eksepsinyapoint 2.1. di atas mengenai kurangnya subyek hukum dalam gugatanPenggugat yang harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.Sehingga dalam hubungan/keterkaitan dengan tanah obyek sengketayang digugat oleh Penggugat yang mengklaim dirinya sebagai pembeliyang bertikat baik semakin membuktikan bahwa untuk mendapatkankebenaran dalam perkara ini tentu kKepala Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Gowa tidak bisa kita abaikan keikutsertaannya dipersidangan karena sebagai pejabat instansi tekhnis

saudara farida Syahrir, Erwan Syabhrir,Ervan Syahrir, Syerlianty Syahrir ke Burhanuddin Zaid Wirawan terhadapSertipikat Hak Milik Nomor. 1406/1997/Sungguminasa, Sertipikat Hak MilikNomor 01640/Sungguminasa, Sertipikat Hak Milik Nomor 01641 /Sungguminasa, Sertifikat Hak Milik Nomor 01642/Sungguminasa dansertifikat Hak Milik Nomor 01643/Sungguminasa ;Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut tentu dalammengungkap kebenaran kehadiran Kepala BPN Kabupaten Gowa dalamkapasitasnya sebagai instansi tekhnis

Tata CaraPembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana DesaSetiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang TahunAnggaran 2016;+ Petunjuk Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17.a Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian danPenggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup KabupatenSidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;** Keputusan Kepala Desa Padangloang Alau Nomor: 06 Tahun2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan TimPelaksana Tekhnis

Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS+ Petunjuk Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17.a Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian danPenggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup KabupatenSidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;* Keputusan Kepala Desa Padangloang Alau Nomor: 06 Tahun2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan TimPelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa TahunAnggaran 2016 Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue

PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Cokelat (G1)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Jambu Mente(G1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;.

bulan sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanyadisita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebutdengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yangmencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu)bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;Menetapkan barang bukti berupa:PTO (Petunjuk Tekhnis

Penyidik Pembantu sejak tahun2010 sampai dengan sekarang;Bahwa sesuai KUHAP, didalam surat Panggilan tidak perludicantumkan tentang adanya SPDP dan surat Perintah Penyidikan,arena sesuai Perkap Kapolri Nomer 14 Tahun 2012 juga tidakmenyebutkan dalam panggilan untuk mencantumkan Laporan,SPDP, Penyidikan dan dalam Pasal 27 UUD 1945 hanyamenyebutkan pemanggilan dilakukan secara tertulis denganmenerbutkan surat panggilan dengan dasar laporan polisi dan dalamJuklak Juknis (petunjuk pelaksanaan Petunjuk Tekhnis

Laporan Polisi; Bahwa SPDP tidak wajib dicantumkan, karena sesuai pasal 109KUHAP tidak mewajibkan dicantumkan SPDP, sedang dalamPetunjuk Pelaksana Petunjuk Tekhnis tidak ada pencantuman SPDP,hanya isi dasar surat panggilan antara lain tentang : Pasal 112 KUHP,Undang Undang Kepolisian dan Laporan Polisi; Bahwa dalam Surat Pemanggilan dicantumkan : identitas, kapandipanggil dan dipanggil sebagai apa, kalau sudah ditetapkan sebagaitersangka, lalu dipanggil sebagai tersangka, kemudian perkara yangdisangkakan

PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;b. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);c. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Cokelat (G1)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;d.

sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disitadan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut denganketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupimaka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;Menetapkan barang bukti berupa:1) PTO (Petunjuk Tekhnis

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Unaaha Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Una. tanggal 19 Februari 2021, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

KantorBBWS hanya memfasilitasi pembentukan TimSosialisasi, TimKoordinasi dan Tim Tekhnis Penanganan SungaiJuwana, Tim Pengukuran dan Penentuan GarisSempadan Sungai Juwana Kab. Pati denganKeputusan Bupati Pati.

Sikap masingmasing pihak yang menahan diri untuk berkomunikasi dengan pasangannyaserta tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkan hambatangeografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baik penggugatmaupun tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang relatifterjangkau sekalipun dengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton.

Apt. selaku Deputi Manajer Tekhnis Badan POMLampung dan Dian Sari, Amd.

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 24 Mei 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Bahwa, terhadap pelaksanaan pengembalian pembatalan pembelian rumah dari keduahak Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II tersebut hingga saat ini belum dapatterlaksana, oleh karena halhal yaitu adanya kendala tekhnis dari kebijakan PemerintahHalamanDaerah/Kota Surabaya dalam hal menerbitkan site plan, sehingga mempengaruhipengajuan a lokasi dana pembangunan di Proyek Perumahaan City Home, termasukpengembalian uang Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II.

Huruf E Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 129/KMA/SK/VIV/2019 tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan secaraelektronik dilaksanakan atas persetujuan para pihak setelah proses mediasidinyatakan tidak berhasil.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohonmenyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannyaMenimbang, bahwa alasanalasan perceraian yang dikemukakan olehPemohon dalam surat permohonan

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.

Saksi DADAN SURYANA Bin IKIN,dibawah disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi sebagai anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)Karangpawitan Kab.Garut bagian Devisi Tekhnis sejak tanggal 01 Januari2019 diangkat oleh KPU Kab.Garut; Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai ketua PPK adalahdilaksanakan dalam pleno anggota PPK sendiri dan anggota PPK lahyang menentukan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PPK; Bahwa KPPS melakukan hasil penghitungan surat suara di masingmasing TPS

selanjutnya PPK juga menghasilkan DA1 (hasil penghitungansetiaop desa se kecamatan) menggunakan aplikasi situng agregatordasarnya dari data DAA1 tersebut); Bahwa pengisian data DAA1 dilakukan oleh PPS karena berdasarkanaturan diperbolehkan PPS diperbantukan kemudian semua desapengisian / penginputan data tersebut dilakukan oleh PPS desa masingmasing; Bahwa yang mengintruksikan langsung untuk para PPS Kelurahan /Desa supaya membantu dalam pengisian / peginputan data dari C1 keDAA1 adalah Saksi selaku tekhnis

masing setelahnya penghitungan selesai dilaksanakan sebagai alatkontrol (DAA1 bersifat sementara karena belum disahkan) menjelangpelaksanaan pleno ditingkat kecamatan dan bukan sebagai bahan plenoditingkat kecamatan; Bahwa Saksi menyuruh kepada masing masing PPS untuk melakukanpengisian DAA1 sementara tersebut hanya sebagai alat kontrol melaluiWA grup PPK dan PPS dan Saksi juga atas permintaan dari pihak KPUHalaman 16 dari 63 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Gitatas nama HILWAN FANAQI selaku devisi tekhnis

bisa diperbantukanHalaman 45 dari 63 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Gitmenimbang juga karena jumlah desa banyak dan semua PPS kelurahan/Desa pada saat itu diperbantukan;Bahwa Yang melakukan pengisian data / penginputan data dari C1 kedalam DAA 1 DPRD Kab/Kota tersebut khusus untuk Desa Situsari adalahPPS Desa Situsari yang bernama FISKA;Yang mengintruksikan langsung untuk para PPS Kelurahan / Desa supayamembantu dalam pengisian / peginputan data dari C1 ke DAA1 adalahsaudara DADAN selaku bagian tekhnis

Bahwa tiga paket pekerjaan yang ditetapkan oleh Terdakwa tersebut, merupakan bagiandari sembilan paket pekerjaan kegiatan penunjang peningkatan mutu pendidikan dimanayang 6 (enam) paket pekerjaan belum dilaksanakan karena 4 (empat) paket gagal tenderdan 2 (dua) paket pekerjaan Juknis (Petunjuk Tekhnis) Spesifikasi terlambat sehinggatender tidak dilaksanakan di Tahun 2010 dan untuk 6 (enam) paket pekerjaan yang tidakdilaksanakan tersebut, anggaran untuk pekerjaan tersebut telah dimasukkan ke dalamkomponen

Bahwa tiga paket pekerjaan yang ditetapkan oleh Terdakwa tersebut, merupakan bagiandari sembilan paket pekerjaan kegiatan penunjang peningkatan mutu pendidikan dimana19yang 6 (enam) paket pekerjaan belum dilaksanakan karena 4 (empat) paket gagal tenderdan 2 (dua) paket pekerjaan Juknis (Petunjuk Tekhnis) Spesifikasi terlambat sehinggatender tidak dilaksanakan di Tahun 2010 dan untuk 6 (enam) paket pekerjaan yang tidakdilaksanakan tersebut, anggaran untuk pekerjaan tersebut telah dimasukkan ke dalamkomponen

Bahwa benar tiga paket pekerjaan yang ditetapkan oleh Terdakwatersebut,merupakan bagian dari sembilan paket pekerjaan kegiatan penunjang peningkatanmutu pendidikan dimana yang 6 (enam) paket pekerjaan belum dilaksanakan karena4 (empat) paket gagal tender dan 2 (dua) paket pekerjaan Juknis (Petunjuk Tekhnis)Spesifikasi terlambat sehingga tender tidak dilaksanakan di Tahun 2010 dan untuk 653(enam) paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan tersebut, anggaran untuk pekerjaantersebut telah dimasukkan ke

Idwar untuk menyiapkan seluruh Dokumendokumen untuk pengajuanAddendum kedua tanpa dilakukan Jastifikasi Tekhnis, dan PPTK pada saat itutidak mengetahui tentang adanya pembuatan Addendum kedua terhadap SuratPerjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 650.A/010/AMDSPK/CKOTSUS/2013tanggal 25 Oktober 2013, di dalam amandemen kedua tersebut terjadiperpanjangan waktu pelaksanaan selama 40 hari sehingga waktu pelaksanaanberakhir menjadi tanggal 02 Desember 2013, dan pada akhir batas waktukontrak amandemen ke 2 berakhir

Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1)Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis PencalonanPemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya atas perkara Nomor: 09/Halaman7 dari 122 halaman Putusan Nomor : 172/G/2013/PTUNJKT.G/2013/PTUN.PLK dan terakhir telah diperkuat oleh putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta yang teregister dengan perkara

Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1)Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis PencalonanPemilinan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;Halaman 11 dari 122 halaman Putusan Nomor : 172/G/2013/PTUNJKT.Bahwa sebelum keluarnya Putusan dari Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangkaraya Nomor : 09/G/2013/PTUN.PLK, Para Penggugat telah berkirimsurat secara resmi tanggal 15 Mei 2013 kepada Gubernur KalimantanTengah, kepada DPRD Kabupaten Barito Timur dan kepada Tergugat untuktidak

ia terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyoselaku Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS) pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai BendaharaPengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 berdasarkan SKBupati Empat Lawang Nomor: 954 / 341T KEP/DDPKAD / 2010 Tanggal 30April 2010 bersamasama Saksi Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai NegeriSipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawangdan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

PT.PLGBahwa ia terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyoselaku Calon Pegawai N'egeri Sipil (CPNS) pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai PengeluaranSatuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 berdasarkan SK Bupati EmpatLawang Nomor: 954/341/KEP/DDPKAD/2010 tanggal 30 April 2010bersamasama Ssaksi Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipil padaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

AlifahBahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus padatahap ini ada sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV. Jaya KaranaPT. Bilgis NusantaraCV.A.

AlifahBahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus padatahap ini ada sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :Halaman 156dari 216 Hal Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2015/PN Pag.CV. Jaya KaranaPT. Bilgis NusantaraCV.A.

ABDI SANOBahwa Pada tahap evaluasi administrasi yang dinyatakan lulus adasemua perusahaan yang memasukan penawaran semuanya lulus.Selanjutnya diambil 9 (sembilan) Perusahaan dengan total hargapenawaran terendah untuk dilakukan evaluasi tekhnis yaitu :1. CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilgis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV.Laskar Indo NusaCV. Monaruco9. CV.A.

ABDI SANOBahwa Pada tahap evaluasi administrasi yang dinyatakan lulus adasemua perusahaan yang memasukan penawaran semuanya lulus.Selanjutnya diambil 9 (sembilan) Perusahaan dengan total hargapenawaran terendah untuk dilakukan evaluasi tekhnis yaitu :1. CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilgis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo NusaCV. Monaruco9. CV.A.