Nomor 872 K/Pdt.SusPailit/2017dengan Perkara Nomor 01/Pdt.sus.G.lain lain/2017/PN Niaga Smg,Sebagaimana tertulis pada halaman depan, Perihal Gugatan: GugatanLainlain Perbuatan Melawan Hukum, yang kemudian dipertegas lagipada petitum (poin 4);Bahwa terkait poin 3233 (poin tiga puluh dua samapai tiga puluh tiga)yang di perkuat dengan petitum poin 1012 (poin sepuluh samapai duabelas) terkait ganti kerugian maka yang berwenang adalah PengadilanNegeri Semarang bukan Pengadilan Niaga.

Nomor 872 K/Pdt.SusPailit/2017Niaga.Smg, tanggal 30 Januari 2014;Dalam Gugatan Penggugat yang didaftarkan tanggal 11 Januari 2017 diKepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarangdengan Perkara Nomor 01/Pdt.sus.G.lain lain/2017/PN Niaga Smg;Bahwa terkait Posita poin 1628 (poin enam belas sampai poin dua lapan)yang di perkuat petitum poin 57 (poin lima sampai tujuh) terkait putusanpailit, maka yang berwenang untuk merubah putusan adalah melakukanupaya hukum kasasi sebagaimana yang di

,C.A) orang yang tidak berkapasitassebagai Tergugat ;Sebagaimana diperkuat juga dengan Putusan MA Nomor 565K/Sip/1973,tanggal 21 Agustus 1979 yang menyatakan:Gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima atas alasan dasar gugatantidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;Sebagaimana juga di perkuat oleh Pendapat M.

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat yang terurai dalam Posita poin111 yang di perkuat petitum poin 3 (tiga) yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Kiantoro Najudjojo dan Kwee Foeh Lan sebagaiPemilik Harta Hibah yang menjadi objek sengketa, Tapi dalamGugatan Ini tidak masuk sebagai Pihak yang sebenarnya; Gugatan Penggugat tidak jelas/kacau sebagaimana dibuktikan dalampoinpoin berikut :a.

Bahwa terkait Posita poin 3233 (poin tiga puluh dua samapai tigapuluh tiga) yang di perkuat dengan petitum poin 1012 (poin sepuluhsamapai dua belas) terkait ganti kerugian maka yang berwenangadalah Pengadilan Negeri Semarang;b. Bahwa terkait Posita Poin 2931 (poin dua sembilan sampai poin tigapuluh satu) yang di perkuat dengan petitum Poin 89 (poin lapansampai sembilan) terkait permohonan pembatalan sertifikat makayang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);c.

Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun, namun sejak Tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telahmenjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama XXXXXX, berasaldari Mojowarno, hal ini di ketahui oleh Penggugat sendiri ketika Tergugatberboncengan dengan wanita lain dan di perkuat dengan isi SMS yang ada diHandpun Tergugat yang sangat mesrah dari selingkuhan Tergugat, ketika ditanya oleh Penggugat

Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pasal pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompliasiHukum Islam, yaitu sejak Tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalinhubungan cinta dengan seorang wanita bernama XXXXXX, berasal dariMojowarno, hal ini di ketahui oleh Penggugat sendiri ketika Tergugatberboncengan dengan wanita lain dan di perkuat

ayat(6), maka sudah sangat jelas dan tegas bahwa Penggugat Demi Hukummenjadai PKWTT atau permanen sebagaimana di sebutkan dalam pasal 59ayat (7);(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), danayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;Bahwa oleh karena Penggugat sudah menjadi permanen makasebagaimana di atur dalam undangundang No. 13 Tahun 2003 Pasal 155ayat (2) yang sudah di perkuat

Bahwa Judex Facti telah mengabaikan alat bukti, yang menjadi dasarputusan yang mana di dalam gugatan di sebutkan bahwa gaji atau upahPemohon Kasasi sebesar Rp1.178.000,00 sebagaiman disebutkan dalamputusan pada halam 2 baris ke 20:Dengan jabatan sebagai security, dengan menerima upah terakhir sebesarRp1.178.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)Bahwa posita ini di perkuat dengan alat bukti yang kami beri tanda P1berupa Perjanjian kerja, didalam perjanjian kerja tersebut dengan

selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan halhal lainnya dan mohon penetapan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sepertitersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon, suratsurat bukti danketerangan saksisaksi tersebut, ternyata bahwa benar Pemohon bertempat tinggal diTangerang (Bukti P1 dan P6 ), sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di perkuat

dan Tergugat ;, umur 7 tahun, dan, umur 3 Bulan, yangkeduanya berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;5, Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun, namun sejak April 2014, antara Penggugatdan Tergugat terjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkanTergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita,berasal dari kota lamongan, hal ini di ketahui oleh Penggugat ketikaTergugat di tanya oleh Penggugat dan tergugat telah mengakuinyadan di perkuat

TentangPeradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterimauntuk diperiksa dan diadili ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil danalasan yang pada pokoknya bahwa sejak April 2014, antara Penggugat danTergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telahmenjalin hubungan cinta dengan seorang wanita, berasal dari kota lamongan,hal ini di ketahui oleh Penggugat ketika Tergugat di tanya oleh Penggugat dantergugat telah mengakuinya dan di perkuat

Keduapihak menyatakan telah damai serta sudah rukun kembali dalam saturumah tangga di perkuat degan surat pernyataan diatas materai cukupditandatangani oleh dua orang saksi bahwa Tergugat/Pembanding danPenggugat/Terbanding sepakat rukun kembali, akan membangun rumahHalaman 3 dari 7 hal.

SITUMORANG, hal ini telah pula di perkuat dengan adanyasurat keterangan yang dikeluarkan dari Kepala Desa Bakal Julu yangditandatangani oleh Kepala Desa Bakal Julu Lambok Manalu yang menerangkanbahwa BENRI R. SITUMORANG adalah benar nama yang sama dengan BENDRIRIDWAN SITUMORANG warga Dusun Bakal Julu, Desa Bakal Julu, KabupatenDairi dan BENRI R.

Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 antara Tergugat dengan Penggugatterusmenerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak akan adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktorpenyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat seringberprilaku kasar dan sering main tangan , dan juga terjerat kasus,NARKOBA yang di perkuat dengan putusan perkara nomor253/Pid.Sus/2018/PN KTB.

mempunyai hak untuk mengajukanperkara cerai gugat terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa yang menjadi dalildalil gugatan Penggugat untukbercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak Juni 2018 antaraTergugat dengan Penggugat terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karenaTergugat sering berprilaku kasar dan sering main tangan, dan juga terjeratkasus, Narkoba yang di perkuat

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3 berupa Kartu TandaPenduduk dan Kartu Keluarga yang menerangkan Pemohon tersebut berdomisilidiwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yakni di Taman Bukit Chedy Jl.Phuket No. 10 Lippo Karawaci Tangerang 15810, sehingga oleh karena itu PengadilanNegeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di perkuat

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun1997 ini telah dikukuhkan dan perkuat pula dalam beberapa putusan MA RIyakni MA RI No. 210 K/Sip/ 1955 tanggal 10 Januari 1957, MA RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, MA RI No. 361 K/Sip/1958 tanggal 26November 1958 dan MA RI No. 70 K/Sip/1959 tanggal 7 Maret 1959. Dengandemikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannyasertifikat yang bersangkutan.

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun1997 ini telah dikukuhkan dan perkuat pula dalam beberapa putusan MahkamahAgung Republik Indonesia yakni MA RI No. 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari1957, MA RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, MA RI No. 361K/Sip/ 1958 tanggal 26 November 1958 dan MA RI No. 70 K/Sip/1959. Dengandemikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannyasertifikat yang bersangkutan.

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun1997 ini telah dikukuhkan dan perkuat pula dalam beberapa putusan MahkamahAgung Republik Indonesia yakni MA RI No. 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari1957, MA RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, MA RINo. 361 K/Sip/1958 tanggal 26 November 1958 dan MA RI No. 70 K/Sip/1959. Dengan demikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejakditerbitkannya sertifikat yang bersangkutan.

membedakan mana yang benar dan salahmaupun baik dan buruk, demikian juga Terdakwa tidak dapat mengetahui akibatdari perbuatan Terdakwa karena telah terganggunya psikis Terdakwa yangberakibat timbulnya penyakit vertigo, mudah lupa, mudah marah (darah tinggi )ssehingga dalam putusan Majelis Hakim dengan hukuman pemidanaan adalahtidak benar sedangkan dalam perkara Terdakwa ini dikatakan tidak adakesengajaan, sebab yang dilakukan memang tidak diinsyafi atau tidak dimengerti oleh Terdakwa ;Hal ini juga di perkuat

Hal ini juga dari keteranganmedis dokter ahli tersebut diatas Terdakwa memenuhi sebagaimana ketentuanpasal 44 KUHP tadi karena ketidakmampuan tadi ( bukan berbelitbelit ) karenaorganorgan dalam otak dan batin sakit atau cacat dalam tubuhnya karenacidera kepala belum sembuh ;Kemudian di perkuat juga pendapat dari Prof Moeljatno, SH dalam Azasazas Hukum Pidana menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab harusada :1.

UndangUndang No.9 Tahun 2004jo.UndangUndang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarasehingga Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut di atasmengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demihukum dan harus dicabut ;20.Bahwa berdasarkan uraianuraian Penggugat di atas,dan di perkuat olehPeraturan PerUndangUndang yang berlaku dan Jurisprudensi tetapMahkamah Agung RI sehubungan dengan a quo, maka patut dan layakmenurut hukum bagi Penggugat untuk dinyatakan

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan dalam jangka waktu 6(enam) bulan sejak Pewaris meninggal dunia ahli waris yang menerima hakatas tanah tersebut wajib meminta pendaftaran peralihan haknya, dengandisertai Surat Keterangan dari Kepala Desa yang membenarkan suratsuratbukti haknya dengan perkuat oleh Asisten Wedana, dimana dalam perkaraa quo sampai dengan saat ini Penggugat sebagai Ahli Waris tidak pernahmemenuhi kewajiban dimaksud ;Bahwa untuk menguatkan

Pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Dimana disebutkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Pewarismeninggal dunia ahli waris yang menerima hak atas tanah tersebutwajib meminta pendaftaran peralihan haknya, dengan disertai SuratKeterangan dari Kepala Desa yang membenarkan suratsurat buktihaknya dengan perkuat oleh Asisten Wedana, dimana Penggugat hanyameminta dalam petitum pada pokok perkara adalah menyatakan batal atautidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut

Pasal 26 Peraturan PemerintahNomor : 10 Tahun 1961 tentang pendaftarantanah disebutkan dalam jangka waktu 6 ( enam ) bulan sejak pewarismeninggal dunia ahli waris yang menerima hak atas tanah tersebutwajib meminta pendaftaran peralihan haknya, dengan disertai suratketerangan dari Kepala Desa yang membenarkan suratsurat buktihaknya dengan perkuat oleh Asisten Wedana.Halaman 29 dari 67Putusan Perkara No. 89/G/2014/PTUNMDN5 Bahwa alas hak yang menjadi dasarpenggugat dalam mengajukangugatan atas perkara

SYARIFUDDIN, (Vide BukuBahwa perbedaan identitas pemohon dalam ijasah MI dan Surat TandaTamat Belajar MI tersebut di atas karena terjadi kesalahan penulisan.Hal ini di perkuat dengan adanya Surat Keterangan Nomor: 18/B/MI.DUBA II/XI/2013, tertanggal 28 Nopember 2013 yang di buat danditandatangani oleh Kepala MI Mambaul Ulum III (Vide Bukti P3);Bahwa identitas pemohon sebagaimana yang tercantum dalam ijasahMadrasah Ibtidaiyyah pemohon sebagaiamana Bukti P1 diatas samadengan ljasah SMP, ljasah Paket

Bahwa sekitar bulan Desember 2019, kondisi rumah tangga mulai tidakharmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihandan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui mempunyaihubungan istimewa dengan Wanita idaman lain bernama Ranti berasal dariCilamaya Karawang, yang mana hal tersebut diketahui olen Penggugat dariketerangan kakak Penggugat yang melihat Tergugat sering berjalan denganWanita tersbut kemudian hal tersebut juga di perkuat dari pengakuanlangsung Tergugat

dasarnya tergugat tidak ingin bercerai dan tergugat masih sangatmenyayangi penggugat;Bahwa atas jawabat tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya tetap dalam dalilgugatannya, dan menyatakan jika memang tergugat masih mencintai penggugat kenapaselama initergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah pula menyam paikanpada penggugat bilaakan mem bangun rum ah;Bahwa demikian pula tergugat dalam dupliknya tetap dalam jawabanya dan masihtetap mencintai penggugat;Bahwa selanjutnya untuk mem perkuat

,C.A)orang yang tidak berkapasitas sebagai TERGUGAT I.Sebagaimana diperkuat juga dengan Putusan MA No. 565K/Sip/1973,tertanggal 21 Agustus 1979 yang menyatakan :Gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima atas alasan dasargugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidakJelas.Sebagaimana juga di perkuat oleh Pendapat M.

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat yang terurai dalam Posita poin111yang di perkuat Petitum poin 3 (tiga) yang pada pokoknyamenyatakan bahwa KIANTORO NAJUDJOJO dan KWEE FOEH LANsebagai Pemilik Harta Hibah yang menjadi objek sengketa, Tapi dalamGugatan Ini tidak masuk sebagai Pihak yang sebenarnya.e Gugatan Penggugat tidak jelas/kacau sebagaimana dibuktikan dalampoinpoin berikut :a.

Bahwa terkait Posita poin 3233 (poin tiga puluh dua samapai tigapuluh tiga) yang di perkuat dengan Petitum poin 1012 (poin sepuluhsamapai dua belas) terkait ganti kerugian maka yang berwenangadalah Pengadilan Negeri Semarang;b.

Bahwa terkait Posita Poin 2931 (poin dua sembilan sampai poin tigaHal 33 dari 108 Putusan Nomor : 1/Pdt.SusGugatan lainlain/2017/PN.Niaga Smgpuluh satu) yang di perkuat dengan Petitum Poin 89 (poin lapansampai sembilan) terkait permohonan pembatalan sertipikat makayang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);c.

Bahwa terkait Posita poin 1628 (poin enam belas sampai poin dualapan) yang di perkuat Petitum poin 57 (poin lima sampai tujuh) terkaitputusan pailit, maka yang berwenang untuk merubah putusan adalahmelakukan upaya hukum kasasi sebagaimana yang di uraikan padapasal 11 undangundang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Pasal 11UURI NO.37TAHUN 2004)Bahwa berdasarkan urain diatas dapat kami pastikan bahwa gugatan yangdiajukan Penggugat mengandung cacat formil,

tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan diatas ;Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalildalil permohonannyatelah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentauan Undangundang Nomor 23Tahun 2006 Jo UU No 24 tahun 2013 tentang Administasi Kependudukandisebutkan pengajuan permohonan' dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri Tempat tinggal pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1,P2, P3, P4, P5, P6, P7 sertadi perkuat

saksi korban MARSELINUSGATAP MUDA dan mengenai kaki kanan saksi koroan MARSELINUS GATAPMUDA hingga menyebabkan saksi koroban MARSELINUS GATAP MUDA danterdakwa beserta korban yang di bonceng terdakwa yaitu YOSEP OLA TEMUsamasama jatuh terpental ke aspal jalan;Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban YOSEP OLA TEMUmengalami luka terbuka pada bokongnya, serta luka terouka pada telapak kakikanan dan korban YOSEP OLA TEMU meninggal dunia beberapa saat setelahmendapat perawatan, hal ini di perkuat

saksi korban MARSELINUSGATAP MUDA dan mengenai kaki kanan saksi koroban MARSELINUS GATAPMUDA hingga menyebabkan saksi koroban MARSELINUS GATAP MUDA danterdakwa beserta korban yang di bonceng terdakwa yaitu YOSEP OLA TEMUsamasama jatuh terpental ke aspal jalan;Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MARSELINUSGATAP MUDA mengalami patah tulang kering kaki kanan, telapak kaki kananhancur, luka lecet pada lutut kiri dan kanan dan luka lecet pada pergelangantangan kanan, hal ini di perkuat

Dawangsa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan halhal lainnya dan mohon penetapan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon, suratsurat bukti danketerangan saksisaksi yang dilampirkan, ternyata bahwa benar Pemohon bertempattinggal di Tangerang (Bukti P1 dan P7);Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di perkuat dengan buktisurat P3, dan P6 keterangan saksisaksi maka terbuktilah bahwa Pemohon adalahanak kandung dari SUPARLAN (Alm) dan menyatakan

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama, dan Majelis Hakim Tinggi memperkuat pertimbangan itu denganmenunjukkan bahwa sifat Surat penyerahan tersebut (P.1) Surat bukti dibawah tangan(Onder Hand) dimana kekuatan pembuktiannya akan sempurna bila diakui pihak lawandalam hal ini Para Tergugat, sedangkan ternyata dari format bukti P.1 tidak terlihatpengakuan Para Tergugat atau setidaknya mereka ikut menanda tangani ;n Menimbang, bahwa karena sifat Onder Hend tersebut, maka Surat bukti tersebutharus di perkuat