Ditemukan 6228 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-04-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 8/PID.TPK/2020/PT MKS Tanggal 18 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AHMAD YANI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA Diwakili Oleh : YUSUF LAOH, SH
194 — 98
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA Diwakili Oleh : YUSUF LAOH, SH
194 — 98
Menyusun kebijakan tekhnis penyelenggaraan fungsi penunjangurusan pemerintahan bidang keuangan ;b. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjangurusan pemerintahan bidang keuangan;Him 19 dari 52 him Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKSC. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukunganteknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidangkeuangan;d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusanpemerintahan bidang keuangan ;e.
Upload : 29-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Ir. H.M. Sugeng Waluyo SB bin H. Samadi
59 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
JikaKPPN dalam tugasnya sesuai Kepres No. 80 Tahun 2003 besertapetunjuk tekhnis pelaksanaannya, maka perubahan = rekeningperusahaan pemenang lelang tidak bisa digunakan, dan sudah pastikeinginan pihakpihak yang tidak bertanggung jawab untuk memboboluang Negara tidak akan terjadi. Namun kenyataannya karena pejabatKPPN tetap membayar uang termin proyek bukan kepada CV SaptaPanca Karya melalui rekening yang resmi yang dimiliki CV SaptaPanca Karya maka terjadilah kebocoran uang Negara ;Saksi H.
Register : 22-05-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 25-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 318/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 26 September 2018 — Ny.EPI YULIANA >< INDARTO TJAHJONO
91 — 70
91 — 70
Bahwa selanjutnya mengenai tekhnis pembiayaankendaraan tersebut apakah melalui TERGUGAT Ill adalah bukanurusan dari TERGUGAT I.Bahwa TERGUGAT MENOLAK dengan TEGAS dalildalilPENGGUGAT pada poin 9 sampai dengan poin 10 pada halaman 5s/d 7 Surat Gugatannya. Bahwa TIDAK BENAR ada rekayasa dalamproses pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT kepadaTERGUGAT II.
Putus : 03-12-2012 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 54/Pid.Sus/2012/PN.SBY Tanggal 3 Desember 2012 —
59 — 5
59 — 5
DAU setelah dikurangi belanja rutin Kabupaten dandibagi secara proporsional ke tiaptiap Desa, besaran ADD adalah minimal 10% daridana perimbangan;e Bahwa maksud dan tujuan ADD adalah program pemerintah, yang berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah untuk mempercepat pembangunandesa;e Bahwa pembelian sepeda motor inventaris desa yang dibeli dari dana ADD seharusnyadiatasnamakan pemerintah desa karena sepeda motor tersebut milik pemerintah DesaTegalasri, dan apabila ada hambatan tekhnis
Putus : 23-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sda Tanggal 23 Juni 2015 —
43 — 1
43 — 1
Perencanaan InstitutTeknologi Surabaya dan berdasarkan hasil test tersebut dari 20 biji pavingyang telah diambil secara acak oleh pihak lembaga independent tersebut secarateknis keseluruhan paving masuk dalam mutu K400.2122Za242Bahwa berdasarkan hasil uji pemeriksaan kuat tekan concrete paving yangtelah dilakukan oleh laboratorium beton dan bahan bangunan InstitutTeknologi Sepuluh Nopember, dengan nomor 331TPav02/LB3/X/'13,tertanggal 4 Oktober 2013, tersebut secara pengujian mutu dapat di simpulkansecara tekhnis
Register : 28-08-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 16-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 176/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 12 Februari 2015 — PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA;DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARA POS DAN INFORMATIKA
124 — 96
124 — 96
Jadikalau didaerah itu ada yang namanya retribusi;Bahwa tekhnis pelaksanaan pemungutan PNBP di masingmasing Kementerian,sebenarnya kita bisa kembali lagi kepada pemungutan PNBP dan hal ini samadengan di pajak, didalam pajak ada dikenal istilah pungutan pajak Self AssessmentSystem (SAS), Official Assesment System (OAS) dan With Holding. Kalau selfAssesment itu si wajib pajak menghitung sendiri, melapor dan menyetor.
Register : 13-07-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 166/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 19 Nopember 2018 — PT. BORIANDY PUTRA : KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BENCANA PROVINSI DKI JAKARTA
226 — 194
226 — 194
Dwi Jaya, kalau audit BPK semua para pihak dipanggil,intinya bahwa kami hanya melaksanakan LHABPK dan Instruksi Gubernur saja; Bahwa Saksi hanya dilibatkan pada proses unmizing saja, kalau menyangkutprosedur lelang kewenangan ULP dan menyangkut tekhnis kewenangan bagianSaksi selaku PPK;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan masingmasing Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 5 November 2018, dan untukmempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebutsebagaimana
Putus : 28-07-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 135/Pid.B/2015/PN Klk Tanggal 28 Juli 2015 — RISKY DWI SETIAWAN Alias RISKY Bin SURIPNO
133 — 120
133 — 120
DWISETIAWAN Alias RISKY Bin SURIPNO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaiterdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaanPenuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehatjasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barang siapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis
Register : 20-08-2014 — Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 186/PID.SUS/2014/PN.SKW Tanggal 17 Nopember 2014 — SU FONG Als AFONG
101 — 10
101 — 10
FENDI Alias PICU AliasAMEN dari cara membeli namun terdakwa tidak mengetahui sdr.FENDI Alias PICU Alias AMEN membeli dari siapa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat yangdibuat dan di tanda tangani oleh Manager Tekhnis ; Ketut Ayu Sarwetini, Aptdan Berita Acara Pengujian pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 yang dibuatdan ditandatangani oleh Ayu Sarwetini, Apt dan Riski Prananto, S.Farm Aptsebagai Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak yang sesuai denganLP163/N/PLPol/
Putus : 24-04-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 24 April 2012 — BASIYO BIN SURO TINOYO
78 — 10
78 — 10
Bahwa audit tersebut dilakukan sejak tanggal 8 Agustus 2011 s/d.tanggal 26 Agustus 2011 oleh Tim yang terdiri dari :28Pengendali Tekhnis : Suranto, SE. Msi.Ketua Tim : Chusnan.Anggota : Makmur.Bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit AparatPengawasan Fungsional Pemerintah (SAAPFP), dengan caramelakukan pemeriksaan dokumendokumen/buktibukti pendukung, danmelakukan klarifikasi pada pihakpihak terkait antara lain pengurus UPKPNPM Mandiri Kec.
Register : 29-08-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 17-01-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 43/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
DONI MARSELI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH ( KAPOLDA ACEH)
205 — 162
DONI MARSELI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH ( KAPOLDA ACEH)
205 — 162
Manusia Polri angka 5 huruf b, yang memilikikewenangan untuk menerbitkan surat keputusan PTDH untuk pangkat Aiptu kebawah adalah Kapolda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yangberpangkat Bripda dengan Jabatan Brig SAT SABHARA, di kesatuan PolresNagan Raya (vide Bukti P3=Bukti T28), dalam hal ini wilayah Polres NaganRaya tersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, sehingga jikadihubungkan dengan Panduan Tekhnis
Putus : 01-05-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 1 Mei 2012 — Ir. ZULKIFLI, MM bin SYAHBUDDIN ; dkk
74 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 197 K/Pid.Sus/201260tempat dibangun Pasar Hewan tersebut sangat rendah sehingga tidakmemungkinkan untuk dikerjakan sebagaimana gambar dan RAB karenatanahnya mempunya elevasi sangat rendah, sehingga Volume Fondasi yangdicantumkan dalam RAB hanya setinggi 60 cm sangat tidak sesuai dengankeadaan tanah dilokasi pembangunan secara tekhnis untuk melaksanakanpekerjaan pembangunan Pasar Hewan tersebut pihak rekanan memohondilakukan perubahan dengan penambahan Volume Pondasi menjadi 120 cmdan 90 cm, Maka
Register : 25-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 12 Januari 2012 — Hj.YANI WIDIYANI BE, S.Sos ; Drs. SUTRIONO BAE. MM Als. DEDE SUTRIONO
82 — 15
82 — 15
. : 910 / Kep.608Huk/2009 tentang Standar SatuanHarga Barang dan Jasa dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2010.Harga Perkiraan Sendiri Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang Tahun2010.Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010).Buku , Buku I dan Buku II!
Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku I, Buku II dan Buku III Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku I, Buku II dan Buku II! Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
Register : 13-02-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 37/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 30 Agustus 2017 — Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, M.T ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
94 — 59
94 — 59
Bahwa saksi bekerja pada Badan Kepegawaian Nasional dengan jabatansebagai Kepala Sub Direktorat Penetapan Pertimbangan Tekhnis Pensiun PNS,yang bertugas menerima, memeriksa dan membuat resume tentang pemberianPensiun dengan Jabatan IV c keatas; Bahwa saksi mengetahui proses penerbitan Keputusan Presiden yang menjadiobyek sengketa .Dasar pemberhentian Peggugat adalah Pasal 87 ayat (4) hurufb UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Register : 17-12-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon:
SWANDIKA KALU SANGAJI
Termohon:
1.Kepolisian Sektor Tanjung Priok
2.Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
3.Pengadilan Negeri Jakarta Utara
4.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
224 — 429
SWANDIKA KALU SANGAJI
Termohon:
1.Kepolisian Sektor Tanjung Priok
2.Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
3.Pengadilan Negeri Jakarta Utara
4.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
224 — 429
KUHAP gantirugi dapat dilakukan oleh tersangka, tedakwa atau terpidana denganalasan jika ada tindakan dari proses penetepan tersangka, terdakwa,terpidana tidak sesuai dengan peraturan Undangundang atau adakekeliruan dalam proses hukum tersebut kKemudian dapat dilakukanoleh tersangka, terdakwa, terpidana tersebut melalui mekanismeperadilan, pada sisi lain ada PERMA 4 Tahun 2016 tentang laranganPeninjauan Kembali Pra Peradilan dan dalam PERMA tersebut jugaada ditentukan tentang ganti rugi dan secara tekhnis
Register : 22-01-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PA MUNGKID Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd Tanggal 30 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
244 — 178
244 — 178
Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Wahyuningsih yangmerupakan istri dari Tergugat bernama XXXXXX; Bahwa, saksi mengetahuinya langsung karena saksi sebagaipengurus koperasi Pondok yang bertugas mengumpulkan uang dariwarga yang membeli tanah Tergugat untuk diwakafkanlalumenyerahkan kepada Tergugat secara berkala; Bahwa Saksi menyerahkan langsung kepada Tergugat totalRp110.000.000,00, dengan tekhnis secara berkala kirakira bila uangsudah terkumpul mencapai lima juta lebih, saksi serahkan kepadaTergugat
Putus : 20-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1507/Pid.Sus/2016/PN Bks Tanggal 20 Maret 2017 — pidana
- THAMRIN Alias ERWIN
99 — 23
99 — 23
penanggungjawab, KTP, dan ijazah dari apoteker penanggung jawab, lokasi yangberkaitan dengan sarana dan prasarana bangunan dan syaratsyarattersebut diajukan kepada Badan POM, setelah dipenuhi kemudiandiajukan izin prinsip/persetujuan prinsip kepada Kementerian Kesehatanbidang Kefarmasian dan alat kesehatan;Bahwa terdakwa adalah seorang sales freelance dan bukan pelakukefarmasian yang diperbolehkan Undangundang Karena berdasarkanundangundang kesehatan haruslah tenaga kefarmasian yaitu apotekerdan tenaga tekhnis
Register : 26-08-2005 — Putus : 01-05-2006 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 2616/Pid.B/2005/PN.JKT.Sel Tanggal 1 Mei 2006 —
343 — 184
343 — 184
JOKO untuk mengurusi istrinyaSAWAD dan istrinya MUSA dengan cara memberikan bantuan keuangan tiapbulannya yang disanggupi oleh saksi untuk setiap bulannya masingmasingRp.100.000. yang tekhnis bantuan untuk pertama kali diserahkan oleh saksiJOKO SUMANTO al. JOKO secara langsung kepada isteri SAWAD dan isteriMUSA, tetapi untuk selanjutnya akan diambil oleh USMAN atau BAYHAQIsejak bulan April 2005 saksi JOKO SUMANTO al.
Register : 11-02-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 22/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP diwakili oleh R.B. MOHAMMAD AMIN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMENEP
239 — 174
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP diwakili oleh R.B. MOHAMMAD AMIN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMENEP
239 — 174
Asta Tinggi Desa Kebon AgungKecamatan Kota Kabupaten Sumenep;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulen RapatKegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis PelaksanaanEksekusi Asta Tinggi, tanggal 17 Juli 2019;Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah Kepala KepolisianResort Sumenep Nomor : Sprint/1763/VII/PAM.3.3/2019,tanggal 17 Juli 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota Intelejen Nomor :R/NI17/V1I/2019/Satintelkam dari Kepala SatuanIntelkam, tanggal 17 Juli 2019, perihal : Hasil RapatKoordinasi Tehnis Pelaksanaan
Register : 18-12-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 52 /Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS Tanggal 4 Mei 2016 — I NYOMAN MUSTIARA, SH
114 — 54
114 — 54
Dalam mengirimkan surat tersebut sudah melampirkandokumen pendukung antara lain:v Rincian Kelebihan Penerimaan PNBP berdasarkan realisasiT.A 2009v RAB dan TOR penggunaan dan kegiatan yang diusulkanBahwa benar Secara tekhnis penyusunan anggaran untukpenggunaan sisa target PNBP dilakukan oleh Kepala BagianPerencanaan, termasuk dalam menyusun RAB, saksi sendiri tidakpaham apakah sudah menyebutkan luasan tanah atau hargatanahnya, hanya saja yang saksi tahu pada saat saksimenandatangani surat Nomor: 606
NENGAH NAWA menerangkan bahwa dia pernah dihubungi olehsaksi secara lisan untuk membuatkan surat keterangan hargatanah di Desa Jinengdalem, adalah keterangan yang tidak benar,karena terkait dengan tekhnis pengusulan revisi DIPAdilaksanakan oleh Kabag Perencana sehingga saksi tidakmengurusi halhal detail terkait dengan kelengkapan pengusulan,apalagi sampai meminta surat kepada Kades Jinengdalem.> Bahwa benar hasil atau jawaban pusat tentang pengusulan revisiDIPA saat itu selanjutnya saksi mendapatkan
M.Ak untuk membahas usulan DIPArevisi tersebut ke Jakarta ke tim Dirjen Anggaran, dalamHal 124 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dpspembahasan tersebut intinya adalah memverifikasi data dukungyang disyaratkan oleh Dirjen Anggaran untuk terbitnya DIPArevisi, dan saat itu hasil verifikasi sudah terpenuhi, dan akhirnyarevisi DIPA ke7 Tahun 2010 turun dan ditetapkan pada tanggal25 November 2010.Bahwa benar pada saat mengajukan usulan ulang tersebut,urusan tekhnis tersebut saksi tidak
PNBP 2010 revisi setelah ditambahkandengan kelebihan realisasi target dan sisa optimalisasipenggunaan penerimaan PNBP tahun anggaran yang lalu; Copy DIPA Undiksa 2010 revisi terakhir (ke5) Data pendukung RKAKL PNBP revisi penambahan pagu 2010Bahwa benar anggaran yang diusulkan untuk pengadaan tanahdalam RKAKL sebagai data dukung dalam surat tersebutditerangkan sebesar Rp.7.097.260.000 untuk luasan 34.210m2.Anggaran belanja tanah permeternya sebesar Rp.200.000/m2atau Rp.20.000.000/are.Bahwa benar tekhnis