Ditemukan 8558 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla palal pasau
Penelusuran terkait : Pasal 338 kuhp Pembunuhan 338
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — HASANUDIN DATU ADAM
124 — 27
  • Sebagai contoh dalam konsep hak asasi manusia,setiap orang berhak untuk hidup, tapi demi kekuasaan negara, negara bisamencabut nyawa warga negaranya demi kepentingan negara, beberapabulan yang lalu di Nusa Kambangan dilakukan pelaksanaan hukuman mati.Padahal dalam Pasal 338 KUHP disebutkan dengan tegas Barang Siapadengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain...Proses pelaksanaanHukum Mati di Nusa Kambangan itu tentunya sengaja dilakukan oleh Negaramelalui regu tembak, tapi regu tembak tidak dihadapkan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
153 — 104
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
99 — 31
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu Semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawanhukum baru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian intidelik karena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jaditidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukumdan juga tidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
110 — 33
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumHalaman 229 dari 304 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN Smrbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — Suprianto, SH. Bin (Alm) Muhammad Kurdi AM
248 — 88
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidakHalaman 213 dari 306 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Smrtertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
127 — 61
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO
128 — 218
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr
Tanggal 12 Oktober 2016 — Penuntut Umum:
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
SUTRIANA binti M. RAHAB
101 — 16
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ABDUL MUKTI SYARIFF ST., M.Si Bin (Alm) SALIM MUBARAK
202 — 79
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 30 Maret 2017 — Prof. Dr. BAMBANG TIMANG KONDRAT GARANG, MPd.
99 — 33
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidakHalaman 196 dari 253 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN Piktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
TEKLI, SE Bin LUNTJI
110 — 38
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karenamerampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak perludicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidakperlu dibuktikan.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
168 — 108
  • surat dakwaan berbentuk Subsidaritasdidalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidanakhusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33menyebutkan : Bahwa dalam Dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yangdirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberatsampai dengan tindak pidana yang teringan ancamannya;Menimbang, bahwa contoh dakwaan subsidaritas yaitu : Primer pasal340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Subsider pasal
    338 Kitab UndangUndangHukum Pidana, Lebih Subsider pasal 359 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, danseterusnya;Menimbang, bahwa selanjutnya surat dakwaan Subsidaritas ini yangterlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primer, bila terbukti maka dakwaanberikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dakwaan selanjutnya, dalam haldakwaan primer tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya;Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan Surat DakwaanPrimer, dimana Terdakwa Evy Noviyanti,S.E., alias
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 3 Oktober 2016 — BUDI SEPRIANSON, S.E., Bin HANDURAN.
90 — 38
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
200 — 97
  • surat dakwaan berbentuk Subsidaritasdidalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidanakhusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33menyebutkan : Bahwa dalam Dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yangdirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberatsampai dengan tindak pidana yang teringan ancamannya;Menimbang, bahwa contoh dakwaan subsidaritas yaitu : Primer pasal 340Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Subsider pasal
    338 Kitab UndangUndang HukumPidana, Lebih Subsider pasal 359 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, danseterusnya;Menimbang, bahwa selanjutnya surat dakwaan Subsidaritas ini yang terlebihdahulu dibuktikan adalah dakwaan primer, bila terbukti maka dakwaan berikutnyatidak perlu dipertimbangkan lagi.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
414 — 122
  • Sama dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan kan tidak ada unsur motif didalamnya tetapi motif penting, didalam Jaksa membuat dakwaan motif itupenting dibuktikan mengapa orang ini sampai pada keputusan melakukanperbuatan membunuh sehingga itu wajib dibuktikan meskipun unsur Pasal338 KUHP tidak ada unsur motif;Bahwa unsur janji itu harus dilihat mengapa orang itu memberikan janji, sehingga harus dilihat sedemikian rupa dengan jabatannya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
263 — 94
  • Melawan hukumumum yakni tidak setiap delik mencantumkan rumusan melawanhukum contoh Pasal 338 KUHP, dalam hal ini unsur melawanhukum dianggap sebagai unsur mutlak dari setiap tindak pidana,3). Melawan hukum formil yakni apabila perbuatan memenuhirumusan undangundang pidana, terkecuali ada alasan yangmenghapus dapat dipidananya perbuatan, 4).
    Melawan hukumHalaman. 1155 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1156materiil yakni apabila kepentingan hukum yang akan dilindungioleh undangundang tersebut dilanggar oleh pelaku.Ahli menerangkan straffhandeling dari pasal 12 huruf e yakniapabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam pasal12 huruf e, jika tidak memenuhi maka tidak ada perbuatan pidana.Ahli menerangkan bestandelen delik pasal 12 huruf e adalah unsurmemaksa, jika dikaitkan dengan pasal 338 KUHP yangdirumuskan hanya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
259 — 126
  • Melawan hukumumum yakni tidak setiap delik mencantumkan rumusan melawanhukum contoh Pasal 338 KUHP, dalam hal ini unsur melawanhukum dianggap sebagai unsur mutlak dari setiap tindak pidana,3). Melawan hukum formil yakni apabila perbuatan memenuhirumusan undangundang pidana, terkecuali ada alasan yangmenghapus dapat dipidananya perbuatan, 4).
    Melawan hukumHalaman. 1155 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1156materiil yakni apabila kepentingan hukum yang akan dilindungioleh undangundang tersebut dilanggar oleh pelaku.Ahli menerangkan straffhandeling dari pasal 12 huruf e yakniapabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam pasal12 huruf e, jika tidak memenuhi maka tidak ada perbuatan pidana.Ahli menerangkan bestandelen delik pasal 12 huruf e adalah unsurmemaksa, jika dikaitkan dengan pasal 338 KUHP yangdirumuskan hanya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
132 — 35
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.