidak dipermasalahakan para pihak adalah bukan sengketa dankarenanya tidak perlu dipertimbangkan, tetapi setidaknya dalam konsideranmenimbang objek sengketa 2 diketahui bahwa Gapoktan Naga Jaya telahmengajukan IUPHkm dan telah dilakukan verifikasi tekhnis
Putus : 06-12-2010 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1061 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 6 Desember 2010 — AMINUDDIN WR. ST. Bin WARIS (Alm)
9944 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII BengkuluNomor : 011 / KPTS / B Sum VII / 2007, tanggal 11 Januari 2007tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Irigasi danRawa Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA. 2007; Notulen langkah langkah yang disiapkan oleh Panitia Pengadaanbarang / jasa dalam pelaksanaan kegiatan lelang ; Pengumuman lelang ; Daftar peserta lelang ; Berita Acara Pemasukan Dokumen penawaran ; Berita Acara Evaluasi Administrasi, tekhnis
Register : 24-10-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 23 Januari 2017 — H. ABDUL MAJID Bin H. MAS’UD
6918
  • Kepala Desasleaku Pelaksana kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dari prosespengajuan bantuan dalam bentuk proposal sampai dengan pelaporanpertanggungjawabanpenggunaan dana bantuan saksi selaku Camat Comasmembubuhkan tanda tangan di surat itu sebatas hanya mengetahui kegiatan.Bahwa saksi mengetahui Sumber dana untuk kegiatan Rehabilitasi RumahTidak Layak Huni di wilayah Kecamatn Ciomas khususnya di Desa Sukaharjaadalah dari APBD Kabupaten Bogor.Bahwa di Kecamatan Ciomas ada Tim Pengendali tekhnis
    Bogor.Bahwa tidak ada kriteria knusus sehingga suatu Desa di wilayah KecamatanCiomas ditetapbkan sebagai salah satu Desa penerima bantuan RehabilitasiRumah Tidak Layak Huni.Bahwa ada petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Tekhnis di dalam kegiatanRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut yang diterbitkan oleh pihakDinas Tata Banghunan Dan Pemukiman, dimanan sebelum pelaksananakegiatan para Kepala desa diundang lebih dulu oleh pihak Dinas TataBangunan dan Pemukiman untuk mendapatkan sosialisasi dan penjelasantentang
    Petunjuk pelaksana kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Hun.Bahwa saksi selaku Camat Ciomas turut membubuhkan tanda tangan di dalamproposal pengajuan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yangdiajukan oleh Pihak Desa Sukaharja.Bahwa maksud dan tujuan saksi turut menandatangani di dalam proposal ituadalah untuk pengawasan, dan selain itu penandatanganan saksi selakuCamat juga diatur di dalam Petunjuk Tekhnis kegiatan tersebut.Bahwa saksi selaku Camat Ciomas turut membubuhkan tandatangan
    Bogor tersebut harus dalam bentuk bantuan fisik yaituberupa kegiatan pembangunannya (bahan material dan tenaga kerja disiapkanoleh Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan atau LPM), sehingga tidakdiperbolehkan diberikan dalam bentuk uang.e Bahwa salah satu kriteria warga penerima bantuan adalah masyarakatberpenghasilan rendah, rumahnya tidak layak huni, janda atau jompo, itukriteria yang diutamakan dalam penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layakhuni, dan hal itu termuat didalam Petunjuk Tekhnis kegiatan.e
Register : 07-02-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 Juni 2012 — GIGIH BUDI SETIAWAN BIN MATHEUS SANDY
677
  • Sarana Karya Mandiri untuk pekerjaanpengadaan meubelair 6 ruang kelas SMA Negeri 1 Kuala Kurun TA. 39. 1 (satu) Map barang bukti surat / dokumen yang disita dari Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) an.TERASTO, S.Pd , berupa : 4041421 (satu) buah foto copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak)Nomor : 421.2/1.077.F/Dikmen/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009, pekerjaanpengadaan Meubeler ruang kelas SMA Negeri 1 Jekan Raya dengan rekananCV.
    Membuat laporan hasil kegiatan pelelangan pengadaan barang dan jasa kepadapejabat pelaksana tekhnis kegiatan/ Pembuat komitmen atau pejabat yangmengangkatnya; Bahwa jumlah Paket yang dilelang dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 35 Paket untukkegiatan pengadaan Meubeler sekolah tingkat SMA dan SMK yang tersebar di seluruhKabupaten/Kota se Propinsi Kalteng tahun 2009, anggaran bersumber dari APBD (DAU) DPA SKPD Diknas Prop.
    konsultasidimedia cetak dan elektronik baik local maupun nasional;Melakukan seleksi / penilaian kualifikasi dan menetapkan calon rekanan yang akanmengikuti kegiatan pelelangan Pengadaan barang jasa, jasa konstruksi dan jasakonsultasi;Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penawaran yang masuk;Mengusulkan dan menetapkan calon pemenang;Menandatangani fakta integritas sebelum penanda tanganan kontrakpekerjaan;Membuat laporan hasil kegiatan pelelangan pengadaan barang dan jasa kepadapejabat pelaksana tekhnis
    Sarana Karya Mandiri untuk pekerjaanpengadaan meubelair 6 ruang kelas SMA Negeri 1 Kuala Kurun TA.197 1 (satu) Map barang bukti surat / dokumen yang disita dari Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) an.
Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Klk
Tanggal 16 Maret 2015 — BENNY SUWANDY Als PHAN TJIN TJING Bin PHAN WAN YUN (Alm)
9223
  • TJIN TJING Bin PHAN WAN YUN (Alm) yang diajukan oleh PenuntutUmum sebagai terdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalamsurat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan danmengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis
Putus : 10-01-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 144/Pid.B/2012/PN.LSK
Tanggal 10 Januari 2013 — CHAIRI Bin RAMLI
13531
  • Yahyae Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) diwilayah Kecamatan Cot Girek yang bertugas mengarahkan, membantu danmembina kelompok tani dalam hal masalah tekhnis di lapangan;e Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan Ketua KUD Bukit Makmuryang bertempat di Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten AcehUtara;e Bahwa saksi ada menghadiri rapat di aula KUD Bukit Makmur pada bulanMaret 2012 yang dihadiri oleh 16 (enam belas) Ketua Kelompok Tani (KKT),terdakwa, pengurus
Upload : 27-03-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 82/PDT/2019/PT SMG
PT. REKA ESTI UTAMA lawan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pelebaran Gerbang Tol Banyumanik pada Jalan Tol Semarang-Solo Tahun 2018 dkk
13375
  • Dengan demikian sudah sewajarnya dalildalilPenggugat yang mengadaada ini untuk ditolak;Bahwa Posita Gugatan Penggugat butir 12 (dua belas) adalah tidakbenar, yang benar adalah seperti yang telah Turut Tergugat jawabdiatas bahwa semua persyaratan termasuk dalam Amplop yang berisipersyaratan Administrasi dan Proposal tekhnis telah lengkap dan sesuaiInstruksi Kepada Penawar (IKP) sehingga sangat wajar apabiladinyatakan sebagai Pemenang.
Register : 09-04-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 30-08-2013
Putusan PT PEKANBARU Nomor 64/PID.SUS/2013/PTR
Tanggal 30 April 2013 — OLOAN ARUAN
7369
  • YEREMIASIMAMORA memindahkan saksi DEDI GUNANTARA kedalam mobilmilik terdakwa, sedangkan kedua tas ransel tadi ada dalam penguasaansaksi BUNAYAR dan terdakwa yang membicarakan tekhnis bagaimanamenyisakan sedikit shabushabu itu untuk Sumber Informasi (SI) tanpadiketahui saksi Bripda Pol.
Register : 29-11-2011 — Putus : 27-11-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 630/Pdt.G/2011./PN.Jkt.Sel.
Tanggal 27 Nopember 2012 —
7146
  • lewatwaktu (daluarsa) dan tidak relevan tagi untuk diajukan karena Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Setatan No. 003/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Sel tanggal 4Nopember 2011 telah dilaksanakan dengan telah diberikannya tegoran kepadaPembantah (Termohon Eksekusi) oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011;Selain itu, permintaan provisi dari Pembantah tersebut juga tidak memenuhisyaratsyarat yang ditetapkan baik berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Buku IIPedoman Tekhnis
Register : 13-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 25 /Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.
Tanggal 16 Desember 2015 — I WAYAN PAGEH, SE,MM.
10572
  • Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;g) 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor:
    Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, IWAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERYPRABAWA,SH selaku Anggota, NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NURAZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yangditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitiapengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yangditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKIDPS
    Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, IWAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERYPRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NURAZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yangditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitiapengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yangditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKIDPS
    Gde INDRA HARDIAWAN,SH selakuAnggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GSTKETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE Pselaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar HadirPemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYOSAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar HadirPanitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYOSAMBODHO, SE;2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKIDPS
Putus : 15-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 25/Pid.sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 15 Maret 2016 — - DRS. AMIN TOLOMOO, M.Sc
18939
  • (dilakukanpenuntutan secara terpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) PenyediaanJasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) KotaGorontaloTA. 2011 serta saksisUPARTI UNO, SE., (dilakukan penuntutan secara terpisah)selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik Dan Perpustakaan KotaGorontaloTA. 2010 dan TA. 2011.Pada tanggal01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31Desember 2011 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010
    (Dilakukan penuntutan secara terpisah)selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selakuKepala Seksi Pengelola Data Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP)Kota GorontaloTA. 2011 serta Saksi Suparti Uno, SE., (Dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor
Register : 07-04-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid.Prap/2016/PN.Dps
Tanggal 19 April 2016 — I MADE DAPIR melawan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH BALI
1180825
  • ., M.Kn.mengatakan, bahwa pada Salinan Akta Nomor 15 yang dibuat padakantornya yang dipegang Pak Made Dapir (Pemohon) ada kekeliruan,karena staf yang membuat kekeliruan itu dan ada kemungkinankesalahan tekhnis;bahwa atas pengakuan Notaris Ida Ayu Indra Kondi Santosa, S.H.
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.g/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — WIWIN TEDDY VERNANDO MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
808
  • Gayo Lues(Bencana Alam), dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuatoleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Banjir danBadanBadan Sungai Wilayah II dan diketahui Kepala Dinas Pengairan Aceh ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5/TI3 yaitu berupa Laporan HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Nomor 029.41/ALHPK/2013 tanggal23 Agustus 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam PekerjaanPerkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah
Register : 28-08-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 130/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 2 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : SUWITO LAWINATA LAUW
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA, TBK cq PT. BANK UOB INDONESIA, TBK DIVISI RETAIL CREDIT MANAGEMENT
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
7742
  • "Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha. 7.
Register : 02-08-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PT BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL
Tanggal 24 Agustus 2016 — SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN
6237
  • malam, dan dari beberapa jenis pekerjaanyang dilakukan CCO setelah terdakwa melaksanakan pekerjaan, Konsultanpengawas tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak melakukan pengawasanterhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa Sinandar NataKusuma, kemudian terdakwa tidak pernah membuat laporan kemajuan fisikbaik mingguan maupun bulanan, kemudian konsultan pengawas membuatlaporan mingguan dan bulanan berdasarkan pengamatan secara visual/melihatdi lapangan tanpa melakukan pemeriksaan secara tekhnis
Register : 11-11-2013 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 658/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 13 Januari 2016 — 1. PT. BETANIA PRIMA 2. PT.REMA KASIH Lawan 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA qq. DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN . 2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) qq. DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLSOSKAM .
7357
  • Direktur Jeneral BinaUpaya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standardisasi tekhnis dibidang pembinaan seperti yangdimaksud Pasal 105. Bahwa dalam siruktur organisasinya DirektoratBina Upaya Kesehatan Rujukan adalah bagian dari Direktorat JenderalBina Upaya Kesehatan seperti yang ditegaskan dalam pasal 107Halaman 79 dari 111 hal. Putusan No.658/Pat. G/2013/PN.Jkt.
    Kurangnya koordinasi selama tahap pelaksanaan pembangunan diantarasemua pihak, Dina Kabupaten Sumba Timur maupun Dinas KesehatanSumba Timur tidak memiliki RAB, gambar perencanaan, spesifikasiteknis maupun rencana kerja dan syarat tekhnis pekerjaan Modul Rumahsakit Bergerak.2.