Ditemukan 5911 data
41 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 22ayat (1) Pengesahan Akta Perubahan tanggal 12 Januari 1998, Nomor 6474/BH/PAD/KWK. 10/1/1998 ;Bahwa Pemohon Kasasi mendapat Rp 5.000.000, adalah hak Pemohon Kasasisebagaimana Anggota yang lainnya juga mendapat Rp 5.000.000, tidaktermasuk kategori menguntungkan diri sendiri, sedangkan uang Rp 150.000,merupakan ide atau kerelaan Para Anggota Koperasi untuk operasional ParaPengurus ;3.10.
143 — 165
Sampai saat ini Penggugat tidakpernah menerima panggilan ataupun pemeriksaan olehpihak Kepolisian ;Bahwa tuduhan' tersebut diduga sebagai bentukpencemaran nama baik yang sangat merugikan Tergugat,karena Tergugat digambarkan sebagai sosok/figure Ayahyang buruk dimata anak kelak.3.10.
- Tentang : Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
553.6.3.7,3.8.3.9.Memberikan izin melanjutkan usaha Debitor (on going concern)(Pasal 104 UUK PKPU);Menetapkan biaya hidup Debitor pailit dan keluarganya (Pasal 22huruf c UUK PKPU);Meneruskan atau menghentikan perjanjian yang telah dibuat olehDebitor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 38 danPasal 39 UUK PKPU);Memerintahkan Kurator untuk melakukan perbuatan tertentu atautidak melakukan perbuatan tertentu atas permohonan Kreditor/Panitia Kreditor/Debitor pailit (Pasal 77 UUK PKPU);3.10
67 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atau setidaktidaknya Pelawan menjadi korbanakal licik dari Tergugat , Il dan Ill atau sekarang Terlawan Ill,IV dan V, sehingga Pelawan telah salah beli;3.10.Bahwa pertanggung jawaban pidana maupun perdata yangdibuat oleh Pemohon Kasasi , Il, dan Ill/Tergugat , Il, danlVPembanding , Il, dan Ill (sekarang Terlawan Ill, TerlawanIV dan Terlawan V) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Terlawan maupun Terlawan Il;3.11.Bahwa berhubung masalah buktibukti yang dipergunakanoleh Pemohon Kasasi
137 — 74
obscuur3.9 Menimbang, bahwa dengan pendekatan sistematika urutan materi eksepsitersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsiyang berkenaan kewenangan absolut tersebut dengan menggunakan metoda pendekatanperaturan perundangundangan yang berlaku (statue approach) dan pendekatan konsep(conceptual approach) berupa teori para pakar hukum yang membangun konsep (conceptsis the building blocks of theories) guna menopang metoda statue approach itu sendirisebagai berikut ;3.10
74 — 4
perempuan kandung;
3.5. Siti Hikmah binti M Husin Zaenudin sebagai anak perempuan kandung;
3.6. Siti Umaya binti M Husin Zaenudin sebagai anak perempuan kandung;
3.7. Faruk A bin M Husin Zaenudin sebagai anak laki-laki kandung;
3.8. Siti Nikmah binti M Husin Zaenudin sebagai anak perempuan kandung;
3.9. Siti Anisah binti M Husin Zaenudin sebagai anak perempuan kandung;
3.10
58 — 37
Perwakilan BPKP Provinsi NTT dalam persidangan hari Selasatanggal 24 April 2012 memberi keterangan di bawah sumpah: bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan untuk memberi keterangan ahli sehubungandengan dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan lanjutan Jembatan Nuataus padaDinas Nakertrans NTT tahun anggaran 2005 dan 2006; bahwa dasar penunjukan ahli untuk memberi keterangan adalah surat Kepala KejaksaanNegeri Kupang Nomor B43/P.3.10
145 — 44
12B Blok EW/03 atas nama J. .20) 1 (Satu) unit kendaraan mobil Velfire nomor Polisi B RYL, merek Toyota, NomorRangka : AGH300012498, Nomor Mesin : 2ARH558587, atas nama J. .Dengan alasan bahwa setelah perceraian antara Penggugat denganTergugat hartaharta bersama tersebut belum dibagi dan mohon kepadaPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membaginya.Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 3.(3.1), 3.(3.2), 3.(3.3),3.(3.4),3.(3.5), 3.(3.6), 3.(3.7), 3.(3.8), 3.(3.9), dan 3.(3.10
79 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
KBH2 di Jakartapada tahun 2013 yang sebesar 155.559 unit.Dengan demikian, Kebijakan Kementerian Perindustrian terkait mobil murahtidaklah relevan jika dikaitkan dengan sumber kemacetan, karenanya dalildalildari Pemohon yang menyatakan dampak mobil murah terhadap luar biasanyakemacetan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena tidakdidukung oleh faktafakta di lapangan.3 Pemohon mendalilkan dalam bagian pendahuluan sub memperparahpolusi udara dan memperburuk kesehatan masyarakat angka 3.10
74 — 79
KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN tersebut.Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat VI untuk membayar ongkosperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratusribu Rupiah);"3.10 Bahwa setelah Mahkamah Agung RI memutus perkara a quo, makasecara hukum perkara perdata yang digugat oleh LIU DJAN SENtelah memperoleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde), dimana selanjutnyaPengadilan Negeri Jakarta Selatan memberitahukan PutusanMahkamah
38 — 22
Berita acara penyitaan tanggal 27-11-2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; ------------------------------------------3.10. Berita acara penyitaan tanggal 27-11-2013 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----------------------------------3.11. Berita acara penyitaan tanggal 27-11-2013 senilai Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----3.12.
127 — 70
Tanah / bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat X dengan batas batas :Sebelah Utara : Objek Sengketa BIX Tanah Mardi, dan tanah Andi HarunRasyid Parenrengi alias Cinno ;Sebelah Timur : Tanah Mardi, Tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi aliasCinno dan Objek Sengketa BX ;Sebelah Selatan : Objek Sengketa BX dan Objek Sengketa BVIII ;Sebelah Barat : Objek Sengketa BVIII dan Selokan / Jalan Poros ;Selanjutnya disebut Objek Sengketa BIX ;3.10.
127 — 75
KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN tersebut.Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat VI untuk membayar ongkosperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratusribu Rupiah);"3.10 Bahwa setelah Mahkamah Agung RI memutus perkara a quo, makasecara hukum perkara perdata yang digugat oleh LIU DJAN SENtelah memperoleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap (in kracht van gewjsde), dimana selanjutnyaPengadilan Negeri Jakarta Selatan memberitahukan PutusanMahkamah Agung
663 — 262
Sugiarto);3.10. Surat Keterangan Nomor : 592/92/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 10 (ic. Sairudin);3.11. Surat Keterangan Nomor : 592/93/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 11 (ic. Poniran);3.12. Surat Keterangan Nomor : 592/94/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 12 (ic. Rudi Hartono);3.13. Surat Keterangan Nomor : 592/95/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 13 (ic. Poniman);3.14.
I Ketut Rundung
Tergugat:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Karangasem
Intervensi:
I Wayan Mangku Ramia.,dkk
396 — 337
Dalam berkaspermohonan masih adanya beberapa yang belum terpenuhi namunproses penerbitan SPPT untuk Ketut Rundung tetap dilakukan.Selain itu merujuk pada paragraf 3.10 angka 1c. bahwa pihakBPKAD Kab. Karangasem yang hadir dalam pertemuan mengakuiadanya kekeliruan dari petugas, yaitu pada saat verifikasi lapanganHalaman 26 dari halaman 141 Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN. DPS16.Wetidak mencocokkan dengan peta yang sudah ada.
188 — 191
Cibinong, Kabupaten Bogor;Hingga perkara ini, mempunyai kekuatan hukum yang tetap danmengikat (inkracht van gewijsde);3.10.Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonpensi lalai dalam3.11.melaksanakan putusan aquo, maka Penggugat Rekonpensimohon kepada yang mulia Majelis Hakim, untuk menghukumTergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hariketerlambatan di dalam melaksanakan putusan aquo, yangdibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus,
440 — 293
Hal ini perlu TERMOHON sampaikansupaya Yang Mulia Majelis Hakim tidak beranggapan bahwaanak kalimat tersebut adalah kalimat dari Majelis MahkamahKonstitusi.Bahwa secara umum pokok permohonan dalam Perkara No.15/PUUX1I/2014 menurut Majelis Mahkamah Konstitusiadalah, adanya penjelasan tersebut (Pasal 70 UU Arbitrase)yang menurut Pemohon mengakibatkan norma dalam pasaltersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil,sebagaimana tercantum dalam angka 3.10.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MULYANA SAFITRI, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : IRNA, SH
117 — 247
Suratsurat lain yang berkenaan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan olehPenuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM724/L.3.10/Enz.1/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019 sebagai berikut:KESATUPrimair :Bahwa terdakwa FERIZAL Alias FERI Alias GAEK, pada hari yang tidakdiingat lagi antara tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 April2018 atau setidaktidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampaiHalaman 1 dari 83 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2020
Aminah
Tergugat:
1.Kemntria ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
2.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
3.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Turut Tergugat:
3.Gubernur Sumatera Utara
4.Bupati Batu Bara
5.PT. Waskita Karya
52 — 14
Nilai Penggantian Wajar diartikan sama dengan NilaiGanti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 tahun 2012 (SPI204 3.10).Nilai Penggantian Wajar Sesuai SPI terdiri dari NILAI FISIK dan NILAINON FISIKINilai FisikAset op INilai Non Fisik(Y J yINilai saat Tanggal PenlokHalaman 28 dari 82 Gugatan Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN KisPenjelasan :e Nilai Fisik Aset dari Pemohon adalah Tanah dan Tanaman sehinggapenilai menggunakan Pendekatan Cost Aprroach (Pendekatan Biaya ) (SPI1066.5.a) yaituPenilaian TanahMenilai
66 — 18
Penuntut Umum sejak 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014berdasarkan surat tanggal 05 Juni 2014 No.Print467/Q.3.10/Euh.2/06/ 2014 ;2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Juni 2014sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 berdasarkan surat penetapan tanggal 23Juni 2014 No. 670/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Bjm ;3.