., tanggal 12 Maret 2020, hal ini telah sesualdengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta surat EdaranNo.0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Hal. 11 dari 13 Hal.

Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanah Merah Laok, yangtelah dibentuk dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan DesaHalaman 7 dari 54 halaman, Putusan Perkara Nomor : 64/G/2021/PTUN.SBY.Tanah Merah Laok, melaksanakan tugasnya dengan mengacu padaPeraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020Tentang Perubahan Atas Peratura Daerah Nomor: 1 Tahun 2015Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan BupatiBangkalan No. 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Tekhnis PemilihanKepala Desa Pasal 14

Dari Pengumunan tersebut kemudian Penggugatmemberikan waktu selama 3 hari untuk melakukan masa sanggahkepada Bakal Calon Kepala Desa Tanah Merah Laok yang dinyatakantidak lolos atau masukan dari masyarakat dan masukan tersebutnantinya akan diproses dan ditindak lanjuti oleh panitia Pemilihanselama 3 hari sejak berakhirnya Pengumuman sebagaimana diaturdalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Bangkalan No. 89tahun 2020 Tentang Petunjuk Tekhnis Pemilinan Kepala Desa, namunhingga berahirnya Pengumuman

dan klarifikasi yang dilakukan olehPenggugat telan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1), (2), (3) dan (4),Peraturan Bupati Bangkalan Nomor: 89 Tahun 2020 Tentang PetunjukTekhnis Pemilihan Kepala Desa dan apabila ada bakal calon KepalaDesa Tanah Merah Laok yang tidak puas dan menaruh curiga karenatidak lolos hal itu merupakan suatu hal yang wajar, akan tetaplPenggugat telah memberikan peluang sebagaimana ketentuan Pasal37 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor: 89 Tahun2021 Tentang Petunjuk Tekhnis

Petunjuk TekhnisPemilinan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun2020 Nomor 74/E;33.Bahwa, Objek sengeta Tata Usaha Negara (TUN) yang diterbitkanoleh Tergugat menyatakan Panitia Pemilihnan Kepala Desa TanahMerah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalandinyatakan bubar dan seluruh hasil dan tahapan pemilihan kepaladesa yang telah dilaksanakan dinyatakan batal jelas jelas sangatbertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati BangkalanNomor: 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Tekhnis

Ill di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara tanggal 31desember 2010 ;15.1 (satu) bendel fotocopi Petikan Keputusan Bupati Jepara Nomor821.2/70/2011 tentang Pengangkatan/ Penunjukan dalam JabatanStruktural (Eselon IlII.B) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeparatanggal 28 Februari 2011;16.17.18.19.20.1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umumdan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor050/189/2009 tentang penunjukan Pimpinan Program/Kegiatan, PejabatPelaksana Tekhnis

Kegiatan, Pengawas Lapangan, Staf Teknik DanAdministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan EnergiSumber Daya Mineral Kegiatan APBD Tahun 2009 tanggal 26 Pebruari2009 ;1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umumdan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor050/256/2010 tentang penunjukan Pimpinan Program/Kegiatan, PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Staf Teknik danAdministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan EnergiSumber

Kegiatan, Pengawas Lapangan, Staf Teknik DanAdministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan EnergiSumber Daya Mineral Kegiatan APBD Tahun 2009 tanggal 26 Pebruari 2009sedangkan Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor050/256/2010 tentang penunjukan Pimpinan Program/Kegiatan, PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Staf Teknik dan87Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yangseharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telahmempergunakan prosedur lain agar terlaksana ;Menimbang, bahwa Terdakwa SUDJARWO Bin SARDJU berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya MineralKabupaten Jepara Nomor : 050/256/2010 tentang Penunjukan Pimpinan Program/kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Staf Tekhnikdan Staf Administrasi Keuangan di Lingkungan

Data spesifikasi tekhnis peralatan.15.1 (satu) bundel print softcopy asli surat dukungan kepada PT. BINTANGANUGERAH CAHAYA ABADI yang berisi :1. Surat dukungan nomor : SO364jEMPPS /~Ivi/ AL Lv WV Lateui20102. Surat Jaminan Distributor nomor : SO365jEMPPSTjSMjXj2010 tanggal4 Oktober 20103. Surat Jaminan Intalasi Dan Traning nomor : SO366jEMPPSTjSMjxXj2010tanggal 4 Oktober 20104.

Data spesifikasi tekhnis peralatan12. Daftar populasi mesin13. Surat Pernyataan Levering Barang kurun waktu 45 hari nomor$041 4jEMPPSTjSMjxj2010 tanggal 4 Oktober 2010.17.1 (satu) bundel print softcopy asli surat dukungan kepada PT. UNGGULKEMALA HUSADA yang berisi :1. Surat dukungan nomor : S0384/EMPPST/SM/X/2010 tanggal 40ktober20102.

GUNARAMINDO PRTAMA, hal tersebut didasaridengan adanya laporan hasil evaluasi pelelangan yang dilakukan olehPanitia dimana dua perusahaan yang memenuhi persyaratanadministrasi, administrasi tekhnis harga dan kualifikasi, dan padatanggal 19 Oktober 2010 atas dasar itulah Saksi menandatanganipenetapan pemenang PT. DINAR RA YA MEGAH kemudian CalonPemenang Cadangan adalah PT.

DINAR RAYA MEGAH dan PT.GUNARAMINDOPRATAMA.Bahwa benar setelah dua perusahaan dinyatakan memenuhi administrasitekhnis, saksi melakukan evaluasi penilaian tekhnis dan harga, kemudiandidapati hasil PT.

Data spesifikasi tekhnis peralatan11. 1 (satu) bundel print softcopy asli surat dukungan kepada PT.BINTANG ANUGERAH CAHAYA ABADI yang berisi :1. Surat dukungan nomor : SO364jEMPPSTjSMjxj2010 tanggal4 Oktober 20102. Surat Jaminan Distributor nomor $0365/EMPPSTjSMjXj2010 tanggal 4 Oktober 20103. Surat Jaminan Intalasi Dan Traning nomor S0366jEMPPSTjSMjxXj2010 tanggal 4 Oktober 20104.

., tanggal 12 Maret 2020, hal ini telah sesualdengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta surat EdaranNo.0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuanperundangundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.

karena Penggugat telahmengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaran biayaperkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksadan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Una.tertanggal 24 Januari 2022, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMANomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi MasyarakatMiskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014tentang petunjuk tekhnis

., tanggal 12 Maret 2020, hal ini telah sesualdengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta surat EdaranNo.0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuanperundangundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILIHal. 11 dari 13 Hal.

Touna TA. 2014;Fotocopy Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor 177 / PPK /APBD / CCO/ IX/ DINKES / 2014 tanggal 22 September 2014;Fotocopy Spesifikasi Tekhnis;Fotocopy Gambar Rencana Pembangunan;Laporan Bulanan s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy GitaPersada:Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV. Prisma;Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, BelanjaLangsung Nomor DPPA SKPD 1.02 01 01 25 07 5 2:Fotocopy SK.

KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

) lemabar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;

Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;6. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat KeputusanSekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

(Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Sekretariat DPRD Kab.Padang Pariaman No. 0O1/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasionalpada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun 2013;107.

Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;6) 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat KeputusanSekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

O1/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang PenunjukanHalaman 50 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDGPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasionalpada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun 2013;107) (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati PadangPariaman No. 04/KEP/BPP2013 Tentang Penunjukan Pejabat PenggunaAnggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat PenataUsahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 TentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) BelanjaModal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;2.9.107 (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati PadangPariaman No. 0O4/KEP/BPP2013 Tentang Penunjukan PejabatPengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu,Bendahara

BiayaPengendalian Tekhnis : Rp. 45.000.000.00Jumlah : Rp. 4.500.000.000.00Bahwa untuk pelaksanaan DPA Suku Dinas Pemadam Kebakaran danPenanggulangan Bencana Sektor Duren Sawit Jakarta Timur, RAHMATKRISTIANT O, ST.MT sebagai Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran danPenangggulangan Bencana Sektor Duren Sawit Kota Administrasi JakartaTimur diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Propinsi DKI JakartaNomor. 130/2011 Tanggal 27Januari 2011 Tentang Kuasa Pengguna

Biaya Pengendalian Tekhnis : Rp. 45.000.000.00Jumlah : Rp. 4.500.000.000.00Bahwa untuk pelaksanaan DPA Suku Dinas Pemadam Kebakaran danPenanggulangan Bencana Sektor Duren Sawit Jakarta Timur, RAHMATKRISTIANTO, ST.MTsebagai Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakarandan Penangggulangan Bencana Sektor Duren Sawit Kota AdministrasiJakarta Timur diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor.1830/2011 Tanggal 27 Januari 2011 Tentang Kuasa PenggunaAnggaran

2007diperuntukkan membiayai pekerjaan Renovasi Gedung DharmaWanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap Tahun Anggaran 2007dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyarrupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah TahunAnggaran 2007;Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung DharmaWanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap Tahun Anggaran 2007,maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi TengahKonsultan Perencana yang disetujui oleh Sutarman, ST selakuPengelola Tekhnis

Plano Engineering Consultant selakuKonsultan Perencana yang disetujui oleh Sutarman, ST selakuPengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Yuliansyah selaku KuasaPengguna Anggaran dan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasamenyiapkan dokumen lelang, untuk melaksanakan pelelangan secaraterbuka dan dalam lelang umum tersebut. Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan PT.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMpar pard qj fi7200ri0s1360sImult1widctlparfaautorinOlinOitapOpararsid6302467f1fs24langOlangfe1033langnpOinsrsid6302467Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;tabpar Menimbang, bahwa permohonan PemohonI dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondotanggal 20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku IIedisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II maka pemeriksaan perkara tersebut dapatdilanjutkan;par Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya Pemohon I danPemohonII telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telah bermaterai cukup dan sesuai denganaslinya, serta melampirkan Asli Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Panarukan,Kabupaten Situbondo dengan Nomor

ATOZISOCHI DAELI, M.SP denganmengatakan Karena SK belum diganti secara administrasi maka sebagaiDireksi Pekerjaan harus menandatangani dokumen tersebut dan kemudianmenyarankan agar terdakwa SAYAARO GULO membuat Surat Pernyataanpekerjaan telah selesai dikerjakan dimana surat tersebut diketahui oleh saksiFARISMAN HAREFA selaku Direksi Tekhnis Lapangan dan terdakwaSAYAARO GULO selaku rekanan.

Nias Barat dan mengatakan bahwa Saya tidak dapat menandatanganiBerita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaankarena tidak mengetahui tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dansaksi pernah menolak untuk dihunjuk selaku Direksi Tekhnis pada saat itu.29Namun saksi Drs.

ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaransehingga dengan terpaksa saksi selaku Direksi Tekhnis Lapanganmenandatangani dokumen tersebut dan pada saat itu juga saksi Drs.ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakan kepada saksi FARISMAN HAREFAbahwa Apabila dikemudian hari ada masalah maka saksi Drs.

Nias Barat TA.2010 sebagaimana Spesifikasi Tekhnis(Kwalitas dan Kwantitas) yang tertuang didalam dokumen perubahankontrak kerja / Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1Add. /PPTKBid.CK.b / PU, tanggal 25 Oktober 2010 dan terdakwa SAYAAROGULO menggunakan KESEMPATAN melaksanakan Pembangunan ProyekKantor Bappeda Kab.

ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaransehingga dengan terpaksa saksi selaku Direksi Tekhnis Lapanganmenandatangani dokumen tersebut dan pada saat itu juga saksi Drs.ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakan kepada saksi bahwa Apabiladikemudian hari ada masalah maka saksi Drs.

Saksi Ahli CHAIRULLAH SOFA Bin SJOFA MUROD :Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan menjabat sebagaiKetua kelompok Fungsional UPTD BIP HUT (Unit Pelaksana Tekhnis DaerahBalai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan) Jambi selama sekira 23 tahun dansekarang menjabat sebagai kepala seksi rencana tekhnis kawasan hutan.Bahwa tugas saksi adalah menyiapkan dan menyusun rencana kerja,inventarisasi, pengukuran dan pemetaan hutan di provinsi Jambi.e Bahwa keahlian saksi didalam bidang kehutanan

DJUAFAR AIDIT,MT selaku Pejabat penunjukan langsung telah menunjuk 4 konsultanperencana tekhnis kegiatan dan telah menandatangani surat perjanjiankontrak masingmasing yaitu :1. saksi BAKHTIAR ABBAS, BAE selaku Direktur CV. Tenrisau Konsultanuntuk pekerjaan Perencanaan pengaman pantai wisata LamangkiaDesa Topejawa Kec. Mangarabombang Kab. Takalar berdasarkankontrak Nomor.. 256/KTR/PUSDA/VV2009 .tanggal 1 Juni 2009dengan nilai kontrak Rp. 50.000.000.2. saksi TIAR, ST selaku Direktur CV.

Takalar berdasarkankontrak Nomor 258/KTR/PUSDA/VV2009 .tanggal 1 Juni 2009 dengannilai kontrak Rp. 50.000.000.Dimana 4 (empat) konsultan perencana tekhnis kegiatan tersebut diatasditunjuk langsung oleh saksi Ir. H. M. DJAFAR AIDIT, MT sekedarformalitas belaka, karena ternyata saksi Ir. H. M.

DJAFAR AIDIT,Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 59/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKSMT selaku Pejabat penunjukan langsung telah menunjuk 4 konsultanperencana tekhnis kegiatan dan telah menandatangani surat perjanjiankontrak masingmasing yaitu :1. saksi BAKHTIAR ABBAS, BAE selaku Direktur CV. Tenrisau Konsultanuntuk pekerjaan Perencanaan pengaman pantai wisata LamangkiaDesa Topejawa Kec. Mangarabombang Kab.

Takalar berdasarkankontrak Nomor 258/KTR/PUSDA/VV/2009 .tanggal 1 Juni 2009 dengannilai kontrak Rp. 50.000.000.Dimana 4 (empat) konsultan perencana tekhnis kegiatan tersebut diatasditunjuk langsung oleh saksi Ir. H. M. DJAFAR AIDIT, MT sekedarformalitas belaka, karena ternyata saksi Ir. H. M.

dalam suatu wilayah baikKota maupun Kabupaten di Jawa Timur ;Bahwa untuk danadana tersebut, dari tahun 2003 sampaidengan tahun 2006 tidak ditarik jasa / bunga, barusetelah muncul PERMENTAN No. 32 Tahun 2006 mulai Tahun2007 ditetapkan Jasa Operasional sebesar 7 % denganrincian : untuk PMUK bergulir di Koperasi Primairditetapkan jasa keuangan (bunga) sebesar 7 % dengan65rincian : 4 9% untuk Koperasi Primair, 1 % untuk TimTekhnis (PG dan Dinas Perkebunan/Disbun Tingkat II) dan2 % untuk Protab (Tim Tekhnis

Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I) ;Bahwa sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Raton ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian : 2 9% untuk KUBP RosanKencana, 2 % untuk Koperasi Primair, 1 % untuk TimTekhnis (PG dan Dinas Perkebunan/Disbun Tingkat II) dan2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I) iBahwa cara pembayaran jasa operasional sebesar 2 % untukTim Teknis Tingkat I yakni dikirim ke Rekening KUBP dandibagi menjadi 2 yaitu 1 Rekening

wajib yang harus dibayar setiap KPTRkepada KUBP' Rosan~ Kencana setahunnya sebesar Rp.600.000, ;Bahwa saksi tidak pernah menanyakan darimana asal usuluang yang digunakan untuk membeli lahan lokasi PabrikGulaBahwa pembayaran jual beli lahan lokasi Pabrik Guladilakukan di Kantor KPTR Sari Rosan dimana pembayarannyadilakukan oleh KUBP Rosan Kencana dan = pada waktupembayaran tersebut, terdakwa juga ada dilokasi Bahwa yang menentukan besaran harga tanah lokasi PabrikGula yaitu = pemilik Jahan dan Tim Tekhnis

RKP ;Bahwa yang menunjuk terdakwa menjadi anggota Tim PembebasanLahan adalah KUBP Rosan Kencana berdasarkan rapat Tim83Teknis dan sebagian kecil KPTR anggota KUBP Rosan Kencana ;Bahwa pembayaran jual beli lahan lokasi Pabrik Gula dilakukandi Kantor KPTR Sari Rosan dimana pembayarannya dilakukanoleh KUBP Rosan Kencana ; Bahwa yang menentukan besaran harga tanah lokasi Pabrik OGulayaitu. pemilik Jahan dan Tim Tekhnis serta KUBP RosanKencana 3; eee r r r r r r r r eeeeeBahwa alasan lokasi Pabrik Gula

Rini Sukriswati, Msi selakuKetua Tim Tekhnis Propinsi karena wewenangnya bersama samadengan Ketua KUBP Rosan Kencana dan Ir.

;Bahwa dengan demikian Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara inidalam memberikan Pertimbangan Hukum secara tekhnis beracara HubunganIndustrial kurang cermat, kurang teliti, serta keliru memberikan PertimbanganHukum yang berakibat Yuridis putusan dalam perkara aquo telah cacat hukumdan tidak mempunyai akibat hukum sama sekali, oleh karenanya putusan dalamperkara aquo haruslah dibatalkan demi hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasan

rekening 5.2.2.11.01dengan besaran nominal Rp 62.600.000,00 (enam puluh dua juta enamratus ribu rupiah) ;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata CaraPenatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharaserta Penyampaiannya, dalam mekanisme Pencairan Dana untuk pertamakali yaitu Pencairan Uang Persediaan (UP), atas permintaan PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

TahunAnggaran 2008 yang diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR danpihakpihak lain di luar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari Terdakwaselaku Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukanuntuk kegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari,melainkan dipergunakan untuk kegiatan di luar kegiatan makan minum, dimanapermintaan uang kepada Terdakwa selaku yang dicatat dengan BONBONpengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku PejabatPelaksana Tekhnis

No. 1296 K/Pid.Sus/2015Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukan untukkegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari,melainkan dipergunakan untuk kegiatan diluar kegiatan makan minum, dimanapermintaan uang kepada Terdakwa selaku yang dicatat dengan BONBONpengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan makan dan minum tahun anggaran 2009,kemudian bonbon pengambilan tersebut Terdakwa serahkan kepada SaksiARDIANSYAH

rekening 5.2.2.11.01dengan besaran nominal Rp 62.600.000,00 (enam puluh dua juta enamratus ribu rupiah) ;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata CaraPenatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BendaharaSerta Penyampaiannya, dalam mekanisme Pencairan Dana untuk pertamakali yaitu Pencairan Uang Persediaan (UP) atas permintaan PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

., tanggal 12 Maret 2020, hal ini telah sesuai dengan maksud PERMANomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi MasyarakatMiskin di Pengadilan serta surat Edaran No.0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentangHalaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Mrkpetunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuanperundangundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan