Ditemukan 2052 data
71 — 27
Voorgezette Handeling)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Ketentuan UmumUndangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi padaPasal 1 butir 3 yakni pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.Menimbang, bahwa Terdakwa Ardianto Nugroho SE dengan segala identitasnyasebagaimana dipersidangan adalah orang selaku subyek hukum, dimana terdakwa terbuktimampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dlakukan oleh karenanya unsur petama
211 — 78
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopiyang ditandai dengan T II Int 1 sampai dengan T II Int 12 yang telahdimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ataufotokopinya,berikut :bukti tersebut adalah sebagai T WInt1: UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2003 Tentang Advokat (Addinformandum); TU Int2: (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 052/KMA/HK.02/III/2011 tanggal 23 Maret2011 kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding danKetua Pengadilan Tingkat Petama
129 — 14
Koriah dan 4 XXXXXXXXXXXKXXKXKKXXKXHalaman 53 dari 79 hal Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.Jepr Bahwa istri petama dan yang kedua dari XXXXXXXXX sudahmeninggal dunia, sedangkan istri ketiga XXXXXXXXX sudahberceral saat XXXXXXXXX masih hidup; Bahwa Bapak XXXXXXXXX sudah lama meninggal, sudah 12 tahunyang lalu dan Ibu XXXXXXXXX sudah lebih dahulu meninggal dariBapak XXXXXXXXX; Bahwa sepengetahuan saksi Bapak XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX ada mempunyai sawah di Blok Kemuning; Bahwatanah tersebut
26 — 22
telahberpisah, yang awalnya 4 bulan setelah perselisihan Tergugat masihHalaman 39 dari 74 Putusan Nomor 290/Padt.G/2020/PA.Clgpulang ke rumah namun pisah kamar, selanjutnya sudah 9 bulansetelah pisah kamar, Tegugat pergi meninggalkan Penggugat dantidak pulang ke kediaman bersama hingga sekarang; Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugatagar rukun kembali namun tidak berhasil; Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil;Bahwa terhadap keterangan saksi petama
82 — 17
Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Ketentuan UmumUndangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi padaPasal 1 butir 3 yakni pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.Menimbang, bahwa Terdakwa Ardianto Nugroho SE dengan segala identitasnyasebagaimana dipersidangan adalah orang selaku subyek hukum, dimana terdakwa terbuktimampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dlakukan oleh karenanya unsur petama
178 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 169 K/Pid/2017 Bahwa Terdakwa datang sebanyak dua kali petama dengansaksi Hapsoro dan pengacara Bahwa saat pertama Terdakwa bersama saksi Hapsoro dan sdr.bastari mengajukan surat berkaitan dengan permohonan turunwaris Ronodiningrat yang salah satunya berupa ksuratketerangan kepemilika/penguasan fisik tanah jogonegaran GT1/1040 atas nama Hapsoro,saat itu diingatkan oleh saksiAntariksa yang menempati khan bu lita mengapa kok seperti ininamun saat itu dijawab bu lita (Terdakwa) ndak papa hanyauntuk
61 — 15
Bahwa selama ini tim teknis dan tim reproduksi ada melakukan 3(tiga) kali melakukan pengecekan, pembinaan dan pemeriksaan.Yang petama tim dari pihak propinsi dan pihak Kabupaten secaragabungan melakukan pengecekan ke Lokasi lahan danpemeliharaan ternak tersebut serta melakukan pembinaanterhadap para petani ternak (kelompok tani ) dan yang keduatim dari Kabupaten, propinsi dan pusat melakukkan pembinaankepada kelompok tani serta meninjau lokasi ternak besertadengan kondisi ternaknya.
Bahwa selama ini tim teknis dan tim reproduksi ada melakukan 3(tiga) kali melakukan pengecekan, pembinaan dan pemeriksaan.Yang petama tim dari pihak propinsi dan pihak Kabupaten secaragabungan melakukan pengecekan ke Lokasi lahan danpemeliharaan ternak tersebut serta melakukan pembinaanPutusan No.: 18 /Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm 25SALINANterhadap para petani ternak (kelompok tani ).
1.HENDRA OKI DWIPRASETYA, SH
2.Mira Kiswati
Terdakwa:
JATMIKO NUGROHO bin JOKO WALUYO
56 — 7
Klaten Utara, Kab Klaten, sekitar klinik Ihsan medikasebanyak 7 (tujuh) paket masingmasing dikemas dalam plastik klip kecildibungkus tisu warna putin dilakban hitam dan 2 (dua) paket sabusabumasingmasing dalam plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih dilakbanhitam yang berada di pot petama dan ketiga di jalan Dusun Prigi Kulon,Desa Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab.
192 — 73
baik berupa surat maupun saksisaksi.Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat (buktiP4), yaitu Verponding Indonesia (pajak tanah dan bangunan) tahun 19601964Nomor 28/24 sesungguhnya bukti ini adalah menyangkut pajak tanah danbangunan, namun walaupun hanya menyangkut pajak bumi dan bangunanakan tetapi berdasarkan pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pertanian danAgraria Nomor 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaranbekas hakhak Indonesia atas tanah, jo penetapan (poin petama
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Johana Laturette Diwakili Oleh : Johana Laturette
Terbanding/Tergugat I : Ahli Waris Almarhum AGUSTINUS LATURETTE
Terbanding/Tergugat II : Ahli Waris Almarhum EFRAIN LATURETTE
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Almarhum JUNUS LATURETTE
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Almarhum MATHEOS LATURETTE
344 — 209
Bahwa dalil Memori Banding Pembanding poin ke7, 7.1, adalah dalilyang diulangulang, karena sebagaimana Terbanding telah uraikan diatasbahwa Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tingkat Petama( Pengadilan Negeri Masohi) telah tepat dan benar, karena ObjekSengketa adalah bagian dari Dusun Teha yang adalah Tanah adat yangpenguasaannya berada pada Pemerintah Desa / Negeri Piru, dengandemikian Bukti P1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1 / 393 /2017, Tanggal 1 November 2017 yang dikelaurkan oleh
Terbanding/Penggugat I : Ir. LAMIDI LAIDIN
Terbanding/Penggugat II : LINDA OCTAVIA
49 — 29
Dengan demikian makaMajelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan yang diaturdalam pasal 189 ayat (3) RBg.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Petitumpada Putusan Majelis Hakim Tingkat Petama tersebut diatas dapat terjadikekeliruan karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memaksakanuntuk memutus dengan maksud menyelesaikan persengketaan, padahalgugatan Penggugat sendiri adalah gugatan yang kabur.
Pembanding/Penggugat II : BUNGAWATI BINTI BETTA Diwakili Oleh : HAFIDAH BINTI BETTA
Pembanding/Penggugat III : FUCI BIN BETTA Diwakili Oleh : HAFIDAH BINTI BETTA
Pembanding/Penggugat IV : I SANATI Diwakili Oleh : HAFIDAH BINTI BETTA
Pembanding/Penggugat V : RUDI MUHAMMAD BIN MUHAMMAD Diwakili Oleh : HAFIDAH BINTI BETTA
Pembanding/Penggugat VI : IQBAL BIN MUHAMMAD Diwakili Oleh : HAFIDAH BINTI BETTA
Pembanding/Penggugat VII : FATIMAH M AMD.KEB BINTI MUHAMMAD Diwakili Oleh : HAFIDAH BINTI BETTA
Pembanding/Penggugat VIII : AISA BINTI ARIFIN ISTERI MUHAMMAD Diwakili Oleh : HAFIDAH BINTI BETTA
Terbanding/Tergugat I : I MUNRU BINTI LAHUSENG BETTA
Terbanding/Tergugat II : MANSYUR ALIAS MANSU BIN HUSENG
Terbanding/Tergugat III : HAMKA
Terbanding/Tergugat IV : SUARDI ALIAS LACACO
Terbanding/Tergugat V : I TOLA
Terbanding/Tergugat VI : MUSTOMO
Terbanding/Tergugat VII : LAJAMERRA ALIAS RAHMAN BIN H
101 — 43
dapatditerima, dengan pertimbangan sebagimana diuraikan dalam putusan MajelisHakim pertama perkara a quo akan tetapi dalam pertimbangn tersebutPembanding menilai Majelis Hakim pertama membuat pertimbangan hanyaberdasarkan retorika / opini tanoa untuk memenuhi kepentingan Para Tergugattanpa memeriksa buktibukti yang bersesuian dengan bukti P15 yaitu antaralain adalah P3 sampai dengan P10 sehingga Judex facti menyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.Bahwa disamping hal tersebut Majelis Hakim petama
1.ESTHER KARANGAN
2.A. CORY KARANGAN
3.YACOB SILAS KARANGAN
Tergugat:
1.DANIEL RABA
2.Albertus Alias Pong Pera
3.Y. ROSON
4.Marthen Mantang Alians Pong Luka'
5.Benyamin Pasang Alias Ne' Eko
6.Marthen Luther Alias Papa Epi
7.Hasim Alias Papa Atti
8.Blacius Sesa Alias Papa Alis
9.Muhammad Lita Alias Bongga Alias Papa Neneng
10.Sabaruddin Alias Papa Anto
11.Kamaluddin Alias Papa Sapiah
12.Usni Alias Ne Alber
13.Pdt. Habel Katangka
14.Pengurus Gereja Pantekosta Pusat Surabaya GPPSS Jemaat Bangkit Rante Bone
15.MARTHEN MANTANG ALIAS PONG LUKA'
16.PENGURUS GEREJA PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA (GPPSS) Jemaat Bangkit Rante Bone, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara
Turut Tergugat:
1.Herson Tanggulungan
2.Kepala Desa Buangin Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara
137 — 83
yang disengketakan; Bahwa Saksi menjabat Ketua RT dari tahun 1990 hingga tahun 2014; Bahwa tempat tinggal saksi disebelah barat obyek sengketa jaraknya sekitar100 m2; Bahwa sejak awal hingga sekarang tinggal di dusun rantebone tidak pernahmeninggalkan dusun rantebone karena Saksi ada sawah di daerah situ; Pada tahun orang tua saksi 1965 datang di dusun Rantebone, sedangkansaksi datang dibawa oleh orang tua saksi ke Rantebone tahun 1967kemudian baru dibentuk kampung tahun 1968; Bahwa saksi datang petama
203 — 31
Pihak Petama (PT SSP)memiliki hak Pengelolaan Lahan selama 33 tahun yang saat ini masihberlaku, Sehingga dengan demikian berdasarkan : Akta Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan TNIAL diPesapen Surabaya antara TNI AL dan PT SSP Bedasar Akta No. 29 aktaNo. 30 masingmasing tanggal 6 Oktober 1994. Surat Perjanjian Tambahan (addendum) tanggal 15091998 dan telahdicopy collationess oleh Stefanus Sindunatha Notaris di Surabaya No.1648/CC/Not/IX/1998.
RIYANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
SYECH ERZAMAN DAN M. HATTAM
384 — 171
Bahwa sebagaimana pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah TERGUGATtidak cermat dalam melakukan proses Ajudikasi dalampendaftaran tanah untuk petama kali baik dalampengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan datayuridis mengenai objek pendaftaran tanah, karena Kegiatanpendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;b. pembuktian hak dan pembukuannya;Halaman 14 Putusan Nomor 35/G/2020/PTUN.PLGCc. penerbitan sertipikat;
69 — 40
Bahwa berdasarkanpertimbangan tersebut diatas akta Pengikatan untuk Menjual dan Membeli No 20tertanggal 13 September 1994 sehingga dapat disahkan menjadi sah danmempunyai kekuatan hukum Jual beli antara pihak Petama TURUT TERGUGATdengan Pihak kedua TERGUGAT atas obyek sengketa aquo yaitu Hak Milik AdatC 467, luasnya kurang lebih 300 (tiga ratus) m2 yang teletang di Daerah khususibukota Jakrta, kecamatan Kebayoran Lama, sekarang Pesangrahan, KelurahanBintaro tertulis atas nama Nyonya Djami Binti Mirun
130 — 47
tersebut ;Bahwa dokumendokumen pada angka 8 tersebut secara melawan hukumdigunakan sebagai barang bukti dan atau novum untuk mengajukanpeninjauan kembali yang kemudian novum tersebut dijadikan dasarputusan PK Nomor 35 PK/TUN/2009:10.Bahwa dalam pertimbangan majelis PK terhadap alasan alasan11peninjauan kembali berdasarkan bukti PPK 15 dapat dijadikan buktisebagai novum, buktibukti tersebut menegaskan kepemilikan dari DirdjaAlias Patinggi akan tetapi terdapat perbedaaan nama pemilik antaranovum petama
34 — 4
atas tuntuan dari Penuntut umum tersebut, PenasehatHukum terdakwa telah mengajukan pembelaan pada tanggal 26 Juli 2010,yang pada pokoknya tidak mengajukan halhal yang bertentangan dengandakwaan/tuntutan Penuntut Umum, namun pada akhirnya memohon agardipertimbangkan bagi terdakwa untuk memperoleh keringanan darihukuman yang akan dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah, menetapkan dakwaanPertama yang terbukti, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan petama
58 — 12
Voorgezette Handeling)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Ketentuan UmumUndangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi padaPasal 1 butir 3 yakni pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.Menimbang, bahwa Terdakwa Ardianto Nugroho SE dengan segala identitasnyasebagaimana dipersidangan adalah orang selaku subyek hukum, dimana terdakwa terbuktimampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dlakukan oleh karenanya unsur petama
Terbanding/Tergugat I : H. DABE JIBE
Terbanding/Tergugat II : H. UPE
Terbanding/Tergugat III : H. ABD. RAHMAN
Terbanding/Tergugat IV : Hj. NURSIA
Terbanding/Tergugat V : WALENA
Terbanding/Tergugat VI : YUSUF ACCANG
Terbanding/Tergugat VII : HALAKANG Dg. MALANGGA
Terbanding/Tergugat VIII : JUMA
Terbanding/Tergugat IX : JUMARI
Terbanding/Tergugat X : SINA
Terbanding/Tergugat XI : RAMLI
Terbanding/Tergugat XII : JALIL
Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMIS
Terbanding/Tergugat XIV : SULTAN
Terbanding/Tergugat XV : ANTON
Terbanding/Tergugat XVI : BASRI
Terbanding/Tergugat XVII : NURDIN GANING
Terbanding/Tergugat XVIII : DARMANG BIN SABENDI
Terbanding/Tergugat XIX : BIDANG BINTI SABENDI
Terbanding/Tergugat XX : ISA BINTI SABENDI
Terbanding/Tergugat XXI : TASE
Terbanding/Tergugat XXII : INTAN
Terbanding/Tergugat XXIII : H. MAPPEASSE
Terbanding/Tergugat XXIV : MIRDA
Terbanding/Tergugat XXV : HUSNI
Terban
42 — 42
Sri Dewi sebagai ahli warispengganti Tergugat VII dalam perkara in casu ; 12) Bahwa atas seluruh dasar pertimbangan demikian, Pembandingdahulu Penggugat, telah memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat yangberitikad baik. sehingga sepatutnya, tidak ada alasan bagi majelis hakimHalaman 14 dari 86 HalamanPutusanNomor 54 PDT 2018 PT Mkstingkat petama menyatakan gugatan pembanding dahulu Penggugatdengan putusan Niet On Vnkliejk Verklaard ; 13) Bahwa selain itu, majelis hakim tingkat pertama mengabaikanbuktibukti