Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Kabupaten BengkaliS;Dasar Dan Alasan Gugatan)1.

Pembebasan DariJabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis tidakada kaitan dengan Cagar Budaya;10.

Bengkalis Nomor : 14/PDAMKAB/VI/2013/02 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari JabatanPDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara ABEL IQBAL, ST telahbertentangan dengan ketentuan Perundangundangan antara lainyaituPERDA....PERDA Kab.

Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik;e Bahwa Surat Keputusan Nomor : 14/PDAMKAB/VI/2013/01tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAMKab. Bengkalisterhadap saudara Mulyadi dan SK Direksi PDAM Kab. BengkalisNomor : 14/PDAMKAB/VI/2013/02 tanggal 26 Juni 2013 tentangpembebasan dari Jabatan PDAM Kab.

Abel Iqbal,ST telah melakukan tindakanindisipliner dengan tidak masuk kerja (absen) selamabeberapa hari dan sejak SK Direksi PDAM Kab.Bengkalis Nomor : 14/PDAMKAB/V1/2013/02tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab.Bengkalis terhadap saudara Abel Iqbal,ST tidak pernah masuk kerjaBahwa selaku Direksi PDAM Kab.

Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu;Bahwa Keputusan Tergugat No. 821.2/31/K/BKD/2009 tentangPengangkatan Dan Pemberhentian, Pelaksana Pembantu Direktur Ilpada Akademi Kebidanan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara,ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2009 dan Keputusan Tergugat No.821.2/33/K/BKD/2009 tentang Pembebasan Dari Tugas JabatanFungsional Dosen, ditetapbkan tanggal 18 Maret 2009, sedangkankeputusan tersebut baru diketahui Penggugat pada tanggal 1 Juni 2009dan gugatan ini diajukan pada tanggal 27

(in casu Penggugat) dari PelaksanaPembantu Direktur Il Bidang Administrasi pada AkademiKebidanan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Staf DinasKesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Surat Keputusan BupatiNo. 821.2/33/K/BKD/2009 tentang Pembebasan Dari TugasJabatan Fungsional Dosen pada Akademi Kebidanan Tarutung,Kabupaten Tapanuli Utara, secara nyata tidaklah mengutamakanlandasan perundangundangan, kepatutan dan keadilan karenatelah bertentangan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuyaitu

Urut 2 Yang MemberhentikanPenggugat (in casu Jonny Sigalingging) Dari Pelaksana PembantuDirektur Il Bidang Administrasi Akademi Kebidanan TarutungKabupaten Tapanuli Utara Menjadi Staf Dinas KesehatanKabupaten Tapanuli Utara dan Keputusan Bupati Tapanuli UtaraNo. 821.2/33/K/BKD/2009, tentang Pembebasan Dari TugasJabatan Fungsional Dosen, tertanggal 18 Maret 2009 dinyatakanbatal atau tidak sah";Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara)No. 821.2/31/K/BKD/2009, tentang Pengangkatan

No. 272 K/TUN/2010No. 821.2/33/K/BKD/2009, tentang Pembebasan Dari TugasJabatan Fungsional Dosen, tertanggal 18 Maret 2009, telahdinyatakan tidak sah dan batal maka patut dan beralasan pulakiranya menurut hukum apabila "Tergugat (Bupati Tapanuli Utara)diperintahkan untuk membatalkan atau) mencabut KeputusanBupati Tapanuli Utara No. 821.2/31/K/BKD/2009, tentangPengangkatan Dan Pemberhentian Pelaksana Pembantu Direktur Dan Il Pada Akademi Kebidanan Tarutung Kabupaten TapanuliUtara tertanggal 13 Maret

Urut 2 MemberhentikanPenggugat (in casu Jonny Sigalingging) dari Pelaksana PembantuDirektur ll Bidang Administrasi Akademi Kebidanan Tarutung KabupatenTapanuli Utara menjadi Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utaradan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 821.2/33/K/BKD/2009tanggal 18 Maret 2009, tentang Pembebasan dari Tugas JabatanFungsional Dosen pada Akademi Kebidanan Tarutung KabupatenTapanuli Utara;4.

Kepentingan Penggugat Yang DirugikanBahwa penerbitan Surat Nomor: 821.2/Kep.273BKD/2019 tanggal 16Desember 2019 Tentang Pembebasan dari Jabatan a.n Saudara H. MOH.SYAMSUDIN. HS.

Tanggal 16 Desember 2019 Tentang Pembebasan dariJabatan a.n Saudara H. MOH. SYAMSUDIN. HS.

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 821.2/Kep.273BKD/2019.Tanggal 16 Desember 2019 Tentang Pembebasan dari Jabatan a.nSaudara H. MOH. SYAMSUDIN. HS.

Tanggal 16Desember 2019, Tentang Pembebasan dari Jabatan a.n. Saudara H.MOH.

Inti Berkat Indah tertanggal 24 Maret 2017 (Asli);57) Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe dan talaud Nomor: 821.2/25/2001 tanggal 27 Januari 2001 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud An. Dra. H.

TATAWI (legalisir);58) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 821.2/SK/1/2011 tanggal 06 Januari 2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;59) Surat Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 821.2/Sk/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural dan fungsional Dilingkungan pemerintah

HELNINTJE TATAWI (legalisir);60) Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 821.2/SK/20/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe An. Dra.

HELNINTJE TATAWI (legalisir);61) Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 821.2/SK/001/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe An. Dra.

HELMINCE TATAWI, M.Pd Kepala DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sangihe diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepuluan Sangihe Nomor:821.2/SK/01/2012 Tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai NegeriSipil dari dan dalam Jabatan Struktrural dan Fungsional di LingkunganPemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 18 Januari 2012 selakuPenanggungjawab Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Nusa Tabukan berdasarkan SuratKeputusan Kepala

HELMINCE TATAWI selaku Kepala DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihediangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten KepuluanSangihe Nomor: 821.2/SK/01/2012 Tentang Pembebasan danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktruraldan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KepulauanSangihe tanggal 18 Januari 2012 yang merupakan PenanggungjawabKegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri NusaTabukan Tahun Anggaran 2016 yang diangkat

TATAWI(legalisir);58) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 821.2/SK/1/2011tanggal 06 Januari 2011 tentang Pembebasan dan PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon Ill danIV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;59)Surat Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor821.2/Sk/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pembebasan danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Strukturaldan fungsional Dilingkungan pemerintah Kabupaten

HELNINTJE TATAWI (legalisir);60)Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor:821.2/SK/20/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pembebasan danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan StrukturalEselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe An.Dra.

HELNINTJE TATAWI (legalisir);Halaman 323 dari 433 halaman Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN Mnd61)Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor:821.2/SK/001/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembebasan danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Strukturaldan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten KepulauanSangihe An. Dra.

Ada sebagianNarapidana yang telah dibebaskan bersyarat (menikmati SK MenteriHukum dan HAM RI tentang Pembebasan Bersyarat) dan ada yang tidakmenikmati seperti dialami PARA PENGGUGAT yang masih mendekam didalam penjara.

No.PAS.149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan BersyaratYang Belum Dilaksanakan, tertanggal 16 Nopember 2011:6. Nomor: PAS.2.1.VII.16319.PK.01.05.06 Tahun 2011 atas nama Arthur Pelupessy ;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.Nomor : M.H.H16.PK.01.05.04 Tahun 2011 Tentang PencabutanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

No.PAS.89.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan BersyaratYang Belum Dilaksanakan, tertanggal 16 Nopember 2011, denganNomor Perorangan khusus terbatas sepanjang atas nama :7.

Bukti P4 : Salinan Keputusan Tentang Pembebasan Bersyarat No.:PAS.2.XXXI.7940.PK.01.05.06 Tahun 2011 tanggal 10Juni 2011 untuk PENGGUGAT I ; (fotokopi sesuai denganaslinya ) ; 5. Bukti P5 : Salinan Keputusan Tentang Pembebasan Bersyarat No. :PAS.2.XXXVI.8930.PK.01.05.06 Tahun 2011 tanggal 30Juni 2011 untuk PENGGUGAT III ; (fotokopi sesuaidengan aslinya ) ; 6.

Pembebasan Bersyarat NarapidanaA.n.

Pembebasan Dari Jabatan Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Kabupaten Bengkalis tidak ada kaitan dengan CagarBudaya;Bahwa pada diktum Mengingat angka 2 Surat Keputusan tersebutTergugat mereferensi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara konteksitas hukumlangsung tidak mempunyai kualitas/sebab akibat, karena permasalahamhukum tentang Pembebasan tidak ada kaitannya Surat Keputusan dalamperkara a quo, mengingat Bab dan pasal ataupun ayat yang mana yangmenjadi

Pembebasan ParaPenggugat dari Jabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) KabupatenBengkalis.

Pembebasan dari Jabatan PDAMKabupaten Bengkalis.

Sebagai dasar tuduhan pelanggaran didalam terbitnya SuratKeputusan Direksi tentang Pembebasan Dari Jabatan terhadap Pemohon,sehingga Pemohon dalam melakukan upaya hukum gugat menggunakanKeputusan Tergugat/Direksi ini yang salah juga karena Surat Keputusanyang diterbitkan oleh Termohon dalam perkara a quo tidak sah.

Pembebasan dari Jabatan PDAMKabupaten Bengkalis yang tidak berdasarkan hukum/cacat hukum ataunietig hal ini apabila dikomparasikan dengan bukti surat yang telahPenggugat/Pembanding ajukan terdahulu yaitu Bukti P1 hingga P8sangat jelas;Sehingga dari uraian diatas adalah penjelasan kaitannya terhadap SuratKeputusan Direksi PDAM Kabupaten Bengkalis Nomor14/PDAMKAB/V1/201 3/01 dan Surat Keputusan Nomor14/PDAMKAB/V1I/2013/02 tentang Pembebasan dari Jabatan yangdinilai merupakan tindakan Tergugat secara

:Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II memohon agardibebaskan dari biaya perkara dengan alasan bahwa Pemohon danPemohon II adalah orang yang tidak mampu, untuk membayar biayaperkara, untuk itu Sebelum memeriksa pokok perkara tentang pengesahannikah terlebin dahulu majelis memeriksa Permohonan Pemohon danPemohon II tentang pembebasan biaya tersebut;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut majelis telan melakukan pemeriksaan insidentil dan telahmemeriksa alat bukti yang diajukan

terjadi dalam persidangantelah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, makauntuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjukkepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelisterlebin dahulu memeriksa tentang permohonana Pemohon dan PemohonIl tentang

pembebasan dari biaya perkara dengan alasan bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut majelis telan melakukan pemeriksaan insidentil dan telahmemeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon dan Pemohon Il danselanjutnya Majelis Hakim membacakan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.P/2012/PA.Pspk pada tanggal 30 Mei 2012, sebagaimana tercantumdalam Berita Acara Persidangan Nomor 10/Pdt.P/2012/PA.Pspk tanggal 30Mei 2012;Menimbang, bahwa

Put.No.10/Pdt.P/2012/PA.pspkMenimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon denganPemohon II dilaksanakan pada tahun 1985 yaitu setelan UndangundangNomor 1 tahun 1974, tentang peraturan perkawinan, namun kepentinganpengesahan nikah ini adalah sangat urgen yaitu untuk masa depanpendidikan anakanak Pemohon dengan Pemohon Il, oleh sebab ituMajelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan Pemohon II secara Formal dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dengan PemohonIl tentang

pembebasan biaya perkara karena tidak mampu, telah dikabulkanoleh Majelis Hakim, oleh sebab itu Pemohon dengan Pemohon Ildibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 273 Rbg;Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syarayang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Nomor254/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Barang dan Bahan Baku Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada BarangLain Dengan Tujuan Untuk Ekspor, menyatakan bahwa badan usaha wajibmenyelesaikan pertanggungjawaban paling lama pada tanggal 31 Maret 2013terhadap fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang diterimanya berdasarkanKeputusan Menteri Keuangan RI Nomor 580/KMK.04/2003;Bahwa dengan demikian menurut Majelis, penetapan Terbanding sesuai KEP82/BC.8/2013

Aju:000061 9 Bulan 16 BulanTgl 21 Mei 2012 Tgl, 29 Jan 2013 Tgl, 20 Sept 2013 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya menyatakan PMK No.254/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Barang dan Bahan Baku Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada BarangLain Dengan Tujuan Untuk Ekspor, menyatakan bahwa badan usaha wajibmenyelesaikan pertanggungjawaban paling lama pada tanggal 31 Maret 2013terhadap fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang diterimanya

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barangdan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan TujuanUntuk Diekspor;Bahwa PMK 254 Tahun 2011 diubah dengan PMK 176/PMK.04/2013 tanggal 6Desember 2013 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 254/PMK.04/2011 tanggal 28Desember 2011 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan BahanHalaman 11 dari 15 halaman.

Pajak pada halaman 32pada alinea pertama yaitu: Pencantuman dasar hukum PMK 580/KMK.04/2003 tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat laporan pertanggungjawaban eksportidak disampaikan atau ditolak sedangkan barang ekspor sudah dilakukan realisasiekspornya sebelum 12 bulan yaitu PIB tanggal 21 Mei 2012 dan PEB tanggal 29Januari 2013 (sebelum 31 Maret 2013) sesuai dengan PMK 176/PMK.04/2013tanggal 6 Desember 2013 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 254/PMK.04/2011tanggal 28 Desember 2011 Tentang

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang danBahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan UntukDiekspor;Bahwa dengan jelas dan nyata bahwa penetapan Majelis Hakim Pengadilan sebagaidasar hukum PMK 580/KMK.04/2003 Pasal 23 tidak sesuai, seharusnya MajelisHakim Pengadilan Pajak Memakai PMK 176/PMK.04/2013 tanggal 6 Desember 2013tentang Perubahan Atas PMK Nomor 254/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah,Dirakit

Pengadilan Agama Temanggung dengan register Nomor0894/Pdt.G/2016/PA.Tmg tanggal 08 Agustus 2016, yang semua isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapatdidengar jawabannya karena tidak datang menghadap ke persidangan;Bahwa, Pengugat telah memperoleh izin untuk berperkara secara prodeodi Pengadilan Agama Temanggung berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Agama Temanggung Nomor 0894/Pdt.G/2016/PA.Tmg tanggal 15Agustus 2016 tentang

pembebasan biaya perkara dan Surat KeputusanSekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama TemanggungNomor 0894/Pdt.G/2016/PA.Tmg tanggal 15 Agustus 2016 tentang panjarbiaya perkara atas Penggugat (Penggugat) dibebankan kepada DIPAPengadilan Agama Temanggung Tahun 2016;Menimbang, bahwa pada harihari sidang berikutnya (tahap pembuktian)Penggugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke muka sidang dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,padahal terhadap

Hakim berpendapat Penggugat tidakbersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan gugatannya, sesuai dengan Pasal 124 HIR, maka MajelisHakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk digugurkan;Menimbang, bahwa Pengugat telah memperoleh izin untuk berperkarasecara prodeo di Pengadilan Agama Temanggung berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Agama Temanggung Nomor0894/Pdt.G/2016/PA.Tmg tanggal 15 Agustus 2016 tentang

pembebasan biayaperkara dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna AnggaranPengadilan Agama Temanggung Nomor 0894/Pdt.G/2016/PA.Tmg tanggal 15Agustus 2016 tentang panjar biaya perkara atas Penggugat (Penggugat),maka biaya perkara ini sebesar Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2016;Putusan Nomor 0894/Pdt.G/2016/PATmg halaman 5 dari 7Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan

Membebaskan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara;Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya:Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan KetuaPengadilan Agama Kota Tasikmalaya tentang Pembebasan Biaya Perkara atasnama Entis Sutisna bin Burhan (Pemohon ) tanggal 31 Juli 2018, yang manamerupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kKemudian MajelisHakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo ataucumacuma;Bahwa pada hari sidang yang telah

menyatakanmencabut permcohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, makapermohonan para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkansecara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuaidengan Pasal 271272 Rv;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuanketentuan yang terdapatdalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang PedomanPemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama KotaTasikmalaya tentang

Pembebasan Biaya Perkara atas nama Entis Sutisna binBurhan (Pemohon ), tanggal 31 Juli 2018, Pemohon dapat dibebaskan untukmembayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan KuasaPengguna Anggaran Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 31 Juli 2018tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama EntisSutisna bin Burhan (Pemohon I), maka biaya perkara ini dibebankan kepadaNegara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tahun 2018:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati LabuhanbatuNomor 821 .2/3168/BKPPI/2017, Tentang Pembebasan Jabatan Dari JPTPratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 25Agustus 2017, kepada :Nama : Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MANIP : 19650417 1991031004Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)Jabatan : Sekretaris DaerahUnit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu3.

yang berwenang menjatuhkanhukuman seharusnya Gubernur Sumatera Utara sebagai Wakil Pemerintahbukan Bupati Labuhanbatu (vide Pasal 19 huruf a dan Pasal 33 huruf cPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil) oleh karena Bupati Labuhanbatu (Tergugat) bukan Pejabatyang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat denganpembebasan jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu,maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor821.12/3168/BKPPI/2017 Tentang

Pembebasan Jabatan Dari JPT PratamaDilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 25 Agustus2017, atas nama Ir.

Nomor254/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Barang dan Bahan Baku Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada BarangLain Dengan Tujuan Untuk Ekspor, menyatakan bahwa badan usaha wajibmenyelesaikan pertanggungjawaban paling lama pada tanggal 31 Maret 2013terhadap fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang diterimanya berdasarkanKeputusan Menteri Keuangan R.I.

Aju:000061 10 Bulan 17 BulanTgl 19 April 2012 Tgl, 29 Jan 2013 Tgl, 20 Sept 2013 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya menyatakan PMK No.254/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Barang dan Bahan Baku Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada BarangLain Dengan Tujuan Untuk Ekspor, menyatakan bahwa badan usaha wajibmenyelesaikan pertanggungjawaban paling lama pada tanggal 31 Maret 2013terhadap fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang diterimanya

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barangdan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan TujuanUntuk Diekspor;Halaman 10 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 772/B/PK/PJK/2016Bahwa PMK 254 Tahun 2011 diubah dengan PMK 176/PMK.04/2013 tanggal 6Desember 2013 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 254/PMK.04/2011 tanggal 28Desember 2011 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan BahanUntuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan UntukDiekspor;Bahwa dari urutan perubahan di atas dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikanbahwa pertimbangan yang tertera pada Putusan Pengadilan Pajak pada halaman 32pada alinea pertama yaitu

: Pencantuman dasar hukum PMK 580/KMK.04/2003 tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat laporan pertanggungjawaban eksportidak disampaikan atau ditolak sedangkan barang ekspor sudah dilakukan realisasiekspornya sebelum 12 bulan yaitu PIB tanggal 19 April 2012 dan PEB tanggal 29Januari 2013 (sebelum 31 Maret 2013) sesuai dengan PMK 176/PMK.04/2013tanggal 6 Desember 2013 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 254/PMK.04/2011tanggal 28 Desember 2011 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang

OBJEK GUGATAN dan TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN 1 Bahwa, yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor821.2/463/433.206/2009 tentang Pembebasan Tugas dari Jabatan Dokter Spesialis Bedahpada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, tertanggal 7 Mei 2009( Selanjutnya disebut Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009 ) ;2 Bahwa, PENGGUGAT merupakan dokter Spesialis Bedah yangdibebastugaskan dengan Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009tersebut.

Bupati Bangkalan Nomor 821.2/463/433.206/2009 tentang Pembebasan tugasdari Jabatan Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu KabupatenBangkalan, tertanggal 7 Mei 2009, sampai dengan putusan perkara ini memperolehkekuatan hukum tetap ; DALAM POKOK PERKARA :e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; e Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor821.2/463/433.206/2009 tentang Pembebasan tugas dari Jabatan Dokter Spesialis Bedahpada RSUD Syarifah Ambami

diberi tanda P1 sampai dengan P23 sebagai berikut :1 Bukti P1Copy sesuai asli, Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/463/433.206/2009tertanggal 7 Mei 2009 tentang Pembebasan Tugas dari Jabatan Dokter Spesialis Bedahpada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan ; 2.

Pembebasan Tugas Dari Jabatan Dokter Spesialis Bedah Pada RSUDSyarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, atas nama dr.

TOTOKSUHARTOJO, SpB. ;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor821.2/463/433.206/2009 Tanggal 7 Mei 2009 Tentang Pembebasan Tugas Dari JabatanDokter Spesialis Bedah Pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, atasnama dr.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan KetuaPengadilan Agama Kota Tasikmalaya tentang Pembebasan Biaya Perkara atasnama ATIK NURBAETI binti SUKARDI, tanggal 14 Juni 2017, yang manamerupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian MajelisHakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo ataucumacuma;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan

dipersidangan menyatakan mencabutgugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonanPenggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum,karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271272 Rv;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuanketentuan yang terdapatdalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang PedomanPemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama KotaTasikmalaya tentang

Pembebasan Biaya Perkara atas nama ATIK NURBAETIbinti SUKARDI, tanggal 14 Juni 2017, Penggugat dapat dibebaskan untukmembayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan KuasaPengguna Anggaran Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 14 Juni2017 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama ATIKNURBAETI binti SUKARDI, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negaramelalui DIPA Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tahun 2017;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan

pembebasan danpengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural danfungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe atasnama Drs.

MATHEOS, MBA beserta Surat Pernyataan PelantikanSebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetKabupaten Kepulauan Sangihe ;1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan SangiheNomor : 821.2/SK/08/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang pembebasan danpengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural danfungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten KepulauanSangihe atas nama Dra. M.S.W.

TooyTimur : tanah milik Feibe LumingkewasSelatan : Jalan KaplingBarat : Jalan Desa Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012, Penggugat di undang oleh Hukum Tua Suwaan untuk mengikutiRapat pada hari Sabtu 27 Oktober 2012 mengenai Sosialisasi dan Musyawarah Tentang Pembebasan BidangTanah untuk Jalan Tol ManadoBitung.

Untuk menghadiri Musyawarah Pembayaran Ganti Rugi pada hari Kamis Tanggal 14 Pebruari 2013 jam 13.00 witadi Kantor Bupati Minahasa Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P1;Foto copy Surat Undangan Sosialisasi dan Musyawarah tentang Pembebasan Bidang Tanah untuk Jalan TolManadoBitung Nomor : 001/UND/2003/X/2012 tertanggal 25 Oktober 2012 dari Pemerintah Kabupaten MinahasaUtara, Kecamatan Kalawat, Desa Suwaan kepada FRIDA BERETEY

pembebasan tanah namun setahu saksi, Penggugat ada ikut pertemuan diDesa;Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kesepakatan harga tentang pembebasan lahanitu;Bahwa setahu saksi usaha tahu milik Penggugat beroperasi sejak tahun2011; Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk menghadiri pertemuan yang berhubungan dengan pembebasantanah untuk pembangunan Jalan Tol Manado Bitung; Bahwa saksi juga tidak tahu berapa jumlah keluarga yang tanahnya terkena pembebasanlahan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

pembebasan lahan yaitu pada tanggal 27Oktober 2012 dan saat itu saksi juga ada ikut rapaty; Bahwa Rapat yang dilakukan dengan Pemerintah Desa Suwaan ada 4 (empat) kali dan saat itu ada hadir PakEdwin dan Pak Bobby;Bahwa Rapat itu tentang sosialisasi pembebasan tanah untuk pembuatan jalan tol, dan masyarakat disuruhsiapkan suratsurat kepemilikan tanah;Bahwa saat dilakukan Rapat ada dibicarakan tentang ganti rugi tanah dan saat itu ada tawar menawar harga;Bahwa saat itu warga masyarakat tidak ada

pembebasan lahan itu Penggugat ada keberatan atau tidak;Bahwa saksi tidak tahu kalau ada larangan dari Pemerintah;Bahwa setahu saksi usaha tahu Penggugat sudah jalan kurang lebih 2 (dua)tahun ; Bahwa saksi tidak tahu apakah harga Rp.125.000, ( seratus dua puluh lima ribu rupiah ) adalah harga yangdisepakati;nnnnnnnnnnnn nnBahwa pada saat diundang untuk membicarakan pembebasan lahan, saksi dalam kapasitas sebagai KepalaJaga ; Bahwa setahu saksi, sudah ada tanah warga yang terkena pembebasan lahan

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 0836/Pdt.G/2017/PA.TmK.Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan KetuaPengadilan Agama Kota Tasikmalaya tentang Pembebasan Biaya Perkara atasnama PENGGUGAT, tanggal 26 Mei 2017, yang mana merupakan bagian takterpisahkan dari berkas perkara ini, Kemudian Majelis Hakim menyatakanbahwa perkara ini dapat diperiksa Secara prodeo atau cumacuma

Nomor: 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli1998;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuanketentuan yang terdapatdalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang PedomanPemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama KotaTasikmalaya tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama PENGGUGAT,tanggal 26 Mei 2017, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biayaperkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranPengadilan

Berita Acara Serah Terima Akhir Pemeriksaan Pelaksanaan Fisik (FHO) Nomor : 06/BA-FHO/BLH/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 ;- 1 (satu) Bendel Berita Acara Serah Terima Akhir Pemeriksaan Pelaksanaan Fisik (FHO) Nomor : 04/BA-FHO/BLH/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 ;- 1 (satu) Bendel Berita Acara Serah Terima Akhir Pemeriksaan Pelaksanaan Fisik (FHO) Nomor : 05/BA-FHO/BLH/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 ;- Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 821.2/SK/34/2010 tanggal 08 Juli 2010, tentang

pembebasan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Masrudin Salilo, Bsc. ;- 1 (satu) bendel Laporan hasil pemeriksaan fisik kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2010 dari Inspektorat Kabupaten Sangihe Nomor : 700/343/IPK-R/XI/2010 tanggal 15 November 2010 ;Dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara ;9.

KaomanengManolang,MBA berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor :821.2/SK/34/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembebasan dan pengangkatanpegawai negeri sipildari dan dalam jabatan struktural seselon II di LingkunganPemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ;Bahwa terdakwa MASRUDIN SALILO,Bsc yang pada saat itu menjabat sebagaiKepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe adalah selaku KuasaPenguna Anggaran yang baru pada Badan Lingkungan Hidup melanjutkan tugasyang di tinggalkan oleh Kepala

KaomanengManolang,MBA berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor :821.2/SK/34/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembebasan dan pengangkatanpegawai negeri sipildari dan dalam jabatan struktural seselon II di LingkunganPemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe .Bahwa terdakwa MASRUDIN SALILO,Bsc yang pada saat itu menjabat sebagaiKepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe adalah selaku KuasaPengguna Anggaran yang baru pada Badan Lingkungan Hidup melanjutkan tugasyang di tinggalkan oleh

Gatot Subroto Kav. 71 73, Pancoran, Jakarta Selatan, 12870,Indonesia dan menetapkan atas barang yang diimpor untuk dipakaidengan persetujuan penundaan pembayaran bea masuk menunggukeputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dari Kepala KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya PabeanTanjung Perak sesuai Surat Keputusan NomorKEP3388/WBC.10/KPP.MP.01/2014 tanggal 3 April 2014 telahdibebaskan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor559/KM.4/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Pembebasan

2016tanggal O8 Maret 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP02.796.802.3081.000, dan menetapkan atas barang yang diimpor untukdipakal dengan persetujuan penundaan pembayaran bea masuk menunggukeputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dari Kepala KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean TanjungPerak sesuai Surat Keputusan NomorKEP3388/WBC.10/KPP.MP.01/2014 tanggal O03 April 2014 telahdibebaskan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor559/KM.4/2014 tanggal 02 April 2014 tentang

Pembebasan Bea Masuk danPajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang BerdasarkanKontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Kepada JOB PERTAMINA MEDCO E&P Tomori Sulawesi dan atas keterlambatan menyerahkan PIBNomor : 061229 tanggal 24 Juni 2014 (PIB definitif) tidak berakibat batalnyakeputusan pembebasannya sehingga bea masuk dan pajak dalam rangkaimpor yang harus dibayar nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Petugas KPPBCTMP Merak secara bebas menginterpretasikan bahwaSurat Kepala BKPM Nomor: 199/Pabean/PMDN/2012 gugur, karena Surat KepalaBKPM Nomor: 199/Pabean/PMDN/2012 mencantumkan tanggal penerimaanpermohonan Terbanding adalah 26 Juni 2012;bahwa berdasarkan Pasal 5A Peraturan Menteri Keuangan Nomor: /76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas ImporMesin Serta Barang dan Bahan Baku Untuk Pembangunan Atau

Bahan untuk Pembangunan atauPengembangan Industri Dalam rangka Penanaman Modal;Surat Persetujuan Menteri Keuangan (Surat Direktur Pelayanan Fasilitas BKPM)Nomor: 198/Pabean/2010 tanggal 17 Mei 2012 perihal Pemberian FasilitasPembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan yang BelumDirealisasir Impornya Untuk PT XXX Dalam Rangka PMDN;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/PMK.01 1/2012 tanggal21 Mei 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang

Pembebasan Bea Masuk serta Barang dan Bahan untukPembangunan atau Pengembangan Industri Dalam rangka Penanaman Modal;Surat Nomor: 406/DirAP/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal PermohonanPerpanjangan Fasilitas Keringanan Bea Masuk sesuai Perolehan Tingkat KomponenDalam Negeri atas Investasi Mesin/Peralatan a.n.

12 Oktober 2012;bahwa permohonan perpanjangan fasilitas pembebasan bea masuk PemohonBanding tidak memenuhi Pasal 5A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal Il ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 sehingga Surat BKPM Nomor: 336/Pabean/PMDN/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tidak berlaku untuk PIB Nomor: 801688tanggal 10 Oktober 2012;bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009tanggal 26 Nopember 2009 tentang

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor MesinSerta Barang dan Bahan Baku Untuk Pembangunan Atau Pengembangan IndustriDalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan No. 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang mulai berlakusetelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan, menyebutkan:Ayat (1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8,Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri memberikanpersetujuan atau penolakan;ayat (2) Persetujuan