Ditemukan 5920 data
146 — 25
Bahwa hal tersebut tidak dibuktikan oleh PENGGUGAT;3.10 Bahwa pentingnya menjelaskanl membuktikan alas hak yang digunakan PENGGUGATdalam dalilnya untuk menentukan hubungan hukum antara PENGGUGAT terhadap obyek aquo, apakah PENGGUGAT memang benar pemilik tanah a quo atau hanya sebagaipenggarap;3.11 Bahwa tanpa buktibukti otentik dan sah serta adanya keterangan dani saksisaksi yanginemang betul mengetahui peristiwapenistiwa tersebut maka tentu dalilda!
1.TENANG P
2.MULIA STP
3.FARIDAH HANUM.S
4.SUMARINI
5.MARINAH BR PERANGIN ANGIN
6.TEDDY KESMAWANTO
7.NGENA BR GINTING
8.LIWAN SITEPU
9.KASTA BR SEMBIRING
10.SUKA MALEM SEMBIRING
11.FILEM TARIGAN
12.MUHAMMADIQAH MUNTHE
13.MALEM KATANA GINTING
14.NGAKURKEN BR GINTING
15.JUSIA SEMBIRING
16.MISNO
17.APULINA BR KARKO
18.NINA ARIANI
19.AKOR BR SEMBIRING,SE
20.MISNO
21.NJAKAI SEMBIRING
22.SEKULA BANGUN
23.TAMBAR MALEM GINTING
24.SENTOSA SEMBIRING
25.LITNA BR SEMBIRING
26.JOHOM GINTING.S
27.HERMAN GINTING
28.MALEM JENDA SEMBIRING
29.AGUSTINUS SAMURA
30.RAHMAN GINTING
31.MURNIATI BR GINTING
32.PERARIPEN SITEPU
33.AMAN GINTING
34.NIMBANGSA GINTING
35.KAEM GINTING
36.MUHAMAD
37.JUMIKEM
38.ENDA MALEM BR BANGUN
39.UCOK GINTING
40.SETOR GINTING
41.JUSUB GINTING
42.YURIZAL PAYONG, SH
43.YAHYA SITEPU
44.MURNI BR P
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
Intervensi:
PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Medan Putri Hijau
73 — 34
JUSUB GINTING, berupa perladangan yang ke1 (Satu) seluas +3.10. UCOK GINTING, berupa perladangan yang ke1 (satu) seluas +3.11. Sebelah Selatan: Herman Ginting 20m Sebelah Barat : Teddy Kesmawanto 80m20.000 m2, dengan batas batasnya sebagai berikut : Sebelah Utara : Pasar Tengah 100 m Sebelah Timur : Jumiken 200 m Sebelah Selatan: Parit 100 m Sebelah Barat :Akor Br.
96 — 21
berbatasan dengan tanah milik Ramli Monoarfa dan Bermain Habaidata;
3.9.Sebidang tanah sawah dengan luas 2000 M2 belum bersertifikat terletak di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut :- Utara berbatasan dengan tanah milik Makro
- Selatan berbatasan dengan saluran air
- Timur berbatasan dengan tanah milik K Dui dan K Ako
- Barat berbatasan dengan tanah milik K hamu Tanaio
3.10
I Ketut Rundung
Tergugat:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Karangasem
Intervensi:
I Wayan Mangku Ramia.,dkk
404 — 344
Dalam berkaspermohonan masih adanya beberapa yang belum terpenuhi namunproses penerbitan SPPT untuk Ketut Rundung tetap dilakukan.Selain itu merujuk pada paragraf 3.10 angka 1c. bahwa pihakBPKAD Kab. Karangasem yang hadir dalam pertemuan mengakuiadanya kekeliruan dari petugas, yaitu pada saat verifikasi lapanganHalaman 26 dari halaman 141 Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN. DPS16.Wetidak mencocokkan dengan peta yang sudah ada.
196 — 193
Cibinong, Kabupaten Bogor;Hingga perkara ini, mempunyai kekuatan hukum yang tetap danmengikat (inkracht van gewijsde);3.10.Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonpensi lalai dalam3.11.melaksanakan putusan aquo, maka Penggugat Rekonpensimohon kepada yang mulia Majelis Hakim, untuk menghukumTergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hariketerlambatan di dalam melaksanakan putusan aquo, yangdibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus,
148 — 44
12B Blok EW/03 atas nama J. .20) 1 (Satu) unit kendaraan mobil Velfire nomor Polisi B RYL, merek Toyota, NomorRangka : AGH300012498, Nomor Mesin : 2ARH558587, atas nama J. .Dengan alasan bahwa setelah perceraian antara Penggugat denganTergugat hartaharta bersama tersebut belum dibagi dan mohon kepadaPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membaginya.Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 3.(3.1), 3.(3.2), 3.(3.3),3.(3.4),3.(3.5), 3.(3.6), 3.(3.7), 3.(3.8), 3.(3.9), dan 3.(3.10
83 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
KBH2 di Jakartapada tahun 2013 yang sebesar 155.559 unit.Dengan demikian, Kebijakan Kementerian Perindustrian terkait mobil murahtidaklah relevan jika dikaitkan dengan sumber kemacetan, karenanya dalildalildari Pemohon yang menyatakan dampak mobil murah terhadap luar biasanyakemacetan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena tidakdidukung oleh faktafakta di lapangan.3 Pemohon mendalilkan dalam bagian pendahuluan sub memperparahpolusi udara dan memperburuk kesehatan masyarakat angka 3.10
59 — 39
Perwakilan BPKP Provinsi NTT dalam persidangan hari Selasatanggal 24 April 2012 memberi keterangan di bawah sumpah: bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan untuk memberi keterangan ahli sehubungandengan dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan lanjutan Jembatan Nuataus padaDinas Nakertrans NTT tahun anggaran 2005 dan 2006; bahwa dasar penunjukan ahli untuk memberi keterangan adalah surat Kepala KejaksaanNegeri Kupang Nomor B43/P.3.10
78 — 81
KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN tersebut.Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat VI untuk membayar ongkosperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratusribu Rupiah);"3.10 Bahwa setelah Mahkamah Agung RI memutus perkara a quo, makasecara hukum perkara perdata yang digugat oleh LIU DJAN SENtelah memperoleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde), dimana selanjutnyaPengadilan Negeri Jakarta Selatan memberitahukan PutusanMahkamah
147 — 167
Sampai saat ini Penggugat tidakpernah menerima panggilan ataupun pemeriksaan olehpihak Kepolisian ;Bahwa tuduhan' tersebut diduga sebagai bentukpencemaran nama baik yang sangat merugikan Tergugat,karena Tergugat digambarkan sebagai sosok/figure Ayahyang buruk dimata anak kelak.3.10.
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 22ayat (1) Pengesahan Akta Perubahan tanggal 12 Januari 1998, Nomor 6474/BH/PAD/KWK. 10/1/1998 ;Bahwa Pemohon Kasasi mendapat Rp 5.000.000, adalah hak Pemohon Kasasisebagaimana Anggota yang lainnya juga mendapat Rp 5.000.000, tidaktermasuk kategori menguntungkan diri sendiri, sedangkan uang Rp 150.000,merupakan ide atau kerelaan Para Anggota Koperasi untuk operasional ParaPengurus ;3.10.
113 — 25
pasangan AlmarhumKARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dan Almarhumah SURAT;3.9.Bahwa bila dianalisa lebih mendalam dalam Surat Pernyataan dariLurah/ Kepala Desa Ketos pada tanggal 30 September 2009 dandikuatkan oleh Camat Paranggupito pada tanggal 01 Oktober 2009terdapat keterangan sepihak yang menyatakan bahwa Penggugatmerupakan anak yang dilahirkan dari pasangan AlmarhumKARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dan Almarhumah SURATI.Sehingga tindakan dan perbuatan Penggugat secara nyata melawanhak dan adanya etikat tidak baik;3.10
- Tentang : Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
553.6.3.7,3.8.3.9.Memberikan izin melanjutkan usaha Debitor (on going concern)(Pasal 104 UUK PKPU);Menetapkan biaya hidup Debitor pailit dan keluarganya (Pasal 22huruf c UUK PKPU);Meneruskan atau menghentikan perjanjian yang telah dibuat olehDebitor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 38 danPasal 39 UUK PKPU);Memerintahkan Kurator untuk melakukan perbuatan tertentu atautidak melakukan perbuatan tertentu atas permohonan Kreditor/Panitia Kreditor/Debitor pailit (Pasal 77 UUK PKPU);3.10
41 — 23
Berita acara penyitaan tanggal 27-11-2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; ------------------------------------------3.10. Berita acara penyitaan tanggal 27-11-2013 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----------------------------------3.11. Berita acara penyitaan tanggal 27-11-2013 senilai Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----3.12.
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
PENGURUS UNIT KERJA KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL (PUK KSN) PT. SURYA USAHA MANDIR
178 — 190
berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara a quo;TENGGAT WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN ~ UPAYAADMINSTRASI;Bahwa pasal 55 Undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilantata Usaha Negara, yang berbunyi Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa objek sengketa perkara a quo Surat Tanda Bukti Pencacatan OlehHalaman 11 dari 93 halaman/ Putusan Perkara Nomor 148/G/2020/PTUN.BDGA.3.10
TIEN KRISEN
Tergugat:
1.Pimpinan PT.BFI FINANCE INDONESIA T
2.Pimpinan PT.SMART MULTI FINANCE
104 — 21
Tng30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.34.55.56.S7.58.89.60.Foto copy Surat Peringatan Pertama (SP 1) tertanggal 19 June 2017,diberi tanda T 11.3.8;Foto copy Surat Peringatan Kedua (SP 2) tertanggal 26 June 2017, diberitanda T 11.3.9;Foto copy Surat Peringatan Terakhir (SP 3) tertanggal 03 July 2017, diberitanda T II.3.10;Foto copy Agreement Card View, diberi tanda T II.3.11;Foto copy Form Penawaran Pembelian Barang, diberi tanda T II.3.12;Foto copy Kwitansi penjualan
AWILDA,SH
Terdakwa:
Drh.ENNI HASWITA
109 — 35
KerinciUmur/Tanggal lahir : 57Tahun/26 Juli 1961Jenis Kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Komplek Pola Mas Blok C No.13 RT.004 RW.01Kecamatan Padang Timur Kota PadangAgama : IslamPekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala UPTD BalaiLaboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan PadaDinas Peternakan Kesehatan Hewan PropinsiSumatera Barat.Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota oleh:1.2.Penyidik tidak dilakukan Penahanan;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Nomor : Print 558/N.3.10
Pembanding/Penggugat II : SYUHAIRI ISHAK Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat III : SYAMSINAR CHAIRANI Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat IV : SYAHRIZAL SE Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat V : Ir. MUHAMMAD ALI NASIR PURBA Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat VI : IRWANSYAH NASUTION Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat VII : SUSI PRIHARTINI, SE Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat VIII : ROSDIANA Br. PURBA Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat IX : RONALD SIHOMBING Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat X : LIM BUN HOAT atau disebut JIMMY Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat XI : YUNITA ANDRIYANI Diwakili Oleh : DAM HASONANGAN HARAHAP SH
Pembanding/Penggugat XII : RICCIE
83 — 61
2011, tanggal 13 Desember 2011 An.Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SHdi Kisaran; Akta Jual Beli Nomor : 465/2011, tanggal 13 Desember 2011 An.Surianto yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH di Kisaran; Akta Jual Beli Nomor : 444/2011, tanggal 13 Desember 2011 An.Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SHdi Kisaran; Akta Jual Beli Nomor : 440/2011, tanggal 13 Desember 2011 An.Ronald Sihombing yang diperbuat Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SHdi Kisaran;3.10
1273 — 1255 — Berkekuatan Hukum Tetap
takdapat dipertahankan;Bahwa walaupun Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Meulabohtelah melanggar asas retroaktif dan karenanya tidak dapat pertahankanternyata dibiarkan saja oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan jugadibiarkan saja oleh Judex Juns pada tingkat kasasi, maka sangatlahberalasan Majelis Hakim Agung yang mulia yang kelak memeriksaperkara ini mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon aquo, karena putusan tersebut mengandung suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;3.10
451 — 308
Hal ini perlu TERMOHON sampaikansupaya Yang Mulia Majelis Hakim tidak beranggapan bahwaanak kalimat tersebut adalah kalimat dari Majelis MahkamahKonstitusi.Bahwa secara umum pokok permohonan dalam Perkara No.15/PUUX1I/2014 menurut Majelis Mahkamah Konstitusiadalah, adanya penjelasan tersebut (Pasal 70 UU Arbitrase)yang menurut Pemohon mengakibatkan norma dalam pasaltersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil,sebagaimana tercantum dalam angka 3.10.