Ditemukan 1881 data
424 — 391 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tripanca Group juga tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu oleh Tergugat Ikepada PT.
85 — 56
Pidana terhadap PENGGUGAT, dan berkenaandengan dugaan tindak pidana a quo PENGGUGAT meresivierakan membuat laporan pengaduan pidana atas TERGUGAT Ikepada pihak Kepolisian :.
Ny. NGOEI A LAN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bintan Pratama
2.Menteri Keuangan Republik Indonesia
118 — 86
Perlu Tergugat Itegaskan bahwa segala tindakan penagihan yang dilakukanoleh Tergugat Ikepada Penanggung Pajak PT GKJL (Dalam Pailit) knususnyatindakan penyanderaan terhadap Penggugat merupakan bagian daritindakan penagihan pajak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan,dan bukan merupakanperbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalamGugatannya, dengan alasan sebagai berikut.A.
200 — 38
Isim binSaimin/Duloh ;Menimbang, bahwa berdasarkan SHM No. 145/Desa Kedaung Wetan, GambarSituasi No. 1685 tanggal 3 Mei 1995 (bukti T.VII7, T.VIII8 h) tanah obyek perkaratersebut yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 145/Desa Kedaung Wetan,Gambar Situasi No. 1685 tanggal 3 Mei 1995 (bukti T.VIII8 h) luasnya adalah 14.885m (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) ;Menimbang, bahwa tanah obyek perkara tersebut telah dijual oleh Tergugat Ikepada Tergugat II berdasarkan
206 — 103
BankTabungan Negara (Persero), Tok Kantor Cabang Syariah Malang, Kamiharap saudara/i segera menyelesaikan kewajiban tersebut, apabilasampai tanggal 05 Oktober 2018 kewajiban tersebut belumterselesaikan, maka kami akan mengalihkan piutang saudara/ikepada pihak ketiga (cessie).6.
Ir. Rudi Zulham Hasibuan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Sumut I KPPP Medan Timur
2.PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Imam Bonjol
Turut Tergugat:
1.Nyonya Sai Phaik Choo
2.Nyonya Ooi Hooi Min
3.Tuan Sayed Abdul Rahman Bin Syed Mahmood
131 — 30
PerluTergugat Itegaskan kembali bahwa segala tindakan penagihan yangdilakukan oleh Tergugat Ikepada Penggugat selaku Penanggung Pajak PTInterjadi Asia khususnya tindakan pemblokiran, pemindahbukuan danpencegahanmerupakan bagian dari tindakan penagihan pajak yangdilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perpajakan, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukumsebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, dengan alasansebagai berikut:A.
26 — 2
Menetapkan dan memberi izin kepada RAMLI Alias SENGSIONG Bin FADLI ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talaq satu Raj ikepada SRI WARDATUN CHANIAGO binti RUSLI CHANIAGOalias SERI WARDATUN Binti RUSLI ( Termohon ).3. Menyatakan bahwa seorang putra yang lahir dalam pernikahanPemohon dan Termohon pada Tanggal 06022015 bernama :ADRIAN FRADIPTA dan saat ini berusia + 3,5 Tahun, beradadalam asuhan Pemohon.4.
64 — 31
RADJA RATU untuk mengurus tanahSertifikat Nomor : 236 tersebut; Dilanjutkan pada pertimbangan majelis HakimPengadilan Negeri Klas 1A Kupang pada Putusannya halaman 21 : Menimbangbahwa bila dihubungkan keadaankeadaan tersebut bukti Penggugat yang bertandaP.3, maka telah ternyata bahwa peralihan hak tersebut dilakukan oleh Tergugat Ikepada Ny. Sonya Angkasa, pada hal Surat Kuasa yang diberikan oleh Dra.
110 — 27
T.Ib Surat Permohonan Penetapan Hari & Tanggal Lelang sertaRekomendasi Surat Pengantar SKPT No. 0449/LglCCR/KPKNLCITRA/ZREJ/JKTA//2011 tertanggal 09 Mei 2011 dari TERGUGAT Ikepada TERGUGAT II, (Bukti. T.I X) ; c Surat Pernyataan No. 0450/LglCCR/KPKNLCITRA/ZRB/JKT/V/2011tertanggal 09 Mei 2011 dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, (bukti.d Surat Daftar Limit Lelang No. 0451/LglCCR/KPKNLCITRA/ZRB/ JKT/V/201 1 tertanggal 09 Mei 2011, (Bukti.
LIVIA TJIPUTRA
Tergugat:
1.PT. SARANA SULSEL VENTURA
2.HJ. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
67 — 19
berlaku sebagai undangundangPutusan No. 349/Pdt.G/2018/PN Mks Hal 30d.2.bag mereka yang membuatnya, yangpenafsirannya secara hukum adalah setiap orang(para pihak dalam perjanjian) diberikan kebebasanuntuk membuat atau tidak membuat perjanjian, untukmengadakan perjanjian dengan siapa pun, untukmenentukan isi perjanjian, pelaksanaannya, danpersyaratannya serta setiap orang menentukanbentuk perjanjiannya apakah perjanjian tertulis ataulisan, hal ini terlinat dari surat konfimasi yangditerbitkan Tergugat Ikepada
81 — 5
, selanjutkan Jaksa Penuntut Umum membuktikan Terdakwa melanggar Pasal167 ayat (1) KUHPidana ; Yang antara lain memaksa masuk kedalam rumah ataupekarangan tertutup atauruangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawanhukum atau berada disitu dengan melawan hukum ; Bahwa, telah terungkap juga pakta dalam persidangan bahwa tanah tersebut bukanlahtanah warisan orang tua Terdakwa , tetapi tanah Negara yang di kuasai olehTerdakwa sendiri dan tahun 1960, yang kemudian di serahkan oieh Terdakwa Ikepada
96 — 36
berhakmelakukan Penundaan kewaiban pembayaran Utang (PKPU) yaitu suatuprosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiapDebitur incasu Para Penggugat bila dikwalifikasikan secara sepihak olehtergugat seolaholah para Penggugat terlambat melanjutkan pembayaranutangutangnya kepada Tergugat ,karena adanya masalah perhitungan danpembayaran utangutangnya kepada Tergugat ,karena adanya masalahperhitungan dan pembebanan Bunga pinjaman (kredit) yang tidak pastibahkan adanya tekanantekanan Tergugat Ikepada
76 — 52
Lebih jauh lagi, Tergugat Il tidak melanggar hak oranglain atau siapapun, terlebih lagi hak Penggugat; Tergugat Il tidakmelakukan perbuatan apapun yang bertentangan dengankewajiban hukum dari si pembuat; Tergugat Il tidak melakukanperbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau Tergugat Iltidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutanyang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri ataubarang orang lain.Selanjutnya bahwa tidak adanya hutang atas nama Tergugat Ikepada Penggugat
79 — 9
April 1980, Nomor 992 K/Sip/1979) ;Menimbang, bahwa dari upaya bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sertaupaya bukti bantahan yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat,tidak ternyata adanya bukti surat peralihan hak atas tanah yang menjadi objek perkara,baik dalam bentuk jual beli yang dilakukan dihadapan Kepala Desa maupundihadapan PPAT, oleh karenanya secara yuridis belum ada tindakan pelepasan ataupenyerahan secara nyata atas tanah yang menjadi objek perkara dari Penggugat Ikepada
76 — 49
.> Bahwa terdakwa baru melakukan pemutusan kontrak melebihi masabatas waktu maksimal 50 (lima puluh) hari setelah masa kontrakberakhir yaitu pada tanggal 19 Maret 2013 dan melakukan teguran Ikepada CV.Dua Putri pada tanggal 22 Februari 2013, teguran II tanggal01 Maret 2013 dan teguran III tanggal 14 Maret 2013 sehingga jaminanUang Muka Asuransi dari PT.
teguran dalam masa kontrak.Bahwa pada batas waktu maksimal 50 (lima puluh) hari setelah kontrakberakhir tanggal 17 Oktober 2012 terdakwa tidak memutus kontrak danmencairkan jaminan pelaksanaan, mencairkan sisa uang muka,mengenakan denda keterlambatan serta memasukan CV.Dua Putriselaku penyedia barang ke daftar hitam.Bahwa terdakwa baru melakukan pemutusan kontrak melebihi masabatas waktu maksimal 50 (lima puluh) hari setelah masa kontrakberakhir yaitu pada tanggal 19 Maret 2013 dan melakukan teguran Ikepada
86 — 31
Palembang yang11ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2Mei 2018 Nomor W6.U1/2024/Pdt.02/V/2018 tentang mohon bantuanpenyerahan Kontra Memori Banding Terbanding kepada kuasa hukumPembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;.Surat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang yangditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 2Mei 2018 Nomor W6.U1/2021/Pdt.02/V/2018 tentang mohon bantuanpenyerahan Kontra Memori Banding Terbanding Ikepada
207 — 233
IDM000136551 dalamDaftar Umum Merek di kantor TURUT TERGUGAT IIpengalihan hak atas Merek tersebut dari TURUT TERGUGAT Ikepada PENGGUGAT, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal40 ayat (5) Undangundang No. 15 Tahun 2001 tentang Merekterhitung sejak tanggal 02 Mei 2008 pengalihan hak atas merektersebut telah berakibat hukum pada pihak ketiga; (Bukti P13)Bahwa berhubung Merek "MAXISTAR" merupakan merekterdaftar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UndangundangNo. 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhitung
152 — 45
LPP in casu Tergugat Ikepada PT. BAG dengan nilai scbesar Rp. 28.061.880.861, (dua puluh delapan muiliarenam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh mbu delapan ratus enam puluh saturupiah), nilai yang sama persis dengan nilai pengalihan dari PT. BTN kepada BPPN dannilai yang hampir sama dengan porsi atau pangsa pembiayaan PT.
89 — 98
r rrre Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentangpengembalian uang Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) yang dikembalikan karena ada pembatalan dan masih tersisa sebesar Rp. 122.947.170, (seratusdua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh seratustujuh puluh rupiah) 7 7 rrr rrre Bahwa Penggugat mencicil pembayaran rumah tersebut setiapbulannya dimana pada saat itu saksi bekerja sebagai AdmiTS Nh I EAe Bahwa yang menggembalian uang tersebut dari Tergugat Ikepada
102 — 27
Hal. 1 Putusan No.275/Pdt.G/2016/PN.SbyTelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah memeriksa suratsurat bukti yang diajukan dalam persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal24 Maret 2016, yang terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret 2016telah mengajukan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :A.KRONOLOGI TERJADINYA PROSES JUAL BELI TRUK MILIK PENGGUGAT MELALUITERGUGAT IKEPADA